HUT KE-478 JAKARTA: MAKIN KERIPUT & SEMRAWUT

Hajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 18 Juni 2005


DI balik kemegahan yang kian hari kian menjulang, jejak kemelaratan dan wajah sengsara kian menampakkan keriputnya kota Jakarta. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kecenderungan semakin sesaknya lingkungan kota dan semakin semrawutnya jalan-jalan menjadi ciri yang kian melekat.

STRATEGI pembangunan yang berorientasi pada persoalan masyarakat merupakan sisi ideal yang selalu terungkap dalam setiap blue print yang direncanakan oleh setiap pengambil kebijakan. Namun, strategi pembangunan yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat justru menunjukkan tidak adanya konsep yang kuat dalam membangun sistem regional perkotaan.
Kenyataan ini tampak dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini. Meskipun berbagai perbaikan kota mulai dirasakan manfaatnya oleh publik, kesan tumpang tindih dalam proses perencanaan ternyata berakibat kontraproduktif bagi publik itu sendiri.
Kondisi yang demikian rupanya terekam dalam benak publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-478. Hal ini tercermin dari terbelahnya kepuasan publik dalam memandang kinerja Gubernur Sutiyoso dalam membenahi DKI Jakarta selama ini.
Sebanyak 48 persen menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Gubernur Sutiyoso, di sisi lain 44,2 persen responden justru merasa tidak puas dengan berbagai langkah pragmatis gubernur dalam melayani masyarakat selama ini.
Dilihat dari aspek psikologi masyarakat perkotaan, terbaginya proporsi responden dalam menilai kinerja sebenarnya menunjukkan keraguan publik dalam memandang output yang diperoleh atas kerja maksimal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kenyataan tersebut terungkap dari realitas yang diterima publik yang selalu dihadapkan dengan persoalan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari kemacetan, kriminalitas, dan berbagai kesumpekan lainnya.
Lemahnya Pemprov DKI dalam memahami permasalahan riil masyarakat Jakarta setidaknya tercermin dari penilaian responden terhadap kekurangan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Meskipun busway sudah disediakan, dan monorel atau subway sedang dipersiapkan, lebih dari separuh responden (52,8 persen) menilai semakin memburuknya kondisi transportasi di Jakarta.
Kondisi ini diperparah dengan pandangan 47,4 persen responden yang beranggapan kian memburuknya kualitas dan kuantitas jalan-jalan di Jakarta. Tidak mengherankan jika sebagian kalangan menilai munculnya wacana pembangunan enam ruas tol baru yang diperkirakan menelan dana Rp 23 triliun belum akan menyelesaikan persoalan.
Kebijakan pemerintah kota yang cenderung parsial dalam memandang persoalan memang tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Menutup atau menghambat sebuah persoalan tanpa diiringi dengan perbaikan di persoalan lain justru akan menambah masalah.
Oleh karena itu, pembangunan wilayah Jakarta harus dilandasi oleh interaksi dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat. Sayangnya, hal ini tidak berlaku secara mutlak. Langkah Pemprov DKI yang cenderung berkiblat pada aspek ekonomi justru mengakibatkan kian sempitnya jalur hijau. Bahkan 57,1 persen responden menyesalkan makin berlebihannya jumlah mal dan supermarket di Jakarta saat ini.
Konsep pembangunan yang bersandar pada pilihan ekonomis ini tak urung memunculkan stigma di masyarakat bahwa pembangunan fisik, seperti busway, rencana monorel, atau gemerlapnya mal-mal baru, sebagai wujud dari fasilitas kota.
Akibatnya berbagai persoalan masyarakat, seperti kriminalitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, kurang mendapatkan respons yang memadai. Dengan demikian penilaian 49,3 persen responden yang melihat semakin memburuknya kondisi keamanan di tempat-tempat publik merupakan ekses dari konsep pembangunan yang melupakan sistem holistik masyarakat.

SELAIN ketidakmaksimalan Pemprov DKI, kian beratnya beban Jakarta juga tak lepas dari nilai-nilai yang diterapkan masyarakat dalam memandang kotanya. Masyarakat yang semakin individualistis dan terkerangka dalam ideologi ekonomi semata semakin menjadi panutan di balik gemerlapnya kota.
Dalam konsep bermasyarakat seperti ini yang tersisa hanyalah yang kuat akan semakin mencengkeram dan yang lemah akan tersingkir. Tidak mengherankan jika kasus seorang pemulung yang terpaksa membawa sendiri jenazah anaknya yang meninggal merupakan kondisi yang nyata terjadi di masyarakat.
Minimnya pelayanan pemerintah, ditambah ketidakpedulian masyarakat Jakarta adalah simbol yang kian melekat bagi kota yang makin renta ini, bahwa kapital dan uang menjadi raja. Menyikapi kondisi ini, berbagai persoalan yang terjadi selama ini sebenarnya tercermin dari perilaku masyarakat.
Secara filosofi, aspek perilaku masyarakat adalah jiwa yang terbangun bersama kota itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang bermuara pada persoalan perilaku, seperti disiplin dan motivasi individu-individu perkotaan dalam bermasyarakat, sebenarnya menjadi satu persoalan yang melekat dalam menyikapi Kota Jakarta selama ini.
Dengan demikian berbagai ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan yang terjadi dalam keseharian merupakan cerminan tidak terencananya upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ini terbukti dari pernyataan 73,9 persen responden yang menilai semakin semrawutnya para pemakai jalan dalam berlalu lintas.
Hanya 10,5 persen responden yang menilai kian tertibnya para pemakai jalan. Hal yang sama juga diungkapkan publik dalam memandang aktivitas pedagang kaki lima. Dua dari tiga responden menilai semakin semrawutnya pedagang kaki lima dalam menggunakan wilayah-wilayah publik.
Publik Jakarta memang tidak mengingkari bahwa kotanya tak lain adalah sebuah kota yang dipenuhi dengan banyak hal yang berkonotasi negatif. Namun, mereka pun menyadari semuanya itu sebagai konsekuensi sebuah kota yang dari sisi ekonomi demikian menggiurkan.
Fakta ini tercermin dari anggapan 67,6 persen responden yang menilai dari sisi materi, Jakarta masih menarik sebagai tempat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tak mengherankan jika 64,2 persen responden menyatakan sudah menetapkan pilihan untuk selamanya tinggal di Jakarta. Adapun 10,5 persen menyatakan bekerja di Jakarta, tetapi bertempat tinggal di pinggiran Jakarta, sedangkan 18,3 persen responden berniat pindah dari Jakarta.
Melihat kondisi tersebut, tampaknya berbagai upaya Pemprov DKI guna menekan laju urbanisasi tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena yang terpenting adalah mengubah cara pandang kaum urban itu sendiri. Operasi terhadap orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk yang dilakukan selama ini tidak efektif membuat jera kaum pendatang.
Yang paling penting dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah menyelaraskan pembangunan fisik dengan pembangunan kualitas masyarakat. Namun, hal itu pun tidak akan mampu diperoleh jika pelayanan aparat pemda sendiri masih berseberangan dengan apa yang diinginkan masyarakat.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)