PAN: PENDAR MATAHARI YANG MEREDUP

Jajak Pendapat KOMPAS
Jumat, 24 Juni 2005


REGENERASI kepemimpinan dalam tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) sejauh ini tampaknya belum banyak membangkitkan sikap optimisme publik dalam memandang masa depan partai ini. Kuatnya sosok maupun pamor kepemimpinan yang terbangun pada periode sebelumnya dan berbagai problema internal yang kini tengah dihadapi, sedikit banyak memasung kiprah keorganisasian partai ini.

KONDISI semacam inilah yang tampak, sebagaimana tergambarkan dalam berbagai penyelenggaraan jajak pendapat Kompas. Kongres ke-2 PAN di Semarang, 9-11 April 2005 lalu, yang menghasilkan pemimpin baru tampaknya belum menjadi titik balik kebangkitan citra PAN di mata publik. Citra partai yang diharapkan semakin meningkat justru akhir-akhir ini mulai menunjukkan adanya gejala penurunan. Sementara, komitmen dan daya juang yang diusung oleh jajaran pengurus baru sejauh ini pun belum banyak terlihat buahnya. Parahnya, justru potensi konflik internal yang kini lebih dominan terdengar.
Merunut masa sebelumnya, Pemilu 1999 bisa dibilang merupakan era keemasan PAN, di mana sebagai partai politik baru mampu meraih delapan persen suara (dipilih 7,5 juta pemilih). Namun, perjalanan selanjutnya tampak benar betapa sulit partai ini menambah barisan pendukung. Bahkan, pada Pemilu Legislatif 2004 lalu, perolehan suara PAN mengalami penurunan, hanya mampu mengantongi 6,44 persen (7,3 juta pemilih). Padahal di era Pemilu 2004 terjadi penambahan total sekitar 10 juta pemilih dan pengurangan jumlah partai yang berlaga dari 48 partai di tahun 1999 menjadi 24 partai saat Pemilu 2004.
Kondisi yang agak berbeda justru dialami Amien Rais, ketua umum partai ini. Meskipun di pemilu legislatif, PAN mengalami penurunan suara, Amien Rais bersama pasangannya, Siswono Yudo Husodo, justru mampu meraih 15 persen suara (17,4 juta pemilih) dalam pemilu presiden. Dari fakta ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kehadiran dan peran Amien Rais di dalam PAN begitu besar. Kondisi ini sangat berbeda dengan berbagai upaya internal partai yang cenderung kurang berhasil dalam menjadikan PAN sebagai partai politik yang terbuka bagi semua kalangan, dan secara kelembagaan berupaya melepaskan diri dari persoalan figur ataupun persoalan domestik partai lainnya.
Fakta seperti ini pun ditemui dalam berbagai jajak pendapat Kompas. Jajak pendapat pascapemilu presiden yang diadakan Agustus 2004, misalnya. Meskipun Amien Rais gagal menembus putaran kedua, citra Amien Rais sendiri di mata sebagian besar konstituennya relatif positif. Hal yang sama juga diungkapkan oleh hampir separuh publik yang memilih partai lainnya.
Citra yang terbangun sebenarnya masih bertahan hingga menjelang Munas ke-2 di Semarang yang juga mengagendakan perubahan kepemimpinan partai. Saat itu, bayang-bayang PAN yang berada di balik Amien Rais rupanya masih terekam kuat di benak publik. Terbukti, pernyataan 70 persen dari keseluruhan responden menilai baiknya citra PAN. Bahkan, dalam jajak pendapat ini, tidak hanya publik pemilih partai ini saja yang memandang positif citra partai. Mereka yang mengaku bukan konstituen PAN pun menyatakan apresiasi yang tidak jauh berbeda (67,8 persen).
Jajak pendapat yang dilakukan akhir April 2005, pun semakin menegaskan kenyataan ini. Saat itu, misalnya, lebih dari 80 persen pemilih PAN beranggapan citra partai masih tetap pada jalur yang mereka inginkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh hampir 70 persen yang tidak memilih PAN, mereka tetap mengakui kemampuan PAN dalam menjaga kredibilitasnya.
Sayangnya, kondisi demikian tidak bertahan lama. Pertengahan Juni lalu, sekalipun masih tetap dipandang positif, namun mulai terjadi penurunan. Secara keseluruhan, separuh bagian responden saja yang kini menilai citra partai ini positif. Sementara, di mata para pendukungnya, sebanyak 77 persen yang menilai positif.
Indikasi mulai meredupnya citra partai ini tampaknya tidak lepas dari kiprah partai di saat itu. Hari-hari selepas terbentuknya kepengurusan baru, publik justru lebih banyak disodori konflik dalam lingkungan partai ini ketimbang upaya-upaya positif yang dilakukan guna mendongkrak citra partai. Tidak terelakkan, PAN pascakepemimpinan Amien Rais mulai terancam. Dua modal utama yang dimiliki, yaitu figur dan citra mulai meredup.
Kehadiran Soetrisno Bachir sebagai ketua umum partai sejauh ini tampaknya belum banyak membangkitkan optimisme konstituennya. Dilihat dari sosoknya, misalnya, baru dua pertiga bagian simpatisan partai ini yang mengenal sosok ketua umumnya. Tidak mengherankan pula jika baru 47,7 persen responden, yang mengaku sebagai pemilih PAN dalam Pemilu 2004 lalu, akan kembali memilih partai ini dalam kepemimpinan yang baru.
Bahkan, pemilih pemula, kalangan muda perkotaan yang selama ini dikenal menjadi potensi suara PAN, dalam jajak pendapat ini pun menyebar pada partai-partai lain seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, hingga PDI-P. Mencermati segenap kondisi ini, tampaknya berbagai upaya keras untuk membesarkan matahari partai harus dilakukan PAN bersama jajaran kepengurusan barunya jika dalam Pemilu 2009 nanti partai ini tidak ingin kehilangan pamor.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......

