Jajak Pendapat "Kompas" - Pola Konsumsi Dalam Jejaring Kredit

KOMPAS, 05 Feb 2005
Jajak Pendapat "Kompas"
POLA KONSUMSI DALAM JEJARING KREDIT


MUDAHNYA perbankan mengucurkan kredit kepada konsumen turut berperan dalam menyebabkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Masyarakat tidak perlu punya uang tunai untuk bisa membawa pulang televisi atau pemutar DVD terbaru. Cukup fotokopi KTP, kartu kredit dan isi formulir, suasana rumah menjadi meriah dan hidup bisa dilakoni dengan lebih bergengsi.

BEGITU pula kalau ingin bergaya dengan kendaraan terbaru, tinggal jual mobil lama untuk uang muka, maka dalam seminggu telah ada mobil atau motor kinclong dengan deru mesin yang lebih halus. Hidup bagai berkawan dengan Jin Kartubi dalam lakon Lampu Ajaib, tinggal gesek, semua keinginan akan datang dengan seketika.
Mudahnya kepemilikan barang dengan cara kredit sebenarnya tak lepas dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Perbankan Nasional yang mengarah pada pembenahan sektor riil melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Upaya pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi dengan strategi lebih memperkokoh sektor perbankan rupanya bak gayung bersambut.
Hal ini ditandai dengan begitu mudahnya perbankan nasional mengucurkan berbagai jenis kredit. Mulai dari kredit modal kerja, kredit konsumsi, hingga kredit investasi yang berdampak positif terhadap geliat ekonomi riil. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi kredit perbankan per November 2004 mencapai Rp 531,69 triliun. Dibandingkan setahun sebelumnya, pertumbuhan kredit meningkat pesat sebesar Rp 93,75 triliun.
Dilihat dari komposisinya, kredit modal kerja sebanyak Rp 267,69 triliun, kredit konsumsi senilai Rp 146,04 triliun, sedangkan kredit investasi mencapai Rp 112,95 triliun. Meskipun berada di posisi dua terbesar, kredit konsumsi menjadi salah satu pijakan bagi bank-bank untuk meraih keuntungan. Terbukti dengan kian berlombanya perbankan nasional memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kredit konsumsi, baik kredit kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, maupun kredit-kredit yang bersifat konsumtif lainnya.
Adapun kredit modal kerja itu sendiri, walaupun berada di urutan teratas, kinerjanya dalam menyerap pasar cenderung kalah dibandingkan dengan kredit konsumsi. Dari sekitar 44 juta usaha mikro, kecil, dan menengah, hanya sekitar 10 persen atau 4,4 juta pengusaha mikro yang mendapatkan pembiayaan modal kerja.
Ketimpangan dalam penyaluran kredit ini tak lepas dari pemecahan sektor finansial yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan liberalisasi sektor perbankan yang bertujuan untuk menopang sektor riil. Tidaklah mengherankan jika sikap konsumtif masyarakat semakin menjulang. Kenyataan ini diakui pula oleh lebih dari separuh responden dalam mengungkapkan berbagai pola konsumsi yang dijalaninya selama satu tahun terakhir ini.

