Jajak Pendapat "Kompas" - Menutup Tahun 2004 Dengan Kemelut Ekonomi

KOMPAS, 27 Dec 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
MENUTUP TAHUN 2004 DENGAN KEMELUT EKONOMI


Mulusnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 merupakan jejak yang terekam kuat di benak publik sebagai kondisi menentukan bagi berjalannya negeri ini ke arah yang menjanjikan. Kondisi politik yang relatif stabil, penegakan hukum yang mulai dibenahi, dan keamanan nasional yang relatif terkendali merupakan tiga persoalan yang dinilai positif sebagai refleksi tahun 2004. Namun, respons positif publik itu tidak berbanding lurus dengan persoalan ekonomi rakyat yang justru mulai melemah di penghujung tahun ini.

Kesimpulan ini terangkum dari jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pada 22-23 Desember 2004 di 10 kota besar sebagai momentum untuk melepas tahun 2004. Menyikapi apa yang terjadi pada tahun 2004 ini, apresiasi publik terhadap kondisi negeri ini memang terbilang positif. Tidak hanya aspek kelembagaan yang cukup menjanjikan, kinerja individu-individu yang ada di setiap lembaga negara dan lembaga politik juga mendapatkan respons yang relatif baik.
Kenyataan tersebut terbukti, dari sisi kelembagaan, misalnya, separuh responden mengungkapkan kesan positifnya kinerja kabinet. Kualitas anggota kabinet rupanya menjadi satu faktor yang menentukan. Tidak mengherankan jika hal yang sama diungkapkan pula oleh 56 persen responden dalam menilai komposisi kabinet saat ini.
Begitu pula dengan lembaga-lembaga peradilan. Separuh responden menyatakan bahwa Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, maupun lembaga kehakiman mempunyai citra yang positif di tahun 2004 ini. Citra positif publik ini tercermin dari pernyataan 52 persen responden yang menilai membaiknya penegakan hukum sepanjang tahun 2004. Persoalan keamanan nasional yang berkaitan dengan kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga mendapatkan apresiasi cukup manis. Persoalan disintegrasi dan kerusuhan yang secara kuantitas dan kualitas relatif menurun menjadi salah satu indikator di mata publik akan kian membaiknya kinerja TNI dan Polri.
Apalagi dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus ledakan bom dan mulai menangkap sebagian pelakunya. Oleh karena itu, pernyataan 44 persen responden yang mengungkapkan adanya perbaikan kondisi nasional sepanjang tahun 2004 ini merupakan hal yang logis.
Namun, fakta yang terekam di benak publik tampaknya banyak terbias oleh tampilnya presiden baru dua bulan sebelum tutup tahun. Sebelum pemilihan umum (pemilu) DPR dan pemilu presiden, berbagai persoalan bangsa, mulai dari politik, keamanan, hingga penegakan hukum, mempunyai determinasi yang kuat di hadapan publik. Tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden rupanya menjadi satu faktor yang menutup semua citra negatif dari berbagai persoalan bangsa yang terjadi selama ini.
Gebrakan dan langkah politik pemerintahan baru dan kabinetnya dalam rancangan di 100 hari pemerintahan rupanya mendongkrak citra perpolitikan nasional. Penegakan hukum pun menuai hasil yang sama.
Langkah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan anggota DPR 2004-2009 dari Partai Golkar, Adiwarsita, serta mantan Wakil Ketua APHI Abdul Fattah merupakan langkah hukum yang sangat berarti di benak publik. Keseriusan Presiden Yudhoyono dalam mengangkat citra penegakan hukum yang tersirat dalam instruksinya untuk mengawasi lima koruptor kakap lainnya juga memberikan harapan positif.
Sayangnya, berbagai respons positif publik belum sampai pada aspek riil yang menyentuh langsung ke persoalan yang dihadapi masyarakat. Separuh responden masih menilai buruknya kondisi perekonomian nasional, meskipun 40 persen responden lainnya justru menyatakan membaiknya kondisi ekonomi bangsa saat ini.
Dominannya proporsi responden yang menilai negatif lebih banyak bermuara pada situasi ekonomi yang cenderung menurun setelah kenaikan harga minyak Pertamax dan gas elpiji. Harga barang kebutuhan yang semakin naik dan tingkat pengangguran yang masih tinggi adalah beberapa persoalan yang banyak disorot oleh publik.
Pada tahun 2004 ini beberapa indikator ekonomi masyarakat dirasakan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003.
Meskipun masih cukup banyak yang merasakan bahwa kondisi ekonomi mereka lebih baik dari tahun lalu, jumlah ini masih berada di bawah jumlah yang merasakan adanya perbaikan pada tahun 2003. Pada saat ini yang merasakan adanya perbaikan pendapatan rumah tangga berjumlah 30 persen responden, sementara pada tahun sebelumnya 46 persen.
Hal yang sama juga terjadi dalam menilai kemampuan mereka dalam membeli kebutuhan sehari-hari dan pada kemudahan mereka dalam mencari pekerjaan saat ini cenderung ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sebaliknya, ada kecenderungan stagnasi mengalami penguatan dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun 2003 tercatat responden yang merasakan adanya stagnasi dalam pendapatan rumah tangga berjumlah 29 persen, kini meningkat menjadi 45 persen. Hal yang sama juga terjadi di dalam kemampuan orang membeli barang, mereka yang merasakan tidak adanya perubahan cenderung meningkat. Ini menunjukkan kondisi perekonomian yang mandek kian banyak dirasakan masyarakat.

Walaupun ada indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini, secara keseluruhan kepercayaan kepada pemerintah masih cukup tinggi. Dilihat dari sisi hubungan antara individu dan negara, penafsiran positif masih melekat di benak publik dalam mencermati upaya pemerintah guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Ini terbukti dari pernyataan 32 persen yang menilai tetap baiknya keadilan hukum yang dirasakan. Selain itu, 29 persen responden bahkan menilai semakin membaiknya kondisi keadilan hukum. Hanya 18 persen yang menilai tetap buruk, dan 12 persen yang menegaskan semakin buruknya keadilan hukum yang publik rasakan.
Hal yang sama juga diungkapkan publik dalam menilai perhatian pemerintah terhadap dirinya. Dibandingkan setahun sebelumnya, 27 persen responden menilai di tahun 2004 ini negara dan pemerintah semakin baik dalam memberikan perhatian kepada masyarakat. Adapun 34 persen responden menyatakan tetap baik, 19 persen menilai buruk, dan 11 persen menilai semakin tak pedulinya pemerintah terhadap dirinya.
Meskipun tidak dominan, cukup besarnya proporsi responden yang menilai buruk maupun semakin buruk menunjukkan bahwa sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga berganti ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masih banyak persoalan-persoalan riil yang belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
Kenaikan bahan bakar minyak (BBM)-Pertamax dan elpiji-misalnya, merupakan salah satu bentuk langkah pemerintah yang dianggap 80 persen responden tidak memedulikan kepentingan masyarakat. Bahkan, 73 persen responden menyatakan kenaikan harga BBM tersebut telah berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok.
Maraknya demonstrasi massa menjelang akhir tahun ini tampaknya merupakan gambaran masih rentannya ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga. Kurangnya transparansi dalam mengomunikasikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah lewat kenaikan harga minyak dan gas, bisa jadi, memperparah anggapan publik terhadap pemerintah.
Kiranya pemerintah baru harus mempelajari sungguh-sungguh psikologi massa, tidak hanya sekadar menyajikan perhitungan matematis sebagai dasar kebijakan.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas, 22-23 Desember 2004. Sebanyak 846 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di sepuluh ibu kota provinsi: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan penelitian +/- 3,4 persen. Meskipun demikian, nir-kekeliruan pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Susunan Kabinet Calon Presiden Dinantikan

KOMPAS, 02 Aug 2004
Jajak Pendapat KOMPAS
SUSUNAN KABINET CALON PRESIDEN DINANTIKAN


HARAPAN agar para kandidat presiden mengumumkan susunan calon anggota kabinetnya sebelum pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004, dikemukakan oleh sebagian besar publik. Mereka menganggap pengungkapan rancangan kabinet sebelum pemilihan umum merupakan nilai plus yang membantu memperjelas pilihan masyarakat.