PARTAI GOLKAR: KENANGAN YANG MENGHANYUTKAN

Jajak Pendapat KOMPAS
Selasa, 21 Juni 2005


SETELAH sebelumnya sempat terpuruk, enam bulan di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla citra Partai Golkar menunjukkan perkembangan positif di mata konstituennya. Upaya menarik partai ini untuk turut kembali menjadi pemegang kekuasaan negara merupakan langkah jitu yang mendapat apresiasi sebagian besar simpatisan partai ini.

KESIMPULAN demikian terungkap dari tiga kali penyelenggaraan jajak pendapat masyarakat terkait dengan kiprah Partai Golkar selama ini. Sebagaimana diketahui, di antara partai-partai politik lain di negeri ini, Golkar menunjukkan dinamika kepartaian yang tergolong fluktuatif. Setelah sebelumnya dalam kurun waktu 32 tahun eksis menjadi partai penguasa di era Orde Baru, lalu sempat terpuruk di era Reformasi, kini kembali menunjukkan kekuatan politiknya di negeri ini.
Menariknya, pada setiap segmentasi era kepemimpinan, terutama pasca-Orde Baru, kondisi internal partai ini pun menunjukkan pergumulan yang dinamis, terutama kuatnya keinginan menempatkan partai ini kembali berada di lingkungan pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara. Dalam perkembangannya, sebagaimana yang terekam dalam berbagai jajak pendapat ini, langkah- langkah semacam ini pun kerap kali menimbulkan simpati para pemilih partai ini.
Jika dirunut, apresiasi publik rupanya mulai terjadi sejak munculnya konvensi guna menjaring calon presiden menjelang Pemilu Presiden 2004. Terbukti, citra Partai Golkar saat itu terdongkrak. Kondisi ini terungkap dari pernyataan 42 persen responden pada jajak pendapat yang dilakukan Oktober 2003. Secara khusus bagi responden, yang mengaku simpatisan Golkar, sebanyak 65 persen menyatakan positif. Publik menyambut positif atas prakarsa internal Partai Golkar yang bermaksud mencari kandidat presiden secara demokratis. Padahal, saat jajak yang dilakukan sebelum konvensi, citra positif hanya berkisar pada kisaran 20 persen.
Akan tetapi, menjelang Munas ke-7 pertengahan Desember 2004, citra positif partai mengalami penurunan. Secara keseluruhan, tidak kurang dari 31,5 persen responden menilai positif. Saat itu, di mata para simpatisan Golkar ini sendiri 62,4 persen menyatakan positif. Dari hasil jajak pendapat tersebut degradasi citra memang terjadi, tetapi tidak sampai menenggelamkan Partai Golkar dalam sikap pesimistis publik.

