Jajak Pendapat "Kompas" - Tetap Menarik Meski Semrawut

KOMPAS, 24 Jun 2003
Jajak Pendapat Berkait HUT Ke-476 Jakarta
TETAP MENARIK MESKI SEMRAWUT


BENARKAH Jakarta lebih kejam dari ibu tiri? Jawaban dari ungkapan itu bisa ya bisa tidak. Namun, sekejam apa pun, Kota Jakarta tetap memikat bagi para pendatang. Tidak hanya pesona gemerlap kehidupan kota yang membuat urbanisasi masih tetap mengalir deras, publik juga menilai bahwa Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis dan perdagangan merupakan satu kelebihan yang menjadi magnet bagi kaum urban baru.

KESIMPULAN ini dirangkum berdasarkan pernyataan 56 persen responden warga kota yang menilai bahwa kotanya masih menjadi satu wilayah domestik yang menjadi acuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Tidak bisa dimungkiri, daya tarik ekonomi membuat penduduk di luar Jakarta mencoba mengadu nasib di Ibu Kota. Yang kalah akan bertahan atau terpaksa balik kanan, pulang kampung. Yang menang akan menjadi acuan bagi tetangga di kampungnya atau bagi keluarganya sebagai orang yang dianggap sukses. Sayangnya, tidak semua cerita berakhir dengan manis.
Situasi pahit yang terjadi tidak hanya menimpa kalangan tidak terdidik, para pendatang dari golongan angkatan kerja terdidik juga banyak yang masuk dalam lingkaran ketidakpastian pekerjaan. Kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan yang dialami para pendatang adalah salah satu pemicu yang menambah kerumitan sosial yang sudah dan masih terus berlangsung di masyarakat Jakarta hingga saat ini.
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna menekan laju urbanisasi juga tidak membuahkan hasil maksimal. Operasi terhadap orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk yang dilakukan selama ini tidak efektif membuat jera kaum pendatang. Dalam operasi yustisi kependudukan pada pertengahan Juni lalu, misalnya, meskipun 2.342 orang terjaring, tidak serta-merta akan mengurangi minat pendatang.
Selain dikarenakan penerapan sanksinya yang terbatas pada denda yang dibebankan, operasi itu tak menyentuh langsung pada persoalan yang ada. Padahal, para pendatang yang ke Jakarta setiap tahunnya diperkirakan 300.000 orang.
Secara mendasar, persoalan urbanisasi ini memang tak lepas dari konsep makro pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan. Strategi pembangunan yang cenderung menafikan pertumbuhan di daerah dengan memusatkan pembangunan di wilayah tertentu justru menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah ketimpangan dalam akses ekonomi. Terbukti dari krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini.
Secara nasional, bisa dikatakan Indonesia sedang mengalami mati suri. Akan tetapi, tidak bagi Jakarta. Demikian pula, walaupun konsep penataan daerah secara nasional sudah berubah, otonomi daerah yang sedang digalakkan saat ini tidak serta-merta mengubah cara pandang kaum urban. Tidak mengherankan jika sampai sekarang Jakarta tetap menjadi pilihan utama bagi mereka untuk mengubah nasib.

