HUT KE-478 JAKARTA: MAKIN KERIPUT & SEMRAWUT

Hajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 18 Juni 2005


DI balik kemegahan yang kian hari kian menjulang, jejak kemelaratan dan wajah sengsara kian menampakkan keriputnya kota Jakarta. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kecenderungan semakin sesaknya lingkungan kota dan semakin semrawutnya jalan-jalan menjadi ciri yang kian melekat.

STRATEGI pembangunan yang berorientasi pada persoalan masyarakat merupakan sisi ideal yang selalu terungkap dalam setiap blue print yang direncanakan oleh setiap pengambil kebijakan. Namun, strategi pembangunan yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat justru menunjukkan tidak adanya konsep yang kuat dalam membangun sistem regional perkotaan.
Kenyataan ini tampak dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini. Meskipun berbagai perbaikan kota mulai dirasakan manfaatnya oleh publik, kesan tumpang tindih dalam proses perencanaan ternyata berakibat kontraproduktif bagi publik itu sendiri.
Kondisi yang demikian rupanya terekam dalam benak publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-478. Hal ini tercermin dari terbelahnya kepuasan publik dalam memandang kinerja Gubernur Sutiyoso dalam membenahi DKI Jakarta selama ini.
Sebanyak 48 persen menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Gubernur Sutiyoso, di sisi lain 44,2 persen responden justru merasa tidak puas dengan berbagai langkah pragmatis gubernur dalam melayani masyarakat selama ini.
Dilihat dari aspek psikologi masyarakat perkotaan, terbaginya proporsi responden dalam menilai kinerja sebenarnya menunjukkan keraguan publik dalam memandang output yang diperoleh atas kerja maksimal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kenyataan tersebut terungkap dari realitas yang diterima publik yang selalu dihadapkan dengan persoalan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari kemacetan, kriminalitas, dan berbagai kesumpekan lainnya.
Lemahnya Pemprov DKI dalam memahami permasalahan riil masyarakat Jakarta setidaknya tercermin dari penilaian responden terhadap kekurangan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Meskipun busway sudah disediakan, dan monorel atau subway sedang dipersiapkan, lebih dari separuh responden (52,8 persen) menilai semakin memburuknya kondisi transportasi di Jakarta.
Kondisi ini diperparah dengan pandangan 47,4 persen responden yang beranggapan kian memburuknya kualitas dan kuantitas jalan-jalan di Jakarta. Tidak mengherankan jika sebagian kalangan menilai munculnya wacana pembangunan enam ruas tol baru yang diperkirakan menelan dana Rp 23 triliun belum akan menyelesaikan persoalan.
Kebijakan pemerintah kota yang cenderung parsial dalam memandang persoalan memang tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Menutup atau menghambat sebuah persoalan tanpa diiringi dengan perbaikan di persoalan lain justru akan menambah masalah.
Oleh karena itu, pembangunan wilayah Jakarta harus dilandasi oleh interaksi dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat. Sayangnya, hal ini tidak berlaku secara mutlak. Langkah Pemprov DKI yang cenderung berkiblat pada aspek ekonomi justru mengakibatkan kian sempitnya jalur hijau. Bahkan 57,1 persen responden menyesalkan makin berlebihannya jumlah mal dan supermarket di Jakarta saat ini.
Konsep pembangunan yang bersandar pada pilihan ekonomis ini tak urung memunculkan stigma di masyarakat bahwa pembangunan fisik, seperti busway, rencana monorel, atau gemerlapnya mal-mal baru, sebagai wujud dari fasilitas kota.
Akibatnya berbagai persoalan masyarakat, seperti kriminalitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, kurang mendapatkan respons yang memadai. Dengan demikian penilaian 49,3 persen responden yang melihat semakin memburuknya kondisi keamanan di tempat-tempat publik merupakan ekses dari konsep pembangunan yang melupakan sistem holistik masyarakat.

