HUT KE-478 JAKARTA: MAKIN KERIPUT & SEMRAWUT

Hajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 18 Juni 2005


DI balik kemegahan yang kian hari kian menjulang, jejak kemelaratan dan wajah sengsara kian menampakkan keriputnya kota Jakarta. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kecenderungan semakin sesaknya lingkungan kota dan semakin semrawutnya jalan-jalan menjadi ciri yang kian melekat.

STRATEGI pembangunan yang berorientasi pada persoalan masyarakat merupakan sisi ideal yang selalu terungkap dalam setiap blue print yang direncanakan oleh setiap pengambil kebijakan. Namun, strategi pembangunan yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat justru menunjukkan tidak adanya konsep yang kuat dalam membangun sistem regional perkotaan.
Kenyataan ini tampak dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini. Meskipun berbagai perbaikan kota mulai dirasakan manfaatnya oleh publik, kesan tumpang tindih dalam proses perencanaan ternyata berakibat kontraproduktif bagi publik itu sendiri.
Kondisi yang demikian rupanya terekam dalam benak publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-478. Hal ini tercermin dari terbelahnya kepuasan publik dalam memandang kinerja Gubernur Sutiyoso dalam membenahi DKI Jakarta selama ini.
Sebanyak 48 persen menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Gubernur Sutiyoso, di sisi lain 44,2 persen responden justru merasa tidak puas dengan berbagai langkah pragmatis gubernur dalam melayani masyarakat selama ini.
Dilihat dari aspek psikologi masyarakat perkotaan, terbaginya proporsi responden dalam menilai kinerja sebenarnya menunjukkan keraguan publik dalam memandang output yang diperoleh atas kerja maksimal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kenyataan tersebut terungkap dari realitas yang diterima publik yang selalu dihadapkan dengan persoalan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari kemacetan, kriminalitas, dan berbagai kesumpekan lainnya.
Lemahnya Pemprov DKI dalam memahami permasalahan riil masyarakat Jakarta setidaknya tercermin dari penilaian responden terhadap kekurangan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Meskipun busway sudah disediakan, dan monorel atau subway sedang dipersiapkan, lebih dari separuh responden (52,8 persen) menilai semakin memburuknya kondisi transportasi di Jakarta.
Kondisi ini diperparah dengan pandangan 47,4 persen responden yang beranggapan kian memburuknya kualitas dan kuantitas jalan-jalan di Jakarta. Tidak mengherankan jika sebagian kalangan menilai munculnya wacana pembangunan enam ruas tol baru yang diperkirakan menelan dana Rp 23 triliun belum akan menyelesaikan persoalan.
Kebijakan pemerintah kota yang cenderung parsial dalam memandang persoalan memang tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Menutup atau menghambat sebuah persoalan tanpa diiringi dengan perbaikan di persoalan lain justru akan menambah masalah.
Oleh karena itu, pembangunan wilayah Jakarta harus dilandasi oleh interaksi dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat. Sayangnya, hal ini tidak berlaku secara mutlak. Langkah Pemprov DKI yang cenderung berkiblat pada aspek ekonomi justru mengakibatkan kian sempitnya jalur hijau. Bahkan 57,1 persen responden menyesalkan makin berlebihannya jumlah mal dan supermarket di Jakarta saat ini.
Konsep pembangunan yang bersandar pada pilihan ekonomis ini tak urung memunculkan stigma di masyarakat bahwa pembangunan fisik, seperti busway, rencana monorel, atau gemerlapnya mal-mal baru, sebagai wujud dari fasilitas kota.
Akibatnya berbagai persoalan masyarakat, seperti kriminalitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, kurang mendapatkan respons yang memadai. Dengan demikian penilaian 49,3 persen responden yang melihat semakin memburuknya kondisi keamanan di tempat-tempat publik merupakan ekses dari konsep pembangunan yang melupakan sistem holistik masyarakat.

