MENANTI CALON PRESIDEN ALTERNATIF

Jajak Pendapat KOMPAS
05 Mei 2003


Tampilnya tokoh-tokoh masyarakat dalam panggung pemilihan presiden mulai mewarnai kondisi perpolitikan nasional saat ini. Di balik kemunculan calon-calon presiden tersebut, publik justru merindukan tampilnya kandidat presiden yang berasal dari luar partai politik yang diyakini akan mampu membuka selimut persoalan bangsa ini di masa mendatang dan mengatasinya.

KESIMPULAN ini terungkap dari penilaian lebih separuh responden jajak pendapat yang menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki calon independen, putra terbaik dari luar parpol yang mampu membawa bangsa ini menuju ke perubahan yang ideal.
Tidak heran bila patokan baku beberapa parpol yang sudah menetapkan kandidat presiden maupun wakil presiden dari internal parpolnya merupakan sikap yang dianggap kurang mengutamakan aspirasi rakyat. Sebagian kalangan beranggapan, sikap yang tidak membuka diri terhadap calon independen sebagai bentuk arogansi politik. Bahkan pembatasan terhadap publik dalam menjaring calon presiden dianggap sebagai bentuk politik aliran sempit.
Memang secara faktual, perubahan arus politik pasca-Orde Baru menunjukkan dominasi parpol dalam mengambil keputusan strategis. Sayangnya pembangunan politik saat ini masih belum menyentuh pada peran dan partisipasi masyarakat. Terbukti dari alokasi peranan-peranan di tingkat elite yang saat ini masih dilihat dari kedudukan sosial ketimbang peran fungsional.
Dicalonkannya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sebagai presiden di pemilihan presiden 2004 mendatang misalnya, lebih menunjukkan aspek kedudukan sosial. Sosiolog Arief Budiman menilai, kuatnya PDI-P karena karisma Megawati sebagai putri Bung Karno yang bisa mempersatukan berbagai kelompok pendukung Partai Nasional Indonesia.
Derasnya wacana kandidat presiden independen ini sangat berkaitan dengan kesiapan parpol dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 5 April 2004. Karena dari 242 partai politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM, baru segelintir parpol yang sudah memenuhi syarat-syarat verifikasi. Kondisi semacam ini tak urung turut mempengaruhi penilaian publik dalam mencermati kesiapan Parpol dalam mengeluarkan calonnya.
Hal itu terbukti dengan lebih kecilnya pendapat responden (36 persen) yang menghendaki presiden dari internal parpol dibandingkan responden (48 persen) yang menghendaki presiden dari luar parpol. Menguatnya keinginan publik ini memberi sinyal bagi parpol agar tidak menutup diri terhadap tokoh di luar partai.

MELIHAT dari persyaratan yang ditentukan, menurut publik ada dua aspek yang dibutuhkan bagi calon presiden tahun 2004 mendatang. Pertama, sisi internal calon yang dipandang dari gaya dan sifat kepemimpinan. Seorang calon presiden yang mempunyai gaya kepemimpinan demokratis misalnya, diyakini hampir 60 persen responden bisa menghargai perbedaan pendapat dan lebih punya kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang selama ini terkatung-katung.
Persoalan masyarakat bawah yang selalu terpinggirkan juga menjadi kriteria yang diperlukan presiden mendatang. Dua dari tiga responden meyakini bahwa calon presiden yang selalu melihat dan mengedepankan kepentingan masyarakat bawah akan mampu membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik.
Calon presiden yang dikehendaki publik juga tidak berbeda dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh RUU Pemilihan Presiden dan Wapres. Dilihat dari segi usia misalnya, lebih dari separuh responden (50 persen) menghendaki presiden terpilih tahun 2004 tergolong dalam usia produktif, yaitu kisaran 40-50 tahun. Kriteria ini sebenarnya menggambarkan harapan publik yang menginginkan seorang presiden yang tidak hanya mempunyai pengalaman dan kematangan dalam kancah politik, tetapi juga vitalitas dan energi untuk menghantarkan bangsa ini pada perubahan mendasar.
Kedua, kriteria presiden dilihat dari aspek eksternal. Sekitar 71 persen responden menginginkan syarat bagi calon presiden memiliki kemampuan akademis memadai. Terlepas dari perdebatan yang terjadi di Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengenai syarat pendidikan calon presiden ini, tingkat pendidikan memang signifikan dengan kualitas seorang calon presiden.

SELAIN faktor manusia yang inheren dalam gaya kepemimpinan, cara dan pola pikir manajemen kepemimpinan yang diterapkan akan sangat berpengaruh dengan komunikasi politik yang dikembangkan pemimpin.
Beberapa institusi formal, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia juga mengakui pentingnya kemampuan intelektualitas yang memadai dan visioner sebagai salah satu kriteria bagi calon presiden yang dibutuhkan bangsa ini. Kebutuhan akan tingkat pendidikan yang memadai tak lepas dari wawasan bernegara yang memang mutlak diperlukan dalam membuat dan menyampaikan program yang tidak hanya konseptual, tetapi juga riil di semua bidang persoalan. Paling tidak, platform yang digulirkan seorang calon presiden bisa dipahami dan diterima secara logis.
Di sisi lain, mengingat situasi dan kondisi bangsa yang kian memprihatinkan, lebih dari 60 persen responden dengan tegas mengingatkan untuk saat ini diperlukan seorang calon presiden yang mengutamakan persatuan bangsa.
Kembali bergolaknya Aceh merupakan indikator terancamnya Negara Kesatuan RI saat ini. Sedangkan berkaitan dengan kondisi riil saat ini, 64 persen responden menilai bidang ekonomi sebagai persoalan paling mendesak yang mesti diselesaikan oleh presiden 2004 mendatang.
Meskipun permasalahan yang terjadi saling berhubungan dan begitu kompleks, namun kondisi ekonomi masyarakat dianggap sebagai pemicu dari semua persoalan yang ada. Dibandingkan dengan persoalan ekonomi, tuntutan terhadap perbaikan bidang-bidang lain jauh lebih lemah prioritasnya.
(Tweki Triardianto/ Litbang Kompas)