Apresiasi meningkat
Menurunnya citra Golkar menjelang munas tidak berlangsung lama. Munculnya Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 2004-2009, sebagai Ketua Umum Golkar membuat citra politik partai ini menjadi semakin terangkat, kembali menempatkan partai ini untuk berkiprah dalam wilayah kekuasaan penyelenggaraan negara, baik di pemerintahan pusat maupun arena politik praktis daerah. Tidak heran pula, terhadap segenap kiprah partai ini dalam kepemimpinan Jusuf Kalla, enam bulan terakhir terjadi peningkatan apresiasi publik, terutama semakin menguatnya apresiasi para responden konstituen Partai Golkar terhadap partainya.
Dalam jajak pendapat kali ini, lebih dari dari tiga per empat bagian responden pemilih Golkar menyatakan apresiasi positif terhadap partainya. Tak ayal, apresiasi responden kali ini merupakan yang terbesar sepanjang penyelenggaraan jajak pendapat yang dilakukan khusus kepada partai ini.
Di sisi lain sebagian kalangan pengamat sebenarnya menyikapi secara hati-hati atas keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dengan jabatannya ini, Jusuf Kalla menyandang tiga atribut sekaligus, yaitu sebagai wakil presiden, ketua umum partai, dan sekaligus sebagai pengusaha. Tiga posisi yang mempunyai kepentingan berbeda ini tak urung menjadi pertanyaan, terutama saat memosisikan diri dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Tidak mengherankan dengan masuknya Jusuf Kalla, Partai Golkar memiliki risiko yang demikian besar. Di satu pihak, maju atau mundurnya partai akan selalu terkait erat dengan kedudukan Jusuf Kalla sebagai orang nomor dua di pemerintahan negeri ini. Di pihak lain, kemungkinan munculnya intervensi partai dalam tubuh pemerintahan turut menjadi pertimbangan publik dalam mencermati sepak terjang hingga Pemilu 2009.
Namun, begitu besarnya apresiasi publik Golkar terhadap kiprah ketua umumnya ini tentu menghapus semua keragu-raguan yang dilontarkan berbagai kalangan. Justru pertanyaan selanjutnya yang patut dikemukakan, jika Partai Golkar di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla tergolong berhasil meningkatkan citra Golkar di mata konstituennya, akankah hal yang sama terjadi pada masyarakat umum, baik bagi mereka mereka yang bukan pemilih Golkar di masa Pemilu 2004 lalu?
Lebih jauh lagi, di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla dan eksistensi politik partai ini yang kini kembali berada di lingkaran dalam kekuasaan penyelenggaraan negara, apakah Golkar mampu meraih simpati publik lebih luas lagi?
Menurut hasil jajak pendapat ini, loyalitas para pemilih Golkar terhadap partainya tetap tinggi. Tidak kurang sebanyak 84 persen responden yang mengaku memilih Golkar pada pemilu lalu akan tetap memilih partai ini seandainya pemilu dilakukan saat ini. Saat ini proporsi demikian tergolong sangat tinggi, menyerupai loyalitas responden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan melebihi loyalitas yang ditunjukkan oleh partai-partai politik lainnya.
Proporsi demikian pun tergolong tertinggi jika dibandingkan dengan hasil-hasil jajak pendapat sebelumnya terhadap konstituen partai ini. Namun, kondisi yang agak berbeda terjadi jika dilihat dari jenjang usia responden. Secara keseluruhan, mereka yang tergolong sebagai kalangan muda, berusia di bawah 20 tahun, hanya 8,5 persen saja yang mengaku berminat memilih partai ini. Bagian terbesar, 91,5 persen, kalangan usia muda menyatakan masih enggan memilih Golkar.
Tampaknya, kepemimpinan Golkar saat ini baru berhasil mengangkat citranya di mata konstituennya, belum banyak merambat pada publik secara luas, terutama kalangan muda.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)

Read More......

HUT KE-478 JAKARTA: MAKIN KERIPUT & SEMRAWUT

Hajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 18 Juni 2005


DI balik kemegahan yang kian hari kian menjulang, jejak kemelaratan dan wajah sengsara kian menampakkan keriputnya kota Jakarta. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kecenderungan semakin sesaknya lingkungan kota dan semakin semrawutnya jalan-jalan menjadi ciri yang kian melekat.