PANDANGAN demikian diungkapkan setidaknya oleh tiga perempat responden yang dihubungi dalam jajak pendapat kali ini. Ada berbagai alasan yang dilontarkan publik mengapa para calon presiden harus mengumumkan susunan kabinetnya.
Dari 74 persen responden yang memandang perlu, hampir seluruhnya beralasan bahwa pengumuman kabinet penting sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk memilih pada pemilu nanti. Dalam pemilu putaran kedua nanti, sekaligus pemilu penentu siapa yang berhak menjadi presiden, tampaknya responden tidak ingin seperti "membeli kucing
dalam karung". Sisanya merupakan kalangan yang lebih melihat bahwa upaya mengumumkan rancangan kabinet itu memang diperlukan sebagai langkah awal transparansi dari calon pemegang pemerintahan baru.
Sayangnya, "barang dagangan" yang ditunggu para pemilih sejauh ini tidak secepatnya dikeluarkan oleh kedua calon pasangan. Baik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla maupun Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi belum banyak memberikan sinyal dalam menjawab harapan masyarakat semacam ini. Karena itu, bukan mustahil jika indikasi menurunnya minat publik untuk memilih salah satu dari kedua calon presiden itu dilandasi oleh persoalan ini.
Sebenarnya, melihat perjalanan pemilu presiden putaran pertama 5 Juli 2004, beberapa pasangan calon presiden sempat menggulirkan isu rancangan kabinet. Saat itu salah satu pasangan calon presiden bahkan menyatakan telah menyiapkan posisi-posisi kunci dalam kabinet, dan sudah diisi sebelum pemilu 5 Juli 2004. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, misalnya, mengungkapkan bahwa calon anggota kabinetnya akan diisi oleh orang yang mendapat legitimasi masyarakat dan bersih dari dosa-dosa masa lalu.
Hal yang sama juga dilakukan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Bahkan, khusus pasangan Wiranto-Salahuddin, tim sukses pasangan ini diberitakan juga menyiapkan kabinet bayangan yang sebagian besar berasal dari kader Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Begitu pula dengan Hamzah Haz-Agum Gumelar, yang sebelumnya menginginkan akan mengumumkan kabinet bayangan sebelum pemungutan suara 5 Juli 2004. Meski demikian, hingga saat ini tak satu calon presiden pun yang benar-benar mengungkapkan susunan calon kabinetnya.

HARAPAN membesarnya peluang terjadinya pengumuman susunan kabinet sebelum pemilu putaran terakhir ini memang semakin menipis. Kedua kandidat presiden yang dinyatakan berhak maju ke putaran pemilu presiden selanjutnya pun sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengumumkan susunan calon anggota kabinetnya. Memang, bagi para kandidat, mengumumkan susunan kabinet sebelum pemilu dipandang serba dilematis.
Di satu sisi, upaya tersebut bisa saja semakin memperkuat dukungan terhadap salah satu calon presiden jika calon yang diajukan sesuai dengan kehendak publik. Namun, di sisi lain, tindakan itu justru bisa menjadi sasaran tembak dari lawan politiknya jika ternyata calon yang diajukan memiliki kelemahan.
Dalam jajak pendapat kali ini, harapan agar diumumkannya susunan kabinet tidak hanya meliputi sosok yang dianggap pantas saja, tetapi meliputi pula bidang-bidang yang selama ini menjadi persoalan keseharian kehidupan mereka. Di antaranya, sebanyak 39 persen responden memandang pejabat di bidang ekonomi sebagai calon yang paling penting untuk diumumkan oleh para calon presiden. Bisa jadi, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang relatif masih tertatih-tatih menjadi latar belakang terlontarnya pejabat bidang ekonomi sebagai bidang yang paling penting untuk diketahui publik.
Masalah keamanan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, yang masih rentan merupakan persoalan kedua terpenting yang calon pejabatnya ingin segera diketahui oleh 16,4 persen responden. Kondisi keamanan masyarakat Aceh yang belum sempurna atau kerusuhan Maluku dan Poso merupakan kasus-kasus pertahanan keamanan yang bersifat vertikal.
Adapun tindakan kriminal seperti penodongan, perampasan, dan perampokan adalah persoalan horizontal yang telah banyak meresahkan masyarakat dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika publik menilai pejabat yang menangani bidang pertahanan keamanan mesti diketahui mereka.
Selain itu, dampak langsung kondisi ekonomi yang telah mengakibatkan makin menjulangnya biaya pendidikan telah menanamkan harapan di benak publik akan perlunya calon presiden untuk segera mengumumkan pejabat yang menangani bidang pendidikan (11 persen).
Kepentingan ini juga didorong oleh besarnya harapan publik agar pejabat di bidang pendidikan merupakan figur yang bisa memadukan tercapainya peningkatan kualitas sekaligus mampu menekan laju biaya pendidikan yang kian menjerat ekonomi keluarga.
Adapun pejabat di bidang penegakan hukum, yang dipandang publik sebagai suatu faktor yang menentukan lambannya perbaikan kondisi bangsa secara keseluruhan, dinilai penting untuk segera diumumkan oleh 10 persen responden. Dilihat dari sisi masyarakat, minimnya perhatian mereka terhadap aspek hukum tak lepas dari adanya kepentingan yang lebih besar yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, yaitu ekonomi dan keamanan.
Meskipun demikian, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan para pengusaha pun patut dituntaskan. Tidak heran jika mereka memandang perlunya pejabat di bidang hukum yang mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat. Terbukti dalam memandang seorang jaksa agung, misalnya, mereka tidak terlalu memandang apakah calon pejabatnya harus dari luar atau diambil dari dalam lembaga.
Yang terpenting, siapa pun yang menduduki posisi kunci tersebut harus mempunyai kompetensi dan integritas yang teruji.

BELUM gencarnya upaya masing-masing kandidat untuk memaparkan rancangan-rancangan program kebijakan, termasuk susunan kabinet misalnya, bisa jadi turut pula memengaruhi penilaian publik terhadap kiprah para kandidat selepas pemilu presiden putaran pertama usai.
Kondisi semacam itu pula yang tergambar dalam jajak pendapat kali ini. Sebagaimana yang dipaparkan dalam berbagai jajak pendapat sebelumnya, di samping melontarkan penilaian dan harapan, terhadap masing-masing kandidat, responden jajak pendapat kali ini pun mengungkapkan preferensi politik mereka terhadap kiprah kedua pasangan kandidat yang akan bertarung dalam pemilu mendatang.
Yang menarik, dibandingkan dengan jajak pendapat sebelumnya, terdapat penurunan popularitas dari kedua kandidat. Sebaliknya, tingkat keragu-raguan publik untuk memilih di antara kedua pasangan calon presiden justru meningkat.
Pada jajak pendapat yang diadakan 14-15 Juli 2004, umpamanya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mendapat simpati terbesar, dipilih oleh sekitar 60 persen responden perkotaan.
Sedangkan pasangan Megawati-Hasyim hanya diminati 19,6 persen responden. Sementara 16 persen lainnya mengakui belum memutuskan pilihannya pada salah satu dari kedua calon tersebut atau apakah akan menggunakan haknya atau tidak pada pemilu nanti. Namun, pada jajak pendapat kali ini, responden yang akan memilih pasangan Yudhoyono-
Jusuf menurun hingga delapan persen. Kini tercatat sebanyak 52 persen responden menganggap pasangan Yudhoyono-Jusuf sebagai pasangan yang paling layak menjadi presiden dalam pemilu 20 September 2004.
Sementara itu, pilihan responden terhadap pasangan Megawati-Hasyim juga mengalami penurunan sekitar dua persen, kini menjadi 17,9 persen. Di sisi lain, responden yang belum memutuskan pilihannya meningkat lebih dari 13 persen, kini menjadi 29,1 persen. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 28-29 Juli 2004. Sebanyak 1.027 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di 32 ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan penelitian +/- 3,1 persen. Meskipun demikian, kesalahan nirpencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan mencerminkan pendapat seluruh masyarakat Indonesia.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Kemampuan Kandidat Presiden Diragukan Publik

KOMPAS, 05 Jan 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
KEMAMPUAN KANDIDAT PRESIDEN DIRAGUKAN PUBLIK


BANYAKNYA pilihan tidak berarti memudahkan untuk memilih mana yang terbaik. Bisa jadi beragamnya pilihan justru menimbulkan kesan betapa sulitnya mencari yang terbaik. Begitu pula dengan calon presiden 2004, banyaknya kandidat presiden justru menyisakan pertanyaan besar di benak publik, betapa sulitnya untuk mendapatkan pemimpin di negeri ini.

