Jajak Pendapat "Kompas" - Pengangguran, Tantangan Terbesar

KOMPAS, 29 Mei 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
PENGANGGURAN, TANTANGAN TERBESAR


PELIKNYA persoalan pengangguran tidak membuat pemerintah serius menanggulanginya. Publik merasakan bahwa konsentrasi pemerintah saat ini yang lebih terfokus pada hasil dan persiapan pemilu telah mengabaikan pengangguran yang kian akut. Sekalipun persoalan ini kerap menjadi pembicaraan, penyelesaiannya tidak juga tampak. Mereka mengkhawatirkan pengangguran menjadi persoalan terbesar negeri ini.

KEKHAWATIRAN publik tidaklah berlebihan mengingat secara faktual jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun memang semakin membubung tinggi. Bahkan, tiga dari empat responden jajak pendapat Kompas kali ini meyakini semakin banyaknya jumlah penganggur di kotanya. Senada dengan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyatakan, pengangguran terbuka di tahun 2004 diperkirakan mencapai 10,8 juta, sedangkan 31,9 juta orang lainnya merupakan setengah pengangguran.
Adapun di tahun 2003 angka pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta orang. Menurut data statistik, pada tahun 2002 total jumlah pengangguran-terbuka maupun setengah pengangguran-mencapai 42 juta orang. Dari jumlah itu tercatat 8,1 juta merupakan pengangguran terbuka dengan 567.000 orang di antaranya termasuk kategori berpendidikan tinggi.
Pesatnya jumlah pengangguran terbuka dari kalangan berpendidikan tinggi memang tidak bisa ditampik. Selain faktor kualitas pendidikan pada sebagian besar lembaga pendidikan yang sekadar meluluskan para siswanya, kondisi makro-ekonomi juga turut menentukan ada tidaknya kesempatan kerja. Dengan demikian, harapan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sangat bergantung pada iklan-iklan lowongan.
Publik menyadari kondisi ini sebagai akibat melubernya para lulusan menengah dan perguruan tinggi. Bahkan, sekitar 43 persen responden tidak membantah bahwa di antara anggota keluarganya ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang memprihatinkan, persoalan pengangguran tak hanya menimpa mereka yang berpendidikan rendah, tetapi juga menengah dan tinggi.
Seperti yang diutarakan oleh 20 persen responden bahwa anggota keluarganya yang menganggur adalah berpendidikan menengah, dan 19 persen responden yang lain merasakan keprihatinannya terhadap anggota keluarganya yang lulusan perguruan tinggi, namun sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan.

