Jajak Pendapat "Kompas" - Pengangguran, Tantangan Terbesar

KOMPAS, 29 Mei 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
PENGANGGURAN, TANTANGAN TERBESAR


PELIKNYA persoalan pengangguran tidak membuat pemerintah serius menanggulanginya. Publik merasakan bahwa konsentrasi pemerintah saat ini yang lebih terfokus pada hasil dan persiapan pemilu telah mengabaikan pengangguran yang kian akut. Sekalipun persoalan ini kerap menjadi pembicaraan, penyelesaiannya tidak juga tampak. Mereka mengkhawatirkan pengangguran menjadi persoalan terbesar negeri ini.

KEKHAWATIRAN publik tidaklah berlebihan mengingat secara faktual jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun memang semakin membubung tinggi. Bahkan, tiga dari empat responden jajak pendapat Kompas kali ini meyakini semakin banyaknya jumlah penganggur di kotanya. Senada dengan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyatakan, pengangguran terbuka di tahun 2004 diperkirakan mencapai 10,8 juta, sedangkan 31,9 juta orang lainnya merupakan setengah pengangguran.
Adapun di tahun 2003 angka pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta orang. Menurut data statistik, pada tahun 2002 total jumlah pengangguran-terbuka maupun setengah pengangguran-mencapai 42 juta orang. Dari jumlah itu tercatat 8,1 juta merupakan pengangguran terbuka dengan 567.000 orang di antaranya termasuk kategori berpendidikan tinggi.
Pesatnya jumlah pengangguran terbuka dari kalangan berpendidikan tinggi memang tidak bisa ditampik. Selain faktor kualitas pendidikan pada sebagian besar lembaga pendidikan yang sekadar meluluskan para siswanya, kondisi makro-ekonomi juga turut menentukan ada tidaknya kesempatan kerja. Dengan demikian, harapan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sangat bergantung pada iklan-iklan lowongan.
Publik menyadari kondisi ini sebagai akibat melubernya para lulusan menengah dan perguruan tinggi. Bahkan, sekitar 43 persen responden tidak membantah bahwa di antara anggota keluarganya ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang memprihatinkan, persoalan pengangguran tak hanya menimpa mereka yang berpendidikan rendah, tetapi juga menengah dan tinggi.
Seperti yang diutarakan oleh 20 persen responden bahwa anggota keluarganya yang menganggur adalah berpendidikan menengah, dan 19 persen responden yang lain merasakan keprihatinannya terhadap anggota keluarganya yang lulusan perguruan tinggi, namun sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan.

SAYANGNYA, sikap para pencari kerja yang tergolong berpendidikan tinggi cenderung pasif. Berdasarkan pengakuan 45 responden, anggota keluarganya yang sedang mencari kerja tidak mempunyai kegiatan produktif selain hanya menunggu panggilan kerja. Sekitar 36 persen responden lainnya menyatakan bahwa anggota keluarganya itu berusaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan, mulai dari berdagang, menjadi makelar, hingga membuka usaha kecil-kecilan.
Namun, upaya para pencari kerja yang cenderung tidak berusaha memaksimalkan kemampuan dirinya menjadi persoalan serius bagi mereka sendiri dalam menghadapi persaingan kerja. Karena, hanya tujuh persen responden yang menyatakan anggota keluarganya yang sedang mencari kerja mengikuti kursus untuk mempersiapkan diri jika mendapatkan panggilan kerja nanti.
Sikap pasif yang dilakukan, bisa jadi, merupakan tindakan logis yang mesti diambil oleh para pencari kerja. Sebab, tidak seriusnya penanganan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengatasi persoalan pengangguran menjadi pangkal munculnya sikap pasif tersebut. Kenyataan ini diakui oleh dua dari tiga responden terhadap ketidakseriusan upaya pemerintah daerah mereka selama ini.
Di DKI Jakarta, misalnya, dari tahun ke tahun angka pengangguran terus meningkat. Menurut data Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, pada tahun 2002, dari jumlah penganggur yang sudah mencapai 605.924 orang, yang terserap ke lapangan kerja hanya 155.700 orang atau hanya sekitar 25,6 persen. Tahun 2004 ini diperkirakan satu juta pengangguran terbuka, baik di Jakarta ataupun dari luar Jakarta, menunggu dan berburu lapangan kerja di Jakarta.
Ketidakseriusan pemerintah daerah ini muncul berdasarkan penilaian publik terhadap kondisi riil dalam mendapatkan kerja di daerahnya. Secara merata, dilihat dari kota domisili, sekitar 72 persen responden menilai saat ini kian sulit mendapatkan pekerjaan di kantor-swasta. Bahkan, di kantor-kantor pemerintah kondisinya lebih sulit lagi karena 86 persen responden menganggap sulit untuk masuk di lembaga-lembaga pemerintah selama proses seleksi masih dibumbui sistem koneksi.
Menariknya, ada perbedaan pandangan antara responden di Jawa dan di luar Jawa dalam mencermati mudah atau sulitnya memperoleh pekerjaan di perusahaan swasta. Dibandingkan dengan di Jawa, responden di luar Jawa menilai lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun perbedaannya tidak begitu besar, ada kecenderungan bahwa kesempatan kerja lebih terbuka di luar Jawa.
Bahkan, di wilayah-wilayah yang mempunyai sumber-sumber alam memadai, kecenderungan ini lebih tinggi lagi. Publik di Manado, Gorontalo, Mataram, dan Jayapura, misalnya, sekitar separuh responden di kota tersebut merasakan mudahnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan dan kantor swasta.

