Jajak Pendapat "Kompas" - Menutup Tahun 2004 Dengan Kemelut Ekonomi

KOMPAS, 27 Dec 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
MENUTUP TAHUN 2004 DENGAN KEMELUT EKONOMI


Mulusnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 merupakan jejak yang terekam kuat di benak publik sebagai kondisi menentukan bagi berjalannya negeri ini ke arah yang menjanjikan. Kondisi politik yang relatif stabil, penegakan hukum yang mulai dibenahi, dan keamanan nasional yang relatif terkendali merupakan tiga persoalan yang dinilai positif sebagai refleksi tahun 2004. Namun, respons positif publik itu tidak berbanding lurus dengan persoalan ekonomi rakyat yang justru mulai melemah di penghujung tahun ini.

Kesimpulan ini terangkum dari jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pada 22-23 Desember 2004 di 10 kota besar sebagai momentum untuk melepas tahun 2004. Menyikapi apa yang terjadi pada tahun 2004 ini, apresiasi publik terhadap kondisi negeri ini memang terbilang positif. Tidak hanya aspek kelembagaan yang cukup menjanjikan, kinerja individu-individu yang ada di setiap lembaga negara dan lembaga politik juga mendapatkan respons yang relatif baik.
Kenyataan tersebut terbukti, dari sisi kelembagaan, misalnya, separuh responden mengungkapkan kesan positifnya kinerja kabinet. Kualitas anggota kabinet rupanya menjadi satu faktor yang menentukan. Tidak mengherankan jika hal yang sama diungkapkan pula oleh 56 persen responden dalam menilai komposisi kabinet saat ini.
Begitu pula dengan lembaga-lembaga peradilan. Separuh responden menyatakan bahwa Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, maupun lembaga kehakiman mempunyai citra yang positif di tahun 2004 ini. Citra positif publik ini tercermin dari pernyataan 52 persen responden yang menilai membaiknya penegakan hukum sepanjang tahun 2004. Persoalan keamanan nasional yang berkaitan dengan kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga mendapatkan apresiasi cukup manis. Persoalan disintegrasi dan kerusuhan yang secara kuantitas dan kualitas relatif menurun menjadi salah satu indikator di mata publik akan kian membaiknya kinerja TNI dan Polri.
Apalagi dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus ledakan bom dan mulai menangkap sebagian pelakunya. Oleh karena itu, pernyataan 44 persen responden yang mengungkapkan adanya perbaikan kondisi nasional sepanjang tahun 2004 ini merupakan hal yang logis.
Namun, fakta yang terekam di benak publik tampaknya banyak terbias oleh tampilnya presiden baru dua bulan sebelum tutup tahun. Sebelum pemilihan umum (pemilu) DPR dan pemilu presiden, berbagai persoalan bangsa, mulai dari politik, keamanan, hingga penegakan hukum, mempunyai determinasi yang kuat di hadapan publik. Tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden rupanya menjadi satu faktor yang menutup semua citra negatif dari berbagai persoalan bangsa yang terjadi selama ini.
Gebrakan dan langkah politik pemerintahan baru dan kabinetnya dalam rancangan di 100 hari pemerintahan rupanya mendongkrak citra perpolitikan nasional. Penegakan hukum pun menuai hasil yang sama.
Langkah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan anggota DPR 2004-2009 dari Partai Golkar, Adiwarsita, serta mantan Wakil Ketua APHI Abdul Fattah merupakan langkah hukum yang sangat berarti di benak publik. Keseriusan Presiden Yudhoyono dalam mengangkat citra penegakan hukum yang tersirat dalam instruksinya untuk mengawasi lima koruptor kakap lainnya juga memberikan harapan positif.
Sayangnya, berbagai respons positif publik belum sampai pada aspek riil yang menyentuh langsung ke persoalan yang dihadapi masyarakat. Separuh responden masih menilai buruknya kondisi perekonomian nasional, meskipun 40 persen responden lainnya justru menyatakan membaiknya kondisi ekonomi bangsa saat ini.
Dominannya proporsi responden yang menilai negatif lebih banyak bermuara pada situasi ekonomi yang cenderung menurun setelah kenaikan harga minyak Pertamax dan gas elpiji. Harga barang kebutuhan yang semakin naik dan tingkat pengangguran yang masih tinggi adalah beberapa persoalan yang banyak disorot oleh publik.
Pada tahun 2004 ini beberapa indikator ekonomi masyarakat dirasakan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003.
Meskipun masih cukup banyak yang merasakan bahwa kondisi ekonomi mereka lebih baik dari tahun lalu, jumlah ini masih berada di bawah jumlah yang merasakan adanya perbaikan pada tahun 2003. Pada saat ini yang merasakan adanya perbaikan pendapatan rumah tangga berjumlah 30 persen responden, sementara pada tahun sebelumnya 46 persen.
Hal yang sama juga terjadi dalam menilai kemampuan mereka dalam membeli kebutuhan sehari-hari dan pada kemudahan mereka dalam mencari pekerjaan saat ini cenderung ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sebaliknya, ada kecenderungan stagnasi mengalami penguatan dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun 2003 tercatat responden yang merasakan adanya stagnasi dalam pendapatan rumah tangga berjumlah 29 persen, kini meningkat menjadi 45 persen. Hal yang sama juga terjadi di dalam kemampuan orang membeli barang, mereka yang merasakan tidak adanya perubahan cenderung meningkat. Ini menunjukkan kondisi perekonomian yang mandek kian banyak dirasakan masyarakat.