SELAIN ketidakmaksimalan Pemprov DKI, kian beratnya beban Jakarta juga tak lepas dari nilai-nilai yang diterapkan masyarakat dalam memandang kotanya. Masyarakat yang semakin individualistis dan terkerangka dalam ideologi ekonomi semata semakin menjadi panutan di balik gemerlapnya kota.
Dalam konsep bermasyarakat seperti ini yang tersisa hanyalah yang kuat akan semakin mencengkeram dan yang lemah akan tersingkir. Tidak mengherankan jika kasus seorang pemulung yang terpaksa membawa sendiri jenazah anaknya yang meninggal merupakan kondisi yang nyata terjadi di masyarakat.
Minimnya pelayanan pemerintah, ditambah ketidakpedulian masyarakat Jakarta adalah simbol yang kian melekat bagi kota yang makin renta ini, bahwa kapital dan uang menjadi raja. Menyikapi kondisi ini, berbagai persoalan yang terjadi selama ini sebenarnya tercermin dari perilaku masyarakat.
Secara filosofi, aspek perilaku masyarakat adalah jiwa yang terbangun bersama kota itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang bermuara pada persoalan perilaku, seperti disiplin dan motivasi individu-individu perkotaan dalam bermasyarakat, sebenarnya menjadi satu persoalan yang melekat dalam menyikapi Kota Jakarta selama ini.
Dengan demikian berbagai ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan yang terjadi dalam keseharian merupakan cerminan tidak terencananya upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ini terbukti dari pernyataan 73,9 persen responden yang menilai semakin semrawutnya para pemakai jalan dalam berlalu lintas.
Hanya 10,5 persen responden yang menilai kian tertibnya para pemakai jalan. Hal yang sama juga diungkapkan publik dalam memandang aktivitas pedagang kaki lima. Dua dari tiga responden menilai semakin semrawutnya pedagang kaki lima dalam menggunakan wilayah-wilayah publik.
Publik Jakarta memang tidak mengingkari bahwa kotanya tak lain adalah sebuah kota yang dipenuhi dengan banyak hal yang berkonotasi negatif. Namun, mereka pun menyadari semuanya itu sebagai konsekuensi sebuah kota yang dari sisi ekonomi demikian menggiurkan.
Fakta ini tercermin dari anggapan 67,6 persen responden yang menilai dari sisi materi, Jakarta masih menarik sebagai tempat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tak mengherankan jika 64,2 persen responden menyatakan sudah menetapkan pilihan untuk selamanya tinggal di Jakarta. Adapun 10,5 persen menyatakan bekerja di Jakarta, tetapi bertempat tinggal di pinggiran Jakarta, sedangkan 18,3 persen responden berniat pindah dari Jakarta.
Melihat kondisi tersebut, tampaknya berbagai upaya Pemprov DKI guna menekan laju urbanisasi tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena yang terpenting adalah mengubah cara pandang kaum urban itu sendiri. Operasi terhadap orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk yang dilakukan selama ini tidak efektif membuat jera kaum pendatang.
Yang paling penting dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah menyelaraskan pembangunan fisik dengan pembangunan kualitas masyarakat. Namun, hal itu pun tidak akan mampu diperoleh jika pelayanan aparat pemda sendiri masih berseberangan dengan apa yang diinginkan masyarakat.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - TransJakarta Belum Menarik Pengguna Mobil Pribadi

KOMPAS, 14 Jan 2005
Jajak Pendapat KOMPAS
TRANSJAKARTA BELUM MENARIK PENGGUNA MOBIL PRIBADI


SETIAP pagi dan sore, juga pada jam istirahat siang, bus-bus transjakarta yang melaju di jalur khusus bus (busway) selalu penuh sesak. Tetapi, bus berlogo elang bondol mencengkeram salak Condet itu belum berhasil "memaksa" pengguna kendaraan pribadi pindah ke bus transjakarta. Setidaknya, itulah hasil jajak pendapat Kompas terhadap 424 pemilik telepon di Jakarta.