SAYANGNYA, sikap para pencari kerja yang tergolong berpendidikan tinggi cenderung pasif. Berdasarkan pengakuan 45 responden, anggota keluarganya yang sedang mencari kerja tidak mempunyai kegiatan produktif selain hanya menunggu panggilan kerja. Sekitar 36 persen responden lainnya menyatakan bahwa anggota keluarganya itu berusaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan, mulai dari berdagang, menjadi makelar, hingga membuka usaha kecil-kecilan.
Namun, upaya para pencari kerja yang cenderung tidak berusaha memaksimalkan kemampuan dirinya menjadi persoalan serius bagi mereka sendiri dalam menghadapi persaingan kerja. Karena, hanya tujuh persen responden yang menyatakan anggota keluarganya yang sedang mencari kerja mengikuti kursus untuk mempersiapkan diri jika mendapatkan panggilan kerja nanti.
Sikap pasif yang dilakukan, bisa jadi, merupakan tindakan logis yang mesti diambil oleh para pencari kerja. Sebab, tidak seriusnya penanganan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengatasi persoalan pengangguran menjadi pangkal munculnya sikap pasif tersebut. Kenyataan ini diakui oleh dua dari tiga responden terhadap ketidakseriusan upaya pemerintah daerah mereka selama ini.
Di DKI Jakarta, misalnya, dari tahun ke tahun angka pengangguran terus meningkat. Menurut data Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, pada tahun 2002, dari jumlah penganggur yang sudah mencapai 605.924 orang, yang terserap ke lapangan kerja hanya 155.700 orang atau hanya sekitar 25,6 persen. Tahun 2004 ini diperkirakan satu juta pengangguran terbuka, baik di Jakarta ataupun dari luar Jakarta, menunggu dan berburu lapangan kerja di Jakarta.
Ketidakseriusan pemerintah daerah ini muncul berdasarkan penilaian publik terhadap kondisi riil dalam mendapatkan kerja di daerahnya. Secara merata, dilihat dari kota domisili, sekitar 72 persen responden menilai saat ini kian sulit mendapatkan pekerjaan di kantor-swasta. Bahkan, di kantor-kantor pemerintah kondisinya lebih sulit lagi karena 86 persen responden menganggap sulit untuk masuk di lembaga-lembaga pemerintah selama proses seleksi masih dibumbui sistem koneksi.
Menariknya, ada perbedaan pandangan antara responden di Jawa dan di luar Jawa dalam mencermati mudah atau sulitnya memperoleh pekerjaan di perusahaan swasta. Dibandingkan dengan di Jawa, responden di luar Jawa menilai lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun perbedaannya tidak begitu besar, ada kecenderungan bahwa kesempatan kerja lebih terbuka di luar Jawa.
Bahkan, di wilayah-wilayah yang mempunyai sumber-sumber alam memadai, kecenderungan ini lebih tinggi lagi. Publik di Manado, Gorontalo, Mataram, dan Jayapura, misalnya, sekitar separuh responden di kota tersebut merasakan mudahnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan dan kantor swasta.

MINIMNYA lapangan kerja formal sebenarnya telah disiasati oleh sebagian para pencari kerja dengan memasuki sektor informal. Di Jakarta, misalnya, sektor informal berpotensi dalam mendominasi lapangan pekerjaan. Meskipun sulit mencari data jumlah pekerja di sektor tersebut, dapat dipastikan bahwa jumlahnya melebihi angka pengangguran terbuka. Sayangnya, bergeliatnya sektor informal ini tidak serta-merta mendapatkan dukungan positif dari pemerintah setempat.
Hal ini diyakini oleh beberapa organisasi nonpemerintah yang menganggap pemerintah cenderung memiliki paradigma antimasyarakat miskin. Kondisi ini merupakan tantangan berat bagi para pekerja di sektor informal. Ancaman penggusuran terus didengungkan, sementara lapangan pekerjaan, baik di kota maupun di desa, semakin menyempit. Tidak mengherankan jika separuh responden menilai tidak seriusnya pemerintah daerah dalam menggerakkan usaha di bidang informal.
Tampaknya ketidakseriusan pemerintah dalam menggerakkan sektor informal juga dibarengi dengan lemahnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan, tingkat perekonomian masyarakat saat ini cenderung menurun. Seperti yang dituturkan oleh 47 persen responden yang menilai semakin buruknya perekonomian nasional. Wajar jika mereka menilai bukannya lapangan kerja semakin terbuka lebar, tetapi justru banyak terjadi PHK yang melanda di sebagian industri.
Tidak mampu dihindarinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sebagian industri kehutanan dan produk tekstil (TPT) di tahun 2004, misalnya, merupakan cermin ketidakmampuan pemerintah dan industri domestik dalam mempertahankan pasar lokal. Karena itu, PHK terhadap sekitar 750.000 pekerja yang akan dilakukan berakibat pada kemunduran ekonomi masyarakat.
Kondisi ini semakin diperkuat oleh pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea bahwa selama tahun 2003 jumlah tenaga kerja yang diberhentikan atau menjadi korban PHK sebanyak 154.450 orang. Jumlah ini meningkat 24 persen dari 124.834 pekerja yang diberhentikan pada tahun 2002. Untuk tahun 2004, pekerja yang mengalami PHK diperkirakan akan meningkat karena banyak perusahaan tutup dengan alasan relokasi ke negara lain.
Ditambah lagi dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 4,5 persen pada tahun 2004 hanya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi 1,4 juta orang, lebih rendah dibandingkan dengan tambahan angkatan kerja yang mencapai dua juta orang. Upaya lain untuk mengatasi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, yang ditargetkan 350.000 orang di tahun ini pun tampaknya bukan pemecahan yang efektif. Bertambahnya 600.000 angkatan kerja di tahun ini dan jumlah pengangguran di tahun sebelumnya adalah tanggung jawab pemerintah.
Oleh karena itu, keyakinan 56 persen responden terhadap kemampuan presiden terpilih periode tahun 2004-2009 mendatang untuk mengatasi persoalan pengangguran merupakan harapan sekaligus tantangan bagi lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. (TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 26-27 Mei 2004. Sebanyak 1.064 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode "systematic sampling". Responden berdomisili di 32 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, "sampling error" penelitian +/- 3,0 persen. Meskipun demikian, "nonsampling error" dimungkinkan terjadi.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Bulu Tangkis Tidak Menarik Lagi

