Jajak Pendapat "Kompas" - Mengharap Air, Beras yang Didapat

KOMPAS, 24 Aug 2003
Jajak Pendapat "Kompas"
MENGHARAP AIR, BERAS YANG DIDAPAT


EKSPLOITASI air tanah yang berlebihan dan cenderung tidak mengindahkan kaidah lingkungan menjadi salah satu pemicu kian menipisnya air bersih di sebagian besar wilayah Indonesia. Cara pandang masyarakat yang keliru dalam memahami sumber kehidupan ini menjadi buah simalakama yang mesti dipetik di musim kemarau saat ini.

Kesimpulan ini terangkum dari pernyataan 72 persen responden yang meyakini faktor manusialah sebagai penyebab utama terjadinya kekurangan air di masyarakat saat ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang tandus, tetapi juga menambah persoalan baru bagi sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekurangan air demikian parah.
Krisis air yang terjadi bahkan telah memicu konflik perebutan air bersih untuk perumahan dan pertanian. Di Indramayu, Majalengka, dan Subang, Jawa Barat, misalnya, sikap saling mengutamakan kepentingan sendiri antara kebutuhan sawah petani dan kebutuhan air bersih penduduk telah mencuatkan konflik kepentingan. Di saat warga meminta air satu meter kubik per detik untuk air bersih perumahan, petani tetap melarang. Bahkan di beberapa bendungan, pintu air sudah dikuasai para preman yang akan memberikan air bagi yang mau membayar.
Bukanlah hal yang mustahil jika muncul konflik semacam ini. Akibat kekeringan, menurut data Dinas Pertanian Jawa Barat hingga 15 Agustus lalu, luas sawah yang mengalami puso telah mencapai 61.093 hektar. Kerugian yang diderita petani diperkirakan lebih dari Rp 500 miliar. Jika kemarau masih berlanjut, kondisi sawah puso ini diperkirakan akan terus bertambah. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di daerah lain.
Mengingat dampaknya yang begitu hebat, antisipasi pun sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Tiga program yang diluncurkan, yaitu pendistribusian air minum ke daerah-daerah kekurangan air, pemberian beras gratis untuk daerah yang terkena puso, dan program padat karya bagi petani yang kehilangan pekerjaan mulai diberlakukan. Namun, program-program yang bersifat jangka pendek tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan persoalan yang mendasar, yaitu manajemen air dan penataan lingkungan.
Setidaknya, penilaian responden di kota Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar dalam jajak pendapat ini telah mengisyaratkan bahwa kemarau dan kekurangan air yang kali ini sudah pada tahap mengkhawatirkan merupakan dampak eksploitasi lingkungan yang tidak terkontrol. Bahkan, pernyataan sepertiga responden di kota-kota itu menunjukkan bahwa kondisi kekurangan di daerahnya merupakan cermin kegagalan pemerintah dalam manajemen pemanfaatan air.

JAJAK pendapat ini mengungkap sikap dan pola masyarakat-khususnya di kalangan menengah ke atas-dalam mendapatkan kebutuhan air. Pernyataan 54 persen responden yang mengakui menggunakan air PAM menunjukkan adanya gejala pergeseran di masyarakat dalam mencari sumber utama air bersih. Kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah di daerah perkotaan tampaknya menjadi faktor utama adanya pergeseran tersebut.
Secara rinci, kenyataan ini tergambar dari pernyataan publik yang tersebar di sepuluh kota. Hampir separuh responden yang berada di empat kota, yaitu Jakarta, Padang, Pontianak, dan Makassar, ternyata lebih mengandalkan PAM sebagai sumber utama air bersih. Bahkan tiga dari empat responden yang berada di empat kota lainnya, yaitu Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Jayapura, menyadari buruknya kualitas air tanah telah membuat mereka sangat bergantung pada PDAM di daerah masing-masing.
Hanya responden di Yogyakarta yang sampai sekarang masih lebih banyak menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terbukti dari pernyataan 60 persen responden yang menyatakan lebih memilih air tanah sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Masih besarnya tingkat kepercayaan publik Yogyakarta untuk memakai air tanah menunjukkan masih layaknya air tanah sebagai kebutuhan dasar mereka.
Namun, PAM sebagai sandaran utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Hampir berimbangnya pernyataan responden Manado yang menggunakan air tanah (32 persen) maupun air PAM (36 persen) memunculkan kemungkinan masih baiknya kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu, sikap sepertiga responden lainnya yang memakai air tanah dan air PAM di kota ini sebagai sumber kebutuhan mereka juga menimbulkan kesan adanya kekhawatiran terhadap pasokan air PAM maupun air tanah.
Keberuntungan publik Manado tampaknya tidak akan pernah dialami oleh masyarakat Jakarta. Selain kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah, pasokan air bersih dari PD PAM Jaya acap kali tersendat. Apalagi di musim kemarau saat ini, pasokan air dari Sungai Ciliwung yang mulai berkurang telah menimbulkan beragam kekhawatiran.
Semakin merosotnya air baku merupakan sinyal penting bahwa distribusi air bisa saja terhenti.Tidak hanya pasokan air baku yang terhenti, jika ketinggian air di Waduk Jatiluhur kurang dari 75 meter, dipastikan turbin pembangkit listrik pun tidak akan berfungsi.