Setahun sudah bus transjakarta yang menggunakan jalur busway hadir di Jakarta. Namun, sebagai salah satu alternatif untuk memudahkan masyarakat dalam bertransportasi, tampaknya bus transjakarta belum mampu menggaet kalangan pengendara mobil pribadi.
Bahkan, hampir 70 persen responden yang terjaring dalam jajak pendapat ini mengaku tidak pernah menggunakan sarana transportasi yang telah mempersempit ruas jalan di sepanjang 12,9 kilometer dari Bok M hingga Kota tersebut.
Hanya 2,4 persen responden jajak pendapat ini yang telah menggunakan bus transjakarta sebagai sarana transportasi utama dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sedangkan 26 persen responden lainnya mengaku tidak tentu dalam memanfaatkan bus ini.
Kondisi ini begitu kontras dengan jajak pendapat Kompas yang diadakan sebelumnya, yakni tiga bulan setelah beroperasinya bus transjakarta.
Saat itu 10 persen responden menyatakan telah menggunakan bus transjakarta secara rutin sebagai alternatif bertransportasi, dan 55 persen lainnya hanya sesekali menggunakannya.
Kehadiran bus transjakarta memang belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap moda bertransportasi masyarakat Jakarta.
Berdasarkan pernyataan publik jajak pendapat setahun lalu terdapat 10 persen responden yang menyatakan telah berpindah dari mobil pribadi ke bus transjakarta. Namun, kini proporsinya turun menjadi hanya 2,3 persen saja pengendara mobil pribadi yang beralih ke bus ini.
Penurunan ini mengindikasikan mulai kembalinya peminat bus transjakarta pada kebiasaan bertransportasi sebelumnya.
Yang menarik, kehadiran bus transjakarta tampaknya justru telah menyedot para pengguna bus kota dan angkutan umum lainnya. Terbukti dari pengakuan 19,7 persen responden yang sebelumnya menggunakan angkutan bus kota lalu menggunakan bus transjakarta setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Pengguna taksi juga telah mulai mengubah cara bertransportasi ke bus transjakarta.
Bus transjakarta memang belum mampu menyedot pengendara kendaraan pribadi. Hampir setiap hari, dari pagi hingga malam, masih berderet mobil-mobil pribadi di ruas-ruas jalan protokol menghiasi rona Jakarta. Hal ini pun mengemuka dari pengakuan 22 persen responden yang hingga detik ini masih tetap setia menggunakan mobil pribadi meskipun harus rela melewati jam demi jam di tengah kemacetan.
Malah, 20 persen responden lebih memilih menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk menunjang aktivitasnya. Selain lebih mudah meliuk-liuk di tengah kemacetan, sepeda motor lebih fleksibel untuk mengarungi berbagai kondisi jalan-jalan di Jakarta.
Bahkan pernyataan 47 persen responden yang masih menggunakan bus kota menunjukkan bahwa kehadiran bus transjakarta belum mampu menampung kebutuhan publik Jakarta untuk beraktivitas.
Ada dua cara pandang yang berbeda di benak publik Jakarta dalam menyikapi kehadiran bus transjakarta. Di satu sisi, sebagian dari mereka memandang kehadiran bus ini sangat membantu aktivitas masyarakat. Tiga dari empat di antara responden bahkan menilai bus berwarna merah-oranye itu terbilang representatif untuk sarana transportasi di Kota Metropolitan ini, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, kecepatan, maupun harga tiketnya.
Akan tetapi, pandangan positif itu belum diikuti dengan sikap mengubah moda bertransportasi mereka. Bisa jadi, itu berkait dengan masih terbatasnya rute bus ini sehingga belum memungkinkan mereka menggunakannya.
Karena itu, rencana memperluas jangkauan dari Pulo Gadung dan Kalideres ke Harmoni dan koridor lainnya diharapkan tidak hanya mengubah moda bertransportasi para pengguna bus kota dan angkutan umum lainnya, tetapi juga para pengendara mobil pribadi.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Tetap Menarik Meski Semrawut

KOMPAS, 24 Jun 2003
Jajak Pendapat Berkait HUT Ke-476 Jakarta
TETAP MENARIK MESKI SEMRAWUT


BENARKAH Jakarta lebih kejam dari ibu tiri? Jawaban dari ungkapan itu bisa ya bisa tidak. Namun, sekejam apa pun, Kota Jakarta tetap memikat bagi para pendatang. Tidak hanya pesona gemerlap kehidupan kota yang membuat urbanisasi masih tetap mengalir deras, publik juga menilai bahwa Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis dan perdagangan merupakan satu kelebihan yang menjadi magnet bagi kaum urban baru.