KOMPAS, 14 May 2004
Jajak Pendapat Kompas
BULU TANGKIS TIDAK MENARIK LAGI
Piala Thomas & Uber


BULU tangkis merupakan satu olahraga yang terbilang sukses dan membanggakan bagi Indonesia. Popularitas dan prestasi atlet-atlet yang berkecimpung di bulu tangkis cukup dikenal. Tidak hanya di masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga di mata internasional. Meskipun demikian, tidak berarti ada semangat di benak publik untuk mengikuti jejak para maestro bulu tangkis yang telah membawa kemenangan.

Terbukti dari pernyataan yang terangkum dari jajak pendapat ini. Kesan agung dan mengharukan ketika atlet bulu tangkis mampu meraih kemenangan bukanlah momen yang memberi makna mendalam. Publik lebih melihat fenomena itu sebagai peristiwa sejarah yang patut diketahui pada saat itu saja.
Seperti yang dilontarkan oleh 84 persen responden yang mengakui tidak merasa tertarik untuk aktif menekuni bulu tangkis. Menurut publiik, keberhasilan seorang atlet bulu tangkis dalam meraih prestasi tidak mesti membuat mereka merasa tertantang untuk mengikuti jejaknya. Begitu pula dengan keluarganya, publik meyakini tidak perlu untuk memaksakan kehendak terhadap keluarganya supaya seperti atlet
bulu tangkis.
Dilihat dari sisi keseharian, publik juga memahami bulu tangkis seperti halnya olahraga lainnya. Lebih dari separuh responden memandang bulu tangkis sebagai salah satu wujud eksistensi olahraga yang dikenal masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, publik lebih memandang bulu tangkis sebagai olahraga sekadar untuk mengeluarkan keringat, tanpa perlu memikirkan keinginan untuk berprestasi.
Yang menarik, dilihat sisi usia, ada kecenderungan semakin muda usia semakin tinggi tingkat keacuhan publik terhadap keberadaan bulu tangkis. Terbukti dari pernyataan 38 persen responden berusia di bawah 25 tahun yang mengakui bisa atau biasa saja dalam melakukan olahraga bulu tangkis. Apalagi ditambah dengan besarnya tingkat ketidaksukaan responden berusia muda dengan bulu tangkis.
Hal yang berbeda justru ditemukan di responden yang berusia di atas 50 tahun. Karena responden pada kategori ini tingkat perlakuan mereka terhadap olahraga bulu tangkis relatif baik. Terbukti dengan pernyataan lebih dari separuh responden usia lanjut yang mengakui melakukan olahraga bulu tangkis meskipun hanya pada tahap biasa saja.
Fakta ini, bisa jadi, mencerminkan faktor kemampuan seorang atlet untuk meraih prestasi akan berpengaruh terhadap perlakuan bulu tangkis di masyarakat. Terbukti dari besarnya jumlah responden di atas 50 tahun yang melakukan olahraga bulu tangkis menunjukkan kemampuan atlet di masanya dalam meraih prestasi telah menggugah mereka untuk ikut mengenal olahraga bulu tangkis.
Kenyataan ini semakin diperkuat oleh pernyataan responden berusia di atas 50 tahun yang juga sempat beranganangan menjadi atlet yang berprestasi. Jika yang terjadi demikian, kesimpulan yang bisa ditarik adalah atlet bulu tangkis di masa lalu lebih mampu dalam meraih prestasi ketimbang atlet sekarang. (Tweki/Litbang KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Kemenangan Golkar Disambut Dilematis