SELAIN ketidakmaksimalan Pemprov DKI, kian beratnya beban Jakarta juga tak lepas dari nilai-nilai yang diterapkan masyarakat dalam memandang kotanya. Masyarakat yang semakin individualistis dan terkerangka dalam ideologi ekonomi semata semakin menjadi panutan di balik gemerlapnya kota.
Dalam konsep bermasyarakat seperti ini yang tersisa hanyalah yang kuat akan semakin mencengkeram dan yang lemah akan tersingkir. Tidak mengherankan jika kasus seorang pemulung yang terpaksa membawa sendiri jenazah anaknya yang meninggal merupakan kondisi yang nyata terjadi di masyarakat.
Minimnya pelayanan pemerintah, ditambah ketidakpedulian masyarakat Jakarta adalah simbol yang kian melekat bagi kota yang makin renta ini, bahwa kapital dan uang menjadi raja. Menyikapi kondisi ini, berbagai persoalan yang terjadi selama ini sebenarnya tercermin dari perilaku masyarakat.
Secara filosofi, aspek perilaku masyarakat adalah jiwa yang terbangun bersama kota itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang bermuara pada persoalan perilaku, seperti disiplin dan motivasi individu-individu perkotaan dalam bermasyarakat, sebenarnya menjadi satu persoalan yang melekat dalam menyikapi Kota Jakarta selama ini.
Dengan demikian berbagai ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan yang terjadi dalam keseharian merupakan cerminan tidak terencananya upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ini terbukti dari pernyataan 73,9 persen responden yang menilai semakin semrawutnya para pemakai jalan dalam berlalu lintas.
Hanya 10,5 persen responden yang menilai kian tertibnya para pemakai jalan. Hal yang sama juga diungkapkan publik dalam memandang aktivitas pedagang kaki lima. Dua dari tiga responden menilai semakin semrawutnya pedagang kaki lima dalam menggunakan wilayah-wilayah publik.
Publik Jakarta memang tidak mengingkari bahwa kotanya tak lain adalah sebuah kota yang dipenuhi dengan banyak hal yang berkonotasi negatif. Namun, mereka pun menyadari semuanya itu sebagai konsekuensi sebuah kota yang dari sisi ekonomi demikian menggiurkan.
Fakta ini tercermin dari anggapan 67,6 persen responden yang menilai dari sisi materi, Jakarta masih menarik sebagai tempat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tak mengherankan jika 64,2 persen responden menyatakan sudah menetapkan pilihan untuk selamanya tinggal di Jakarta. Adapun 10,5 persen menyatakan bekerja di Jakarta, tetapi bertempat tinggal di pinggiran Jakarta, sedangkan 18,3 persen responden berniat pindah dari Jakarta.
Melihat kondisi tersebut, tampaknya berbagai upaya Pemprov DKI guna menekan laju urbanisasi tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena yang terpenting adalah mengubah cara pandang kaum urban itu sendiri. Operasi terhadap orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk yang dilakukan selama ini tidak efektif membuat jera kaum pendatang.
Yang paling penting dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah menyelaraskan pembangunan fisik dengan pembangunan kualitas masyarakat. Namun, hal itu pun tidak akan mampu diperoleh jika pelayanan aparat pemda sendiri masih berseberangan dengan apa yang diinginkan masyarakat.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)

Read More......

KEMISKINAN MENGGELEMBUNG, KELAPARAN MEMBUSUNG

Jajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 04 Juni 2005


MEMBURUKNYA perekonomian, ditambah dengan layanan kesehatan yang kurang memadai serta mahalnya biaya kesehatan, merupakan potret yang menghiasi wajah Indonesia saat ini. Daya beli yang rendah, tersisih dari pendidikan, dan jauh dari perlindungan kesehatan merupakan akibat lebih lanjut dari hantu kemiskinan. Menjadi penduduk miskin berarti sulit melepaskan diri dari penyakit.