KESIMPULAN ini dirangkum berdasarkan pernyataan 56 persen responden warga kota yang menilai bahwa kotanya masih menjadi satu wilayah domestik yang menjadi acuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Tidak bisa dimungkiri, daya tarik ekonomi membuat penduduk di luar Jakarta mencoba mengadu nasib di Ibu Kota. Yang kalah akan bertahan atau terpaksa balik kanan, pulang kampung. Yang menang akan menjadi acuan bagi tetangga di kampungnya atau bagi keluarganya sebagai orang yang dianggap sukses. Sayangnya, tidak semua cerita berakhir dengan manis.
Situasi pahit yang terjadi tidak hanya menimpa kalangan tidak terdidik, para pendatang dari golongan angkatan kerja terdidik juga banyak yang masuk dalam lingkaran ketidakpastian pekerjaan. Kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan yang dialami para pendatang adalah salah satu pemicu yang menambah kerumitan sosial yang sudah dan masih terus berlangsung di masyarakat Jakarta hingga saat ini.
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna menekan laju urbanisasi juga tidak membuahkan hasil maksimal. Operasi terhadap orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk yang dilakukan selama ini tidak efektif membuat jera kaum pendatang. Dalam operasi yustisi kependudukan pada pertengahan Juni lalu, misalnya, meskipun 2.342 orang terjaring, tidak serta-merta akan mengurangi minat pendatang.
Selain dikarenakan penerapan sanksinya yang terbatas pada denda yang dibebankan, operasi itu tak menyentuh langsung pada persoalan yang ada. Padahal, para pendatang yang ke Jakarta setiap tahunnya diperkirakan 300.000 orang.
Secara mendasar, persoalan urbanisasi ini memang tak lepas dari konsep makro pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan. Strategi pembangunan yang cenderung menafikan pertumbuhan di daerah dengan memusatkan pembangunan di wilayah tertentu justru menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah ketimpangan dalam akses ekonomi. Terbukti dari krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini.
Secara nasional, bisa dikatakan Indonesia sedang mengalami mati suri. Akan tetapi, tidak bagi Jakarta. Demikian pula, walaupun konsep penataan daerah secara nasional sudah berubah, otonomi daerah yang sedang digalakkan saat ini tidak serta-merta mengubah cara pandang kaum urban. Tidak mengherankan jika sampai sekarang Jakarta tetap menjadi pilihan utama bagi mereka untuk mengubah nasib.

