Jajak Pendapat "Kompas" - Partai Dipinggirkan, Kotak Suara Tetap Didatangi

________________________________________
KOMPAS, 29 Sep 2003
Jajak Pendapat Kompas
PARTAI DIPINGGIRKAN, KOTAK SUARA TETAP DIDATANGI


Kekecewaan masyarakat terhadap kiprah partai politik, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum dalam menyiapkan pemilu mendatang ternyata belum sepenuhnya menjadi indikator bagi menurunnya jumlah pemilih pada Pemilu 2004. Berbeda dengan pendapat sebagian pengamat politik yang mengingatkan bakal menurunnya jumlah pemilih, keinginan masyarakat untuk mengikuti pemilu mendatang tetap besar.

KESIMPULAN itu mengemuka dalam jajak pendapat Kompas yang dilakukan 17-19 September 2003 dan 24-26 September 2003. Sebagian besar publik memang mengaku tidak puas atas berbagai kinerja partai menjalankan berbagai fungsinya selama ini. Kinerja partai dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam mempromosikan program-programnya dan dalam menangkap aspirasi rakyat, rata-rata dinilai tidak memuaskan oleh 70 persen responden. Demikian halnya dengan penempatan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga DPR/MPR atau dalam menyikapi kebijakan pemerintah, dinilai menyedihkan.
Partai politik (parpol) yang ada selama ini juga dinilai tidak bersikap transparan dalam pengelolaan dana partai. Tidak aneh karena selama ini memang nyaris tidak ada partai yang berani secara terbuka memublikasikan pengelolaan keuangannya.
Demokrasi nyaris menjadi kata usang apabila kepentingan kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tidak diuntungkan. Ketertutupan partai dalam pemilihan bupati atau gubernur sangat tidak memuaskan publik. Maka, tidak heran jika lebih dari setengah (51 persen) responden kecewa dengan parpol. Pernyataan 31 persen responden yang menilai bahwa parpol tidak serius dalam mempersiapkan pesta demokrasi mendatang merupakan cerminan dari sepak terjang partai yang kian jauh dari aspirasi rakyat. Disparitas yang cenderung kian jauh ini tampaknya perlu disadari parpol, khususnya parpol yang mendapatkan wakilnya di parlemen.
Perseteruan internal partai yang juga mewabah ke beberapa partai besar pun patut diwaspadai oleh para pengurus partai. Berbagai kelemahan yang dipertontonkan partai- partai politik selama ini bisa jadi terekam cukup kuat di benak publik.
Kenyataan ini sebenarnya mulai terbukti. Seperti yang terekam dalam jajak pendapat yang diadakan pada 17-19 September 2003. Meskipun 25 persen responden akan tetap mencoblos parpol pilihannya di Pemilu 1999 lalu, namun jawaban 31 persen responden yang akan mengganti pilihan cukup mengagetkan. Bahkan, dalam jajak pendapat tersebut juga terungkap besarnya sikap ragu responden (29 persen) dalam menentukan pilihannya jika pemilu diadakan saat itu.
Pandangan miring juga dialamatkan pada kinerja pemerintah dalam mempersiapkan Pemilu 2004. Hal ini tercermin dari pernyataan lebih dari sepertiga jumlah responden (34 persen) yang menilai ketidakseriusan pemerintah. Hal yang sama juga diungkapkan mereka dalam memandang kinerja Komisi Pemilihan Umum (34 persen). Secara khusus, ketidakseriusan dan kekhawatiran akan persiapan pemilu ini juga terdeteksi oleh sebagian kalangan.