KESIMPULAN ini diperoleh dari pernyataan publik jajak pendapat yang diadakan 1-2 Juni 2005. Meskipun 24,5 persen responden menyatakan bahwa perekonomian masyarakat di daerah mereka saat ini semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berpendapat sebaliknya, yaitu 31,2 persen.
Pernyataan ini menunjukkan gambaran yang pesimistis akan kemajuan perekonomian di daerah-daerah sepanjang beberapa tahun belakangan. Terlebih, otonomi daerah juga belum banyak memberikan kemajuan bagi masyarakat. Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari empat tahun, tampaknya tanda-tanda ke arah perbaikan ekonomi bagi masyarakat tidak banyak dirasakan. Perbaikan ekonomi ini disikapi secara mendua oleh masyarakat: 28,9 persen responden menyatakan kondisi perekonomian masyarakat relatif membaik setelah otonomi daerah, sementara yang menyatakan sebaliknya tidak berbeda jauh, yaitu 23,2 persen responden. Sisanya menganggap tidak ada perubahan.
Memburuknya kondisi ini bahkan semakin diperkuat oleh pendapat 41,1 persen responden yang mengakui masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerahnya. Sementara, yang mengatakan bahwa hanya sedikit dijumpai orang-orang miskin di daerahnya dinyatakan oleh 25,2 responden. Meskipun satu dari empat responden menilai sudah tidak ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, secara matematis besarnya proporsi responden yang meyakini adanya penduduk miskin di wilayahnya menyisakan pertanyaan besar akan harapan perekonomian yang lebih baik.
Dilihat dari wilayah kota responden, secara kuantitas penduduk yang paling banyak menemui kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tersebar di luar Jawa. Terbukti dari pernyataan hampir 60 persen responden di Pontianak dan Makassar yang mengungkapkan banyaknya penduduk miskin. Bahkan, hampir tiga dari empat responden di Jayapura dan Padang memaparkan betapa besar jumlah penduduk miskin di kotanya. Situasi seperti ini sebenarnya menggambarkan betapa parah kondisi penduduk kota, khususnya di luar Jawa. Kondisi ini memang hanya mencerminkan responden yang berdomisili di kota-kota besar. Namun, bisa jadi, tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil jauh lebih parah ketimbang yang berada di kota.
Berdasarkan data UNDP dan BPS yang biasa melakukan survei secara berkala setiap tiga tahun, pada tahun 2002 indeks kemiskinan manusia di tiap provinsi berada pada rentang 16,1 hingga 38. DIY sebagai wilayah provinsi dengan indeks terkecil menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih sedikit. Sedangkan Kalimantan Barat dengan indeks sebesar 38 merupakan wilayah terburuk di Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.
Sementara itu, NTB yang di wilayahnya muncul banyak kasus balita kekurangan gizi dan terjangkit penyakit busung lapar merupakan wilayah yang memunyai indeks sebesar 30,2. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang paling mengkhawatirkan, seharusnya kondisi kesehatan masyarakat di NTB sedikit lebih baik. Namun, dalam bidang kesehatan tampaknya berlaku sebaliknya. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat yang memunyai balita kekurangan gizi pada tahun 2002 sebanyak 33,2 per 1.000, rupanya Nusa Tenggara Barat memunyai tingkat bayi kekurangan gizi yang lebih besar: 37,8 per 1.000 balita.

MENGENAI kinerja pemerintah, keraguan publik cukup menonjol terhadap upaya yang selama ini dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam melayani masyarakat. Di bidang informasi dan akses kesehatan, misalnya, 49,4 persen responden menilai baiknya pelayanan pemerintah. Di sisi lain, 37,9 persen responden menilai sulitnya akses yang diperoleh golongan masyarakat tak mampu mendapatkan akses pelayanan dan informasi yang terkait dengan kesehatan. Bahkan, nada getir juga terasakan kian kental manakala mereka mengungkapkan ketersediaan fasilitas kesehatan. Meskipun sebanyak 46,3 persen menyatakan jumlah fasilitas kesehatan di daerahnya saat ini memadai, mereka yang menyatakan sebaliknya juga hampir sama jumlahnya: 40,1 persen.
Hal yang sama juga dilontarkan publik dalam menilai pelayanan kesehatan di daerahnya. Sebanyak 53,1 persen responden menilai mudahnya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerahnya selama ini, tapi cukup banyaknya (35 persen responden) yang menilai sulitnya sebagian masyarakat tak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai menunjukkan sisi buram yang cukup menonjol.
Lebih khusus lagi, terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, 36 persen menyatakan biaya pelayanan kesehatan di daerahnya tidak terjangkau meski yang merasakan terjangkau berjumlah 50,1 persen.
Selain karena rendahnya tingkat kesejahteraan, kesehatan rupanya juga berakumulasi dengan berbagai persoalan yang melingkari kondisi penduduk miskin itu sendiri. Kondisi ini ditambah lagi dengan kurang tanggapnya pemerintah merespons persoalan yang muncul di masyarakat, sehingga munculnya kasus busung lapar di wilayah Nusa Tenggara Barat bisa jadi merupakan dampak yang bersifat akumulatif dari berbagai soal yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mustahil jika hingga saat ini 48,4 persen responden tidak puas dengan upaya pemerintah dalam menangani kasus busung lapar.