KOMPAS, 17 Apr 2004
Jajak Pendapat Kompas
KEMENANGAN GOLKAR DISAMBUT DILEMATIS


PARTAI Golongan Karya tak mati-mati. Berbagai persoalan yang terus melanda partai ini setelah Orde Baru jatuh ternyata tak mampu meluruhkan namanya. Sempat terpuruk akibat persoalan internal yang acap terjadi atau kasus korupsi yang melibatkan ketuanya, partai ini tidak serta-merta mendapat suara yang buruk pada Pemilu 2004.

HINGGA detik ini, berdasarkan penghitungan suara sementara, Partai Golkar berada di posisi teratas. Bahkan, selisih suara dengan urutan kedua yang diduduki PDI-P berkisar satu juta suara. Menguatnya posisi Partai Golkar adalah sebuah kenyataan yang sulit diingkari. Begitu pula dengan sikap publik. Lebih dari 60 persen responden jajak pendapat kali ini menyatakan sikap penerimaan mereka atas keunggulan Partai Golkar.
Berbagai sikap ketidakpuasan yang muncul dari sebagian kalangan elite politik terhadap hasil penghitungan sementara tampaknya tak membuat sikap publik terpengaruh. Keinginan Aliansi 19 Partai Politik mengadakan pemilu ulang pun tidak banyak ditanggapi secara positif. Dengan demikian, penghitungan suara yang melewati 50 persen, dan menempatkan Partai Golkar di posisi teratas, tetap bisa diterima publik.
Secara spesifik, sikap penerimaan yang begitu elegan tercermin dari meratanya pernyataan menerima publik dari sisi pilihan partai politiknya. Responden yang memilih Partai Golkar pada Pemilu 2004 lalu secara otomatis menjadi yang tertinggi tingkat penerimaannya.
Begitu pula dengan responden yang memilih dua partai politik nasionalis lainnya. Responden yang memilih PDI-P, misalnya, hampir 60 persen menerima keunggulan Partai Golkar. Hal yang sama juga dilontarkan oleh pendukung salah satu partai nasionalis baru, Partai Demokrat. Lebih dari separuh responden yang memilih Partai Demokrat menyatakan sikap penerimaannya terhadap kemenangan Partai Golkar.
Yang menarik, responden yang memilih partai politik berbasis massa Islam terpecah menjadi dua kubu. Yang pertama, responden yang menerima keunggulan Partai Golkar. Mereka berasal dari PKB dan PKS.
Adapun yang menolak kenyataan ini adalah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Berdasarkan kota responden, sikap penerimaan mulai terfragmentasi di wilayah basis-basis. Sikap penerimaan responden di kota-kota Pulau Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, memang tinggi.
Lebih dominannya penerimaan responden di kota-kota luar Pulau Jawa membuktikan Partai Golkar mempunyai akar yang kuat di luar Jawa. Di wilayah ujung barat Indonesia (diwakili Medan dan Padang) hampir dua per tiga responden mengakui keunggulan Partai Golkar. Bahkan, 81 persen responden Kota Padang yang dianggap representasi dari partai politik Islam menyatakan penerimaannya terhadap kemenangan Partai Golkar.
Responden yang berada di wilayah tengah dan timur Indonesia yang diwakili oleh Kota Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, dan Jayapura juga bersikap sama. Rata-rata 70 persen di lima kota tersebut dengan tegas menerima penghitungan suara sementara yang meletakkan Partai Golkar di tempat teratas.