TIDAK dapat dimungkiri, selain pemahaman dan cara pandang masyarakat yang keliru, berbagai faktor lain turut memicu kekurangan air di setiap musim kemarau. Kondisi hutan di kawasan hulu sungai yang makin kritis mengakibatkan sumber air terus berkurang. Di Pulau Jawa, umpamanya, dari kawasan hutan seluas 3.289.131 hektar, hingga 2003 tercatat 1,714 juta hektar atau 56,7 persen dari total luas hutan itu memerlukan rehabilitasi.
Situasi demikian tak lepas dari kebijakan pembangunan yang selama ini kurang menyinergikan kelestarian lingkungan. Banjir yang menghadang ketika musim hujan dan kekeringan tatkala kemarau melanda tampaknya tidak ditanggapi dengan serius. Keberadaan lingkungan, tanah, dan air yang selalu membawa persoalan di masyarakat tidak diiringi dengan niat baik pemerintah untuk menuntaskan masalah itu. Padahal, tiga dari empat responden sangat berharap perlunya kontrol pemerintah secara langsung terhadap komponen masyarakat yang menggunakan air, khususnya air tanah.
Sayangnya, harapan tinggal harapan. Tidak adanya jaminan dari negara untuk menyediakan air bersih bagi warga negaranya mulai tercium dari usulan pemerintah dalam pengelolaan air. RUU Sumber Daya Air yang berisikan penyerahan pengelolaan air kepada swasta merupakan wujud lepas tangannya pemerintah dalam memecahkan persoalan kekurangan air yang menghantui masyarakat ketika kemarau menjelang. Betapa mengkhawatirkan, di kala air menipis, kantong masyarakat pun bakalan ikut tersedot.
(Tweki Triardianto/Litbang KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Rasa Aman Masih Menjadi Impian

KOMPAS, 10 Aug 2003
Jajak Pendapat KOMPAS
RASA AMAN MASIH MENJADI IMPIAN


SELASA kelabu di Hotel JW Marriott tidak hanya meninggalkan kesedihan dan kegetiran, tetapi juga menyisakan kekhawatiran dan keresahan pada masyarakat. Bom yang telah menyebabkan 10 orang tewas dan melukai lebih dari 150 orang itu memberi arti penting bagi publik bahwa hingga saat ini negara belum mampu menjamin keselamatan warga negaranya.

Kesimpulan ini dirangkum berdasarkan pernyataan separuh responden jajak pendapat Kompas yang menilai keselamatan mereka belum terjamin. Setidaknya musuh bagi rasa aman masyarakat tidak hanya berbagai jenis tindak kriminalitas yang siap menerkam. Sekarang, teror bom pun telah menjadi hantu yang ditakuti oleh sebagian masyarakat akan menjadi petaka saat berada di luar rumah.
Gambaran tersebut muncul dari pernyataan lebih dari separuh responden yang merasa sudah tidak aman lagi untuk menjalankan kegiatan rutinnya. Lebih spesifik lagi, berdasarkan domisilinya, dua dari tiga responden yang berasal dari Jakarta menilai situasi kotanya sudah tidak aman lagi untuk sekadar jalan-jalan ke luar rumah. Lebih parah lagi, responden yang sa-ma tidak hanya khawatir bepergian ke tempat-tempat umum, untuk bepergian ke luar kota sekalipun, separuh responden Jakarta mesti berpikir dua kali guna merencanakan kepergian mereka.
Sangat berbeda dengan pernyataan responden dari luar Jakarta. Hampir 60 persen responden menilai masih merasa aman untuk bepergian ke luar rumah. Setidaknya, ancaman akan terjadinya peledakan bom bukanlah sebuah momen yang patut dikhawatirkan. Bahkan, lebih dari separuh responden luar Jakarta menyatakan masih merasa aman-aman saja untuk bepergian ke luar kota.
Masih besarnya rasa aman responden dari luar Jakarta merupakan cerminan dari tindakan antisipatif dan preventif pemerintah dan aparat keamanan di daerah dalam menyikapi kemungkinan teror-teror pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, Kepala Polda DIY memerintahkan aparatnya untuk memasuki Siaga Satu sebagai upaya meningkatkan keamanan. Bahkan, di Surabaya dan Medan, pengamanan terhadap obyek-obyek vital diperketat dengan dilakukan penambahan personel aparat. Hal yang sama juga dilakukan Polda Kalimantan Barat. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tidak tertutup kemungkinan wilayah tersebut menjadi salah satu daerah transit pelaku.

MELIHAT akibat yang ditimbulkan, ada berbagai dampak yang terlihat pascapeledakan bom di Hotel Marriott. Yang pertama dari aspek ekonomi. Dalam pandangan dua dari tiga responden, teror yang terjadi akan berdampak buruk terhadap pemulihan ekonomi. Melemahnya rupiah dan saham di pasar modal menunjukkan masih rapuhnya kestabilan ekonomi makro. Lebih parah lagi, menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, jerih payah yang dilakukan pemerintah, dan keberanian untuk mempertahankan kebijakan dari intervensi pihak luar, dengan mudah akan hancur setelah peledakan bom terjadi.
Kedua, dari perspektif perpolitikan nasional. Dari sisi negara, baik secara vertikal maupun horizontal, peristiwa peledakan bom ini memungkinkan munculnya konflik antarlembaga maupun antarmasyarakat. Pandangan ini juga diperkuat oleh penilaian 65 persen responden yang mengakui adanya dampak buruk terhadap kondisi politik. Tampaknya, upaya pemerintahan Megawati Soekarnoputri saat ini dalam berdemokrasi sedang melewati berbagai rintangan.
Pelembagaan nilai-nilai demokrasi acap kali terbentur oleh kepentingan individu maupun kelompok. Mengutip peneliti CSIS yang mendapatkan laporan dari Pusat Pembangunan Internasional dan Manajemen Konflik (CIDCM) di Universitas Maryland, AS, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori anocracy yang rentan dengan munculnya konflik-konflik bersenjata dan cenderung menuju otoritarianisme.
Demikian pula dengan aspek keamanan nasional. Setidaknya dua dari tiga responden juga meyakini bahwa peledakan bom berpengaruh terhadap memburuknya kondisi keamanan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus menjadi barometer keamanan dan politik nasional tampaknya telah menjadi alat strategis bagi kelompok tertentu.
Dilihat dari sisi waktu, peledakan bom di Hotel JW Marriott merupakan peledakan kelima yang terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2003. Semua tempat yang mengalami peledakan adalah tempat-tempat yang strategis, baik dari sisi politik internasional maupun politik lokal.
Menanggapi hal ini, terbentuk persepsi publik dalam menilai siapa saja yang dianggap bertanggung jawab terhadap peledakan bom di Hotel JW Marriott. Berkembangnya dugaan bahwa teror bom dilakukan oleh beberapa kelompok tidak ditelan mentah-mentah oleh responden.
Keraguan publik terhadap siapa yang mesti bertanggung jawab tidak lepas dari perubahan obyek peledakan bom dari waktu ke waktu. Di masa rezim Orde Baru, teror bom banyak mengarah pada obyek-obyek yang dimiliki warga keturunan, seperti bank atau aset-aset milik kalangan Tionghoa. Sikap rasial yang muncul lambat laun berubah pola menjadi sentimen agama yang terjadi di masa reformasi ini dengan merebaknya peledakan bom di gereja-gereja. Namun, sekarang, fokus para pelaku peledakan bom lebih mengarah pada obyek-obyek milik asing atau fasilitas-fasilitas umum yang banyak melibatkan asing. Teror bom di Bali, Bandara Soekarno-Hatta, dan di Hotel JW Marriott adalah dua peristiwa yang perlu dimaknai oleh semua pihak bahwa saat ini memang riil adanya pergeseran obyek.
Meskipun demikian, ada keyakinan yang kuat dari publik, seperti halnya kasus peledakan bom di Bali, bahwa aparat keamanan akan mampu mengungkap kasus ini. Ungkapan optimistis ini dilontarkan oleh lebih dari separuh responden bahwa aparat keamanan cepat atau lambat bisa menangkap pelakunya. Apalagi dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak asing. Paling tidak, harapan publik kepada Polri tidak hanya sekadar pada tingkat pengungkapan siapa bermain di balik layar, tetapi juga bagaimana tindakan pemerintah untuk menjamin rasa aman masyarakat dari berbagai ancaman.
(Tweki Triardianto/Litbang KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Partai Politik Dalam Keraguan Publik

KOMPAS, 14 Jul 2003
Jajak Pendapat "Kompas"
PARTAI POLITIK DALAM KERAGUAN PUBLIK


Persoalan transparansi bisa menjadi batu sandungan partai politik peserta Pemilu 2004. Selama ini, partai-partai dinilai tidak memiliki transparansi dalam menjalankan aktivitasnya. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap partai politik telah menurun.

KONDISI ini bisa bertambah buruk jika pemberlakuan recalling anggota DPR oleh partai politik ternyata tanpa alasan jelas. RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk), misalnya, sudah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, Rabu (9/7). Meskipun RUU Susduk sudah mengadopsi UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mengatur pergantian antarwaktu bagi anggota partai politik di DPD dan DPRD, tumbuhnya kekuatan baru ini justru memungkinkan situasi yang kontraproduktif.
Kian kuatnya ego partai politik dan makin eratnya cengkeraman terhadap para anggotanya semakin memudahkan partai-partai politik menyetir anggotanya di DPR maupun DPRD. Anggota yang dianggap berseberangan pandangan atau mbalelo dan merugikan partai akan disingkirkan jauh-jauh.
Publik menilai, munculnya kondisi semacam ini akan makin melemahkan upaya partai politik menyuarakan kepentingan rakyat. Terbukti dengan pernyataan 85 persen responden jajak pendapat kali ini yang menilai bahwa kinerja partai-partai politik di parlemen saat ini masih mengutamakan kepentingan sendiri dan melupakan kepentingan masyarakat.
Ibarat pisau bermata dua, penerapan recalling bersifat pasif ini bisa berarti positif, namun juga menimbulkan dampak negatif. Di satu sisi, ketentuan ini akan berfungsi positif mendisiplinkan anggota yang malas atau memiliki perilaku buruk.
Namun, di sisi lain, ketentuan seperti ini juga bisa memangkas mereka yang kritis dan memihak pada kepentingan masyarakat banyak, jika yang dipentingkan adalah suara partai. Soalnya, penarikan anggota suatu partai politik dari parlemen sangat bergantung pada penilaian subyektif partai politik itu sendiri. Bisa saja anggota yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai disingkirkan.
Kondisi yang diciptakan partai politik justru menjadi bumerang. Upaya semua elemen bangsa untuk menumbuhkan iklim demokratis menjadi sia- sia. Terpasungnya kehidupan demokrasi di dalam institusi politik menjadi lampu kuning bagi semua pihak bahwa sikap otoriter mulai dikembangkan. Hal ini juga sangat disayangkan oleh hampir 70 persen responden yang merasa tidak puas dengan kinerja partai-partai politik dalam menciptakan kondisi politik yang lebih demokratis.
Berbagai persoalan dan pertikaian pada beberapa partai politik, seperti Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, menunjukkan tersumbatnya perbedaan pendapat yang tidak terakomodasi. Ini pula penyebab munculnya fenomena kepengurusan kembar yang berdampak pada perpecahan partai.
Hal ini disadari pula oleh Ketua MPR Amien Rais bahwa perpecahan partai politik telah merugikan demokrasi. Masyarakat akan menilai, partai politik seolah-olah hanya mencari kekuasaan belaka. Lebih jauh lagi, situasi yang terjadi juga menunjukkan masih lemahnya upaya partai-partai politik menumbuhkan sadar politik kepada masyarakat. Terbukti tiga dari empat pernyataan responden tidak puas dengan kinerja partai politik dalam pendidikan politik.

SITUASI internal partai-partai politik yang penuh tanda tanya juga terungkap dalam jajak pendapat ini. Ada tiga kategori gambaran buruk yang dinilai relevan dalam mengkaji kondisi partai politik.
Yang pertama berkaitan dengan penerimaan dana dari masyarakat dan penggunaan dana itu sendiri. Mayoritas (83 persen) responden meyakini partai-partai politik belum transparan menerima dana dari masyarakat. Selain itu, juga belum ada transparansi dalam penggunaannya (77 persen responden) untuk kegiatan partai.
Padahal, menurut ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, setiap partai politik juga mendapatkan bantuan dari negara sebesar Rp 1.000 setiap suara. Dengan demikian, mereka juga harus memberi laporan neraca keuangan tahunan kepada Mahkamah Agung. Sayangnya, hanya segelintir partai politik saja yang melaporkannya.
Yang kedua adalah transparansi dalam menetapkan pengurus dan elite partai politik. Lebih dari 60 persen responden menyatakan partai politik juga belum terbuka memutuskan siapa yang layak dan berkompeten mengurus partai maupun mewakili partai di parlemen.
Publik beranggapan, perpecahan yang terjadi di beberapa partai politik selama ini tak lepas dari masih minimnya keterbukaan dan besarnya keinginan untuk berkuasa. Tak heran jika tujuan memperjuangkan kepentingan rakyat terbengkalai.
Kekecewaan publik sebenarnya sudah terekam sejak pascapemilu lalu. Kinerja 21 partai yang mendapat kursi di parlemen ternyata dinilai negatif. Hal ini terekam dari jajak pendapat Februari 2000 yang merangkum ketidakpuasan responden terhadap kinerja wakilnya di DPR.
Hal yang sama tercermin dalam jajak pendapat Agustus 2001. Hampir tiga dari empat responden menyatakan peran partai politik saat itu tidak sesuai harapannya. Kekecewaan 75 persen muncul lagi dalam jajak pendapat April 2002. Oleh karena itu, pernyataan dua dari tiga responden jajak pendapat kali ini yang meyakini bahwa tidak ada satu pun partai politik yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, makin menunjukkan rapuhnya partai politik di mata publik.

DI sisi lain, ada sikap optimistis dan pesimistis publik dalam menyikapi langkah partai politik menjelang Pemilu 2004. Hampir sepertiga responden yang memilih PDI-P pada Pemilu 1999 menilai, partai pilihannya itu lebih buruk dalam mempersiapkan diri guna menghadapi Pemilu 2004, jika dibandingkan Pemilu 1999. Tidak mengherankan jika 65 persen responden pesimistis dengan langkah PDI-P. Bahkan, mereka memprediksikan suara partai pilihannya akan turun di pemilu mendatang.
Hal yang berbeda justru diungkapkan oleh responden yang pada Pemilu 1999 lalu memilih Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Secara berurutan, 35 persen responden Golkar, 31 persen (PKB), 25 persen (PPP), dan 53 persen responden PAN menilai bahwa partai pilihannya sudah bersiap dengan baik menghadapi Pemilu 2004. Tidak mengherankan jika 42 persen responden (Golkar), 60 persen (PKB), 50 persen (PPP), dan 72 persen responden (PAN) optimistis partai pilihannya akan mendapat suara yang semakin besar.
Walau demikian, penilaian buruknya (58 persen) citra partai politik merupakan peringatan bagi partai lama maupun baru untuk berbenah diri. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Tetap Menarik Meski Semrawut

KOMPAS, 24 Jun 2003
Jajak Pendapat Berkait HUT Ke-476 Jakarta
TETAP MENARIK MESKI SEMRAWUT


BENARKAH Jakarta lebih kejam dari ibu tiri? Jawaban dari ungkapan itu bisa ya bisa tidak. Namun, sekejam apa pun, Kota Jakarta tetap memikat bagi para pendatang. Tidak hanya pesona gemerlap kehidupan kota yang membuat urbanisasi masih tetap mengalir deras, publik juga menilai bahwa Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis dan perdagangan merupakan satu kelebihan yang menjadi magnet bagi kaum urban baru.

KESIMPULAN ini dirangkum berdasarkan pernyataan 56 persen responden warga kota yang menilai bahwa kotanya masih menjadi satu wilayah domestik yang menjadi acuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Tidak bisa dimungkiri, daya tarik ekonomi membuat penduduk di luar Jakarta mencoba mengadu nasib di Ibu Kota. Yang kalah akan bertahan atau terpaksa balik kanan, pulang kampung. Yang menang akan menjadi acuan bagi tetangga di kampungnya atau bagi keluarganya sebagai orang yang dianggap sukses. Sayangnya, tidak semua cerita berakhir dengan manis.
Situasi pahit yang terjadi tidak hanya menimpa kalangan tidak terdidik, para pendatang dari golongan angkatan kerja terdidik juga banyak yang masuk dalam lingkaran ketidakpastian pekerjaan. Kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan yang dialami para pendatang adalah salah satu pemicu yang menambah kerumitan sosial yang sudah dan masih terus berlangsung di masyarakat Jakarta hingga saat ini.
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna menekan laju urbanisasi juga tidak membuahkan hasil maksimal. Operasi terhadap orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk yang dilakukan selama ini tidak efektif membuat jera kaum pendatang. Dalam operasi yustisi kependudukan pada pertengahan Juni lalu, misalnya, meskipun 2.342 orang terjaring, tidak serta-merta akan mengurangi minat pendatang.
Selain dikarenakan penerapan sanksinya yang terbatas pada denda yang dibebankan, operasi itu tak menyentuh langsung pada persoalan yang ada. Padahal, para pendatang yang ke Jakarta setiap tahunnya diperkirakan 300.000 orang.
Secara mendasar, persoalan urbanisasi ini memang tak lepas dari konsep makro pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan. Strategi pembangunan yang cenderung menafikan pertumbuhan di daerah dengan memusatkan pembangunan di wilayah tertentu justru menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah ketimpangan dalam akses ekonomi. Terbukti dari krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini.
Secara nasional, bisa dikatakan Indonesia sedang mengalami mati suri. Akan tetapi, tidak bagi Jakarta. Demikian pula, walaupun konsep penataan daerah secara nasional sudah berubah, otonomi daerah yang sedang digalakkan saat ini tidak serta-merta mengubah cara pandang kaum urban. Tidak mengherankan jika sampai sekarang Jakarta tetap menjadi pilihan utama bagi mereka untuk mengubah nasib.

DAMPAK yang ditimbulkan dari perencanaan pembangunan yang kurang tepat ini mengakibatkan beban yang berlebihan bagi Jakarta. Kompleksitas persoalan ini kian meruncing dengan tidak terlihatnya langkah-langkah sistematis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekalipun dilakukan, hasil yang tampak tidak memadai.
Paling tidak, terdapat dua kategori besar yang paling disorot publik terhadap kondisi Jakarta saat ini. Pertama, berkaitan dengan persoalan lalu lintas yang semakin tidak teratur. Tiga dari empat responden jajak pendapat berpendapat, lalu lintas Jakarta saat ini kian semrawut.
Kemacetan yang dihadapi warga sekarang ini tidak hanya terjadi pada di jalan-jalan protokol, tetapi juga telah merembet ke jalan-jalan penghubung. Selain itu, pola kemacetan pun tidak hanya terjadi pada jam-jam sibuk, namun berjubelnya kendaraan bisa dipastikan terjadi sepanjang waktu. Tampaknya, panjang jalan yang hanya 7.425 kilometer itu tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan jumlah kendaraan yang mencapai 27.189.243 unit, atau hampir tiga kali lipat dari jumlah manusia yang bermukim di kota ini.
Ada banyak persoalan dalam kebijakan lalu lintas di kota ini. Trayek angkutan umum yang tumpang tindih dan sistem three in one yang membuka lahan pekerjaan baru bagi warga kelas bawah, misalnya, merupakan beberapa contoh buruknya kebijakan lalu lintas.
Sebagian pakar transportasi menilai, parahnya kemacetan akibat dari penataan lalu lintas yang kurang terkontrol. Pembangunan flyover (jalan layang) dan underpass (terowongan) yang sedang dilakukan adalah bukti minimnya pembenahan manajemen lalu lintas kota.
Situasi ini setidaknya menjadi bumerang bagi geliat ekonomi yang mulai bangkit. Kemacetan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi akibat kebutuhan bahan bakar yang lebih besar dan lamanya waktu tempuh. Dengan demikian, siapa pun juga, baik investor asing maupun domestik, akan berpikir ulang jika persoalan ini tidak juga terkendalikan.
Kedua, sebagian besar warga mengeluhkan kondisi keamanan kota belum juga pulih. Bahkan, 63 persen responden beranggapan kriminalitas yang marak belakangan ini merupakan gejala kian memburuknya keamanan dan pengamanan bagi masyarakat Jakarta. Rasa tak aman warga tak hanya pada saat di jalan, di dalam bus kota, atau di tempat-tempat umum, tetapi juga di sekitar rumah. Pernyataan hampir seperempat responden bahwa makin merosotnya keamanan di lingkungan tempat tinggal menjadi pertanda betapa kekhawatiran warga atas keselamatan harta dan nyawa sekarang ini tak hanya ketika berada di tempat umum, tetapi ketika di lingkungan tempat tinggal.
Aparat kepolisian sendiri tampaknya tidak berkutik menghadapi persoalan ini. Jangankan berbicara masalah keahlian dan niat aparat untuk benar-benar mengatasi persoalan keamanan, dari sisi jumlah personel saja mengalami persoalan. Diperkirakan, rasio polisi saat ini adalah satu banding 925 penduduk. Artinya, setiap polisi di Jakarta punya kewajiban melayani serta menjaga hampir seribu warga kota. Padahal, rasio idealnya adalah 1 banding 350 penduduk.
Persoalan kriminalitas memang tidak lepas dari tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu urbanisasi yang tidak terkontrol, kurangnya lapangan kerja, dan pesatnya pengangguran. Artinya, selama ketiga faktor tersebut tidak terbenahi, selama itu pula penjahat-penjahat baru bermunculan.
Berpijak dari kedua persoalan tersebut, sebagian besar responden yang terjaring dalam jajak pendapat ini beranggapan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta sejauh ini belum optimal dalam memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat. Ketidakpuasan responden terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitas kota, misalnya, dikeluhkan sedikitnya oleh 55 persen responden.
Parahnya, semakin bertambah tahun, mereka merasakan semakin banyak beban yang harus dikeluarkan berkaitan dengan pungutan kota. Demikian pula apabila melihat data semakin tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, yang pada tahun 2003 mencapai Rp 11,75 triliun, kesan perubahan dalam pelayanan makin dirasakan tidak sebanding.
Memang, sekalipun sebagian besar publik mengeluhkan layanan aparat, terdapat pula 25 persen responden yang mengakui adanya kemajuan cukup berarti di kota ini. Penilaian positif ini merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan aparat dalam membenahi kota. Namun, sisi positif ini tampaknya tidak mampu mengangkat apresiasi mereka terhadap citra sosok aparat yang selama ini dikenal buruk.

SARATNYA beban Jakarta dengan berbagai persoalan sebenarnya bukan baru kali ini saja dirasakan. Beberapa hasil pengumpulan pendapat warga yang dilakukan Kompas secara konsisten mengungkapkan ketidakpuasan warga atas pengelolaan kotanya. Saat merayakan hari jadinya yang ke-473 di tahun 2000 lalu, misalnya, kota yang semakin menua ini dirasakan semakin tidak nyaman. Penilaian demikian diungkapkan oleh sebagian besar responden terhadap fasilitas fisik kota dan layanan aparat.
Fasilitas fisik yang dikeluhkan meliputi kondisi fisik jalan, lalu lintas, perparkiran, sarana berolahraga, rekreasi, penghijauan, sarana air bersih, kondisi udara, dan kebersihan kota. Sementara layanan aparat berkaitan dengan keamanan kota, ketertiban kota, kinerja gubernur, DPRD, dari para pejabat kota hingga aparat tingkatan terbawah, yang masih belum memuaskan.
Demikian pula di usianya yang ke-475, sebagian besar responden masih mengeluhkan buruknya fasilitas fisik dan layanan aparat kota. Hanya, dalam jajak pendapat ini mereka masih berharap pembenahan dilakukan. Saat itu mereka masih mendambakan Jakarta yang nyaman. Dari rentetan jajak pendapat tersebut, tampaknya apa yang dirasakan saat ini oleh warga kota tidak juga terpuaskan.
Menariknya, meskipun publik menilai Jakarta kurang memuaskan untuk kehidupan warganya, hampir 60 persen responden dalam jajak pendapat saat ini mengakui akan tetap tinggal selamanya. Selain itu, dari kelompok responden yang ingin tetap tinggal di Jakarta, lebih didominasi mereka yang lahir di Jakarta (61 persen). Hanya 39 persen saja responden yang lahir di luar Jakarta ingin untuk selamanya menetap di Jakarta. Sisanya, mengangankan pulang suatu saat kelak.
Sebagai sandaran utama dalam kehidupan ekonomi, Jakarta tampaknya hanya sekadar faktor pengikat bagi mereka untuk tetap bertahan, demi mengepulnya asap dapur. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......