METODE JAJAK PENDAPAT
Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas, 1 - 2 Juni 2005. Sebanyak 921 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian 3,2 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini

Read More......

PEROMBAKAN KABINET DIPERDEBATKAN PUBLIK

Jajak Pendapat KOMPAS
Senin, 30 Mei 2005


Selama ini perombakan atau pergantian menteri dalam kabinet suatu pemerintahan adalah fenomena yang mewarnai perjalanan hampir setiap pemerintahan negeri ini. Jika kemampuan dan kinerja menteri dalam menjalankan tugasnya dianggap tidak memadai, maka pergantian adalah sebuah keniscayaan. Namun, apabila perubahan dalam susunan kabinet dilakukan karena pengaruh kekuatan dari luar, maka yang tersisa hanyalah kesangsian publik terhadap kemampuan kabinet itu sendiri.

Kesimpulan demikian terungkap dari pernyataan 855 responden yang terangkum dari jajak pendapat yang diadakan pada 25-26 Mei 2005. Minggu-minggu terakhir wacana reshuffle kabinet kian marak lantaran Partai Golkar melalui Angkatan Muda Partai Golkar secara gamblang menyampaikan usulan reshuffle yang diikuti keinginan untuk mendapatkan tambahan kursi dalam kabinet, dari dua menjadi tujuh menteri.
Upaya semacam itu secara matematis sah-sah saja. Sebagai partai yang mendapatkan suara terbesar pada Pemilu 2004 dan mempunyai jumlah kursi terbanyak di DPR, memang sudah wajar jika Partai Golkar pun mendapatkan porsi yang lebih dalam kabinet. Namun, persoalannya menjadi agak pelik ketika proses pemilu presiden langsung ternyata kemudian melahirkan kepala eksekutif yang berasal bukan dari partai pemenang pemilu. Terlebih ketika partai pemenang pemilu legislatif tersebut ternyata secara resmi menjagokan sosok lain yang akhirnya kalah.
Di sisi lain, seolah sudah menjadi tradisi belakangan ini, posisi menteri merupakan jabatan politis untuk merangkul kepentingan partai-partai politik yang mempunyai kekuatan di masyarakat. Namun, kondisi negeri yang masih bergelut dengan berbagai persoalan memaksa penguasa baru untuk realistis dalam menjembatani keinginan partai politik dan menyelesaikan persoalan bangsa. Oleh karena itu, Kabinet Indonesia Bersatu diharapkan akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Ini pula yang menjadi dasar pertimbangan publik terhadap wacana pergantian menteri dalam kabinet saat ini yang menginginkan lebih mengedepankan kemampuan dan profesionalisme.
Dalam jajak pendapat ini, terkait dengan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pergantian menteri dalam kabinet, ternyata cukup banyak mengundang perdebatan masyarakat. Sebagian responden (36,8 persen) menganggap tidak perlu dilakukan pergantian menteri ataupun perombakan kabinet. Di sisi lain, sebanyak 35 persen responden justru menginginkan adanya pergantian menteri sekalipun dalam jumlah yang sedikit. Namun, 17,4 persen responden merasa sudah perlu dilakukan pergantian sebagian besar menteri saat ini.
Bagi mereka yang menginginkan pergantian menteri, mereka berharap fokus pergantian dilakukan sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Pergantian menteri harus melihat dari sisi profesionalitas pejabatnya, apakah sesuai atau tidak dengan harapan masyarakat.
Temuan yang menarik, meskipun Partai Golkar mempunyai basis politik yang kuat, publik berpendapat bahwa tidak berarti pergantian menteri kemudian harus diisi oleh tokoh-tokoh yang mempunyai afiliasi dengan Partai Golkar. Publik masih belum yakin, kinerja pemerintahan akan lebih baik jika Partai Golkar mendapatkan tambahan posisi di kabinet.