KESIMPULAN ini dirangkum berdasarkan penilaian dua dari tiga responden jajak pendapat yang menyatakan ketidakyakinan mereka terhadap kemampuan sebagian besar kandidat presiden 2004. Hanya 25 persen saja responden yang merasa yakin bahwa sebagian besar di antara calon presiden itu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Besarnya sikap pesimistis publik ini tidak lepas dari sepak terjang para elite politik, baik di partai politik, lembaga DPR, ataupun birokrasi yang cenderung saling menjatuhkan. Selama ini, di mata publik, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa tidak diatasi secara bersama. Satu kekuatan politik menganggap kekuatan politik yang lain tidak serius dalam mengatasi sebuah persoalan. Begitu pula sebaliknya, sehingga upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan sering kali terhambat oleh sikap politik kekuatan politik tertentu. Bahkan, benturan antarkekuatan acap menimbulkan perubahan kekuasaan.
Situasi seperti ini mulai terjadi sejak bergulirnya arus reformasi pasca-kejatuhan rezim Soeharto. Yang terjadi tidak hanya sekadar pergantian menteri atau kabinet, tetapi sampai pada pergantian pemerintahan. Tidak mengherankan, jika dalam setiap jajak pendapat, penilaian publik yang menganggap elite politik lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok mempunyai proporsi lebih besar ketimbang penilaian yang sebaliknya, yaitu mengedepankan kepentingan rakyat.
Penilaian negatif yang tertanam di benak publik tampaknya turut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap para kandidat presiden. Dalam mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, 60 persen meragukan kemampuan para kandidat dalam menangani beban ekonomi masyarakat.
Harga barang kebutuhan yang tidak terjangkau kalangan bawah, dan pengangguran yang masih membengkak merupakan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, dan belum tentu mampu diselesaikan oleh para kandidat, jika nanti mereka menjadi presiden.
Ketidakmampuan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan terjadinya berbagai kerawanan sosial. Sehingga, 58 persen responden jajak pendapat juga merasa tidak yakin dengan kemampuan para kandidat presiden dalam menangani persoalan sosial. Tingginya laju urbanisasi, merebaknya permukiman liar, dan makin banyaknya anak usia sekolah yang hidup di jalan merupakan salah satu cermin kegagalan sosial.
Tidak hanya itu, berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat juga menjadi indikator betapa keamanan sosial belum dinikmati masyarakat. Publik masih menganggap para kandidat presiden yang masuk dalam jajaran elite politik belum serius mengatasi persoalan sosial. Bahkan, ada kecenderungan para elite lebih melihat hal ini sebagai komoditas yang membuahkan kompromi politik.
Hal yang sama berlaku pula dalam penegakan hukum. Persoalan hukum dijadikan kompromi politik oleh sebagian kalangan kandidat presiden. Kasus korupsi yang melibatkan Akbar Tandjung, Ketua DPR sekaligus salah satu kandidat presiden dari Partai Golkar, misalnya. Meskipun sudah divonis hukuman, ia belum menjalani hukuman. Bahkan, sikap DPR yang tetap mempertahankan posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR, dan menjadikan kasusnya sebagai persoalan hukum semata, menimbulkan interpretasi negatif terhadap kemandirian hukum itu sendiri. Tidak berlebihan, jika dua dari tiga responden pesimistis terhadap kemampuan para kandidat presiden dalam menegakkan hukum.
Mengingat minornya pandangan publik terhadap kemampuan para kandidat calon presiden dalam mengatasi berbagai persoalan mikro ini, maka sikap pesimistis ditunjukkan pula dalam mengatasi persoalan keamanan nasional. Hampir 60 persen responden tidak yakin terhadap kemampuan para kandidat presiden. Meskipun beberapa kandidat ada yang berasal dari kalangan militer, publik tetap meyakini ketidakmampuan mereka.

BERBAGAI persoalan yang melanda bangsa ini terkait erat dengan perubahan hingga tiga kali pergantian pemerintahan di kancah reformasi. Yang menarik, dari pergantian rezim dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarnya militer dari politik telah menyeimbangkan kekuatan politik. Namun, kekuatan politik yang seimbang justru mempertegas adanya kompromi-kompromi dalam politik yang menyiratkan masih kerdilnya demokrasi.
Hal itu sangat jelas tergambar di era kepemimpinan Presiden Habibie. Berbagai tuntutan reformasi memang dapat direalisasikan. Kebebasan pers, pembebasan tahanan politik atau kebebasan setiap orang untuk membuat partai politik adalah beberapa keputusan politik yang telah diambil. Namun, semua itu tidak berarti rezim yang berkuasa telah independen dalam mengeluarkan keputusan politik.
Publik saat itu pun menilai demikian. Hampir 60 persen responden jajak pendapat pada bulan Agustus 1999 menyatakan kepuasannya atas upaya pemerintahan Habibie dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berpolitik. Yang patut dipertanyakan adalah, apakah sikap politik itu akan tetap dikeluarkan jika tidak ada tekanan-tekanan dari luar.
Karena pernyataan 67 persen responden jajak pendapat saat itu yang tidak puas dengan pemerintahan Habibie dalam mengatasi persoalan krisis ekonomi menjelaskan bahwa Habibie lebih mementingkan kedudukan politik ketimbang persoalan riil masyarakat yang terimpit krisis ekonomi.
Oleh karena itu, ketidakpuasan 62 persen responden jajak pendapat terhadap kinerja pemerintahan Habibie dalam menyelesaikan persoalan bangsa adalah simbol ketidakpercayaan terhadap Habibie sebagai seorang presiden.
Begitu pula dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bahkan, 81 persen responden kali ini menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerjanya selama memimpin negeri ini untuk keluar dari keterpurukan.
Sarat kompromi politik dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid sebenarnya sudah tergambar sejak dimulainya pemilihan calon presiden. Perolehan 373 suara dalam pemungutan suara, dan mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang meraih 313 suara di MPR, menunjukkan bahwa pertarungan yang diliputi oleh kompromi politik pun sudah berlangsung sejak awal.
Para menteri yang tergabung dalam kabinetnya yang berasal dari berbagai partai politik dan kekuatan politik lainnya merupakan simbolisasi kompromi yang cenderung melupakan esensi pemerintahan. Dalam perjalanannya, lebih banyak nuansa intrik politik dan bongkar pasang kabinet daripada kejelasan arah pemerintahan.
Puncak dari pertarungan elite itu membuahkan Sidang Istimewa 23 Juli 2001 yang menggeser kedudukan Abdurrahman Wahid dari kursi presiden. Bagi 71 persen responden jajak pendapat bulan Juli 2001, tersendatnya perbaikan persoalan bangsa saat itu dianggap menjadi faktor yang menentukan perlunya pergantian presiden.
Lengsernya Abdurrahman Wahid telah membawa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kelima. Meskipun di masa awal pemerintahannya semua aspek dipandang cukup berjalan baik, namun dari hari ke hari ketidakpuasan masyarakat kian meningkat. Hingga saat ini dua dari tiga responden jajak pendapat ini menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahannya.

KOMPROMI-kompromi politik yang terjadi dan dilakukan oleh para elite yang sebagian juga mencalonkan diri sebagai kandidat presiden ini telah menumbuhkan kesan negatif di mata publik. Lebih jauh lagi, kompromi politik yang terjadi, dan umumnya melibatkan peran partai politik, turut mempengaruhi penilaian publik terhadap kandidat presiden dari kalangan partai politik.
Tidak mengherankan jika 70 persen responden lebih memilih kandidat presiden dari kalangan nonpartai politik sebagai Presiden RI 2004, baik dari kalangan tokoh masyarakat, agamawan, militer, akademisi ataupun birokrat. Hanya 16 persen saja yang masih meyakini untuk memilih dari kalangan internal partai politik.
Selain itu, budaya patriarki di masyarakat tampaknya masih demikian lekat. Tidak hanya sebatas pada persoalan domestik, dalam politik pun publik masih mempertimbangkan sisi jender untuk menentukan pemimpin bangsa. Seperti yang tercermin dari pernyataan dua dari tiga responden yang lebih memilih kalangan laki-laki untuk menjadi presiden. Hanya 18 persen responden saja yang memilih perempuan sebagai calon presiden.
Bahkan, pilihan kandidat presiden dari kalangan perempuan hanya sebatas yang dikenal publik, seperti Megawati Soekarnoputri (10 persen) dan Siti Hardiyanti Rukmana (satu persen). Kuatnya dominasi laki-laki dalam pandangan publik, bisa jadi, merupakan cermin kegagalan negara dan elitenya serta masyarakat itu sendiri dalam menggulirkan wacana perempuan dalam politik.
Mencermati keberadaan sebagian besar kandidat presiden di mata publik, berdasarkan berbagai jajak pendapat yang telah dilakukan sepanjang tahun ini, calon presiden pilihan publik tidak pernah beranjak dari figur yang selama ini terekspos di media massa.
Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri mewakili kalangan partai politik. Jajak pendapat pada Mei lalu, misalnya Amien diunggulkan oleh enam persen responden, sedangkan Megawati dipilih oleh delapan persen responden. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer bahkan mendapat perhatian dari 11 persen responden.
Dari kalangan cendekiawan, Nurcholish Madjid mendapatkan dukungan 8 persen responden, dan Sultan Hamengku Buwono X yang mewakili tokoh masyarakat memperoleh dukungan dari enam persen responden.
Dalam perkembangannya, terjadi fluktuasi dukungan terhadap nama-nama tersebut di atas. Jajak pendapat pada bulan Juli misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono masih menempati urutan teratas dengan 17 persen. Sultan Hamengku Buwono X bersama Megawati berada di posisi kedua dengan 12 persen suara. Adapun Amien Rais dan Nurcholis Madjid di urutan ketiga dengan masing-masing mendapat dukungan dari 10
persen responden.
Dalam jajak pendapat kali ini, Susilo Bambang Yudhoyono diunggulkan oleh 19 persen responden. Posisi Amien Rais naik di urutan kedua dengan 14 persen responden, sedangkan posisi Megawati Soekarnoputri turun, menjadi diunggulkan oleh 10 persen responden. Nama Hidayat Nur Wahid, yang sebelumnya kurang mendapat respons publik, kini diunggulkan oleh 6 persen responden.
Sayangnya, dilihat dari sisi kemampuan, publik meragukan kemampuan sebagian besar kandidat calon presiden yang sudah mulai mengampanyekan keberadaannya. Dari sekitar 25 kandidat presiden yang pernah terekspos media massa, tiga nama kandidat yang oleh separuh responden dianggap mampu menjabat sebagai Presiden 2004, yaitu Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Sultan Hamengku Buwono X.
Meskipun dalam setiap jajak pendapat tentang calon presiden responden cukup antusias memberikan penilaiannya, namun munculnya 20 persen hingga 40 persen responden yang tidak menentukan sikap pilihannya menunjukkan besarnya proporsi ketidakpedulian publik.
Munculnya sikap apatis ini, bisa jadi, merupakan bentuk kegamangan publik bahwa banyaknya pilihan kandidat tidak berarti akan muncul presiden yang berkualitas dan mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 30 Desember 2003. Sebanyak 951 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode "systematic sampling". Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, "sampling error" penelitian +/- 3,2 persen. Meskipun demikian, "nonsampling error" dimungkinkan terjadi.