DI balik kegusaran publik terhadap kinerja partai, antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2004 ternyata masih tergolong cukup tinggi. Berdasarkan hasil jajak pendapat, 56 persen responden merasa antusias menyambut datangnya pemilu mendatang. Sementara itu, sebanyak 40 persen lainnya kurang antusias dalam menyambut pemilu
mendatang.
Bahkan, apabila dikaitkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum ini, kekecewaan masyarakat terhadap partai sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya seolah menjadi tidak tercermin. Sebanyak 80 persen responden, sekalipun terdapat kalangan yang mengaku kurang antusias, namun menyatakan dirinya akan ikut memilih dalam pemilu mendatang. Hanya 10 persen saja yang sudah menetapkan untuk tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali ini. Sisanya adalah mereka yang masih ragu-ragu.
Jika dibandingkan dengan jajak pendapat di awal Februari 2003-84 persen responden akan menggunakan hak pilihnya-memang telah terjadi penurunan atas pernyataan positif publik dalam jajak pendapat kali ini. Akan tetapi, persentase dari responden yang tidak memilih yang berada di seputar 10 persen ini tak jauh berbeda dengan fakta yang terjadi di setiap pemilihan umum yang terjadi selama ini.
Sejak pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955 hingga enam kali pemilu di masa rezim Orde Baru, dan Pemilu 1999, jumlah mereka yang enggan menggunakan hak pilihnya bersifat konstan pada kisaran 10 persen. Jika dibandingkan dengan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya, proporsi tersebut masih tergolong rendah.
Jajak pendapat ini juga mengungkap latar belakang para pemilih disertai alasan mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Jika dipaparkan, sekitar 30 persen responden tidak memilih karena faktor usia sebagai hambatan prosedural. Akan tetapi, jika faktor usia dihilangkan, ada dua kriteria yang menjadi pertimbangan sekaligus mengklasifikasikan tipe responden yang tidak memilih.
Pertama adalah yang tidak memilih disebabkan oleh adanya kepentingan lain yang lebih mendesak. Alasan ini bisa jadi merupakan golongan responden yang masuk dalam kategori sengaja untuk tidak menggunakan haknya bukan karena alasan politis. Dalam jajak pendapat ini, 48 persen responden menilai dirinya masuk kategori demikian.
Adapun yang kedua merupakan responden yang dengan sengaja tidak memilih. Alasan politis ini dijelaskan oleh 39 persen responden yang tidak memilih dalam Pemilu 1999. Ketidakikutsertaan mereka karena tidak setuju dengan sistemnya atau suaranya tidak terwakili oleh parpol selama ini.
Begitu pula dengan pernyataan publik yang tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004. Alasan ketidakpercayaan terhadap sistem, dan bahwa parpol ternyata tidak sesuai dengan harapannya, menjadi faktor terbesar bagi mereka untuk jauh-jauh hari tidak memilih di pemilu mendatang. Walaupun sikap tersebut diyakini tidak akan berpengaruh terhadap kondisi politik nasional (36 persen), mereka tetap tidak akan memilih di Pemilu 2004. (Tweki Triardianto/ Litbang Kompas)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Mengejar Popularitas, Meninggalkan Intelektualitas

KOMPAS, 14 Sep 2003
Jajak Pendapat "Kompas"
MENGEJAR POPULARITAS, MENINGGALKAN INTELEKTUALITAS


TERUNGKAP kesan dilematis di mata masya-rakat dalam mencermati kiprah mahasiswa saat ini. Sikap dan langkah sebagian mahasiswa di satu sisi mendapatkan respons positif, namun di sisi lain tindakan sebagian kalangan terdidik ini acapkali membuat gerah masyarakat.