Pada pemandangan lain, sebagian besar responden juga menganggap kinerja para menteri dalam kabinet saat ini mempunyai kecenderungan berada dalam tarik-menarik antara kepentingan partai politik dan profesionalisme. Hal itu terlihat dari tiga hal yang dilontarkan ke publik dalam menyoroti kabinet, yaitu kepuasan, kemampuan, dan perlu tidaknya dilakukan pergantian.
Di bidang ekonomi yang merupakan masalah yang dihadapi masyarakat, 68,3 persen responden menyatakan belum puas terhadap upaya para menteri dan pejabat setaraf menteri yang mengurusi ekonomi mikro maupun makro Indonesia. Kondisi ini disadari oleh publik akibat beban ekonomi negara dan masyarakat yang memang dirasakan begitu
besar.
Oleh karena itu, keraguan begitu kuat melekat di benak publik terhadap kemampuan tim ekonomi dalam kabinet untuk mengurai persoalan yang ada.
Hal itu tercermin dari pernyataan 46,4 persen yang merasa yakin terhadap kemampuan para menteri untuk menyelesaikan persoalan. Namun, di pihak lain disertai pula dengan ketidakyakinan 47,8 persen responden terhadap kemampuan para menteri yang ada di bidang ekonomi. Meskipun demikian, tampaknya harapan terhadap tim ekonomi masih terlihat. Optimisme publik ini tercermin dari ungkapan 54,4 persen responden yang menilai belum perlunya pergantian dilakukan terhadap para menteri yang membidangi persoalan ekonomi. Adapun 37,2 persen responden menilai perlunya pergantian menteri.
Ketidakpuasan terhadap kabinet dialamatkan kepada menteri-menteri yang menangani bidang kesejahteraan rakyat. Berbagai persoalan, mulai dari bencana alam, pendidikan, sampai kesehatan, masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Tidak dimungkiri jika munculnya sikap tidak puas 65,4 persen responden terhadap kinerja para menteri yang menangani semua persoalan itu.
Ketidakpuasan terhadap tim menteri yang membidangi persoalan kesejahteraan rakyat rupanya berbanding lurus dengan keyakinan publik terhadap kemampuan para menteri. Hal ini direfleksikan dari proporsi ketidakyakinan publik yang lebih besar dalam memandang kemampuan para menteri menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, munculnya wacana pergantian menteri oleh 59,4 persen, bisa jadi, sebagai representasi dari kegagalan tim menteri yang berupaya menangani kesejahteraan rakyat.
Dalam jajak pendapat ini tidak semua persoalan dinilai dengan ketidakpuasan masyarakat. Penilaian publik yang terbilang positif terjadi dalam menilai kinerja para menteri dan pejabat setaraf menteri dalam menangani berbagai persoalan hukum. Kenyataan ini dimungkinkan muncul karena mulai tersibaknya berbagai persoalan korupsi, baik yang terkait secara individu ataupun lembaga yang membidangi persoalan hukum.
(Tweki Triardianto, Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT
Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang "Kompas" pada 25-26 Mei 2005. Sebanyak 855 responden berusia minimal 17 tahun dipilih menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden diambil dari DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar, dan Jayapura. Jumlah responden di tiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian +/- 3,4 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

Read More......