Walaupun ada indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini, secara keseluruhan kepercayaan kepada pemerintah masih cukup tinggi. Dilihat dari sisi hubungan antara individu dan negara, penafsiran positif masih melekat di benak publik dalam mencermati upaya pemerintah guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Ini terbukti dari pernyataan 32 persen yang menilai tetap baiknya keadilan hukum yang dirasakan. Selain itu, 29 persen responden bahkan menilai semakin membaiknya kondisi keadilan hukum. Hanya 18 persen yang menilai tetap buruk, dan 12 persen yang menegaskan semakin buruknya keadilan hukum yang publik rasakan.
Hal yang sama juga diungkapkan publik dalam menilai perhatian pemerintah terhadap dirinya. Dibandingkan setahun sebelumnya, 27 persen responden menilai di tahun 2004 ini negara dan pemerintah semakin baik dalam memberikan perhatian kepada masyarakat. Adapun 34 persen responden menyatakan tetap baik, 19 persen menilai buruk, dan 11 persen menilai semakin tak pedulinya pemerintah terhadap dirinya.
Meskipun tidak dominan, cukup besarnya proporsi responden yang menilai buruk maupun semakin buruk menunjukkan bahwa sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga berganti ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masih banyak persoalan-persoalan riil yang belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
Kenaikan bahan bakar minyak (BBM)-Pertamax dan elpiji-misalnya, merupakan salah satu bentuk langkah pemerintah yang dianggap 80 persen responden tidak memedulikan kepentingan masyarakat. Bahkan, 73 persen responden menyatakan kenaikan harga BBM tersebut telah berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok.
Maraknya demonstrasi massa menjelang akhir tahun ini tampaknya merupakan gambaran masih rentannya ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga. Kurangnya transparansi dalam mengomunikasikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah lewat kenaikan harga minyak dan gas, bisa jadi, memperparah anggapan publik terhadap pemerintah.
Kiranya pemerintah baru harus mempelajari sungguh-sungguh psikologi massa, tidak hanya sekadar menyajikan perhitungan matematis sebagai dasar kebijakan.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas, 22-23 Desember 2004. Sebanyak 846 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di sepuluh ibu kota provinsi: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan penelitian +/- 3,4 persen. Meskipun demikian, nir-kekeliruan pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.