RELATIF tingginya pola konsumsi publik selama setahun ini bisa juga merupakan indikasi dari membaiknya tingkat ekonomi masyarakat. Kondisi ini terungkap dari pernyataan separuh lebih responden yang merasakan tetap baiknya kondisi ekonomi diri maupun keluarganya.
Sementara 16 responden menyatakan semakin memburuknya tingkat ekonomi diri atau keluarganya, hal yang sangat berbeda dialami oleh 25 persen responden yang justru menyatakan semakin membaiknya kondisi ekonomi mereka.
Dilihat dari pola konsumsi publik, ditemukan tiga kategori pembelian yang sangat kental dengan nuansa konsumtif. Yang pertama, berkaitan dengan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan makanan sehari-hari. Pola konsumsi responden menunjukkan gejala meningkat. Hal ini diakui oleh separuh responden yang menyatakan mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas dalam membeli makanan kebutuhan pokok.
Meskipun separuh responden lainnya menyatakan tidak ada peningkatan, adanya kecenderungan pola mengonsumsi kebutuhan sehari-hari yang relatif tetap menunjukkan adanya upaya responden untuk menstabilkan pola dalam memenuhi kebutuhan makanan.
Begitu pula dalam pembelian rumah baru atau membangun/memperbaiki rumah. Sebagai kebutuhan yang mendasar, hampir 30 persen responden telah melakukan kegiatan yang memerlukan dana berlebih ini. Hal ini setidaknya terjadi di Makassar. Separuh responden di kota ini menyatakan telah mempersiapkan keuangan pribadi untuk membeli rumah.
Sementara, untuk kebutuhan publik yang bersifat sekunder, mengindikasikan menggeliatnya perekonomian 2005. Dalam memenuhi kebutuhan barang elektronik, misalnya satu dari tiga responden menyatakan mengalami peningkatan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Bahkan hampir separuh responden di Kota Banjarmasin mengakui pembelian kebutuhan yang cenderung sekunder ini berubah menjadi kebutuhan yang primer.
Tidak hanya itu, dalam pembelian kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda empat maupun beroda dua, 28 persen responden dalam setahun terakhir telah mengalami peningkatan dalam membeli alat transportasi.

TERLEPAS dari semakin membaik atau semakin menurunnya tingkat ekonomi, kecenderungan kian terpolanya sikap konsumtif publik merupakan dua sisi pisau yang berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian nasional. Di satu sisi, sektor riil akan semakin semarak, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran terulangnya krisis perbankan jika tanpa didukung sendi-sendi ekonomi, khususnya modal yang kuat di kalangan perbankan.
Kondisi bisa dilihat dari melonjaknya realisasi kredit baru yang mencapai 290 persen hingga November 2004. Melonjaknya permintaan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, yang menjadi ceruk pasar baru bagi dunia perbankan selama tiga tahun belakangan ini, rupanya dipandang sebagai lahan potensial untuk meningkatkan keuntungan.
Hal ini terungkap dari pernyataan hampir 40 persen responden yang telah membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit. Sikap konsumtif publik pun tercermin dari pernyataan 84 persen responden bahwa pembelian itu sebagai kebutuhan. Hanya tujuh persen responden yang mengakui membeli kendaraan bermotor untuk investasi.
Hal yang sama tercermin pula dengan pola konsumsi publik dalam membeli barang elektronik atau perabot rumah tangga. Baik pada pembelian yang dilakukan secara tunai maupun kredit, 80 persen responden masih beranggapan kedua produk tersebut sebagai kebutuhan. Bisa jadi, tingginya tingkat pembelian ini didukung oleh pola kegiatan rekreatif publik yang semakin meningkat.
Bepergian ke tempat-tempat belanja atau mal, misalnya, adalah satu kegiatan yang cenderung memengaruhi masyarakat untuk berbelanja. Setidaknya hal ini terekam dari pernyataan hampir separuh responden yang mengakui semakin meningkatnya kegiatan mengunjungi mal-mal dan pusat perbelanjaan.
Sedangkan terkait dengan upaya publik dalam berinvestasi, terekam adanya kecenderungan pola berinvestasi yang progresif. Dukungan perbankan nasional yang memudahkan dalam menggulirkan kredit modal kerja rupanya berpengaruh positif terhadap investasi yang dilakukan publik. Terbukti dari pernyataan 32 persen melakukan usaha atau menambah modal usaha yang sudah dijalankan.
Walaupun sebagian besar masih berpegang teguh pada pola investasi yang cenderung konvensional, yaitu menabung di bank, kian beragamnya fungsi tabungan menjadi satu daya tarik yang tidak dimiliki bentuk-bentuk investasi lain. Tak heran jika 58 persen responden menyatakan tabungan di bank sebagai salah satu bentuk investasi yang wajib dilakukan.
Meskipun demikian, dari berbagai investasi yang dilakukan, ditemukan adanya perubahan cara pandang publik dalam menyiasati kehidupan dirinya di masa mendatang. Walaupun 24 persen responden mengakui diri atau keluarganya membeli barang berharga dalam bentuk emas atau perhiasan lainnya, pernyataan 27 persen responden yang telah membeli produk-produk asuransi menunjukkan kian majunya cara pandang publik dalam menatap masa depan.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - TransJakarta Belum Menarik Pengguna Mobil Pribadi