MENJALANKAN DEMOKRASI DENGAN ISYARAT

Jajak Pendapat KOMPAS
Jumat, 20 Mei 2005


Sebagaimana kebanyakan partai lain, ketergantungan pada sosok seorang tokoh juga sangat kental terasa pada Partai Demokrat. Meskipun bukan sebagai ketua umum, kedudukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat ternyata sangat sentral. Partai Demokrat nyaris identik dengan sosok yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan partai ini sulit dibayangkan tanpa kehadirannya.

Kesimpulan yang diperoleh dari pengumpulan pendapat yang dilakukan Kompas terhadap 200 pengurus Partai Demokrat tingkat provinsi dan kota/kabupaten di seluruh Indonesia, yang berjumlah 33 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 420 Dewan Perwakilan Cabang (DPC), menunjukkan bahwa keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono sangat menentukan dalam langkah partai ini ke depan.
Keberhasilan Partai Demokrat yang dapat menunjukkan prestasinya sebagai partai baru pada Pemilu 2004 lalu, dengan memperoleh 7,45 persen suara, membuat pengurus partai kian mengagungkan sang tokoh. Hal ini terbukti dari pernyataan mayoritas responden yang menilai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tulang punggung yang tidak bisa dilepaskan dari Partai Demokrat.
Tidak mengherankan jika dari pengurus di tingkat DPD dan DPC Partai Demokrat yang berhasil diwawancarai, 63 persen di antaranya beranggapan masih diperlukannya keterlibatan Yudhoyono baik dalam proses pemilihan ketua umum maupun pembentukan pengurus yang baru.
Munculnya keinginan supaya Yudhoyono turut berperan dalam pemilihan pengurus dalam kongres yang diadakan pada 20-23 Mei mendatang di Denpasar menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sosoknya, sekaligus mencerminkan kekhawatiran dari pengurus daerah akan munculnya konflik internal yang berujung pada perpecahan partai.
Realitas partai politik di Indonesia memang unik. Dilihat dari sisi ideologis, hampir semua partai politik yang dianggap pluralis maupun partai politik aliran masih belum mampu memisahkan diri dengan tokoh penggagasnya. Semua hal yang berkaitan dengan jatuh bangunnya partai akan berbanding lurus dengan naik turunnya pamor tokoh yang berpengaruh. Oleh karena itu, kemampuan partai politik dalam meredam aneka konflik internal selalu dipayungi oleh tokoh tersebut.
Begitu besarnya eksistensi Yudhoyono dalam tubuh Partai Demokrat juga terungkap dari penilaian para pengurus dalam mencermati para tokoh yang mencalonkan diri sebagai ketua umum. Siapa pun yang terpilih tampaknya tidak menjadi faktor penentu bagi popularitas partai. Meskipun sejumlah nama calon ketua umum telah digulirkan, secara umum responden yang merupakan pengurus partai tidak menganggap calon-calon yang ada sebagai faktor yang punya potensi memperbesar kekuatan Partai Demokrat.
Mereka lebih percaya perkembangan partai ini lebih ditentukan oleh kiprah Yudhoyono dalam perpolitikan nasional. Responden juga tidak terlalu memedulikan latar belakang profesi calon ketua umumnya. Terbukti dengan besarnya proporsi responden (55 persen) yang tidak ambil pusing terhadap latar belakang calon, apakah dari kalangan akademisi, militer, atau nonmiliter lainnya. Namun yang jelas, 86 persen responden mensyaratkan ketua umum terpilih harus dari kalangan internal partai.
Tampaknya pengurus dari daerah masih menunggu "isyarat" yang diberikan oleh Yudhoyono dalam menentukan siapa kandidat yang direstui. Terbukti dari besarnya (52,5 persen) responden pengurus partai ini yang menyatakan belum menentukan pilihannya. Meskipun hingga saat ini nama Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso masih tetap menjadi pilihan yang tertinggi dibandingkan dengan pilihan terhadap calon-calon lainnya, namun banyaknya pengurus yang belum menentukan pilihan menunjukkan kehati-hatian pengurus untuk bersikap.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......