TANGGAPAN positif terangkum dari pernyataan 49 persen responden yang merasa puas dengan kiprah mahasiswa dalam mengisi kehidupan di masyarakat. Sikap kritis mahasiswa terhadap kondisi bangsa ini tampaknya menjadi satu peluru yang memperkuat anggapan positif publik terhadap mereka. Meski demikian, terdapat 47 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap langkah mahasiswa dalam berbagai hal. Fakta memang menunjukkan ada sebagian kalangan mahasiswa yang cenderung lebih memedulikan dirinya sendiri. Berbagai kasus narkoba yang melibatkan mahasiswa atau ketidakpedulian mahasiswa terhadap situasi dan kondisi di masyarakat, tak urung menjadi salah satu alasan ketidakpuasan sebagian responden itu.
Melihat ke belakang, munculnya penilaian positif dan negatif ini sebenarnya tak lepas dari perjalanan historis mahasiswa pada setiap momen penting yang dihadapi bangsa ini. Di masa kemerdekaan, gerakan mahasiswa menjadi salah satu motor yang turut mempercepat lepasnya penjajahan asing. Ide-ide persatuan yang dikembangkan semenjak Budi Oetomo, menjadi pemicu derasnya keinginan untuk merdeka. Sayangnya, sorotan negatif muncul pula di sebagian masyarakat. Anggapan bahwa mahasiswa terlalu membawa nilai-nilai Barat membuat Presiden Soekarno waktu itu "terpaksa" melarang lagu-lagu Beatles beredar di Indonesia, bahkan personel grup musik Koes Plus sempat dipenjarakan.
Begitu pula di saat detik-detik kejatuhan rezim Orde Lama. Pada tataran ide, peran mahasiswa sangat efektif dalam memberi pemahaman di masyarakat terhadap ekses-ekses dari misi PKI. Terlepas dari persaingan ideologi yang berkembang, gerakan moral mahasiswa turut menentukan kekalahan komunis. Selanjutnya, kritik keras mahasiswa terhadap salah satu langkah rezim Orde Baru dalam mengadakan kerja sama dengan Jepang menjadi pemicu munculnya peristiwa Malari di tahun 1974. Meskipun saat itu kritik-kritik mereka terhadap pemerintah dipandang positif, namun di balik itu masyarakat juga sangat menyayangkan gaya hidup sebagian mahasiswa yang penuh dengan pesta dan hura-hura.
Sikap kritis sebagian mahasiswa masih tetap berlanjut hingga kini. Gerakan moral dan demonstrasi para mahasiswa menjadi penyebab jatuhnya Soeharto. Bersatunya mahasiswa dari berbagai organisasi dan ideologi dalam menolak rezim berbuah dengan bergulirnya era reformasi hingga sekarang. Namun anggapan negatif masih muncul di masyarakat. Persoalan narkoba, individualisme, dan sikap mencari gampangnya saja dalam mencapai tujuan adalah beberapa isu miring yang berkembang di masyarakat.

MENCERMATI dinamika mahasiswa, tak lepas dari kiprahnya di awal reformasi hingga sekarang. Eksistensi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh sikap kritisnya terhadap persoalan yang melanda bangsa ini. Publik jajak pendapat lebih menilai keberadaan mahasiswa dengan tolok ukur gerakan moral mereka yang memisahkan diri dari lingkaran kekuasaan negara. Tidak mengherankan jika 78 persen responden beranggapan bahwa mahasiswa mempunyai kepedulian terhadap berbagai persoalan bangsa ini secara keseluruhan.
Persoalan ekonomi yang bermuara pada masalah pengangguran dan kemiskinan menjadi isu-isu sentral yang dianggap dipedulikan oleh gerakan mahasiswa menyoroti kondisi di masyarakat saat ini. Terbukti dari tingginya respons positif responden dalam menilai kepedulian mahasiswa terhadap semakin membesarnya tingkat pengangguran (59 persen) dan kemiskinan (63 persen).
Tingginya kepedulian mahasiswa ini memang tak dapat dibantah. Mengingat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri telah memperkirakan pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja akan mencapai 102,88 juta orang, termasuk angkatan kerja baru 2,10 juta orang. Bahkan Bappenas memprediksi lapangan kerja baru yang tak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru itu akan menyebabkan angka pengangguran terbuka tahun 2004 meningkat menjadi 10,83 juta orang (10,32 persen dari angkatan kerja), dari tahun sebelumnya yang 10,13 juta orang. Adapun tingkat kemiskinan yang relatif masih besar, yaitu 16 persen atau 36 juta orang, menjadi satu isu yang cukup sensitif di kalangan mahasiswa. Apalagi dengan kendala yang dihadapi pemerintah selama ini dalam mengentaskan kemiskinan.
Demikian pula dengan penilaian responden terhadap kepedulian mahasiswa dalam kehidupan politik. Paling tidak, empat dari lima responden meyakini bahwa mahasiswa mempunyai sikap peduli terhadap situasi politik nasional yang masih fluktuatif ini. Belum beresnya berbagai persoalan yang ditanggung pemerintah tak luput dari perhatian mahasiswa. Apalagi menjelang Pemilu 2004, publik berpandangan positif terhadap sikap kritis mahasiswa dalam menyikapi persoalan mekanisme pemilu yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan partai politik tertentu.