KOMPAS, 14 Jan 2005
Jajak Pendapat KOMPAS
TRANSJAKARTA BELUM MENARIK PENGGUNA MOBIL PRIBADI


SETIAP pagi dan sore, juga pada jam istirahat siang, bus-bus transjakarta yang melaju di jalur khusus bus (busway) selalu penuh sesak. Tetapi, bus berlogo elang bondol mencengkeram salak Condet itu belum berhasil "memaksa" pengguna kendaraan pribadi pindah ke bus transjakarta. Setidaknya, itulah hasil jajak pendapat Kompas terhadap 424 pemilik telepon di Jakarta.

Setahun sudah bus transjakarta yang menggunakan jalur busway hadir di Jakarta. Namun, sebagai salah satu alternatif untuk memudahkan masyarakat dalam bertransportasi, tampaknya bus transjakarta belum mampu menggaet kalangan pengendara mobil pribadi.
Bahkan, hampir 70 persen responden yang terjaring dalam jajak pendapat ini mengaku tidak pernah menggunakan sarana transportasi yang telah mempersempit ruas jalan di sepanjang 12,9 kilometer dari Bok M hingga Kota tersebut.
Hanya 2,4 persen responden jajak pendapat ini yang telah menggunakan bus transjakarta sebagai sarana transportasi utama dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sedangkan 26 persen responden lainnya mengaku tidak tentu dalam memanfaatkan bus ini.
Kondisi ini begitu kontras dengan jajak pendapat Kompas yang diadakan sebelumnya, yakni tiga bulan setelah beroperasinya bus transjakarta.
Saat itu 10 persen responden menyatakan telah menggunakan bus transjakarta secara rutin sebagai alternatif bertransportasi, dan 55 persen lainnya hanya sesekali menggunakannya.
Kehadiran bus transjakarta memang belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap moda bertransportasi masyarakat Jakarta.
Berdasarkan pernyataan publik jajak pendapat setahun lalu terdapat 10 persen responden yang menyatakan telah berpindah dari mobil pribadi ke bus transjakarta. Namun, kini proporsinya turun menjadi hanya 2,3 persen saja pengendara mobil pribadi yang beralih ke bus ini.
Penurunan ini mengindikasikan mulai kembalinya peminat bus transjakarta pada kebiasaan bertransportasi sebelumnya.
Yang menarik, kehadiran bus transjakarta tampaknya justru telah menyedot para pengguna bus kota dan angkutan umum lainnya. Terbukti dari pengakuan 19,7 persen responden yang sebelumnya menggunakan angkutan bus kota lalu menggunakan bus transjakarta setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Pengguna taksi juga telah mulai mengubah cara bertransportasi ke bus transjakarta.
Bus transjakarta memang belum mampu menyedot pengendara kendaraan pribadi. Hampir setiap hari, dari pagi hingga malam, masih berderet mobil-mobil pribadi di ruas-ruas jalan protokol menghiasi rona Jakarta. Hal ini pun mengemuka dari pengakuan 22 persen responden yang hingga detik ini masih tetap setia menggunakan mobil pribadi meskipun harus rela melewati jam demi jam di tengah kemacetan.
Malah, 20 persen responden lebih memilih menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk menunjang aktivitasnya. Selain lebih mudah meliuk-liuk di tengah kemacetan, sepeda motor lebih fleksibel untuk mengarungi berbagai kondisi jalan-jalan di Jakarta.
Bahkan pernyataan 47 persen responden yang masih menggunakan bus kota menunjukkan bahwa kehadiran bus transjakarta belum mampu menampung kebutuhan publik Jakarta untuk beraktivitas.
Ada dua cara pandang yang berbeda di benak publik Jakarta dalam menyikapi kehadiran bus transjakarta. Di satu sisi, sebagian dari mereka memandang kehadiran bus ini sangat membantu aktivitas masyarakat. Tiga dari empat di antara responden bahkan menilai bus berwarna merah-oranye itu terbilang representatif untuk sarana transportasi di Kota Metropolitan ini, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, kecepatan, maupun harga tiketnya.
Akan tetapi, pandangan positif itu belum diikuti dengan sikap mengubah moda bertransportasi mereka. Bisa jadi, itu berkait dengan masih terbatasnya rute bus ini sehingga belum memungkinkan mereka menggunakannya.
Karena itu, rencana memperluas jangkauan dari Pulo Gadung dan Kalideres ke Harmoni dan koridor lainnya diharapkan tidak hanya mengubah moda bertransportasi para pengguna bus kota dan angkutan umum lainnya, tetapi juga para pengendara mobil pribadi.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Menutup Tahun 2004 Dengan Kemelut Ekonomi