DAMPAK yang ditimbulkan dari perencanaan pembangunan yang kurang tepat ini mengakibatkan beban yang berlebihan bagi Jakarta. Kompleksitas persoalan ini kian meruncing dengan tidak terlihatnya langkah-langkah sistematis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekalipun dilakukan, hasil yang tampak tidak memadai.
Paling tidak, terdapat dua kategori besar yang paling disorot publik terhadap kondisi Jakarta saat ini. Pertama, berkaitan dengan persoalan lalu lintas yang semakin tidak teratur. Tiga dari empat responden jajak pendapat berpendapat, lalu lintas Jakarta saat ini kian semrawut.
Kemacetan yang dihadapi warga sekarang ini tidak hanya terjadi pada di jalan-jalan protokol, tetapi juga telah merembet ke jalan-jalan penghubung. Selain itu, pola kemacetan pun tidak hanya terjadi pada jam-jam sibuk, namun berjubelnya kendaraan bisa dipastikan terjadi sepanjang waktu. Tampaknya, panjang jalan yang hanya 7.425 kilometer itu tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan jumlah kendaraan yang mencapai 27.189.243 unit, atau hampir tiga kali lipat dari jumlah manusia yang bermukim di kota ini.
Ada banyak persoalan dalam kebijakan lalu lintas di kota ini. Trayek angkutan umum yang tumpang tindih dan sistem three in one yang membuka lahan pekerjaan baru bagi warga kelas bawah, misalnya, merupakan beberapa contoh buruknya kebijakan lalu lintas.
Sebagian pakar transportasi menilai, parahnya kemacetan akibat dari penataan lalu lintas yang kurang terkontrol. Pembangunan flyover (jalan layang) dan underpass (terowongan) yang sedang dilakukan adalah bukti minimnya pembenahan manajemen lalu lintas kota.
Situasi ini setidaknya menjadi bumerang bagi geliat ekonomi yang mulai bangkit. Kemacetan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi akibat kebutuhan bahan bakar yang lebih besar dan lamanya waktu tempuh. Dengan demikian, siapa pun juga, baik investor asing maupun domestik, akan berpikir ulang jika persoalan ini tidak juga terkendalikan.
Kedua, sebagian besar warga mengeluhkan kondisi keamanan kota belum juga pulih. Bahkan, 63 persen responden beranggapan kriminalitas yang marak belakangan ini merupakan gejala kian memburuknya keamanan dan pengamanan bagi masyarakat Jakarta. Rasa tak aman warga tak hanya pada saat di jalan, di dalam bus kota, atau di tempat-tempat umum, tetapi juga di sekitar rumah. Pernyataan hampir seperempat responden bahwa makin merosotnya keamanan di lingkungan tempat tinggal menjadi pertanda betapa kekhawatiran warga atas keselamatan harta dan nyawa sekarang ini tak hanya ketika berada di tempat umum, tetapi ketika di lingkungan tempat tinggal.
Aparat kepolisian sendiri tampaknya tidak berkutik menghadapi persoalan ini. Jangankan berbicara masalah keahlian dan niat aparat untuk benar-benar mengatasi persoalan keamanan, dari sisi jumlah personel saja mengalami persoalan. Diperkirakan, rasio polisi saat ini adalah satu banding 925 penduduk. Artinya, setiap polisi di Jakarta punya kewajiban melayani serta menjaga hampir seribu warga kota. Padahal, rasio idealnya adalah 1 banding 350 penduduk.
Persoalan kriminalitas memang tidak lepas dari tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu urbanisasi yang tidak terkontrol, kurangnya lapangan kerja, dan pesatnya pengangguran. Artinya, selama ketiga faktor tersebut tidak terbenahi, selama itu pula penjahat-penjahat baru bermunculan.
Berpijak dari kedua persoalan tersebut, sebagian besar responden yang terjaring dalam jajak pendapat ini beranggapan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta sejauh ini belum optimal dalam memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat. Ketidakpuasan responden terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitas kota, misalnya, dikeluhkan sedikitnya oleh 55 persen responden.
Parahnya, semakin bertambah tahun, mereka merasakan semakin banyak beban yang harus dikeluarkan berkaitan dengan pungutan kota. Demikian pula apabila melihat data semakin tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, yang pada tahun 2003 mencapai Rp 11,75 triliun, kesan perubahan dalam pelayanan makin dirasakan tidak sebanding.
Memang, sekalipun sebagian besar publik mengeluhkan layanan aparat, terdapat pula 25 persen responden yang mengakui adanya kemajuan cukup berarti di kota ini. Penilaian positif ini merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan aparat dalam membenahi kota. Namun, sisi positif ini tampaknya tidak mampu mengangkat apresiasi mereka terhadap citra sosok aparat yang selama ini dikenal buruk.

SARATNYA beban Jakarta dengan berbagai persoalan sebenarnya bukan baru kali ini saja dirasakan. Beberapa hasil pengumpulan pendapat warga yang dilakukan Kompas secara konsisten mengungkapkan ketidakpuasan warga atas pengelolaan kotanya. Saat merayakan hari jadinya yang ke-473 di tahun 2000 lalu, misalnya, kota yang semakin menua ini dirasakan semakin tidak nyaman. Penilaian demikian diungkapkan oleh sebagian besar responden terhadap fasilitas fisik kota dan layanan aparat.
Fasilitas fisik yang dikeluhkan meliputi kondisi fisik jalan, lalu lintas, perparkiran, sarana berolahraga, rekreasi, penghijauan, sarana air bersih, kondisi udara, dan kebersihan kota. Sementara layanan aparat berkaitan dengan keamanan kota, ketertiban kota, kinerja gubernur, DPRD, dari para pejabat kota hingga aparat tingkatan terbawah, yang masih belum memuaskan.
Demikian pula di usianya yang ke-475, sebagian besar responden masih mengeluhkan buruknya fasilitas fisik dan layanan aparat kota. Hanya, dalam jajak pendapat ini mereka masih berharap pembenahan dilakukan. Saat itu mereka masih mendambakan Jakarta yang nyaman. Dari rentetan jajak pendapat tersebut, tampaknya apa yang dirasakan saat ini oleh warga kota tidak juga terpuaskan.
Menariknya, meskipun publik menilai Jakarta kurang memuaskan untuk kehidupan warganya, hampir 60 persen responden dalam jajak pendapat saat ini mengakui akan tetap tinggal selamanya. Selain itu, dari kelompok responden yang ingin tetap tinggal di Jakarta, lebih didominasi mereka yang lahir di Jakarta (61 persen). Hanya 39 persen saja responden yang lahir di luar Jakarta ingin untuk selamanya menetap di Jakarta. Sisanya, mengangankan pulang suatu saat kelak.
Sebagai sandaran utama dalam kehidupan ekonomi, Jakarta tampaknya hanya sekadar faktor pengikat bagi mereka untuk tetap bertahan, demi mengepulnya asap dapur. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)