DI balik sisi positif, ada pandangan minor di benak publik terhadap kinerja intelektual mahasiswa dalam menghadapi realitas sosialnya. Responden menilai berbagai bentuk persaingan dan kian sempitnya dunia global tidak ditanggapi secara serius oleh sebagian mahasiswa. Terbukti dengan pernyataan separuh responden yang merasa tidak yakin mahasiswa sekarang akan mampu bersaing secara intelektual dengan mahasiswa dari luar negeri. Bahkan dilihat dari sisi pendidikan, semakin tinggi pendidikan responden, semakin tinggi pula tingkat ketidakyakinan terhadap kemampuan mahasiswa.
Bahkan separuh responden juga menyatakan ketidakyakinan mereka akan kemampuan mahasiswa untuk mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Padahal, dalam situasi perekonomian yang cenderung stagnan seperti saat ini, dituntut kreativitas yang tinggi dalam menciptakan peluang kerja. Pernyataan hampir separuh responden yang meyakini bahwa mahasiswa sekarang tidak mandiri dalam mengatasi kesulitannya sendiri, barangkali merupakan sisi lain untuk menggambarkan kemanjaan hidup mahasiswa sekarang. Karena itu, bukanlah mustahil adanya sikap ragu dalam diri responden dalam memandang mahasiswa sebagai generasi penerus. Dalam hal ini, responden berpendidikan tinggi cenderung meragukan kemampuan mahasiswa sekarang dalam memimpin bangsa ini di masa mendatang. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Mengharap Air, Beras yang Didapat

KOMPAS, 24 Aug 2003
Jajak Pendapat "Kompas"
MENGHARAP AIR, BERAS YANG DIDAPAT


EKSPLOITASI air tanah yang berlebihan dan cenderung tidak mengindahkan kaidah lingkungan menjadi salah satu pemicu kian menipisnya air bersih di sebagian besar wilayah Indonesia. Cara pandang masyarakat yang keliru dalam memahami sumber kehidupan ini menjadi buah simalakama yang mesti dipetik di musim kemarau saat ini.

Kesimpulan ini terangkum dari pernyataan 72 persen responden yang meyakini faktor manusialah sebagai penyebab utama terjadinya kekurangan air di masyarakat saat ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang tandus, tetapi juga menambah persoalan baru bagi sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekurangan air demikian parah.
Krisis air yang terjadi bahkan telah memicu konflik perebutan air bersih untuk perumahan dan pertanian. Di Indramayu, Majalengka, dan Subang, Jawa Barat, misalnya, sikap saling mengutamakan kepentingan sendiri antara kebutuhan sawah petani dan kebutuhan air bersih penduduk telah mencuatkan konflik kepentingan. Di saat warga meminta air satu meter kubik per detik untuk air bersih perumahan, petani tetap melarang. Bahkan di beberapa bendungan, pintu air sudah dikuasai para preman yang akan memberikan air bagi yang mau membayar.
Bukanlah hal yang mustahil jika muncul konflik semacam ini. Akibat kekeringan, menurut data Dinas Pertanian Jawa Barat hingga 15 Agustus lalu, luas sawah yang mengalami puso telah mencapai 61.093 hektar. Kerugian yang diderita petani diperkirakan lebih dari Rp 500 miliar. Jika kemarau masih berlanjut, kondisi sawah puso ini diperkirakan akan terus bertambah. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di daerah lain.
Mengingat dampaknya yang begitu hebat, antisipasi pun sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Tiga program yang diluncurkan, yaitu pendistribusian air minum ke daerah-daerah kekurangan air, pemberian beras gratis untuk daerah yang terkena puso, dan program padat karya bagi petani yang kehilangan pekerjaan mulai diberlakukan. Namun, program-program yang bersifat jangka pendek tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan persoalan yang mendasar, yaitu manajemen air dan penataan lingkungan.
Setidaknya, penilaian responden di kota Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar dalam jajak pendapat ini telah mengisyaratkan bahwa kemarau dan kekurangan air yang kali ini sudah pada tahap mengkhawatirkan merupakan dampak eksploitasi lingkungan yang tidak terkontrol. Bahkan, pernyataan sepertiga responden di kota-kota itu menunjukkan bahwa kondisi kekurangan di daerahnya merupakan cermin kegagalan pemerintah dalam manajemen pemanfaatan air.