KOMPAS, 27 Dec 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
MENUTUP TAHUN 2004 DENGAN KEMELUT EKONOMI


Mulusnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 merupakan jejak yang terekam kuat di benak publik sebagai kondisi menentukan bagi berjalannya negeri ini ke arah yang menjanjikan. Kondisi politik yang relatif stabil, penegakan hukum yang mulai dibenahi, dan keamanan nasional yang relatif terkendali merupakan tiga persoalan yang dinilai positif sebagai refleksi tahun 2004. Namun, respons positif publik itu tidak berbanding lurus dengan persoalan ekonomi rakyat yang justru mulai melemah di penghujung tahun ini.

Kesimpulan ini terangkum dari jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pada 22-23 Desember 2004 di 10 kota besar sebagai momentum untuk melepas tahun 2004. Menyikapi apa yang terjadi pada tahun 2004 ini, apresiasi publik terhadap kondisi negeri ini memang terbilang positif. Tidak hanya aspek kelembagaan yang cukup menjanjikan, kinerja individu-individu yang ada di setiap lembaga negara dan lembaga politik juga mendapatkan respons yang relatif baik.
Kenyataan tersebut terbukti, dari sisi kelembagaan, misalnya, separuh responden mengungkapkan kesan positifnya kinerja kabinet. Kualitas anggota kabinet rupanya menjadi satu faktor yang menentukan. Tidak mengherankan jika hal yang sama diungkapkan pula oleh 56 persen responden dalam menilai komposisi kabinet saat ini.
Begitu pula dengan lembaga-lembaga peradilan. Separuh responden menyatakan bahwa Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, maupun lembaga kehakiman mempunyai citra yang positif di tahun 2004 ini. Citra positif publik ini tercermin dari pernyataan 52 persen responden yang menilai membaiknya penegakan hukum sepanjang tahun 2004. Persoalan keamanan nasional yang berkaitan dengan kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga mendapatkan apresiasi cukup manis. Persoalan disintegrasi dan kerusuhan yang secara kuantitas dan kualitas relatif menurun menjadi salah satu indikator di mata publik akan kian membaiknya kinerja TNI dan Polri.
Apalagi dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus ledakan bom dan mulai menangkap sebagian pelakunya. Oleh karena itu, pernyataan 44 persen responden yang mengungkapkan adanya perbaikan kondisi nasional sepanjang tahun 2004 ini merupakan hal yang logis.
Namun, fakta yang terekam di benak publik tampaknya banyak terbias oleh tampilnya presiden baru dua bulan sebelum tutup tahun. Sebelum pemilihan umum (pemilu) DPR dan pemilu presiden, berbagai persoalan bangsa, mulai dari politik, keamanan, hingga penegakan hukum, mempunyai determinasi yang kuat di hadapan publik. Tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden rupanya menjadi satu faktor yang menutup semua citra negatif dari berbagai persoalan bangsa yang terjadi selama ini.
Gebrakan dan langkah politik pemerintahan baru dan kabinetnya dalam rancangan di 100 hari pemerintahan rupanya mendongkrak citra perpolitikan nasional. Penegakan hukum pun menuai hasil yang sama.
Langkah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan anggota DPR 2004-2009 dari Partai Golkar, Adiwarsita, serta mantan Wakil Ketua APHI Abdul Fattah merupakan langkah hukum yang sangat berarti di benak publik. Keseriusan Presiden Yudhoyono dalam mengangkat citra penegakan hukum yang tersirat dalam instruksinya untuk mengawasi lima koruptor kakap lainnya juga memberikan harapan positif.
Sayangnya, berbagai respons positif publik belum sampai pada aspek riil yang menyentuh langsung ke persoalan yang dihadapi masyarakat. Separuh responden masih menilai buruknya kondisi perekonomian nasional, meskipun 40 persen responden lainnya justru menyatakan membaiknya kondisi ekonomi bangsa saat ini.
