Jajak Pendapat "Kompas" - Dalam Kegelapan, Harga Listrik Melesat

KOMPAS, 15 Jun 2003
Jajak Pendapat "Kompas"
DALAM KEGELAPAN, HARGA LISTRIK MELESAT


KRISIS listrik mulai menghantui masyarakat. Kecemasan masyarakat terhadap kondisi ini terbukti dengan diberlakukannya pemadaman listrik secara bergiliran sejak 26 Mei 2003 lalu. Setidaknya, pengalaman tidak menyenangkan publik ketika kegelapan terjadi di malam hari menjadi indikator betapa kian memburuknya pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menyediakan listrik bagi masyarakat.

KESIMPULAN ini terangkum berdasarkan pernyataan hampir 70 persen responden yang mengatakan pernah mengalami pemadaman listrik akhir-akhir ini. Tampaknya upaya PLN untuk menyediakan pasokan listrik melalui seluruh pembangkit captive-nya di seluruh negeri yang sekitar 15.220,1 megawatt (MW) tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan listrik.
Akibatnya, pemadaman listrik secara bergilir menjadi momok menakutkan tidak hanya bagi rumah tangga, tetapi juga kalangan industri. Di Gresik, Jawa Timur, misalnya, sedikitnya 40 pelanggan kelompok industri harus mengalami pemadaman listrik secara bergiliran. Dampak selanjutnya, potensi kerugian siap diterima kalangan industri akibat terganggunya produksi.
Secara rinci, jajak pendapat yang diselenggarakan di sepuluh kota besar ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pelanggan listrik rumah tangga di Jawa dan di luar Jawa dalam menghadapi persoalan pemadaman listrik. Dari 65 persen pelanggan listrik rumah tangga di Jawa yang mengakui pernah mengalami pemadaman listrik, hampir separuh responden saja yang menyatakan sering mengalami pemadaman listrik.
Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di luar Pulau Jawa. Dari 76 persen responden yang pernah mengalami pemadaman listrik, hampir dua per tiganya menyatakan rasa kesalnya akibat seringnya pemadaman listrik secara sepihak oleh PLN.
Pemadaman listrik bergiliran yang sudah berlangsung selama dua bulan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, misalnya, telah mengakibatkan ribuan pelanggannya harus menyiapkan penerangan darurat secara bergantian. Bahkan, krisis listrik yang menyebabkan terjadinya pemadaman hingga lebih dari 30 kali selama satu bulan di Pleihari, Tanah Laut, mengakibatkan pihak PLN terpaksa merogoh koceknya untuk mengganti kerugian para pelanggannya.
Selain itu, krisis listrik yang terjadi juga telah menyebabkan ketidakstabilan arus listrik. Lebih dari separuh responden menyatakan pernah mengalami kenyataan itu. Bahkan lebih dari 44 persen responden mengungkapkan seringnya ketidakstabilan arus listrik di rumahnya.
Padahal, naik turunnya tegangan listrik ini menjadi salah satu sumber pemicu utama kerusakan pada peralatan elektronik yang banyak digunakan di seluruh rumah tangga pelanggan listrik. Selain itu, ketidakstabilan arus listrik juga berakibat sistem elektronis yang banyak digunakan di perbankan atau industri-industri yang memakai sistem elektronis sebagai sarana vital menjadi terganggu.
Namun, lemahnya kemampuan PLN dalam menyediakan pasokan listrik, khususnya pada saat beban puncak, ditanggapi negatif oleh beberapa kalangan. Berdasarkan analisis Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR), krisis yang terjadi lebih disebabkan oleh salah urus manajemen PLN dalam mengatur beban listrik.
Menurut data WG-PSR, sistem Jawa-Bali saat ini memiliki kapasitas terpasang 18.612 MW, sedangkan beban puncaknya (pada 26 Mei lalu) hanya 13.250 MW. Sehingga selisih sebanyak 5.362 MW merupakan sisa yang lebih dari cukup tanpa perlu ada pemadaman listrik di wilayah tertentu.

MESKIPUN citra PLN memburuk dalam menyediakan kebutuhan listrik, namun dilihat dari sisi operasional-pelayanan, ada perbaikan-perbaikan yang memberi arti positif bagi publik. Hal ini tampak dari penilaian 60 persen responden yang menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan PLN selama ini.
Dalam pencatatan pemakaian arus listrik pelanggan, misalnya, paling tidak dua dari tiga responden menilai para petugas PLN sudah akurat dalam mencatat pemakaian listrik. Sehingga keluhan-keluhan konsumen akibat melonjaknya pembayaran listrik juga semakin berkurang. Meskipun saat ini kenaikan tarif listrik sudah ditetapkan oleh pemerintah per tiga bulan, namun pencatatan listrik yang akurat telah mengurangi kekhawatiran publik terhadap lonjakan tarif listrik yang berlebihan.
Dilihat dari sisi profesionalitas, publik menilai sudah membaiknya sikap aparat PLN dalam menindaklanjuti keluhan pelanggan. Dalam melakukan perbaikan listrik jika ada pengaduan gangguan listrik, misalnya, pernyataan hampir separuh responden atas sigap dan tanggapnya aparat PLN dalam menindaklanjuti pengaduan menunjukkan kian responsifnya PLN terhadap keluhan masyarakat.
Sayangnya, aspek profesionalitas yang mulai tumbuh ini tertutup oleh krisis listrik yang sedang berlangsung saat ini. Terbukti dengan pernyataan hampir mendekati separuh responden yang menyatakan bahwa pihak PLN tidak pernah menjelaskan alasan sedikitpun setiap terjadi pemadaman listrik. Kalaupun ada informasi pemadaman listrik, biasanya terjadi terlambat.
Pemadaman listrik yang terjadi 28 Mei lalu, misalnya, Humas PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mengumumkan adanya pemadaman di sejumlah wilayah. Sayangnya, pemberitahuan tersebut tidak tepat sasaran karena terlalu mendadak sehingga baru diketahui para pelanggan di saat pemadaman terjadi.
Pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menyayangkan kondisi yang demikian. Dalam hal ini, YLKI mengharapkan supaya PLN memberitahukan adanya pemadaman setidaknya tujuh hari sebelumnya sehingga pelanggan sudah menyiapkan semua kebutuhan yang tergantung pada tenaga listrik.

BERPIJAK pada argumen-argumen yang menilai kemampuan PLN dalam menyediakan pasokan listrik. Meskipun krisis listrik sudah di depan mata, hampir separuh responden tidak menyetujui jika PLN berubah menjadi perusahaan swasta. Apalagi sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik, tarif listrik yang diputuskan pemerintah merupakan wujud monopoli yang seharusnya tidak membebani masyarakat.
Inefisiensi yang banyak dibicarakan beberapa kalangan hanyalah salah satu dari beberapa indikator yang menimbulkan krisis listrik. Selain itu, pengawasan terhadap penyalahgunaan aliran listrik juga turut berpengaruh terhadap krisis yang terjadi saat ini. Penelitian tim elektro ITB di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan lemahnya
pengawasan oleh aparat PLN.
Berdasarkan data di lapangan, ditemukan sekitar 40.000 titik sambungan listrik liar. Dari pencurian ini saja, kerugian yang dialami PLN Jateng-DIY sekitar Rp 86,6 miliar, atau 2,4 persen dari pendapatan tahun 2003 yang diperkirakan mencapai Rp 3,6 triliun.
Sebagai upaya untuk mengatasi inefisiensi maupun kebocoran-kebocoran yang terjadi, separuh respoden menyetujui jika PLN menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola dan mendistribusikan listrik. Dengan diperbolehkannya pihak swasta, paling tidak, pengawasan terhadap pemakaian listrik liar bisa semakin tinggi, dan tarif listrik tidak perlu naik lagi. Karena, bagaimanapun juga mayoritas publik pesimis kinerja PLN akan membaik meskipun tarif listrik setiap tiga bulan kian membubung tinggi. (TWEKI TRIARDIANTO/Litbang KOMPAS)


Metode Jajak Pendapat

PENGUMPULAN pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 11-12 Juni 2003. Sebanyak 931 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode "systematic sampling". Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, dan
Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, "sampling error" penelitian +/- 3,2 persen. Meskipun demikian, "nonsampling error" dimungkinkan terjadi.