Read More......

MENANTI CALON PRESIDEN ALTERNATIF

Jajak Pendapat KOMPAS
05 Mei 2003


Tampilnya tokoh-tokoh masyarakat dalam panggung pemilihan presiden mulai mewarnai kondisi perpolitikan nasional saat ini. Di balik kemunculan calon-calon presiden tersebut, publik justru merindukan tampilnya kandidat presiden yang berasal dari luar partai politik yang diyakini akan mampu membuka selimut persoalan bangsa ini di masa mendatang dan mengatasinya.

KESIMPULAN ini terungkap dari penilaian lebih separuh responden jajak pendapat yang menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki calon independen, putra terbaik dari luar parpol yang mampu membawa bangsa ini menuju ke perubahan yang ideal.
Tidak heran bila patokan baku beberapa parpol yang sudah menetapkan kandidat presiden maupun wakil presiden dari internal parpolnya merupakan sikap yang dianggap kurang mengutamakan aspirasi rakyat. Sebagian kalangan beranggapan, sikap yang tidak membuka diri terhadap calon independen sebagai bentuk arogansi politik. Bahkan pembatasan terhadap publik dalam menjaring calon presiden dianggap sebagai bentuk politik aliran sempit.
Memang secara faktual, perubahan arus politik pasca-Orde Baru menunjukkan dominasi parpol dalam mengambil keputusan strategis. Sayangnya pembangunan politik saat ini masih belum menyentuh pada peran dan partisipasi masyarakat. Terbukti dari alokasi peranan-peranan di tingkat elite yang saat ini masih dilihat dari kedudukan sosial ketimbang peran fungsional.
Dicalonkannya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sebagai presiden di pemilihan presiden 2004 mendatang misalnya, lebih menunjukkan aspek kedudukan sosial. Sosiolog Arief Budiman menilai, kuatnya PDI-P karena karisma Megawati sebagai putri Bung Karno yang bisa mempersatukan berbagai kelompok pendukung Partai Nasional Indonesia.
Derasnya wacana kandidat presiden independen ini sangat berkaitan dengan kesiapan parpol dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 5 April 2004. Karena dari 242 partai politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM, baru segelintir parpol yang sudah memenuhi syarat-syarat verifikasi. Kondisi semacam ini tak urung turut mempengaruhi penilaian publik dalam mencermati kesiapan Parpol dalam mengeluarkan calonnya.
Hal itu terbukti dengan lebih kecilnya pendapat responden (36 persen) yang menghendaki presiden dari internal parpol dibandingkan responden (48 persen) yang menghendaki presiden dari luar parpol. Menguatnya keinginan publik ini memberi sinyal bagi parpol agar tidak menutup diri terhadap tokoh di luar partai.

MELIHAT dari persyaratan yang ditentukan, menurut publik ada dua aspek yang dibutuhkan bagi calon presiden tahun 2004 mendatang. Pertama, sisi internal calon yang dipandang dari gaya dan sifat kepemimpinan. Seorang calon presiden yang mempunyai gaya kepemimpinan demokratis misalnya, diyakini hampir 60 persen responden bisa menghargai perbedaan pendapat dan lebih punya kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang selama ini terkatung-katung.
Persoalan masyarakat bawah yang selalu terpinggirkan juga menjadi kriteria yang diperlukan presiden mendatang. Dua dari tiga responden meyakini bahwa calon presiden yang selalu melihat dan mengedepankan kepentingan masyarakat bawah akan mampu membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik.
Calon presiden yang dikehendaki publik juga tidak berbeda dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh RUU Pemilihan Presiden dan Wapres. Dilihat dari segi usia misalnya, lebih dari separuh responden (50 persen) menghendaki presiden terpilih tahun 2004 tergolong dalam usia produktif, yaitu kisaran 40-50 tahun. Kriteria ini sebenarnya menggambarkan harapan publik yang menginginkan seorang presiden yang tidak hanya mempunyai pengalaman dan kematangan dalam kancah politik, tetapi juga vitalitas dan energi untuk menghantarkan bangsa ini pada perubahan mendasar.
Kedua, kriteria presiden dilihat dari aspek eksternal. Sekitar 71 persen responden menginginkan syarat bagi calon presiden memiliki kemampuan akademis memadai. Terlepas dari perdebatan yang terjadi di Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengenai syarat pendidikan calon presiden ini, tingkat pendidikan memang signifikan dengan kualitas seorang calon presiden.

SELAIN faktor manusia yang inheren dalam gaya kepemimpinan, cara dan pola pikir manajemen kepemimpinan yang diterapkan akan sangat berpengaruh dengan komunikasi politik yang dikembangkan pemimpin.
Beberapa institusi formal, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia juga mengakui pentingnya kemampuan intelektualitas yang memadai dan visioner sebagai salah satu kriteria bagi calon presiden yang dibutuhkan bangsa ini. Kebutuhan akan tingkat pendidikan yang memadai tak lepas dari wawasan bernegara yang memang mutlak diperlukan dalam membuat dan menyampaikan program yang tidak hanya konseptual, tetapi juga riil di semua bidang persoalan. Paling tidak, platform yang digulirkan seorang calon presiden bisa dipahami dan diterima secara logis.
Di sisi lain, mengingat situasi dan kondisi bangsa yang kian memprihatinkan, lebih dari 60 persen responden dengan tegas mengingatkan untuk saat ini diperlukan seorang calon presiden yang mengutamakan persatuan bangsa.
Kembali bergolaknya Aceh merupakan indikator terancamnya Negara Kesatuan RI saat ini. Sedangkan berkaitan dengan kondisi riil saat ini, 64 persen responden menilai bidang ekonomi sebagai persoalan paling mendesak yang mesti diselesaikan oleh presiden 2004 mendatang.
Meskipun permasalahan yang terjadi saling berhubungan dan begitu kompleks, namun kondisi ekonomi masyarakat dianggap sebagai pemicu dari semua persoalan yang ada. Dibandingkan dengan persoalan ekonomi, tuntutan terhadap perbaikan bidang-bidang lain jauh lebih lemah prioritasnya.
(Tweki Triardianto/ Litbang Kompas)

Read More......

KEBIJAKAN BERBUAH KETIDAKPASTIAN

Jajak Pendapat KOMPAS
26 Januari 2003


KETERPURUKAN ekonomi ternyata membawa langkah politik yang serba dilematis. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan akan selalu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi politik yang cenderung membawa ketidakpastian terhadap kebijakan itu sendiri. Ketika Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri merevisi kebijakan yang sudah telanjur dilontarkan, reaksi publik justru menganggapnya sebagai wujud ketidakkonsistenan yang lebih mengutamakan kepentingan politik eksekutif.