Dominannya proporsi responden yang menilai negatif lebih banyak bermuara pada situasi ekonomi yang cenderung menurun setelah kenaikan harga minyak Pertamax dan gas elpiji. Harga barang kebutuhan yang semakin naik dan tingkat pengangguran yang masih tinggi adalah beberapa persoalan yang banyak disorot oleh publik.
Pada tahun 2004 ini beberapa indikator ekonomi masyarakat dirasakan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003.
Meskipun masih cukup banyak yang merasakan bahwa kondisi ekonomi mereka lebih baik dari tahun lalu, jumlah ini masih berada di bawah jumlah yang merasakan adanya perbaikan pada tahun 2003. Pada saat ini yang merasakan adanya perbaikan pendapatan rumah tangga berjumlah 30 persen responden, sementara pada tahun sebelumnya 46 persen.
Hal yang sama juga terjadi dalam menilai kemampuan mereka dalam membeli kebutuhan sehari-hari dan pada kemudahan mereka dalam mencari pekerjaan saat ini cenderung ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sebaliknya, ada kecenderungan stagnasi mengalami penguatan dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun 2003 tercatat responden yang merasakan adanya stagnasi dalam pendapatan rumah tangga berjumlah 29 persen, kini meningkat menjadi 45 persen. Hal yang sama juga terjadi di dalam kemampuan orang membeli barang, mereka yang merasakan tidak adanya perubahan cenderung meningkat. Ini menunjukkan kondisi perekonomian yang mandek kian banyak dirasakan masyarakat.

Walaupun ada indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini, secara keseluruhan kepercayaan kepada pemerintah masih cukup tinggi. Dilihat dari sisi hubungan antara individu dan negara, penafsiran positif masih melekat di benak publik dalam mencermati upaya pemerintah guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Ini terbukti dari pernyataan 32 persen yang menilai tetap baiknya keadilan hukum yang dirasakan. Selain itu, 29 persen responden bahkan menilai semakin membaiknya kondisi keadilan hukum. Hanya 18 persen yang menilai tetap buruk, dan 12 persen yang menegaskan semakin buruknya keadilan hukum yang publik rasakan.
Hal yang sama juga diungkapkan publik dalam menilai perhatian pemerintah terhadap dirinya. Dibandingkan setahun sebelumnya, 27 persen responden menilai di tahun 2004 ini negara dan pemerintah semakin baik dalam memberikan perhatian kepada masyarakat. Adapun 34 persen responden menyatakan tetap baik, 19 persen menilai buruk, dan 11 persen menilai semakin tak pedulinya pemerintah terhadap dirinya.
Meskipun tidak dominan, cukup besarnya proporsi responden yang menilai buruk maupun semakin buruk menunjukkan bahwa sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga berganti ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masih banyak persoalan-persoalan riil yang belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
Kenaikan bahan bakar minyak (BBM)-Pertamax dan elpiji-misalnya, merupakan salah satu bentuk langkah pemerintah yang dianggap 80 persen responden tidak memedulikan kepentingan masyarakat. Bahkan, 73 persen responden menyatakan kenaikan harga BBM tersebut telah berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok.
Maraknya demonstrasi massa menjelang akhir tahun ini tampaknya merupakan gambaran masih rentannya ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga. Kurangnya transparansi dalam mengomunikasikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah lewat kenaikan harga minyak dan gas, bisa jadi, memperparah anggapan publik terhadap pemerintah.
Kiranya pemerintah baru harus mempelajari sungguh-sungguh psikologi massa, tidak hanya sekadar menyajikan perhitungan matematis sebagai dasar kebijakan.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas, 22-23 Desember 2004. Sebanyak 846 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di sepuluh ibu kota provinsi: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan penelitian +/- 3,4 persen. Meskipun demikian, nir-kekeliruan pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