MENYIKAPI Konvensi Calon Presiden Partai Golkar yang akan diadakan pada 20 April mendatang muncul beragam sikap dari responden terhadap posisi tiap individu calon presiden. Secara garis besar, ada tiga kalangan yang dianggap paling layak menjadi calon presiden, yaitu kalangan politikus, pengusaha, dan militer. Ketiga kalangan ini sebenarnya menyiratkan latar belakang enam calon yang hendak bertarung nanti.
Surya Paloh dan Aburizal Bakrie, misalnya, merupakan kandidat yang berlatar belakang pengusaha. Jusuf Kalla yang sebelumnya dikenal juga sebagai pengusaha kini duduk dalam birokrat pemerintahan. Sementara itu, Akbar Tandjung adalah representasi dari
politikus sekaligus calon dari internal Partai Golkar.
Adapun Wiranto dan Prabowo Subianto merupakan calon terkuat dengan latar belakang militer yang dianggap mampu menandingi keempat kandidat lainnya. Separuh responden menilai calon presiden dari kalangan militer yang dianggap layak lolos dalam Konvensi Partai Golkar.
Secara individual, di mata publik posisi masing-masing kandidat mendapatkan dukungan yang relatif merata. Persaingan dukungan begitu kuat justru terjadi antara Jusuf Kalla dan Wiranto. Dari kalangan responden yang pada Pemilu 2004 memilih Partai Golkar, misalnya, kedua kandidat itu mempunyai dukungan yang nyaris seimbang. Keempat kandidat yang lain hanya mendapatkan dukungan di bawah 10 persen.
Begitu pula halnya dari wilayah kota responden. Wiranto dan Jusuf Kalla bersaing sendiri meninggalkan lawan-lawannya. Dukungan terhadap Wiranto di setiap kota relatif lebih merata, sedangkan dukungan terhadap Jusuf Kalla terlihat lebih terkonsentrasi. Di Medan, misalnya, Jusuf hanya didukung oleh 17 persen, sedangkan di kampung halamannya, Makassar, ia mendapat dukungan 76 persen.
Namun, muncul kebimbangan publik terhadap keenam Calon Presiden Konvensi Partai Golkar. Sikap bimbang ini tercermin dari besarnya proporsi responden yang menilai tidak ada calon yang layak, ditambah mereka yang ragu dalam menilai kandidat presiden dari Konvensi Partai Golkar.

SIKAP publik yang cenderung setengah hati memandang para calon presiden hasil Konvensi Partai Golkar menunjukkan masih kentalnya pesimisme dalam memandang kiprah politik Partai Golkar. Hal demikian tampak pula dalam sikap publik terhadap kiprah partai ini pasca-Pemilu 2004. Meskipun untuk sementara unggul dalam perolehan suara pemilu legislatif, publik tetap tidak yakin Partai Golkar akan dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ketidakyakinan ini dinyatakan oleh 57 persen responden.
Dilihat dari partai pilihannya, hanya responden Partai Golkar saja yang optimistis (79 persen). Adapun partai-partai politik lainnya cenderung bersikap pesimistis. Responden dari PKB merupakan publik yang paling menyangsikan kemampuan Partai Golkar untuk membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik (83 persen).
Jika dilihat dari domisili responden, terjadi perbedaan penyikapan di beberapa kota. Di antara kota-kota lain yang respondennya menyuarakan ketidakyakinan, Jakarta dan Yogyakarta, adalah kota-kota di mana ketidakyakinan responden paling banyak dirasakan. Sebaliknya, responden dari Kota Makassar dan Padang cenderung merasa yakin akan kemampuan Golkar memperbaiki kondisi bangsa.
Kondisi yang demikian sebenarnya menyiratkan bahwa kemenangan Partai Golkar dalam pengumpulan suara dan strategi penyaringan calon presiden melalui konvensi tidak berarti akan menjadi nilai tambah bagi Partai Golkar dalam pemilihan presiden nanti. (TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas 14-15 April 2004. Sebanyak 937 responden berusia minimal 17 tahun dipilih menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, kekeliruan pencuplikan penelitian +/-3,2 persen. Meski demikian, kekeliruan pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh populasi negeri ini.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Kemampuan Kandidat Presiden Diragukan Publik

KOMPAS, 05 Jan 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
KEMAMPUAN KANDIDAT PRESIDEN DIRAGUKAN PUBLIK


BANYAKNYA pilihan tidak berarti memudahkan untuk memilih mana yang terbaik. Bisa jadi beragamnya pilihan justru menimbulkan kesan betapa sulitnya mencari yang terbaik. Begitu pula dengan calon presiden 2004, banyaknya kandidat presiden justru menyisakan pertanyaan besar di benak publik, betapa sulitnya untuk mendapatkan pemimpin di negeri ini.