KESIMPULAN tersebut terangkum dari penilaian 63 persen responden jajak pendapat yang menyatakan kebijakan pemerintah dalam meninjau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), serta penundaan kenaikan tarif telepon hanyalah demi kepentingan politik pemerintah. Derasnya tekanan-tekanan dari luar yang begitu kuat, dan berbuah pengumunan penundaan setelah dua minggu diumumkan kenaikannya hanyalah bentuk ketidakpastian dalam lingkaran ekonomi politik. Buktinya, kebijakan tersebut belum banyak membuahkan hasil yang signifikan seperti menurunkan harga-harga barang kebutuhan yang telanjur melonjak.
Di sisi lain, meskipun revisi dan penundaan telah dilakukan oleh pemerintah, suara kontra terhadap kebijakan menaikkan harga tersebut pun terus berlanjut. Bahkan, sebagian elemen masyarakat masih keberatan dengan kebijakan tersebut. Judicial review yang diajukan oleh beberapa LSM misalnya, merupakan respons negatif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lebih mementingkan para pengusaha besar yang bermasalah. Secara matematis, kenyataan ini diperkuat oleh anggapan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie yang menilai subsidi minyak hanya menambah Rp 18 trilyun. Lebih kecil dibandingkan dengan subsidi kepada pemilik bank sekitar Rp 91 trilyun.

TERLEPAS dari wacana kenaikan harga dan revisinya, secara teoritik pemerintah sebenarnya menggulirkan kebijakan yang ditetapkan justru menimbulkan konsekuensi lain. Dalam persoalan BBM, misalnya, pemerintah lebih menitikberatkan pada monopoli negara yang lebih mengedepankan mekanisme instan penyaluran BBM ke masyarakat. Sehingga adanya perbedaan harga untuk industri justru memicu ketidakstabilan harga di pasar. Selain itu, distribusi yang dilepaskan begitu saja juga berakibat tingginya harga yang harus diterima masyarakat. Padahal, sebagai pelaku monopoli, pemerintah seharusnya lebih cermat dalam melihat mekanisme distribusi yang selama ini cenderung dilepas begitu saja.
Begitu pula halnya dengan tarif listrik dan telepon. Belum maksimalnya efisiensi justru dibebankan kepada masyarakat dengan makin meningkatnya tarif dasar listrik dan pulsa telepon. Bahkan, lebih tingginya pembelian listrik swasta oleh pemerintah menjadi satu alasan yang tidak bisa diterima dengan logis. Adapun rencana kenaikan telepon pun merupakan langkah di luar dugaan berbagai kalangan. Mengingat sejak rezim Orde Baru hingga sekarang, Telkom tidak pernah merugi. Oleh karena itu, munculnya revisi dan penundaan kenaikan harga dari ketiga komoditas itu dianggap sebagaian kalangan mampu menyesuaikan dengan RAPBN 2003.
Kondisi ini merupakan kombinasi dari kegagalan politik pemerintah dan kegagalan ekonomi itu sendiri. Rezim Orde Baru yang telah meninabobokan masyarakat dengan memberikan subsidi besar tanpa ada pemahaman yang realistis terhadap kondisi ekonomi yang ada telah berdampak luar biasa. Penyimpangan rezim Orde Baru yang membawa kebijakan ekonomi dalam setting institusi politiknya telah berdampak krisis ekonomi yang tidak bisa diterima karena terlanjur merasa "nyaman" dengan subsidi yang ada.
Sayangnya, situasi ekonomi yang rumit di masyarakat, secara psikologis telah mempengaruhi penilaian publik terhadap Presiden Megawati. Beragam rasa sesal dan kecewa, paling tidak, telah mempengaruhi pandangan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Dalam jajak pendapat 8-9 Januari lalu, misalnya, 86 persen responden kecewa atas kebijakan pemerintah tersebut.

MASIH gencarnya penolakan di sebagian kalangan masyarakat terhadap kebijakan ini adalah kecenderungan dari hancurnya tata politik yang sedang dibangun melalui tataran ekonomi. Meskipun reorientasi kebijakan telah dilakukan, namun tidak mengubah sikap masyarakat yang tetap konsisten dalam menuntut kenaikan harga. Terbukti dari masih adanya unjuk rasa di beberapa kota. Bahkan, aksi demonstrasi yang bergeser pada sikap anti-Mega-Hamzah menunjukkan lebih dominannya efek psikologis ketimbang rasionalitas.
Tak urung, perilaku ini juga terjadi di masyarakat. Meskipun revisi dan penundaan kenaikan harga sudah memberikan efek positif, terbukti dari pernyataan separuh responden yang puas dengan adanya revisi harga BBM-namun emosi-psikologis dalam menanggapi isu politik telah menutupi kondisi riil. Terbukti masih dominannya penilaian publik masih mahalnya harga BBM, listrik, dan telepon.
Pada konteks mikro, penundaan dan revisi kenaikan harga ini tidak serta merta mengubah harga yang telanjur membumbung. Seperti yang dilontarkan oleh tiga dari empat responden yang menilai belum adanya penurunan biaya tranportasi setelah munculnya revisi kenaikan harga BBM. Bahkan, 77 persen responden mengeluhkan tidak bergemingnya harga barang-barang kebutuhan pokok.
Dalam pandangan Adam Smith, reaksi ekonomi arus bawah yang lepas dari jangkauan birokrasi ini selalu ada di setiap bentuk negara. Di satu sisi, invisible hand telah menggerakkan dan menghidupkan roda perekonomian. Akan tetapi, di sisi lain telah mempersendat gerak ekonomi di level dasar. Hal ini setidaknya dirasakan oleh 83 persen responden jajak pendapat yang menganggap belum adanya perubahan semua harga barang kebutuhan yang terlanjur membubung tinggi, dan telah mengakibatkan daya beli makin rendah.
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 22-23 Januari 2003. Sebanyak 896 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode systematic sampling. Responden berdomisili di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, Makassar, dan Manado. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, sampling error penelitian +/- 3,3 persen. Meskipun demikian, non sampling error dimungkinkan terjadi.

Read More......

MEGAWATI NYARIS TERGELINCIR BBM

Jajak Pendapat KOMPAS
19 Januari 2003


SATU setengah tahun silam, tepatnya 23 Juli 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dinobatkan menjadi Presiden, menggantikan KH Abdurrahman Wahid yang dilengserkan dalam Sidang Istimewa MPR. Saat itu, suara publik begitu optimistis. Pergantian presiden disambut positif dan rasa optimistis begitu besar dalam menyambut Ibu Mega di singgasana kepresidenan. Terbukti, dari jajak pendapat Kompas di hari itu, hampir 60 persen responden meyakini Presiden Megawati Soekarnoputri akan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa.

NAMUN, setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, Tampaknya tiada perubahan yang berarti dan melegakan dirasakan masyarakat. Tak pelak, popularitas Presiden Megawati Soekarnoputri kian menurun. Terbukti dari pernyataan 59 persen responden jajak pendapat kali ini yang menganggap buruknya citra Megawati saat ini.
Lebih detail lagi, gambaran memburuknya citra presiden ini disadari pula oleh 51 persen responden yang pada pemilu lalu mengaku memilih PDI Perjuangan sebagai partai pilihannya. Artinya, di mata simpatisannya sendiri, popularitas Megawati mulai goyah.
Munculnya penilaian semacam ini bisa jadi wajar. Kado kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan tarif telepon dalam menyambut tahun 2003 ternyata telah dipandang negatif oleh berbagai elemen masyarakat. Demonstrasi dan unjuk rasa menentang kenaikan harga begitu deras mengalir di berbagai kota besar. Meskipun belakangan ini terjadi pembatalan kenaikan tarif telepon, unjuk rasa tidak juga padam. Bahkan, ada kecenderungan bergesernya orientasi demonstrasi yang sebelumnya menentang kenaikan harga menjadi tuntutan terhadap turunnya presiden dan wakil presiden. Situasi ini menjadi salah satu bukti bahwa popularitas duet Megawati dan Hamzah Haz dalam memimpin pemerintahan tidak sepenuhnya dinilai positif masyarakat.
Reaksi masyarakat, khususnya mahasiswa, yang begitu keras dalam menyikapi kenaikan harga menunjukkan betapa bernilainya kebijakan tersebut di dalam masyarakat. Dilihat dari sisi pemerintah, kebijakan menaikkan hargak misalnya, merupakan wujud etis dari birokrasi. Dalam pandangan Weberian, pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan merupakan entitas yang legal dalam tubuh birokrasi. Oleh karena itu, munculnya reaksi positif atau negatif dari masyarakat merupakan konsekuensi yang harus siap dihadapi pemerintah.
Dalam ruang politik, munculnya reaksi negatif dari masyarakat terhadap kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri akan berakibat pada dua aspek. Yang pertama menyangkut pada figur Megawati sebagai individu dan kedua berkaitan dengan peranan PDI Perjuangan dalam menyongsong Pemilu 2004 mendatang.
Meskipun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini merupakan hasil dari kerja sama antarindividu yang berasal dari berbagai unsur politik yang menyatu dalam tubuh birokrasi, sorotan negatif terhadap suatu kebijakan pemerintah akan selalu bersinggungan dengan siapa yang memimpin birokrasi itu.