Read More......

MENUNGGU VONIS, BUKAN JANJI BERANTAS KORUPSI

Jajak Pendapat KOMPAS
13 Desember 2004


BERSAMAAN dengan pencanangan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia pada 9 Desember oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga menandai pencanangan Gerakan Aksi Nasional Antikorupsi. Namun, tanpa tindakan nyata, segala upaya pemerintah bakal sia-sia. Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya melekat di tubuh birokrasi, tetapi juga telah mendarah daging di masyarakat.

KENYATAAN ini diakui lebih dari separuh responden jajak pendapat yang dilakukan pada 8-9 Desember lalu. Sikap pesimistis publik ini tercermin dari ketidakyakinan mereka bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan hilang dari tubuh birokrasi dan masyarakat.
Lebih jauh lagi terungkap pula adanya berbagai faktor yang membuat tumbuh suburnya KKN. Dalam hal ini ada tiga persoalan mendasar yang diungkapkan publik.
Yang pertama lebih berpijak pada moral dan integritas individu, baik di masyarakat maupun birokrasi. Pernyataan terbanyak (34 persen) responden yang mengungkapkan bahwa penyebab utama maraknya KKN adalah rendahnya moral menunjukkan bahwa mental korup telah membuat betapa sulitnya memangkas penyakit sosial ini.
Kedua, 20 persen responden menilai lemahnya sistem pengawasan dan aturan telah menjadi tameng bagi kian luasnya ruang gerak korupsi.
Faktor yang lebih menyoroti kondisi di birokrasi dan lembaga pemerintah ini menunjukkan begitu mudahnya sistem hukum diperdayai oleh unsur-unsur di dalamnya. Tidak mengherankan jika mudah ditembusnya celah- celah dalam birokrasi menjadi wilayah berkembang biaknya praktik korupsi yang dilakukan aparat negara bersama individu yang membutuhkan.
Adapun yang ketiga lebih terfokus pada munculnya anggapan di masyarakat bahwa praktik-praktik KKN sebagai nilai- nilai yang selalu ada di setiap sektor kehidupan. Satu di antara empat responden mengungkap kultur ini tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga birokrasi, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit hilang.
Fakta ini terungkap dari kebiasaan 60 persen responden yang menganggap wajar jika memberi uang lebih sebagai tanda terima kasih kepada aparat birokrasi yang membantunya dalam menyelesaikan satu urusan. Memang, 38 persen responden lain menganggap memberi uang lebih kepada aparat merupakan tindakan di luar batas kewajaran karena, bagaimanapun, sudah menjadi kewajiban aparat birokrasi untuk menyelesaikan tugasnya.
Namun, pengakuan separuh responden yang menyatakan pernah memberikan uang atau barang sebagai ungkapan tanda terima kasih kepada aparat menunjukkan bahwa praktik- praktik yang menjurus ke arah KKN bukan hal yang tabu. Kondisi semacam ini tercermin ketika munculnya pro dan kontra terhadap larangan pengiriman parsel Lebaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebiasaan mengirim parcel Lebaran sebagai ungkapan terima kasih, misalnya, menunjukkan bahwa nilai-nilai yang menjurus ke KKN telah tumbuh subur di masyarakat.