KESIMPULAN ini dirangkum berdasarkan penilaian dua dari tiga responden jajak pendapat yang menyatakan ketidakyakinan mereka terhadap kemampuan sebagian besar kandidat presiden 2004. Hanya 25 persen saja responden yang merasa yakin bahwa sebagian besar di antara calon presiden itu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Besarnya sikap pesimistis publik ini tidak lepas dari sepak terjang para elite politik, baik di partai politik, lembaga DPR, ataupun birokrasi yang cenderung saling menjatuhkan. Selama ini, di mata publik, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa tidak diatasi secara bersama. Satu kekuatan politik menganggap kekuatan politik yang lain tidak serius dalam mengatasi sebuah persoalan. Begitu pula sebaliknya, sehingga upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan sering kali terhambat oleh sikap politik kekuatan politik tertentu. Bahkan, benturan antarkekuatan acap menimbulkan perubahan kekuasaan.
Situasi seperti ini mulai terjadi sejak bergulirnya arus reformasi pasca-kejatuhan rezim Soeharto. Yang terjadi tidak hanya sekadar pergantian menteri atau kabinet, tetapi sampai pada pergantian pemerintahan. Tidak mengherankan, jika dalam setiap jajak pendapat, penilaian publik yang menganggap elite politik lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok mempunyai proporsi lebih besar ketimbang penilaian yang sebaliknya, yaitu mengedepankan kepentingan rakyat.
Penilaian negatif yang tertanam di benak publik tampaknya turut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap para kandidat presiden. Dalam mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, 60 persen meragukan kemampuan para kandidat dalam menangani beban ekonomi masyarakat.
Harga barang kebutuhan yang tidak terjangkau kalangan bawah, dan pengangguran yang masih membengkak merupakan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, dan belum tentu mampu diselesaikan oleh para kandidat, jika nanti mereka menjadi presiden.
Ketidakmampuan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan terjadinya berbagai kerawanan sosial. Sehingga, 58 persen responden jajak pendapat juga merasa tidak yakin dengan kemampuan para kandidat presiden dalam menangani persoalan sosial. Tingginya laju urbanisasi, merebaknya permukiman liar, dan makin banyaknya anak usia sekolah yang hidup di jalan merupakan salah satu cermin kegagalan sosial.
Tidak hanya itu, berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat juga menjadi indikator betapa keamanan sosial belum dinikmati masyarakat. Publik masih menganggap para kandidat presiden yang masuk dalam jajaran elite politik belum serius mengatasi persoalan sosial. Bahkan, ada kecenderungan para elite lebih melihat hal ini sebagai komoditas yang membuahkan kompromi politik.
Hal yang sama berlaku pula dalam penegakan hukum. Persoalan hukum dijadikan kompromi politik oleh sebagian kalangan kandidat presiden. Kasus korupsi yang melibatkan Akbar Tandjung, Ketua DPR sekaligus salah satu kandidat presiden dari Partai Golkar, misalnya. Meskipun sudah divonis hukuman, ia belum menjalani hukuman. Bahkan, sikap DPR yang tetap mempertahankan posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR, dan menjadikan kasusnya sebagai persoalan hukum semata, menimbulkan interpretasi negatif terhadap kemandirian hukum itu sendiri. Tidak berlebihan, jika dua dari tiga responden pesimistis terhadap kemampuan para kandidat presiden dalam menegakkan hukum.
Mengingat minornya pandangan publik terhadap kemampuan para kandidat calon presiden dalam mengatasi berbagai persoalan mikro ini, maka sikap pesimistis ditunjukkan pula dalam mengatasi persoalan keamanan nasional. Hampir 60 persen responden tidak yakin terhadap kemampuan para kandidat presiden. Meskipun beberapa kandidat ada yang berasal dari kalangan militer, publik tetap meyakini ketidakmampuan mereka.