MELIHAT dari aspek yang pertama, jajak pendapat ini mengungkap bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai individu telah mengalami kemerosotan di mata publik. Hal ini terbukti dari rendahnya rasa kebanggaan yang dimiliki responden terhadap Presiden. Penilaian publik terhadap Megawati sebagai sosok yang dulu pernah tertindas, seorang ibu yang selalu welas asih, dan selalu mementingkan rakyat kecil, seketika luntur.
Cacatnya warna politik Presiden Megawati sebenarnya sudah mulai terkuak sejak sikap diamnya dalam menghadapi persoalan bangsa menjadi perdebatan di sebagian kalangan. Ditambah lagi dengan tindakan pemerintah yang telah menunda kenaikan tarif telepon serta meninjau kembali kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memperlihatkan kesan tidak cermatnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Kebijakan pemerintah sebagai realitas politik telah mengalami gelombang ketidakpastian. Adapun ketidakpastian yang terjadi di masyarakat ini paling tidak makin meruntuhkan kredibilitas presiden.
Mandeknya bahasa politik yang dimainkan pemerintahan Megawati sebenarnya mulai terjadi saat pekerjaan rumah yang ditinggalkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid tidak mampu dibaca secara logis oleh masyarakat, malah cenderung dianggap semakin tak terkendali. Kenyataan ini terbukti dari anggapan masyarakat bahwa masih belum jelasnya kasus-kasus hukum yang menyangkut petinggi negeri, masih kaburnya persoalan utang konglomerat, ataupun divestasi Indosat sebagai simbol bahasa politik kekuasaan yang tidak bisa diterjemahkan secara lugas dan rasional oleh masyarakat.
Oleh karena itu, sikap diam yang selalu menyelimuti bahasa politik Presiden Megawati tak urung mengakibatkan tertutupnya peluang ruang politik yang sudah terbuka pasca-Orde Baru. Megawati, yang dulu identik dengan simbol tokoh yang selalu tertindas, kini mulai dipandang lain. Bahkan, sikap negatif yang muncul di benak publik bisa jadi merupakan cerminan dari anggapan masyarakat bahwa Presiden Megawati bukan lagi menjadi sosok yang selalu memperhatikan rakyat kecil.

MESKIPUN publik mempunyai persepsi buruk terhadap citranya, eksistensi Megawati Soekarnoputri sebagai presiden tampaknya akan tetap utuh hingga tahun 2004 mendatang. Penilaian ini diyakini oleh 64 persen responden yang menyatakan tidak perlu ada pergantian presiden. Hanya 27 persen responden yang menginginkan pergantian presiden saat ini.
Namun, sekalipun keinginan untuk mengganti presiden saat ini masih tergolong minoritas, jika dibandingkan dengan beberapa jajak pendapat periode sebelumnya, patut pula menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Betapa tidak, keinginan kalangan yang mengharapkan terjadinya pergantian kepemimpinan ini semakin lama semakin bertambah proporsinya.
Pada periode tiga bulan usia pemerintahan Megawati, misalnya, kala itu hanya sekitar enam persen responden yang menginginkan pergantian kepemimpinan. Dalam proporsi terbesar, 90 persen menyatakan tidak perlu. Begitupun pada penilaian satu tahun usia pemerintahan, kendati yang menginginkan pergantian kepemimpinan tergolong relatif minim, 16 persen, namun proporsi tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Artinya, semakin lama keinginan sebagian publik yang mengharapkan perubahan kekuasaan kepemimpinan negara semakin bertambah.
Berbagai alasan muncul saat menilai perlu atau tidaknya dilakukan perubahan kepemimpinan negara. Jika dirunut, mayoritas beranggapan bahwa pengalaman yang terjadi dalam setiap pergantian presiden tampaknya dianggap bagaikan mimpi buruk yang mengakibatkan negeri ini kembali pada titik nol. Sejak menjelang kejatuhan rezim Soeharto hingga Abdurrahman Wahid yang dialami masyarakat justru ketidakstabilan dibandingkan dengan kestabilan politik dan ekonomi. Ini semua terekam dalam benak masyarakat sebagai peristiwa yang mengkhawatirkan dan jangan terulang lagi.
Tertutupnya jalan untuk menurunkan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan ditegaskan pula secara legal seperti yang diungkapkan oleh Ketua MPR Amien Rais, yang menyatakan tidak ada pintu dan jendela yang mampu membuka celah bagi bergulirnya sidang istimewa. Pasalnya, Perubahan UUD 1945 telah membawa implikasi tidak adanya mekanisme bagi MPR untuk berhubungan langsung dengan pemerintah, dan fungsi MPR saat ini lebih berkonsentrasi pada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

PENGUMPULAN pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 14-17 Januari 2003. Sebanyak 1.809 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode systematic sampling. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Denpasar, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, sampling error penelitian +/- 2,3 persen. Meskipun demikian, nonsampling error dimungkinkan terjadi.

Read More......

LEMBAGA KEPRESIDENAN KIAN TERPURUK

Jajak Pendapat KOMPAS
Senin, 09 Juli 2001


AGAKNYA benar yang dikemukakan oleh Profesor Hans Kelsen yang di masa pra-Hitler menulis buku mengenai krisis demokrasi. Menurutnya, istilah demokrasi adalah suatu istilah politik yang paling banyak disalahgunakan negara-negara di dunia.

Namun, persoalan "disalahgunakan" di sini mempunyai konteks disengaja, dan tentunya oleh elite penguasa. Hal yang sama pernah dirasakan pula oleh bangsa ini di masa lalu. Pertanyaannya kemudian, apakah juga ada unsur kesengajaan untuk menyalahgunakan demokrasi jika melihat amburadulnya situasi politik negeri ini di era reformasi sekarang?
Ada dua jawaban tegas, yaitu "ya" atau "tidak". Akan tetapi, jawaban seperti itu tidak lagi menjadi penting kali ini. Penyebab terjadinya situasi barang kali menjadi lebih berguna ditelaah. Sudah barang tentu, dari pengkajian persoalan ini akan tersusun alternatif penyelesaian politik riil yang semakin tidak menentu.
Seperti diketahui bahwa sistem politik Indonesia masih belum beranjak dari situasi yang kacau-balau. Tidak jelasnya sistem presidensiil yang diimplementasikan, masih dominan terlihat dengan ikut bercampurnya sistem parlementer. Buktinya, hingga detik ini presiden terpilih sudah berkali-kali "bereksperimen" dalam berbagai pergantian menteri di dalam kabinetnya atau mengubah pimpinan dalam lembaga-lembaga strategis. Parahnya, berkali-kali pula konflik terjadi dengan pihak legislatif dalam menerjemahkan batasan hak prerogatif presiden.
Dari berbagai konflik yang ada, tampaknya terjadi perbedaan tafsir konstitusi antara lembaga presiden dan parlemen dalam melihat suatu persoalan. Kasus pencopotan Bimantoro dari pucuk pimpinan Polri yang kemudian oleh Presiden Abdurrahman Wahid ditugaskan menjadi duta besar untuk Malaysia merupakan contoh. Karena tidak menyertakan pihak DPR, para wakil rakyat menganggap Presiden telah melanggar Tap MPR No VII/MPR/2000 dan Pasal 13 UUD 1945 tentang pengangkatan duta besar. Dalam persoalan ini, presiden sendiri berpendapat lain, menganggap apa yang dilakukannya masih berada di dalam jalur konstitusi.
Tampaknya proses amandemen November 1999 lalu yang bermaksud membangun sistem presindesiil sebagai satu kesepakatan politik tidak berbuah baik. Benturan antara Presiden dan DPR yang kian marak belakangan ini semakin menunjukkan betapa menonjolnya kepentingan partai politik di balik upaya meloloskan amandemen tersebut. Di samping itu, menonjol pula upaya untuk tetap mempertahankan kekuasaan meskipun mendapat gugatan di sana-sini.

APAPUN yang tengah diperdebatkan, bagi masyarakat semua itu dipandang tidak lagi menarik. Menjadi tidak menarik, lantaran segenap persoalan sudah bermuara pada konflik yang tidak juga berkesudahan.
Parahnya, apa yang terjadi selama ini dipandang justru semakin menurunkan wibawa lembaga kepresiden. Apabila sebelumnya dengan berbagai hak yang dimilikinya seorang presiden mendapatkan tempat terhormat sebagai pemimpin negara ini, maka kini mulai menyusut. Kini, baik langsung maupun secara tidak langsung para bawahannya pun berani menolak kebijakan yang diterapkan presiden. Apalagi, mitra kerjanya, lembaga legislatif, semakin berkuasa dengan memamerkan hak-hak yang dimilikinya untuk menekan ruang gerak presiden.
Dari kacamata responden, pandangan seperti ini cukup dominan terlihat. Mereka memandang, di jajaran pemerintah, ataupun pihak militer sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan pada sosok presiden. Wakil presiden, misalnya, tidak kurang dari 47 persen yang melihat tanda-tanda berseberangan pandangan dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Sementara, 40 persen menyangkal kondisi tersebut.
Terhadap militer, tidak kurang dari separuh bagian responden melihat ketidakpaduan antara militer dengan Presiden. Di sisi lain, sebanyak 37 persen memandang sebaliknya, menganggap masih patuh pada Presiden Abdurrahman Wahid.