BERKAITAN dengan langkah pemerintahan baru dalam pemberantasan korupsi, publik memandang tindakan itu hingga kini masih sebatas pernyataan. Memang, penahanan Abdullah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, atas dugaan kasus korupsi Rp 4 miliar dalam pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia merupakan satu loncatan untuk menggulirkan pembersihan korupsi di tubuh birokrasi.
Namun, langkah ini belum menjadi bukti nyata untuk membersihkan birokrasi karena praktik-praktik korupsi tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif.
Hal ini diungkapkan oleh 79 persen responden yang menyatakan belum bebasnya semua anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun di daerah dari KKN. Mantan Ketua DPRD Banten yang kini menjadi salah satu anggota DPR dari F-PDIP, misalnya, ditahan karena terkait dugaan korupsi APBD Provinsi Banten 2003 sebesar Rp 14 miliar. Korupsi di tubuh lembaga legislatif yang melanda anggota DPRD di beberapa daerah juga menjadi petunjuk nyata betapa kekuasaan menjadi bagian yang sangat rawan terhadap korupsi.
Kekhawatiran publik terhadap jerat KKN di tubuh legislatif ini juga terkait dengan indikasi minimnya laporan kekayaan anggota legislatif yang masuk ke KPK. Terbukti sampai pertengahan November lalu, dari 543 laporan kekayaan anggota DPR yang diserahkan, sebanyak 243 di antaranya dikembalikan lagi oleh KPK. Hal yang sama terjadi pula pada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari 128 anggota DPD, baru 73 yang telah menyerahkan daftar.
Pandangan yang sama juga ditujukan kepada jajaran yudikatif dan aparat penegak hukum. Tiga dari empat responden menilai aparat birokrasi yang berada di lembaga kejaksaan maupun kehakiman belum bebas dari jeratan KKN.
Penerbitan SP3 yang dilakukan selama ini menjadi sorotan sebagian masyarakat sebagai indikasi praktik korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch, misalnya, tercatat 25 tersangka kasus korupsi yang selama lima tahun terakhir ini dihentikan penyidikannya.
Persoalan yang sama juga menimpa lembaga kepolisian. Berbagai bentuk KKN yang dilakukan oknum-oknum polisi bahkan telah menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pengurusan SIM tanpa perlu dipusingkan dengan ujian teori, perpanjangan STNK melalui jalan pintas, atau tilang di tempat merupakan fakta riil yang dianggap 81 persen responden sebagai bentuk korupsi yang biasa dilakukan aparat kepolisian.

MENYIKAPI kondisi ini, hingga menuju pertengahan 100 hari pemerintahan baru, ada kecenderungan belum berkurangnya praktik KKN di masyarakat. Kenyataan ini diperkuat oleh penilaian 41 persen responden yang menilai makin banyaknya tindak korupsi belakangan ini.
Bahkan, satu dari tiga responden meyakini masih banyaknya praktik kotor dilakukan baik di birokrasi maupun masyarakat. Sebaliknya, 19 persen responden menilai positif langkah pemerintah saat ini karena sudah mulai berkurangnya praktik KKN.
Meskipun sikap pesimistis dan kesan negatif publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi masih begitu besar, di balik itu terdapat harapan besar terhadap jalannya pemerintahan yang bersih.
Harapan ini tertuang dari keyakinan hampir separuh responden terhadap kiprah KPK dalam menyibak tirai besar KKN yang telah mengurung masyarakat selama ini.
Publik menilai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah berusia dua tahun itu kini cukup berani dan tegas. Tidak mengherankan jika lebih dari separuh responden mendengar bahkan mengikuti apa yang dilakukan komisi ini.
Lebih dari itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rupanya sedang dinanti publik. Yang jelas, publik berharap penahanan Abdullah Puteh dan beberapa kasus korupsi lain bukan hanya sekadar komoditas politik, karena masih ditunggu pula janji pemerintah dan KPK dalam menjemput sosok-sosok lainnya.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas, 8-9 Desember 2004. Sebanyak 899 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura, dan Bali. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan penelitian +/- 3,3 persen. Meskipun demikian, nirkekeliruan pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

Read More......