JAJAK pendapat ini mengungkap sikap dan pola masyarakat-khususnya di kalangan menengah ke atas-dalam mendapatkan kebutuhan air. Pernyataan 54 persen responden yang mengakui menggunakan air PAM menunjukkan adanya gejala pergeseran di masyarakat dalam mencari sumber utama air bersih. Kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah di daerah perkotaan tampaknya menjadi faktor utama adanya pergeseran tersebut.
Secara rinci, kenyataan ini tergambar dari pernyataan publik yang tersebar di sepuluh kota. Hampir separuh responden yang berada di empat kota, yaitu Jakarta, Padang, Pontianak, dan Makassar, ternyata lebih mengandalkan PAM sebagai sumber utama air bersih. Bahkan tiga dari empat responden yang berada di empat kota lainnya, yaitu Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Jayapura, menyadari buruknya kualitas air tanah telah membuat mereka sangat bergantung pada PDAM di daerah masing-masing.
Hanya responden di Yogyakarta yang sampai sekarang masih lebih banyak menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terbukti dari pernyataan 60 persen responden yang menyatakan lebih memilih air tanah sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Masih besarnya tingkat kepercayaan publik Yogyakarta untuk memakai air tanah menunjukkan masih layaknya air tanah sebagai kebutuhan dasar mereka.
Namun, PAM sebagai sandaran utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Hampir berimbangnya pernyataan responden Manado yang menggunakan air tanah (32 persen) maupun air PAM (36 persen) memunculkan kemungkinan masih baiknya kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu, sikap sepertiga responden lainnya yang memakai air tanah dan air PAM di kota ini sebagai sumber kebutuhan mereka juga menimbulkan kesan adanya kekhawatiran terhadap pasokan air PAM maupun air tanah.
Keberuntungan publik Manado tampaknya tidak akan pernah dialami oleh masyarakat Jakarta. Selain kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah, pasokan air bersih dari PD PAM Jaya acap kali tersendat. Apalagi di musim kemarau saat ini, pasokan air dari Sungai Ciliwung yang mulai berkurang telah menimbulkan beragam kekhawatiran.
Semakin merosotnya air baku merupakan sinyal penting bahwa distribusi air bisa saja terhenti.Tidak hanya pasokan air baku yang terhenti, jika ketinggian air di Waduk Jatiluhur kurang dari 75 meter, dipastikan turbin pembangkit listrik pun tidak akan berfungsi.

