KEMISKINAN MENGGELEMBUNG, KELAPARAN MEMBUSUNG

Jajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 04 Juni 2005


MEMBURUKNYA perekonomian, ditambah dengan layanan kesehatan yang kurang memadai serta mahalnya biaya kesehatan, merupakan potret yang menghiasi wajah Indonesia saat ini. Daya beli yang rendah, tersisih dari pendidikan, dan jauh dari perlindungan kesehatan merupakan akibat lebih lanjut dari hantu kemiskinan. Menjadi penduduk miskin berarti sulit melepaskan diri dari penyakit.

KESIMPULAN ini diperoleh dari pernyataan publik jajak pendapat yang diadakan 1-2 Juni 2005. Meskipun 24,5 persen responden menyatakan bahwa perekonomian masyarakat di daerah mereka saat ini semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berpendapat sebaliknya, yaitu 31,2 persen.
Pernyataan ini menunjukkan gambaran yang pesimistis akan kemajuan perekonomian di daerah-daerah sepanjang beberapa tahun belakangan. Terlebih, otonomi daerah juga belum banyak memberikan kemajuan bagi masyarakat. Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari empat tahun, tampaknya tanda-tanda ke arah perbaikan ekonomi bagi masyarakat tidak banyak dirasakan. Perbaikan ekonomi ini disikapi secara mendua oleh masyarakat: 28,9 persen responden menyatakan kondisi perekonomian masyarakat relatif membaik setelah otonomi daerah, sementara yang menyatakan sebaliknya tidak berbeda jauh, yaitu 23,2 persen responden. Sisanya menganggap tidak ada perubahan.
Memburuknya kondisi ini bahkan semakin diperkuat oleh pendapat 41,1 persen responden yang mengakui masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerahnya. Sementara, yang mengatakan bahwa hanya sedikit dijumpai orang-orang miskin di daerahnya dinyatakan oleh 25,2 responden. Meskipun satu dari empat responden menilai sudah tidak ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, secara matematis besarnya proporsi responden yang meyakini adanya penduduk miskin di wilayahnya menyisakan pertanyaan besar akan harapan perekonomian yang lebih baik.
Dilihat dari wilayah kota responden, secara kuantitas penduduk yang paling banyak menemui kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tersebar di luar Jawa. Terbukti dari pernyataan hampir 60 persen responden di Pontianak dan Makassar yang mengungkapkan banyaknya penduduk miskin. Bahkan, hampir tiga dari empat responden di Jayapura dan Padang memaparkan betapa besar jumlah penduduk miskin di kotanya. Situasi seperti ini sebenarnya menggambarkan betapa parah kondisi penduduk kota, khususnya di luar Jawa. Kondisi ini memang hanya mencerminkan responden yang berdomisili di kota-kota besar. Namun, bisa jadi, tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil jauh lebih parah ketimbang yang berada di kota.
Berdasarkan data UNDP dan BPS yang biasa melakukan survei secara berkala setiap tiga tahun, pada tahun 2002 indeks kemiskinan manusia di tiap provinsi berada pada rentang 16,1 hingga 38. DIY sebagai wilayah provinsi dengan indeks terkecil menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih sedikit. Sedangkan Kalimantan Barat dengan indeks sebesar 38 merupakan wilayah terburuk di Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.
Sementara itu, NTB yang di wilayahnya muncul banyak kasus balita kekurangan gizi dan terjangkit penyakit busung lapar merupakan wilayah yang memunyai indeks sebesar 30,2. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang paling mengkhawatirkan, seharusnya kondisi kesehatan masyarakat di NTB sedikit lebih baik. Namun, dalam bidang kesehatan tampaknya berlaku sebaliknya. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat yang memunyai balita kekurangan gizi pada tahun 2002 sebanyak 33,2 per 1.000, rupanya Nusa Tenggara Barat memunyai tingkat bayi kekurangan gizi yang lebih besar: 37,8 per 1.000 balita.

MENGENAI kinerja pemerintah, keraguan publik cukup menonjol terhadap upaya yang selama ini dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam melayani masyarakat. Di bidang informasi dan akses kesehatan, misalnya, 49,4 persen responden menilai baiknya pelayanan pemerintah. Di sisi lain, 37,9 persen responden menilai sulitnya akses yang diperoleh golongan masyarakat tak mampu mendapatkan akses pelayanan dan informasi yang terkait dengan kesehatan. Bahkan, nada getir juga terasakan kian kental manakala mereka mengungkapkan ketersediaan fasilitas kesehatan. Meskipun sebanyak 46,3 persen menyatakan jumlah fasilitas kesehatan di daerahnya saat ini memadai, mereka yang menyatakan sebaliknya juga hampir sama jumlahnya: 40,1 persen.
Hal yang sama juga dilontarkan publik dalam menilai pelayanan kesehatan di daerahnya. Sebanyak 53,1 persen responden menilai mudahnya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerahnya selama ini, tapi cukup banyaknya (35 persen responden) yang menilai sulitnya sebagian masyarakat tak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai menunjukkan sisi buram yang cukup menonjol.
Lebih khusus lagi, terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, 36 persen menyatakan biaya pelayanan kesehatan di daerahnya tidak terjangkau meski yang merasakan terjangkau berjumlah 50,1 persen.
Selain karena rendahnya tingkat kesejahteraan, kesehatan rupanya juga berakumulasi dengan berbagai persoalan yang melingkari kondisi penduduk miskin itu sendiri. Kondisi ini ditambah lagi dengan kurang tanggapnya pemerintah merespons persoalan yang muncul di masyarakat, sehingga munculnya kasus busung lapar di wilayah Nusa Tenggara Barat bisa jadi merupakan dampak yang bersifat akumulatif dari berbagai soal yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mustahil jika hingga saat ini 48,4 persen responden tidak puas dengan upaya pemerintah dalam menangani kasus busung lapar.


METODE JAJAK PENDAPAT
Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas, 1 - 2 Juni 2005. Sebanyak 921 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian 3,2 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini