Jajak Pendapat "Kompas" - Mengharap Air, Beras yang Didapat

KOMPAS, 24 Aug 2003
Jajak Pendapat "Kompas"
MENGHARAP AIR, BERAS YANG DIDAPAT


EKSPLOITASI air tanah yang berlebihan dan cenderung tidak mengindahkan kaidah lingkungan menjadi salah satu pemicu kian menipisnya air bersih di sebagian besar wilayah Indonesia. Cara pandang masyarakat yang keliru dalam memahami sumber kehidupan ini menjadi buah simalakama yang mesti dipetik di musim kemarau saat ini.

Kesimpulan ini terangkum dari pernyataan 72 persen responden yang meyakini faktor manusialah sebagai penyebab utama terjadinya kekurangan air di masyarakat saat ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang tandus, tetapi juga menambah persoalan baru bagi sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekurangan air demikian parah.
Krisis air yang terjadi bahkan telah memicu konflik perebutan air bersih untuk perumahan dan pertanian. Di Indramayu, Majalengka, dan Subang, Jawa Barat, misalnya, sikap saling mengutamakan kepentingan sendiri antara kebutuhan sawah petani dan kebutuhan air bersih penduduk telah mencuatkan konflik kepentingan. Di saat warga meminta air satu meter kubik per detik untuk air bersih perumahan, petani tetap melarang. Bahkan di beberapa bendungan, pintu air sudah dikuasai para preman yang akan memberikan air bagi yang mau membayar.
Bukanlah hal yang mustahil jika muncul konflik semacam ini. Akibat kekeringan, menurut data Dinas Pertanian Jawa Barat hingga 15 Agustus lalu, luas sawah yang mengalami puso telah mencapai 61.093 hektar. Kerugian yang diderita petani diperkirakan lebih dari Rp 500 miliar. Jika kemarau masih berlanjut, kondisi sawah puso ini diperkirakan akan terus bertambah. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di daerah lain.
Mengingat dampaknya yang begitu hebat, antisipasi pun sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Tiga program yang diluncurkan, yaitu pendistribusian air minum ke daerah-daerah kekurangan air, pemberian beras gratis untuk daerah yang terkena puso, dan program padat karya bagi petani yang kehilangan pekerjaan mulai diberlakukan. Namun, program-program yang bersifat jangka pendek tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan persoalan yang mendasar, yaitu manajemen air dan penataan lingkungan.
Setidaknya, penilaian responden di kota Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar dalam jajak pendapat ini telah mengisyaratkan bahwa kemarau dan kekurangan air yang kali ini sudah pada tahap mengkhawatirkan merupakan dampak eksploitasi lingkungan yang tidak terkontrol. Bahkan, pernyataan sepertiga responden di kota-kota itu menunjukkan bahwa kondisi kekurangan di daerahnya merupakan cermin kegagalan pemerintah dalam manajemen pemanfaatan air.

JAJAK pendapat ini mengungkap sikap dan pola masyarakat-khususnya di kalangan menengah ke atas-dalam mendapatkan kebutuhan air. Pernyataan 54 persen responden yang mengakui menggunakan air PAM menunjukkan adanya gejala pergeseran di masyarakat dalam mencari sumber utama air bersih. Kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah di daerah perkotaan tampaknya menjadi faktor utama adanya pergeseran tersebut.
Secara rinci, kenyataan ini tergambar dari pernyataan publik yang tersebar di sepuluh kota. Hampir separuh responden yang berada di empat kota, yaitu Jakarta, Padang, Pontianak, dan Makassar, ternyata lebih mengandalkan PAM sebagai sumber utama air bersih. Bahkan tiga dari empat responden yang berada di empat kota lainnya, yaitu Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Jayapura, menyadari buruknya kualitas air tanah telah membuat mereka sangat bergantung pada PDAM di daerah masing-masing.
Hanya responden di Yogyakarta yang sampai sekarang masih lebih banyak menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terbukti dari pernyataan 60 persen responden yang menyatakan lebih memilih air tanah sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Masih besarnya tingkat kepercayaan publik Yogyakarta untuk memakai air tanah menunjukkan masih layaknya air tanah sebagai kebutuhan dasar mereka.
Namun, PAM sebagai sandaran utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Hampir berimbangnya pernyataan responden Manado yang menggunakan air tanah (32 persen) maupun air PAM (36 persen) memunculkan kemungkinan masih baiknya kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu, sikap sepertiga responden lainnya yang memakai air tanah dan air PAM di kota ini sebagai sumber kebutuhan mereka juga menimbulkan kesan adanya kekhawatiran terhadap pasokan air PAM maupun air tanah.
Keberuntungan publik Manado tampaknya tidak akan pernah dialami oleh masyarakat Jakarta. Selain kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah, pasokan air bersih dari PD PAM Jaya acap kali tersendat. Apalagi di musim kemarau saat ini, pasokan air dari Sungai Ciliwung yang mulai berkurang telah menimbulkan beragam kekhawatiran.
Semakin merosotnya air baku merupakan sinyal penting bahwa distribusi air bisa saja terhenti.Tidak hanya pasokan air baku yang terhenti, jika ketinggian air di Waduk Jatiluhur kurang dari 75 meter, dipastikan turbin pembangkit listrik pun tidak akan berfungsi.

TIDAK dapat dimungkiri, selain pemahaman dan cara pandang masyarakat yang keliru, berbagai faktor lain turut memicu kekurangan air di setiap musim kemarau. Kondisi hutan di kawasan hulu sungai yang makin kritis mengakibatkan sumber air terus berkurang. Di Pulau Jawa, umpamanya, dari kawasan hutan seluas 3.289.131 hektar, hingga 2003 tercatat 1,714 juta hektar atau 56,7 persen dari total luas hutan itu memerlukan rehabilitasi.
Situasi demikian tak lepas dari kebijakan pembangunan yang selama ini kurang menyinergikan kelestarian lingkungan. Banjir yang menghadang ketika musim hujan dan kekeringan tatkala kemarau melanda tampaknya tidak ditanggapi dengan serius. Keberadaan lingkungan, tanah, dan air yang selalu membawa persoalan di masyarakat tidak diiringi dengan niat baik pemerintah untuk menuntaskan masalah itu. Padahal, tiga dari empat responden sangat berharap perlunya kontrol pemerintah secara langsung terhadap komponen masyarakat yang menggunakan air, khususnya air tanah.
Sayangnya, harapan tinggal harapan. Tidak adanya jaminan dari negara untuk menyediakan air bersih bagi warga negaranya mulai tercium dari usulan pemerintah dalam pengelolaan air. RUU Sumber Daya Air yang berisikan penyerahan pengelolaan air kepada swasta merupakan wujud lepas tangannya pemerintah dalam memecahkan persoalan kekurangan air yang menghantui masyarakat ketika kemarau menjelang. Betapa mengkhawatirkan, di kala air menipis, kantong masyarakat pun bakalan ikut tersedot.
(Tweki Triardianto/Litbang KOMPAS)