BERKAITAN dengan persoalan tersebut, dalam jajak pendapat kali ini, paling tidak ada dua faktor yang dianggap menciptakan kondisi seperti ini. Pertama, menyangkut lemahnya sistem politik yang diterapkan di negeri ini. Sebagaimana diketahui, perubahan rezim yang terjadi tiga tahun lalu diikuti oleh keinginan untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini, kekuasaan presiden yang dahulu dirasakan terlalu absolut, harus dibatasi.
Tidak heran, dalam jajak pendapat kali ini keinginan untuk membatasi hak-hak istimewa presiden mendapat dukungan masyarakat. Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan TNI dan Kepala Polri, dan pejabat negara, misalnya, sebagian besar responden tetap menginginkan adanya persetujuan DPR.
Persoalannya, keinginan ideal agar presiden tidak lagi bertindak sewenang-wenang ini tidak lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana yang dituturkan di atas, sistem politik tidak diperkuat oleh jaminan legalitas yang memadai. Tak pelak, yang terjadi selama ini tidak lebih dari perdebatan tafsir konstitusi yang semata-mata merupakan upaya memanfaatkan celah hukum untuk melanggengkan kepentingan masing-masing kelompok.
Kedua, selain aspek sistem, persoalan yang timbul tidak lepas dari para pelaksana sistem itu sendiri. Dalam hal ini, kisruhnya situasi tidak lepas dari pribadi-pribadi yang terkait dalam penyelenggaraan negara. Menurut hasil jajak pendapat ini, sosok Abdurrahman Wahid sebagai presiden mendapat banyak sorotan. Hampir dua pertiga (63 persen) responden menganggap sumber ketidakpatuhan kepada presiden yang ditunjukkan oleh berbagai kalangan ini tidak lepas dari sosok presiden sendiri.
Harus diakui dalam setiap jajak pendapat, semua hal yang berkaitan dengan Presiden Abdurrahman Wahid selalu mempunyai penilaian negatif. Dalam persoalan kali ini responden lebih melihat dari sisi gaya kepemimpinannya dan bukan kelembagaannya. Hal inilah yang mengakibatkan apa pun yang dilakukan Presiden tampaknya selalu salah. Stigma semacam ini tampaknya sudah sedemikian terbentuk selepas tiga bulan usia pemerintahannya.
Dalam praktik, tampaknya harus dimaklumi pula jika dalam setiap langkahnya, kebijakan yang dikeluarkan Presiden memang sering kali terlihat konfrontatif terhadap DPR. Sayangnya, sikap ini pun dibalas pula dengan sikap yang sama oleh DPR. Tak pelak, yang dominan muncul selama ini lebih berwujud pertarungan antarkepentingan ketimbang kerja sama mengatasi persoalan bangsa. Betapa menjemukan. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......

PERLUKAH PRESIDEN DIPERTAHANKAN?

Jajak Pendapat KOMPAS
KOMPAS, Minggu, 04 Feb 2001


BABAK kedua People's Power di Filipina baru saja usai 20 Januari 2001. Presiden Joseph Estrada pun terpaksa hengkang dari Istana Malacanang. Padahal, ia sudah bertekad untuk tetap di sana hingga tahun 2004. Apa daya usahanya sia-sia, dan sang wakil, Gloria Macapagal-Arroyo menggesernya.

Ada rasa was-was saat mengikuti perjalanan sejarah demokrasi di negara tetangga. Gambaran ini sempat terlontar pada sebagian responden yang dihubungi dalam jajak pendapat kali ini.
Pasalnya, apakah situasi tersebut akan berulang pula dengan bangsa ini? Bagi mereka, apabila terjadi, tidak ada kata lain yang terungkap kecuali rasa khawatir, ketidakstabilan semakin lekat dengan negeri ini. Rasa khawatir tersebut tampaknya telah begitu mencekam. Bahkan, jauh melebihi rasa kebanggaan mereka pada nilai-nilai
demokrasi yang coba ditegakkan di negeri ini.
Kekhawatiran seperti ini tampaknya beralasan. Terlebih ketika mencoba mencermati eksistensi pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang belakangan ini kian tidak menentu. Praktis, semenjak memerintah hingga kini kemelut perpolitikan mendominasi
penyelenggaraan negara. Terakhir, upaya Pansus Kasus Yanatera Bulog yang begitu gencar dalam menginvestigasi keterlibatan Presiden di dalam kasus tersebut. Bagi mereka, seperti yang terungkap dalam jajak pendapat sebelumnya, sikap di antara keduanya--DPR dan Presiden--yang ngotot dalam mempertahankan argumen masing-masing justru semakin menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
Di sisi lain, yang tidak kurang mengkhawatirkan, suara-suara pro dan anti, khususnya kepada Presiden bahkan sudah memasuki tahap saling unjuk kekuatan. Demonstrasi menentang dan mendukung mulai menuju puncaknya sejak 29 Januari, ketika Pansus sedang sibuk membahas laporan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna DPR. Apalagi, reaksi Presiden sebelum-sebelumnya yang menyatakan apa pun keputusan hasil kerja itu tidak membuat Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya. Demikian pula, meskipun ada sebagian elemen masyarakat memintanya turun dari kursi kepresidenan. "Saya tidak akan mundur karena yang mengangkat saya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat," tegas Presiden.
Memang bisa dipahami, jika ada pendapat minor mengenai prestasi Presiden di sebagian masyarakat. Sudah hampir satu tahun lebih, kinerja pemerintahan masih terseok-seok. Beragam permasalahan belum semuanya terselesaikan. Mulai dari nilai rupiah yang tetap bercokol di angka Rp 9.500-an per dollar AS hingga kasus bernuansa politik seperti pengeboman rumah-rumah ibadah belum terpecahkan. Semua ini semakin menambah panjang deretan ketidakpastian.

APABILA dikaji, jajak pendapat kali ini mengungkap rasa pesimis masyarakat terhadap kelangsungan pemerintahan saat ini. Sebagian besar responden (55 persen) merasa tidak yakin bahwa Presiden akan bertahan hingga akhir masa jabatannya, tahun 2004. Bagi kalangan ini, dengan kinerja selama ini dan perilaku Presiden selama memerintah, sulit untuk meyakini pemerintahan akan berjalan mulus. Di samping itu, mereka pun meresahkan perilaku para elite politik, yang dianggap lebih banyak memuaskan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan bangsa. Dampaknya, semua ini kian memperberat gerak pemerintah.
Bila dirunut, pandangan responden terhadap keyakinan akan kelangsungan pemerintahan saat ini dipengaruhi pula oleh latar belakang partai pilihan mereka. Kecenderungan yang muncul, rasa pesimis lebih besar dirasakan oleh para pemilih partai politik yang dikenal berseberangan dengan Presiden. Demikian juga sebaliknya,
dukungan semakin nyata terlihat bagi para memilih partai yang dikenal dekat dengan Presiden. Untuk partai PKB, misalnya, dua pertiga responden (67 persen) merasa yakin Presiden akan tetap bertahan hingga tahun 2004. Sebaliknya, bagi para pemilih partai-partai yang tergabung dalam Poros Tengah, tidak kurang dari 43 persen merasa tidak yakin Presiden akan tetap bertahan.
Ketidakyakinan responden akan kelanggengan usia pemerintah saat ini tidak berarti musnahnya segenap dukungan mereka terhadap Presiden. Dalam jajak pendapat kali ini, ketika ditanyakan apakah seharusnya Presiden perlu diganti saat ini, sikap dilematis menonjol tersirat. Di satu sisi, keinginan untuk tidak terburu-buru melakukan pergantian Presiden terekam dalam benak sebagian besar responden. Terbukti, tidak kurang dari separuh bagian responden yang menyatakan tidak perlu pergantian saat ini.
Bila dikaji, pertimbangan untuk tidak mengganti saat ini lebih menonjol pada kekhawatiran pada dampak yang ditimbulkan. Bagi mereka, pergantian Presiden, apalagi disebabkan oleh permainan politik elite, justru malah memicu kerusuhan di negeri ini. Kekhawatiran seperti ini terungkap hampir separuh bagian responden. Selain itu, sebagian lainnya mengkhawatirkan pula risiko perpecahan bangsa dan kemungkinan berkuasanya rezim yang bersikap otoriter.
Pada sisi lain, terutama memandang kinerja dan perilaku Presiden selama ini, kecenderungan pada mereka yang ingin mengganti Presiden saat ini juga tergolong besar. Dalam jajak pendapat ini tidak kurang 40 persen responden menyatakan Presiden perlu diganti.
Sebenarnya, mereka yang menginginkan pergantian tidak kurang banyak menyimpan rasa kekhawatiran. Pasalnya, tetap bertahannya Presiden justru memberikan ketidakpastian dalam perjalanan bangsa ini. Ada dua persoalan yang mereka khawatirkan.
Pertama, kerugian sosial yang harus ditanggung bangsa ini. Dalam hal ini, ancaman perpecahan bangsa dan kerusuhan akibat semakin memanasnya konflik antarpendukung masing-masing kubu merupakan potensi besar terjadi. Mereka menganggap, situasi demikian tidak akan berkesudahan sepanjang pemerintahan tidak beralih.
Kedua, kerugian ekonomi yang dipikul bangsa ini akibat mandeknya perekonomian. Dalam anggapan mereka, bertahannya Presiden dirasakan tidak akan banyak menolong perbaikan ekonomi bangsa.
Tampaknya, apa pun juga pilihan responden tetap menyimpan setumpuk kekhawatiran. Serba dilematis memang. Apalagi, kini pergantian kepemimpinan juga menimbulkan setumpuk keraguan dalam benak responden.
Persoalannya, apakah pergantian akan memberikan jaminan terjadinya perbaikan. Dalam penilaian mereka saat ini, hanya sepertiga responden yang merasa yakin terjadi suatu perbaikan. Namun, tidak kurang dari separuh bagian yang meragukannya. Dengan
demikian, terjadinya pergantian kepemimpinan ataupun tidak, tetap saja masyarakat diresahkan.
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat
PENGUMPULAN pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 31 Januari-2 Februari 2001. Sebanyak 882 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode systematic sampling. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, Makassar, dan Manado. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, sampling error diperkirakan +/- 3,3 persen. Meskipun demikian, nonsampling error dimungkinkan terjadi.