DAMPAK yang ditimbulkan dari perencanaan pembangunan yang kurang tepat ini mengakibatkan beban yang berlebihan bagi Jakarta. Kompleksitas persoalan ini kian meruncing dengan tidak terlihatnya langkah-langkah sistematis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekalipun dilakukan, hasil yang tampak tidak memadai.
Paling tidak, terdapat dua kategori besar yang paling disorot publik terhadap kondisi Jakarta saat ini. Pertama, berkaitan dengan persoalan lalu lintas yang semakin tidak teratur. Tiga dari empat responden jajak pendapat berpendapat, lalu lintas Jakarta saat ini kian semrawut.
Kemacetan yang dihadapi warga sekarang ini tidak hanya terjadi pada di jalan-jalan protokol, tetapi juga telah merembet ke jalan-jalan penghubung. Selain itu, pola kemacetan pun tidak hanya terjadi pada jam-jam sibuk, namun berjubelnya kendaraan bisa dipastikan terjadi sepanjang waktu. Tampaknya, panjang jalan yang hanya 7.425 kilometer itu tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan jumlah kendaraan yang mencapai 27.189.243 unit, atau hampir tiga kali lipat dari jumlah manusia yang bermukim di kota ini.
Ada banyak persoalan dalam kebijakan lalu lintas di kota ini. Trayek angkutan umum yang tumpang tindih dan sistem three in one yang membuka lahan pekerjaan baru bagi warga kelas bawah, misalnya, merupakan beberapa contoh buruknya kebijakan lalu lintas.
Sebagian pakar transportasi menilai, parahnya kemacetan akibat dari penataan lalu lintas yang kurang terkontrol. Pembangunan flyover (jalan layang) dan underpass (terowongan) yang sedang dilakukan adalah bukti minimnya pembenahan manajemen lalu lintas kota.
Situasi ini setidaknya menjadi bumerang bagi geliat ekonomi yang mulai bangkit. Kemacetan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi akibat kebutuhan bahan bakar yang lebih besar dan lamanya waktu tempuh. Dengan demikian, siapa pun juga, baik investor asing maupun domestik, akan berpikir ulang jika persoalan ini tidak juga terkendalikan.
Kedua, sebagian besar warga mengeluhkan kondisi keamanan kota belum juga pulih. Bahkan, 63 persen responden beranggapan kriminalitas yang marak belakangan ini merupakan gejala kian memburuknya keamanan dan pengamanan bagi masyarakat Jakarta. Rasa tak aman warga tak hanya pada saat di jalan, di dalam bus kota, atau di tempat-tempat umum, tetapi juga di sekitar rumah. Pernyataan hampir seperempat responden bahwa makin merosotnya keamanan di lingkungan tempat tinggal menjadi pertanda betapa kekhawatiran warga atas keselamatan harta dan nyawa sekarang ini tak hanya ketika berada di tempat umum, tetapi ketika di lingkungan tempat tinggal.
Aparat kepolisian sendiri tampaknya tidak berkutik menghadapi persoalan ini. Jangankan berbicara masalah keahlian dan niat aparat untuk benar-benar mengatasi persoalan keamanan, dari sisi jumlah personel saja mengalami persoalan. Diperkirakan, rasio polisi saat ini adalah satu banding 925 penduduk. Artinya, setiap polisi di Jakarta punya kewajiban melayani serta menjaga hampir seribu warga kota. Padahal, rasio idealnya adalah 1 banding 350 penduduk.
Persoalan kriminalitas memang tidak lepas dari tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu urbanisasi yang tidak terkontrol, kurangnya lapangan kerja, dan pesatnya pengangguran. Artinya, selama ketiga faktor tersebut tidak terbenahi, selama itu pula penjahat-penjahat baru bermunculan.
Berpijak dari kedua persoalan tersebut, sebagian besar responden yang terjaring dalam jajak pendapat ini beranggapan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta sejauh ini belum optimal dalam memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat. Ketidakpuasan responden terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitas kota, misalnya, dikeluhkan sedikitnya oleh 55 persen responden.
Parahnya, semakin bertambah tahun, mereka merasakan semakin banyak beban yang harus dikeluarkan berkaitan dengan pungutan kota. Demikian pula apabila melihat data semakin tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, yang pada tahun 2003 mencapai Rp 11,75 triliun, kesan perubahan dalam pelayanan makin dirasakan tidak sebanding.
Memang, sekalipun sebagian besar publik mengeluhkan layanan aparat, terdapat pula 25 persen responden yang mengakui adanya kemajuan cukup berarti di kota ini. Penilaian positif ini merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan aparat dalam membenahi kota. Namun, sisi positif ini tampaknya tidak mampu mengangkat apresiasi mereka terhadap citra sosok aparat yang selama ini dikenal buruk.

