PERLUKAH PRESIDEN DIPERTAHANKAN?

Jajak Pendapat KOMPAS
KOMPAS, Minggu, 04 Feb 2001


BABAK kedua People's Power di Filipina baru saja usai 20 Januari 2001. Presiden Joseph Estrada pun terpaksa hengkang dari Istana Malacanang. Padahal, ia sudah bertekad untuk tetap di sana hingga tahun 2004. Apa daya usahanya sia-sia, dan sang wakil, Gloria Macapagal-Arroyo menggesernya.

Ada rasa was-was saat mengikuti perjalanan sejarah demokrasi di negara tetangga. Gambaran ini sempat terlontar pada sebagian responden yang dihubungi dalam jajak pendapat kali ini.
Pasalnya, apakah situasi tersebut akan berulang pula dengan bangsa ini? Bagi mereka, apabila terjadi, tidak ada kata lain yang terungkap kecuali rasa khawatir, ketidakstabilan semakin lekat dengan negeri ini. Rasa khawatir tersebut tampaknya telah begitu mencekam. Bahkan, jauh melebihi rasa kebanggaan mereka pada nilai-nilai
demokrasi yang coba ditegakkan di negeri ini.
Kekhawatiran seperti ini tampaknya beralasan. Terlebih ketika mencoba mencermati eksistensi pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang belakangan ini kian tidak menentu. Praktis, semenjak memerintah hingga kini kemelut perpolitikan mendominasi
penyelenggaraan negara. Terakhir, upaya Pansus Kasus Yanatera Bulog yang begitu gencar dalam menginvestigasi keterlibatan Presiden di dalam kasus tersebut. Bagi mereka, seperti yang terungkap dalam jajak pendapat sebelumnya, sikap di antara keduanya--DPR dan Presiden--yang ngotot dalam mempertahankan argumen masing-masing justru semakin menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
Di sisi lain, yang tidak kurang mengkhawatirkan, suara-suara pro dan anti, khususnya kepada Presiden bahkan sudah memasuki tahap saling unjuk kekuatan. Demonstrasi menentang dan mendukung mulai menuju puncaknya sejak 29 Januari, ketika Pansus sedang sibuk membahas laporan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna DPR. Apalagi, reaksi Presiden sebelum-sebelumnya yang menyatakan apa pun keputusan hasil kerja itu tidak membuat Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya. Demikian pula, meskipun ada sebagian elemen masyarakat memintanya turun dari kursi kepresidenan. "Saya tidak akan mundur karena yang mengangkat saya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat," tegas Presiden.
Memang bisa dipahami, jika ada pendapat minor mengenai prestasi Presiden di sebagian masyarakat. Sudah hampir satu tahun lebih, kinerja pemerintahan masih terseok-seok. Beragam permasalahan belum semuanya terselesaikan. Mulai dari nilai rupiah yang tetap bercokol di angka Rp 9.500-an per dollar AS hingga kasus bernuansa politik seperti pengeboman rumah-rumah ibadah belum terpecahkan. Semua ini semakin menambah panjang deretan ketidakpastian.

APABILA dikaji, jajak pendapat kali ini mengungkap rasa pesimis masyarakat terhadap kelangsungan pemerintahan saat ini. Sebagian besar responden (55 persen) merasa tidak yakin bahwa Presiden akan bertahan hingga akhir masa jabatannya, tahun 2004. Bagi kalangan ini, dengan kinerja selama ini dan perilaku Presiden selama memerintah, sulit untuk meyakini pemerintahan akan berjalan mulus. Di samping itu, mereka pun meresahkan perilaku para elite politik, yang dianggap lebih banyak memuaskan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan bangsa. Dampaknya, semua ini kian memperberat gerak pemerintah.
Bila dirunut, pandangan responden terhadap keyakinan akan kelangsungan pemerintahan saat ini dipengaruhi pula oleh latar belakang partai pilihan mereka. Kecenderungan yang muncul, rasa pesimis lebih besar dirasakan oleh para pemilih partai politik yang dikenal berseberangan dengan Presiden. Demikian juga sebaliknya,
dukungan semakin nyata terlihat bagi para memilih partai yang dikenal dekat dengan Presiden. Untuk partai PKB, misalnya, dua pertiga responden (67 persen) merasa yakin Presiden akan tetap bertahan hingga tahun 2004. Sebaliknya, bagi para pemilih partai-partai yang tergabung dalam Poros Tengah, tidak kurang dari 43 persen merasa tidak yakin Presiden akan tetap bertahan.
Ketidakyakinan responden akan kelanggengan usia pemerintah saat ini tidak berarti musnahnya segenap dukungan mereka terhadap Presiden. Dalam jajak pendapat kali ini, ketika ditanyakan apakah seharusnya Presiden perlu diganti saat ini, sikap dilematis menonjol tersirat. Di satu sisi, keinginan untuk tidak terburu-buru melakukan pergantian Presiden terekam dalam benak sebagian besar responden. Terbukti, tidak kurang dari separuh bagian responden yang menyatakan tidak perlu pergantian saat ini.
Bila dikaji, pertimbangan untuk tidak mengganti saat ini lebih menonjol pada kekhawatiran pada dampak yang ditimbulkan. Bagi mereka, pergantian Presiden, apalagi disebabkan oleh permainan politik elite, justru malah memicu kerusuhan di negeri ini. Kekhawatiran seperti ini terungkap hampir separuh bagian responden. Selain itu, sebagian lainnya mengkhawatirkan pula risiko perpecahan bangsa dan kemungkinan berkuasanya rezim yang bersikap otoriter.
Pada sisi lain, terutama memandang kinerja dan perilaku Presiden selama ini, kecenderungan pada mereka yang ingin mengganti Presiden saat ini juga tergolong besar. Dalam jajak pendapat ini tidak kurang 40 persen responden menyatakan Presiden perlu diganti.
Sebenarnya, mereka yang menginginkan pergantian tidak kurang banyak menyimpan rasa kekhawatiran. Pasalnya, tetap bertahannya Presiden justru memberikan ketidakpastian dalam perjalanan bangsa ini. Ada dua persoalan yang mereka khawatirkan.
Pertama, kerugian sosial yang harus ditanggung bangsa ini. Dalam hal ini, ancaman perpecahan bangsa dan kerusuhan akibat semakin memanasnya konflik antarpendukung masing-masing kubu merupakan potensi besar terjadi. Mereka menganggap, situasi demikian tidak akan berkesudahan sepanjang pemerintahan tidak beralih.
Kedua, kerugian ekonomi yang dipikul bangsa ini akibat mandeknya perekonomian. Dalam anggapan mereka, bertahannya Presiden dirasakan tidak akan banyak menolong perbaikan ekonomi bangsa.
Tampaknya, apa pun juga pilihan responden tetap menyimpan setumpuk kekhawatiran. Serba dilematis memang. Apalagi, kini pergantian kepemimpinan juga menimbulkan setumpuk keraguan dalam benak responden.
Persoalannya, apakah pergantian akan memberikan jaminan terjadinya perbaikan. Dalam penilaian mereka saat ini, hanya sepertiga responden yang merasa yakin terjadi suatu perbaikan. Namun, tidak kurang dari separuh bagian yang meragukannya. Dengan
demikian, terjadinya pergantian kepemimpinan ataupun tidak, tetap saja masyarakat diresahkan.
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat
PENGUMPULAN pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 31 Januari-2 Februari 2001. Sebanyak 882 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode systematic sampling. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, Makassar, dan Manado. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, sampling error diperkirakan +/- 3,3 persen. Meskipun demikian, nonsampling error dimungkinkan terjadi.