BERBAGAI persoalan yang melanda bangsa ini terkait erat dengan perubahan hingga tiga kali pergantian pemerintahan di kancah reformasi. Yang menarik, dari pergantian rezim dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarnya militer dari politik telah menyeimbangkan kekuatan politik. Namun, kekuatan politik yang seimbang justru mempertegas adanya kompromi-kompromi dalam politik yang menyiratkan masih kerdilnya demokrasi.
Hal itu sangat jelas tergambar di era kepemimpinan Presiden Habibie. Berbagai tuntutan reformasi memang dapat direalisasikan. Kebebasan pers, pembebasan tahanan politik atau kebebasan setiap orang untuk membuat partai politik adalah beberapa keputusan politik yang telah diambil. Namun, semua itu tidak berarti rezim yang berkuasa telah independen dalam mengeluarkan keputusan politik.
Publik saat itu pun menilai demikian. Hampir 60 persen responden jajak pendapat pada bulan Agustus 1999 menyatakan kepuasannya atas upaya pemerintahan Habibie dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berpolitik. Yang patut dipertanyakan adalah, apakah sikap politik itu akan tetap dikeluarkan jika tidak ada tekanan-tekanan dari luar.
Karena pernyataan 67 persen responden jajak pendapat saat itu yang tidak puas dengan pemerintahan Habibie dalam mengatasi persoalan krisis ekonomi menjelaskan bahwa Habibie lebih mementingkan kedudukan politik ketimbang persoalan riil masyarakat yang terimpit krisis ekonomi.
Oleh karena itu, ketidakpuasan 62 persen responden jajak pendapat terhadap kinerja pemerintahan Habibie dalam menyelesaikan persoalan bangsa adalah simbol ketidakpercayaan terhadap Habibie sebagai seorang presiden.
Begitu pula dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bahkan, 81 persen responden kali ini menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerjanya selama memimpin negeri ini untuk keluar dari keterpurukan.
Sarat kompromi politik dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid sebenarnya sudah tergambar sejak dimulainya pemilihan calon presiden. Perolehan 373 suara dalam pemungutan suara, dan mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang meraih 313 suara di MPR, menunjukkan bahwa pertarungan yang diliputi oleh kompromi politik pun sudah berlangsung sejak awal.
Para menteri yang tergabung dalam kabinetnya yang berasal dari berbagai partai politik dan kekuatan politik lainnya merupakan simbolisasi kompromi yang cenderung melupakan esensi pemerintahan. Dalam perjalanannya, lebih banyak nuansa intrik politik dan bongkar pasang kabinet daripada kejelasan arah pemerintahan.
Puncak dari pertarungan elite itu membuahkan Sidang Istimewa 23 Juli 2001 yang menggeser kedudukan Abdurrahman Wahid dari kursi presiden. Bagi 71 persen responden jajak pendapat bulan Juli 2001, tersendatnya perbaikan persoalan bangsa saat itu dianggap menjadi faktor yang menentukan perlunya pergantian presiden.
Lengsernya Abdurrahman Wahid telah membawa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kelima. Meskipun di masa awal pemerintahannya semua aspek dipandang cukup berjalan baik, namun dari hari ke hari ketidakpuasan masyarakat kian meningkat. Hingga saat ini dua dari tiga responden jajak pendapat ini menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahannya.