TIDAK dapat dimungkiri, selain pemahaman dan cara pandang masyarakat yang keliru, berbagai faktor lain turut memicu kekurangan air di setiap musim kemarau. Kondisi hutan di kawasan hulu sungai yang makin kritis mengakibatkan sumber air terus berkurang. Di Pulau Jawa, umpamanya, dari kawasan hutan seluas 3.289.131 hektar, hingga 2003 tercatat 1,714 juta hektar atau 56,7 persen dari total luas hutan itu memerlukan rehabilitasi.
Situasi demikian tak lepas dari kebijakan pembangunan yang selama ini kurang menyinergikan kelestarian lingkungan. Banjir yang menghadang ketika musim hujan dan kekeringan tatkala kemarau melanda tampaknya tidak ditanggapi dengan serius. Keberadaan lingkungan, tanah, dan air yang selalu membawa persoalan di masyarakat tidak diiringi dengan niat baik pemerintah untuk menuntaskan masalah itu. Padahal, tiga dari empat responden sangat berharap perlunya kontrol pemerintah secara langsung terhadap komponen masyarakat yang menggunakan air, khususnya air tanah.
Sayangnya, harapan tinggal harapan. Tidak adanya jaminan dari negara untuk menyediakan air bersih bagi warga negaranya mulai tercium dari usulan pemerintah dalam pengelolaan air. RUU Sumber Daya Air yang berisikan penyerahan pengelolaan air kepada swasta merupakan wujud lepas tangannya pemerintah dalam memecahkan persoalan kekurangan air yang menghantui masyarakat ketika kemarau menjelang. Betapa mengkhawatirkan, di kala air menipis, kantong masyarakat pun bakalan ikut tersedot.
(Tweki Triardianto/Litbang KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Rasa Aman Masih Menjadi Impian

KOMPAS, 10 Aug 2003
Jajak Pendapat KOMPAS
RASA AMAN MASIH MENJADI IMPIAN


SELASA kelabu di Hotel JW Marriott tidak hanya meninggalkan kesedihan dan kegetiran, tetapi juga menyisakan kekhawatiran dan keresahan pada masyarakat. Bom yang telah menyebabkan 10 orang tewas dan melukai lebih dari 150 orang itu memberi arti penting bagi publik bahwa hingga saat ini negara belum mampu menjamin keselamatan warga negaranya.

Kesimpulan ini dirangkum berdasarkan pernyataan separuh responden jajak pendapat Kompas yang menilai keselamatan mereka belum terjamin. Setidaknya musuh bagi rasa aman masyarakat tidak hanya berbagai jenis tindak kriminalitas yang siap menerkam. Sekarang, teror bom pun telah menjadi hantu yang ditakuti oleh sebagian masyarakat akan menjadi petaka saat berada di luar rumah.
Gambaran tersebut muncul dari pernyataan lebih dari separuh responden yang merasa sudah tidak aman lagi untuk menjalankan kegiatan rutinnya. Lebih spesifik lagi, berdasarkan domisilinya, dua dari tiga responden yang berasal dari Jakarta menilai situasi kotanya sudah tidak aman lagi untuk sekadar jalan-jalan ke luar rumah. Lebih parah lagi, responden yang sa-ma tidak hanya khawatir bepergian ke tempat-tempat umum, untuk bepergian ke luar kota sekalipun, separuh responden Jakarta mesti berpikir dua kali guna merencanakan kepergian mereka.
Sangat berbeda dengan pernyataan responden dari luar Jakarta. Hampir 60 persen responden menilai masih merasa aman untuk bepergian ke luar rumah. Setidaknya, ancaman akan terjadinya peledakan bom bukanlah sebuah momen yang patut dikhawatirkan. Bahkan, lebih dari separuh responden luar Jakarta menyatakan masih merasa aman-aman saja untuk bepergian ke luar kota.
Masih besarnya rasa aman responden dari luar Jakarta merupakan cerminan dari tindakan antisipatif dan preventif pemerintah dan aparat keamanan di daerah dalam menyikapi kemungkinan teror-teror pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, Kepala Polda DIY memerintahkan aparatnya untuk memasuki Siaga Satu sebagai upaya meningkatkan keamanan. Bahkan, di Surabaya dan Medan, pengamanan terhadap obyek-obyek vital diperketat dengan dilakukan penambahan personel aparat. Hal yang sama juga dilakukan Polda Kalimantan Barat. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tidak tertutup kemungkinan wilayah tersebut menjadi salah satu daerah transit pelaku.