STRATEGI pembangunan yang berorientasi pada persoalan masyarakat merupakan sisi ideal yang selalu terungkap dalam setiap blue print yang direncanakan oleh setiap pengambil kebijakan. Namun, strategi pembangunan yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat justru menunjukkan tidak adanya konsep yang kuat dalam membangun sistem regional perkotaan.
Kenyataan ini tampak dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini. Meskipun berbagai perbaikan kota mulai dirasakan manfaatnya oleh publik, kesan tumpang tindih dalam proses perencanaan ternyata berakibat kontraproduktif bagi publik itu sendiri.
Kondisi yang demikian rupanya terekam dalam benak publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-478. Hal ini tercermin dari terbelahnya kepuasan publik dalam memandang kinerja Gubernur Sutiyoso dalam membenahi DKI Jakarta selama ini.
Sebanyak 48 persen menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Gubernur Sutiyoso, di sisi lain 44,2 persen responden justru merasa tidak puas dengan berbagai langkah pragmatis gubernur dalam melayani masyarakat selama ini.
Dilihat dari aspek psikologi masyarakat perkotaan, terbaginya proporsi responden dalam menilai kinerja sebenarnya menunjukkan keraguan publik dalam memandang output yang diperoleh atas kerja maksimal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kenyataan tersebut terungkap dari realitas yang diterima publik yang selalu dihadapkan dengan persoalan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari kemacetan, kriminalitas, dan berbagai kesumpekan lainnya.
Lemahnya Pemprov DKI dalam memahami permasalahan riil masyarakat Jakarta setidaknya tercermin dari penilaian responden terhadap kekurangan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Meskipun busway sudah disediakan, dan monorel atau subway sedang dipersiapkan, lebih dari separuh responden (52,8 persen) menilai semakin memburuknya kondisi transportasi di Jakarta.
Kondisi ini diperparah dengan pandangan 47,4 persen responden yang beranggapan kian memburuknya kualitas dan kuantitas jalan-jalan di Jakarta. Tidak mengherankan jika sebagian kalangan menilai munculnya wacana pembangunan enam ruas tol baru yang diperkirakan menelan dana Rp 23 triliun belum akan menyelesaikan persoalan.
Kebijakan pemerintah kota yang cenderung parsial dalam memandang persoalan memang tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Menutup atau menghambat sebuah persoalan tanpa diiringi dengan perbaikan di persoalan lain justru akan menambah masalah.
Oleh karena itu, pembangunan wilayah Jakarta harus dilandasi oleh interaksi dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat. Sayangnya, hal ini tidak berlaku secara mutlak. Langkah Pemprov DKI yang cenderung berkiblat pada aspek ekonomi justru mengakibatkan kian sempitnya jalur hijau. Bahkan 57,1 persen responden menyesalkan makin berlebihannya jumlah mal dan supermarket di Jakarta saat ini.
Konsep pembangunan yang bersandar pada pilihan ekonomis ini tak urung memunculkan stigma di masyarakat bahwa pembangunan fisik, seperti busway, rencana monorel, atau gemerlapnya mal-mal baru, sebagai wujud dari fasilitas kota.
Akibatnya berbagai persoalan masyarakat, seperti kriminalitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, kurang mendapatkan respons yang memadai. Dengan demikian penilaian 49,3 persen responden yang melihat semakin memburuknya kondisi keamanan di tempat-tempat publik merupakan ekses dari konsep pembangunan yang melupakan sistem holistik masyarakat.