SARATNYA beban Jakarta dengan berbagai persoalan sebenarnya bukan baru kali ini saja dirasakan. Beberapa hasil pengumpulan pendapat warga yang dilakukan Kompas secara konsisten mengungkapkan ketidakpuasan warga atas pengelolaan kotanya. Saat merayakan hari jadinya yang ke-473 di tahun 2000 lalu, misalnya, kota yang semakin menua ini dirasakan semakin tidak nyaman. Penilaian demikian diungkapkan oleh sebagian besar responden terhadap fasilitas fisik kota dan layanan aparat.
Fasilitas fisik yang dikeluhkan meliputi kondisi fisik jalan, lalu lintas, perparkiran, sarana berolahraga, rekreasi, penghijauan, sarana air bersih, kondisi udara, dan kebersihan kota. Sementara layanan aparat berkaitan dengan keamanan kota, ketertiban kota, kinerja gubernur, DPRD, dari para pejabat kota hingga aparat tingkatan terbawah, yang masih belum memuaskan.
Demikian pula di usianya yang ke-475, sebagian besar responden masih mengeluhkan buruknya fasilitas fisik dan layanan aparat kota. Hanya, dalam jajak pendapat ini mereka masih berharap pembenahan dilakukan. Saat itu mereka masih mendambakan Jakarta yang nyaman. Dari rentetan jajak pendapat tersebut, tampaknya apa yang dirasakan saat ini oleh warga kota tidak juga terpuaskan.
Menariknya, meskipun publik menilai Jakarta kurang memuaskan untuk kehidupan warganya, hampir 60 persen responden dalam jajak pendapat saat ini mengakui akan tetap tinggal selamanya. Selain itu, dari kelompok responden yang ingin tetap tinggal di Jakarta, lebih didominasi mereka yang lahir di Jakarta (61 persen). Hanya 39 persen saja responden yang lahir di luar Jakarta ingin untuk selamanya menetap di Jakarta. Sisanya, mengangankan pulang suatu saat kelak.
Sebagai sandaran utama dalam kehidupan ekonomi, Jakarta tampaknya hanya sekadar faktor pengikat bagi mereka untuk tetap bertahan, demi mengepulnya asap dapur. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......

MENDAMBAKAN JAKARTA YANG NYAMAN

Jajak Pendapat KOMPAS
22 Juni 2002


SABTU, 22 Juni, ini usia Jakarta genap 475 tahun. Namun, bertambahnya usia, bagi warga tidak berarti semakin bertambah nyaman hidup di kota ini. Menurut penilaian publik, selama ini aspek penataan kota, kondisi sarana umum, maupun kualitas layanan aparat pemerintahan tidak kunjung membaik. Semakin diperparah lagi oleh prestasi kepemimpinan kepala daerah yang dianggap tidak memberikan kemajuan berarti bagi kota ini.

Kesimpulan demikian muncul dari hasil pengumpulan pendapat warga Jakarta melalui telepon yang diselenggarakan oleh Kompas, 19 Juni 2002. Berdasarkan hasil jajak pendapat ini, sebagian besar responden (42 persen) menyatakan tidak ada hal istimewa yang mereka rasakan selama bermukim di Jakarta. Sekalipun ada, sebenarnya lebih tertuju pada aspek fisik kota.
Lengkap dan kompletnya fasilitas yang tersedia di Jakarta, misalnya, disadari oleh 21 persen responden sebagai kelebihan yang berbeda dengan kota-kota lainnya. Selain itu, 22 persen responden juga mengakui, bercecernya tempat-tempat hiburan di setiap penjuru kota menjadi satu keistimewaan yang juga tidak banyak dimiliki kota lain. Surga dunia yang siap dinikmati inilah yang mungkin menjadi madu dan menarik para pendatang untuk mengadu nasib.
Parahnya, hasil jajak pendapat juga mencatat berbagai persoalan yang muncul dan dialami warga justru dirasakan semakin banyak dan kian mengimpit. Bahkan, begitu banyaknya dan saking seringnya persoalan yang dijalani, sampai-sampai suatu persoalan bukan lagi dianggap persoalan lagi karena sudah menjadi hal yang biasa tanpa pernah ada penyelesaian yang berarti.
Memang, persoalan yang melanda masyarakat Jakarta hampir dipastikan tak pernah henti. Mulai dari persoalan kriminalitas hingga kesemrawutan lalu lintas dan pedagang kaki lima menjadi persoalan yang sudah menjenuhkan. Seperti yang diungkapkan oleh separuh bagian responden, beragamnya aksi kejahatan semakin membuat wajah kota ini menjadi tidak ramah.
Selain itu, 28 persen responden juga menilai kemacetan lalu lintas beserta ketidakteraturan pedagang kaki lima turut menambah buruknya kondisi Jakarta. Kedua persoalan itu memang tidak bisa dipisahkan. di satu sisi, semakin banyaknya jumlah mobil pada kenyataannya tidak didukung oleh bertambahnya sarana jalan.
Di sisi lain, kondisi demikian diperparah oleh semakin meluapnya para pedagang kaki lima yang tidak terurus oleh pemerintah kota, yang menyebabkan beralihnya fungsi trotoar dan jalan raya. Semua menyatu, menjadi persoalan klasik yang tidak juga terpecahkan.
Persoalan lain yang juga menjadi sorotan warga menyangkut kondisi fasilitas umum yang disediakan pemerintah kota. Taman kota sebagai ruang publik, misalnya, lebih dari sepertiga responden menilai buruknya penanganan pemerintah kota. Jangankan berharap tersedianya berbagai ruang publik, beberapa waktu lalu justru pemerintah memutuskan melakukan pemagaran kawasan Taman Silang Monas yang menelan biaya Rp 9 milyar. Padahal, selain itu sudah begitu banyak terjadi pengalihan fasilitas-fasilitas milik masyarakat menjadi sarana yang berfungsi ekonomis dengan kepemilikan pribadi.