MELIHAT akibat yang ditimbulkan, ada berbagai dampak yang terlihat pascapeledakan bom di Hotel Marriott. Yang pertama dari aspek ekonomi. Dalam pandangan dua dari tiga responden, teror yang terjadi akan berdampak buruk terhadap pemulihan ekonomi. Melemahnya rupiah dan saham di pasar modal menunjukkan masih rapuhnya kestabilan ekonomi makro. Lebih parah lagi, menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, jerih payah yang dilakukan pemerintah, dan keberanian untuk mempertahankan kebijakan dari intervensi pihak luar, dengan mudah akan hancur setelah peledakan bom terjadi.
Kedua, dari perspektif perpolitikan nasional. Dari sisi negara, baik secara vertikal maupun horizontal, peristiwa peledakan bom ini memungkinkan munculnya konflik antarlembaga maupun antarmasyarakat. Pandangan ini juga diperkuat oleh penilaian 65 persen responden yang mengakui adanya dampak buruk terhadap kondisi politik. Tampaknya, upaya pemerintahan Megawati Soekarnoputri saat ini dalam berdemokrasi sedang melewati berbagai rintangan.
Pelembagaan nilai-nilai demokrasi acap kali terbentur oleh kepentingan individu maupun kelompok. Mengutip peneliti CSIS yang mendapatkan laporan dari Pusat Pembangunan Internasional dan Manajemen Konflik (CIDCM) di Universitas Maryland, AS, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori anocracy yang rentan dengan munculnya konflik-konflik bersenjata dan cenderung menuju otoritarianisme.
Demikian pula dengan aspek keamanan nasional. Setidaknya dua dari tiga responden juga meyakini bahwa peledakan bom berpengaruh terhadap memburuknya kondisi keamanan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus menjadi barometer keamanan dan politik nasional tampaknya telah menjadi alat strategis bagi kelompok tertentu.
Dilihat dari sisi waktu, peledakan bom di Hotel JW Marriott merupakan peledakan kelima yang terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2003. Semua tempat yang mengalami peledakan adalah tempat-tempat yang strategis, baik dari sisi politik internasional maupun politik lokal.
Menanggapi hal ini, terbentuk persepsi publik dalam menilai siapa saja yang dianggap bertanggung jawab terhadap peledakan bom di Hotel JW Marriott. Berkembangnya dugaan bahwa teror bom dilakukan oleh beberapa kelompok tidak ditelan mentah-mentah oleh responden.
Keraguan publik terhadap siapa yang mesti bertanggung jawab tidak lepas dari perubahan obyek peledakan bom dari waktu ke waktu. Di masa rezim Orde Baru, teror bom banyak mengarah pada obyek-obyek yang dimiliki warga keturunan, seperti bank atau aset-aset milik kalangan Tionghoa. Sikap rasial yang muncul lambat laun berubah pola menjadi sentimen agama yang terjadi di masa reformasi ini dengan merebaknya peledakan bom di gereja-gereja. Namun, sekarang, fokus para pelaku peledakan bom lebih mengarah pada obyek-obyek milik asing atau fasilitas-fasilitas umum yang banyak melibatkan asing. Teror bom di Bali, Bandara Soekarno-Hatta, dan di Hotel JW Marriott adalah dua peristiwa yang perlu dimaknai oleh semua pihak bahwa saat ini memang riil adanya pergeseran obyek.
Meskipun demikian, ada keyakinan yang kuat dari publik, seperti halnya kasus peledakan bom di Bali, bahwa aparat keamanan akan mampu mengungkap kasus ini. Ungkapan optimistis ini dilontarkan oleh lebih dari separuh responden bahwa aparat keamanan cepat atau lambat bisa menangkap pelakunya. Apalagi dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak asing. Paling tidak, harapan publik kepada Polri tidak hanya sekadar pada tingkat pengungkapan siapa bermain di balik layar, tetapi juga bagaimana tindakan pemerintah untuk menjamin rasa aman masyarakat dari berbagai ancaman.
(Tweki Triardianto/Litbang KOMPAS)

Read More......