SELAIN ketidakmaksimalan Pemprov DKI, kian beratnya beban Jakarta juga tak lepas dari nilai-nilai yang diterapkan masyarakat dalam memandang kotanya. Masyarakat yang semakin individualistis dan terkerangka dalam ideologi ekonomi semata semakin menjadi panutan di balik gemerlapnya kota.
Dalam konsep bermasyarakat seperti ini yang tersisa hanyalah yang kuat akan semakin mencengkeram dan yang lemah akan tersingkir. Tidak mengherankan jika kasus seorang pemulung yang terpaksa membawa sendiri jenazah anaknya yang meninggal merupakan kondisi yang nyata terjadi di masyarakat.
Minimnya pelayanan pemerintah, ditambah ketidakpedulian masyarakat Jakarta adalah simbol yang kian melekat bagi kota yang makin renta ini, bahwa kapital dan uang menjadi raja. Menyikapi kondisi ini, berbagai persoalan yang terjadi selama ini sebenarnya tercermin dari perilaku masyarakat.
Secara filosofi, aspek perilaku masyarakat adalah jiwa yang terbangun bersama kota itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang bermuara pada persoalan perilaku, seperti disiplin dan motivasi individu-individu perkotaan dalam bermasyarakat, sebenarnya menjadi satu persoalan yang melekat dalam menyikapi Kota Jakarta selama ini.
Dengan demikian berbagai ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan yang terjadi dalam keseharian merupakan cerminan tidak terencananya upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ini terbukti dari pernyataan 73,9 persen responden yang menilai semakin semrawutnya para pemakai jalan dalam berlalu lintas.
Hanya 10,5 persen responden yang menilai kian tertibnya para pemakai jalan. Hal yang sama juga diungkapkan publik dalam memandang aktivitas pedagang kaki lima. Dua dari tiga responden menilai semakin semrawutnya pedagang kaki lima dalam menggunakan wilayah-wilayah publik.
Publik Jakarta memang tidak mengingkari bahwa kotanya tak lain adalah sebuah kota yang dipenuhi dengan banyak hal yang berkonotasi negatif. Namun, mereka pun menyadari semuanya itu sebagai konsekuensi sebuah kota yang dari sisi ekonomi demikian menggiurkan.
Fakta ini tercermin dari anggapan 67,6 persen responden yang menilai dari sisi materi, Jakarta masih menarik sebagai tempat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tak mengherankan jika 64,2 persen responden menyatakan sudah menetapkan pilihan untuk selamanya tinggal di Jakarta. Adapun 10,5 persen menyatakan bekerja di Jakarta, tetapi bertempat tinggal di pinggiran Jakarta, sedangkan 18,3 persen responden berniat pindah dari Jakarta.
Melihat kondisi tersebut, tampaknya berbagai upaya Pemprov DKI guna menekan laju urbanisasi tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena yang terpenting adalah mengubah cara pandang kaum urban itu sendiri. Operasi terhadap orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk yang dilakukan selama ini tidak efektif membuat jera kaum pendatang.
Yang paling penting dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah menyelaraskan pembangunan fisik dengan pembangunan kualitas masyarakat. Namun, hal itu pun tidak akan mampu diperoleh jika pelayanan aparat pemda sendiri masih berseberangan dengan apa yang diinginkan masyarakat.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)

Read More......

KEMISKINAN MENGGELEMBUNG, KELAPARAN MEMBUSUNG

Jajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 04 Juni 2005


MEMBURUKNYA perekonomian, ditambah dengan layanan kesehatan yang kurang memadai serta mahalnya biaya kesehatan, merupakan potret yang menghiasi wajah Indonesia saat ini. Daya beli yang rendah, tersisih dari pendidikan, dan jauh dari perlindungan kesehatan merupakan akibat lebih lanjut dari hantu kemiskinan. Menjadi penduduk miskin berarti sulit melepaskan diri dari penyakit.