BAGI publik, ketidakpuasan yang mereka rasakan selama ini terhadap kotanya tidak lepas dari kualitas pelayanan dan kepemimpinan aparat kota. Berkaitan dengan hal ini sebagian besar responden (60 persen) menganggap kualitas layanan aparat masih tergolong buruk. Buruknya kualitas layanan ini tercermin dalam berbagai persoalan, baik pada level aparat pemerintahan terendah hingga tertinggi.
Pada level terendah, berkaitan dengan pengurusan surat-surat kependudukan di tingkat kelurahan, misalnya, sebagian besar responden merasakan kualitas layanan yang kurang memadai. Yang mereka hadapi tidak lagi para abdi masyarakat yang seharusnya berorientasi pada kualitas layanan namun justru berorientasi pada besar-kecilnya imbalan yang akan diberikan.
Penilaian miring seperti ini dirasakan responden di seluruh wilayah kota, baik oleh mereka yang bermukim di Jakarta Utara, Selatan, maupun ujung Barat dan Timur. Tampaknya, warga Jakarta merasa sepakat, belum banyak yang dapat diharapkan dari aparat pemerintahan di kota tempat mereka bermukim.
Parahnya, penilaian seperti ini ditujukan pula pada kualitas kepemimpinan gubernur. Menurut hasil jajak pendapat, tidak kurang dari separuh bagian responden (50 persen) yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja kepemimpinan gubernur. Sementara, hanya 37 persen responden yang menyatakan rasa puas mereka.
Ungkapan ketidakpuasan publik dirasakan cukup beralasan. Dalam pandangan mereka, sepanjang tahun yang mereka lalui belum banyak perubahan yang mereka rasakan. Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan berkurangnya masalah sosial perkotaan yang mereka hadapi selama ini. Selain itu, membandingkan dengan penilaian publik yang terangkum dalam beberapa jajak pendapat sebelumnya pun semakin memperkuat penilaian mereka.
Terhadap kinerja gubernur, misalnya, jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Juni 2000 mengungkapkan ketidakpuasan sebanyak 51 persen responden terhadap kinerja gubernur. Dengan demikian, dua tahun berjalan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja gubernur saat ini tidak juga berkurang.
Ekspresi ketidakpuasan publik ini secara langsung mempengaruhi penyikapan mereka terhadap kepemimpinan kota ini di masa mendatang. Sebagaimana diketahui di bulan Oktober mendatang, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso akan menuntaskan masa jabatannya. Berkaitan dengan kepemimpinan kota, tidak kurang dari separuh bagian responden kurang menyetujui gubernur saat ini kembali memimpin Kota Jakarta. Sementara, 37 persen responden lainnya masih menginginkan kepemimpinannya.
Masih berkaitan dengan kepemimpinan kota, bagi publik sosok yang mereka inginkan kali ini tergolong cukup beragam. Namun, bagi hampir separuh bagian responden (48 persen) menginginkan sosok pimpinan yang bukan berasal dari kalangan pemerintah baik itu aparat birokrat, politisi partai, ataupun berlatarbelakang militer.
Di sisi lain, sebanyak 19 persen responden menginginkan mereka yang memiliki latar belakang militer, dan 11 persen responden menginginkan gubernur yang berasal dari kalangan birokrat pemerintahan. Tentu saja, selain pertimbangan latar belakang calon, hampir seluruh responden sepakat, bahwa profesionalisme dan integritas yang tinggi menjadi syarat pokok pemimpin kota ini.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......