KOMPROMI-kompromi politik yang terjadi dan dilakukan oleh para elite yang sebagian juga mencalonkan diri sebagai kandidat presiden ini telah menumbuhkan kesan negatif di mata publik. Lebih jauh lagi, kompromi politik yang terjadi, dan umumnya melibatkan peran partai politik, turut mempengaruhi penilaian publik terhadap kandidat presiden dari kalangan partai politik.
Tidak mengherankan jika 70 persen responden lebih memilih kandidat presiden dari kalangan nonpartai politik sebagai Presiden RI 2004, baik dari kalangan tokoh masyarakat, agamawan, militer, akademisi ataupun birokrat. Hanya 16 persen saja yang masih meyakini untuk memilih dari kalangan internal partai politik.
Selain itu, budaya patriarki di masyarakat tampaknya masih demikian lekat. Tidak hanya sebatas pada persoalan domestik, dalam politik pun publik masih mempertimbangkan sisi jender untuk menentukan pemimpin bangsa. Seperti yang tercermin dari pernyataan dua dari tiga responden yang lebih memilih kalangan laki-laki untuk menjadi presiden. Hanya 18 persen responden saja yang memilih perempuan sebagai calon presiden.
Bahkan, pilihan kandidat presiden dari kalangan perempuan hanya sebatas yang dikenal publik, seperti Megawati Soekarnoputri (10 persen) dan Siti Hardiyanti Rukmana (satu persen). Kuatnya dominasi laki-laki dalam pandangan publik, bisa jadi, merupakan cermin kegagalan negara dan elitenya serta masyarakat itu sendiri dalam menggulirkan wacana perempuan dalam politik.
Mencermati keberadaan sebagian besar kandidat presiden di mata publik, berdasarkan berbagai jajak pendapat yang telah dilakukan sepanjang tahun ini, calon presiden pilihan publik tidak pernah beranjak dari figur yang selama ini terekspos di media massa.
Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri mewakili kalangan partai politik. Jajak pendapat pada Mei lalu, misalnya Amien diunggulkan oleh enam persen responden, sedangkan Megawati dipilih oleh delapan persen responden. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer bahkan mendapat perhatian dari 11 persen responden.
Dari kalangan cendekiawan, Nurcholish Madjid mendapatkan dukungan 8 persen responden, dan Sultan Hamengku Buwono X yang mewakili tokoh masyarakat memperoleh dukungan dari enam persen responden.
Dalam perkembangannya, terjadi fluktuasi dukungan terhadap nama-nama tersebut di atas. Jajak pendapat pada bulan Juli misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono masih menempati urutan teratas dengan 17 persen. Sultan Hamengku Buwono X bersama Megawati berada di posisi kedua dengan 12 persen suara. Adapun Amien Rais dan Nurcholis Madjid di urutan ketiga dengan masing-masing mendapat dukungan dari 10
persen responden.
Dalam jajak pendapat kali ini, Susilo Bambang Yudhoyono diunggulkan oleh 19 persen responden. Posisi Amien Rais naik di urutan kedua dengan 14 persen responden, sedangkan posisi Megawati Soekarnoputri turun, menjadi diunggulkan oleh 10 persen responden. Nama Hidayat Nur Wahid, yang sebelumnya kurang mendapat respons publik, kini diunggulkan oleh 6 persen responden.
Sayangnya, dilihat dari sisi kemampuan, publik meragukan kemampuan sebagian besar kandidat calon presiden yang sudah mulai mengampanyekan keberadaannya. Dari sekitar 25 kandidat presiden yang pernah terekspos media massa, tiga nama kandidat yang oleh separuh responden dianggap mampu menjabat sebagai Presiden 2004, yaitu Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Sultan Hamengku Buwono X.
Meskipun dalam setiap jajak pendapat tentang calon presiden responden cukup antusias memberikan penilaiannya, namun munculnya 20 persen hingga 40 persen responden yang tidak menentukan sikap pilihannya menunjukkan besarnya proporsi ketidakpedulian publik.
Munculnya sikap apatis ini, bisa jadi, merupakan bentuk kegamangan publik bahwa banyaknya pilihan kandidat tidak berarti akan muncul presiden yang berkualitas dan mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 30 Desember 2003. Sebanyak 951 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode "systematic sampling". Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, "sampling error" penelitian +/- 3,2 persen. Meskipun demikian, "nonsampling error" dimungkinkan terjadi.

Read More......