KESIMPULAN ini diperoleh dari pernyataan publik jajak pendapat yang diadakan 1-2 Juni 2005. Meskipun 24,5 persen responden menyatakan bahwa perekonomian masyarakat di daerah mereka saat ini semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berpendapat sebaliknya, yaitu 31,2 persen.
Pernyataan ini menunjukkan gambaran yang pesimistis akan kemajuan perekonomian di daerah-daerah sepanjang beberapa tahun belakangan. Terlebih, otonomi daerah juga belum banyak memberikan kemajuan bagi masyarakat. Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari empat tahun, tampaknya tanda-tanda ke arah perbaikan ekonomi bagi masyarakat tidak banyak dirasakan. Perbaikan ekonomi ini disikapi secara mendua oleh masyarakat: 28,9 persen responden menyatakan kondisi perekonomian masyarakat relatif membaik setelah otonomi daerah, sementara yang menyatakan sebaliknya tidak berbeda jauh, yaitu 23,2 persen responden. Sisanya menganggap tidak ada perubahan.
Memburuknya kondisi ini bahkan semakin diperkuat oleh pendapat 41,1 persen responden yang mengakui masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerahnya. Sementara, yang mengatakan bahwa hanya sedikit dijumpai orang-orang miskin di daerahnya dinyatakan oleh 25,2 responden. Meskipun satu dari empat responden menilai sudah tidak ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, secara matematis besarnya proporsi responden yang meyakini adanya penduduk miskin di wilayahnya menyisakan pertanyaan besar akan harapan perekonomian yang lebih baik.
Dilihat dari wilayah kota responden, secara kuantitas penduduk yang paling banyak menemui kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tersebar di luar Jawa. Terbukti dari pernyataan hampir 60 persen responden di Pontianak dan Makassar yang mengungkapkan banyaknya penduduk miskin. Bahkan, hampir tiga dari empat responden di Jayapura dan Padang memaparkan betapa besar jumlah penduduk miskin di kotanya. Situasi seperti ini sebenarnya menggambarkan betapa parah kondisi penduduk kota, khususnya di luar Jawa. Kondisi ini memang hanya mencerminkan responden yang berdomisili di kota-kota besar. Namun, bisa jadi, tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil jauh lebih parah ketimbang yang berada di kota.
Berdasarkan data UNDP dan BPS yang biasa melakukan survei secara berkala setiap tiga tahun, pada tahun 2002 indeks kemiskinan manusia di tiap provinsi berada pada rentang 16,1 hingga 38. DIY sebagai wilayah provinsi dengan indeks terkecil menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih sedikit. Sedangkan Kalimantan Barat dengan indeks sebesar 38 merupakan wilayah terburuk di Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.
Sementara itu, NTB yang di wilayahnya muncul banyak kasus balita kekurangan gizi dan terjangkit penyakit busung lapar merupakan wilayah yang memunyai indeks sebesar 30,2. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang paling mengkhawatirkan, seharusnya kondisi kesehatan masyarakat di NTB sedikit lebih baik. Namun, dalam bidang kesehatan tampaknya berlaku sebaliknya. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat yang memunyai balita kekurangan gizi pada tahun 2002 sebanyak 33,2 per 1.000, rupanya Nusa Tenggara Barat memunyai tingkat bayi kekurangan gizi yang lebih besar: 37,8 per 1.000 balita.

MENGENAI kinerja pemerintah, keraguan publik cukup menonjol terhadap upaya yang selama ini dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam melayani masyarakat. Di bidang informasi dan akses kesehatan, misalnya, 49,4 persen responden menilai baiknya pelayanan pemerintah. Di sisi lain, 37,9 persen responden menilai sulitnya akses yang diperoleh golongan masyarakat tak mampu mendapatkan akses pelayanan dan informasi yang terkait dengan kesehatan. Bahkan, nada getir juga terasakan kian kental manakala mereka mengungkapkan ketersediaan fasilitas kesehatan. Meskipun sebanyak 46,3 persen menyatakan jumlah fasilitas kesehatan di daerahnya saat ini memadai, mereka yang menyatakan sebaliknya juga hampir sama jumlahnya: 40,1 persen.
Hal yang sama juga dilontarkan publik dalam menilai pelayanan kesehatan di daerahnya. Sebanyak 53,1 persen responden menilai mudahnya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerahnya selama ini, tapi cukup banyaknya (35 persen responden) yang menilai sulitnya sebagian masyarakat tak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai menunjukkan sisi buram yang cukup menonjol.
Lebih khusus lagi, terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, 36 persen menyatakan biaya pelayanan kesehatan di daerahnya tidak terjangkau meski yang merasakan terjangkau berjumlah 50,1 persen.
Selain karena rendahnya tingkat kesejahteraan, kesehatan rupanya juga berakumulasi dengan berbagai persoalan yang melingkari kondisi penduduk miskin itu sendiri. Kondisi ini ditambah lagi dengan kurang tanggapnya pemerintah merespons persoalan yang muncul di masyarakat, sehingga munculnya kasus busung lapar di wilayah Nusa Tenggara Barat bisa jadi merupakan dampak yang bersifat akumulatif dari berbagai soal yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mustahil jika hingga saat ini 48,4 persen responden tidak puas dengan upaya pemerintah dalam menangani kasus busung lapar.


METODE JAJAK PENDAPAT
Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas, 1 - 2 Juni 2005. Sebanyak 921 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian 3,2 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini

Read More......