MINIMNYA lapangan kerja formal sebenarnya telah disiasati oleh sebagian para pencari kerja dengan memasuki sektor informal. Di Jakarta, misalnya, sektor informal berpotensi dalam mendominasi lapangan pekerjaan. Meskipun sulit mencari data jumlah pekerja di sektor tersebut, dapat dipastikan bahwa jumlahnya melebihi angka pengangguran terbuka. Sayangnya, bergeliatnya sektor informal ini tidak serta-merta mendapatkan dukungan positif dari pemerintah setempat.
Hal ini diyakini oleh beberapa organisasi nonpemerintah yang menganggap pemerintah cenderung memiliki paradigma antimasyarakat miskin. Kondisi ini merupakan tantangan berat bagi para pekerja di sektor informal. Ancaman penggusuran terus didengungkan, sementara lapangan pekerjaan, baik di kota maupun di desa, semakin menyempit. Tidak mengherankan jika separuh responden menilai tidak seriusnya pemerintah daerah dalam menggerakkan usaha di bidang informal.
Tampaknya ketidakseriusan pemerintah dalam menggerakkan sektor informal juga dibarengi dengan lemahnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan, tingkat perekonomian masyarakat saat ini cenderung menurun. Seperti yang dituturkan oleh 47 persen responden yang menilai semakin buruknya perekonomian nasional. Wajar jika mereka menilai bukannya lapangan kerja semakin terbuka lebar, tetapi justru banyak terjadi PHK yang melanda di sebagian industri.
Tidak mampu dihindarinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sebagian industri kehutanan dan produk tekstil (TPT) di tahun 2004, misalnya, merupakan cermin ketidakmampuan pemerintah dan industri domestik dalam mempertahankan pasar lokal. Karena itu, PHK terhadap sekitar 750.000 pekerja yang akan dilakukan berakibat pada kemunduran ekonomi masyarakat.
Kondisi ini semakin diperkuat oleh pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea bahwa selama tahun 2003 jumlah tenaga kerja yang diberhentikan atau menjadi korban PHK sebanyak 154.450 orang. Jumlah ini meningkat 24 persen dari 124.834 pekerja yang diberhentikan pada tahun 2002. Untuk tahun 2004, pekerja yang mengalami PHK diperkirakan akan meningkat karena banyak perusahaan tutup dengan alasan relokasi ke negara lain.
Ditambah lagi dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 4,5 persen pada tahun 2004 hanya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi 1,4 juta orang, lebih rendah dibandingkan dengan tambahan angkatan kerja yang mencapai dua juta orang. Upaya lain untuk mengatasi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, yang ditargetkan 350.000 orang di tahun ini pun tampaknya bukan pemecahan yang efektif. Bertambahnya 600.000 angkatan kerja di tahun ini dan jumlah pengangguran di tahun sebelumnya adalah tanggung jawab pemerintah.
Oleh karena itu, keyakinan 56 persen responden terhadap kemampuan presiden terpilih periode tahun 2004-2009 mendatang untuk mengatasi persoalan pengangguran merupakan harapan sekaligus tantangan bagi lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. (TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 26-27 Mei 2004. Sebanyak 1.064 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode "systematic sampling". Responden berdomisili di 32 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, "sampling error" penelitian +/- 3,0 persen. Meskipun demikian, "nonsampling error" dimungkinkan terjadi.