Read More......

SEMUA BERPULANG PADA ABDURRAHMAN WAHID

Jajak Pendapat KOMPAS
Senin, 8 Januari 2001


WONG pemimpinnya keras kepala gitu ,ya jelas bawahannya jangan berharap akan patuh melulu,"papar Rusdi (42),salah seorang pedagang mi rebus yang mangkal di pertigaan Jalan Arteri Patal Senayan, Jakarta.

BAGI dirinya, pernyataanya itu tidak hanya sekadar komentar. Lebih dari itu, sekaligus juga sebuah kesimpulan, yang menggambarkan betapa kian rumitnya perjalanan kinerja pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid bersama para menterinya belakangan ini.
Perjalanan sejarah kepemimpinan Presiden keempat ini memang penuh warna. Dalam waktu yang tergolong singkat, ia harus menghadapi berbagai persoalan pelik bangsa ini. Uniknya, nyaris segenap persoalan yang muncul tidak lepas dari perilaku serta karakter yang dimilikinya. Sebut saja, sepanjang pemerintahannya, ia banyak dipersoalkan lantaran terlalu banyak pernyataan kontroversial yang dimunculkan. Kenyataan juga menunjukkan berbagai pernyataan menjadi semakin kontroversial lagi lantaran ketidakkonsistenan antara satu sikap dengan penyikapan lain kerap bermunculan.
Pada sisi lain, sorotan terhadap prestasi kerja kabinet pun tidak kurang banyak dipersoalkan. Intinya, lebih dari setahun memerintah, ketidakpuasan terhadap kinerja tetap lebih besar ketimbang yang menganggap berhasil.
Tampaknya, gempuran persoalan tidak hanya muncul dari pihak di luar kabinet. Sepanjang usia pemerintahannya, ia pun harus bergumul dengan persoalan-persoalan yang berasal dari pembantunya. Tengok, selama lebih dari satu tahun memerintah telah berkali-kali dilakukan pencopotan, perombakan, bahkan pengunduran diri para menterinya.
Terakhir, yang cukup menggemparkan permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Ryaas Rasyid dari kedudukannya sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN). Peristiwa ini, mau tidak mau, memberikan penilaian tersendiri terhadap kualitas pemerintahan yang dianggap memiliki legitimasi masyarakat ini.

SEBAGAIMANA diketahui, pernyataan mundur yang ditunjukkan Ryaas Rasyid dengan didahului menyampaikan surat pengunduran diri Selasa (2/1) pekan lalu, telah berkembang menjadi polemik tersendiri.
Bagi masyarakat, seperti yang terangkum dalam jajak pendapat ini, pengunduran diri Ryaas Rasyid disikapi secara beragam. Namun, pada intinya, mereka menganggap tindakan tersebut dapat dijadikan salah satu acuan bagi para anggota kabinet, para pejabat pemerintah untuk tetap memegang teguh prinsipnya.
"Bukan masalah setuju-ndak setuju dengan sikapnya, tapi prinsipnya yang keras itu patut ditiru," bela Hadi (48), salah seorang responden asal Surabaya yang mengaku sebagai pekerja di sebuah pabrik kaleng.
Penuturan Hadi, yang diwawancarai dalam jajak pendapat ini menjadi salah satu jawaban dari sebagian besar responden yang mendukung langkah Ryaas Rasyid (Tabel). Sebagian besar responden mengartikan langkah pengunduran diri ini sebagai wujud profesionalisme. Dalam arti, sepatutnya seseorang menjunjung tinggi prinsipnya, tidak perlu takut untuk berbeda pendapat dengan pemimpinnya walau harus menghadapi risiko turun dari jabatan sekalipun.
Kenyataan juga menunjukkan, tidak semua responden menyambut positif langkah pengunduran diri tersebut. Hampir sepertiga responden tidak menyetujui langkah tersebut. Amasiah (46) misalnya, pegawai tata usaha Pemda Samarinda, menganggap sikap pengunduran diri tersebut cenderung menunjukkan arogansi yang berlebihan atas kemampuannya.
Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, seperempat dari jumlah responden melihat sikap pengunduran diri tersebut sebagai gelagat adanya ambisi politik tertentu. Menurut Petrus (52), tindakan itu disebabkan dengan digabungnya bidang otonomi daerah ke dalam urusan Menteri Dalam Negeri, maka tidak ada lagi kekuatan yang dimiliki Ryaas dalam pemerintahan.

BAGAIMANAPUN, munculnya menteri yang berani bersikap tegas untuk mundur menunjukkan bahwa kepemimpinan Gus Dur dalam kabinet tidak berjalan sepenuhnya. Memang, harus diakui bahwa kinerja para menteri belum maksimal selama ini. Sepanjang usia pemerintahan, belum banyak prestasi yang dihasilkan. Dalam bidang ekonomi, kendati pertumbuhan ekonomi dinilai lebih baik dari yang diperkirakan tetap saja beragam kesulitan dihadapi masyarakat. Yang paling nyata, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing kian terpuruk, mencapai titik terendah selama pemerintahan ini berkuasa.
Pada bidang lainnya, sampai sekarang masyarakat masih was-was dengan situasi keamanan. Merebaknya kasus peledakan rumah-rumah ibadah semakin memperberat beban pemerintah saat ini, khususnya aparat keamanan. Kemudian mengurai sisi hukum, kasus lolosnya Tommy Soeharto dari incaran penjara, dan hingga kini masih buron telah menjadi preseden buruk masih lemahnya kekuatan hukum di negeri ini.
Memandang segenap kinerja yang kurang memadai itu, lebih dari separuh responden sepakat buruknya kinerja kabinet memberikan andil terjadinya berbagai persoalan. Oleh karena itu, mereka berpendapat perlu adanya perombakan kabinet. Kabinet saat ini, dalam anggapan tiga perempat responden tidak lagi memadai.
Kinerja kabinet memang dapat dipersalahkan. Komposisi dan kapabilitas para menteri pun layak digugat. Namun, kenyataan juga menunjukkan bahwa sebagian responden merasa tidak yakin akan kemampuan Presiden dalam mengatur kabinet. Persoalannya, semua bermuara pada corak kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang kental dengan nuansa kultural partisipatoris yang mencoba mengembangkan pendekatan yang terlibat langsung. Di satu sisi upaya tersebut dipandang positif.
Namun, dalam praktiknya justru muncul pertentangan. Acap kali kekerasan hati dan ketidakkonsistenan mewarnai berbagai kebijakan. Persoalan semacam inilah yang mewarnai berbagai persoalan mundurnya para menteri. Jadi persoalannya, bukan hanya bermuara pada kinerja kabinet. Sebagai subyek, Presiden sendiri berperan besar terhadap ketidakjelasan program selama ini. Tidaklah mengherankan di kalangan responden muncul sikap pesimis yang berlebihan. "Kepalanya saja seperti itu, bagaimana buntutnya," sesal Dedi (60), seorang responden dari Surabaya. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......