Jajak Pendapat "Kompas" - Partai Dipinggirkan, Kotak Suara Tetap Didatangi

________________________________________
KOMPAS, 29 Sep 2003
Jajak Pendapat Kompas
PARTAI DIPINGGIRKAN, KOTAK SUARA TETAP DIDATANGI


Kekecewaan masyarakat terhadap kiprah partai politik, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum dalam menyiapkan pemilu mendatang ternyata belum sepenuhnya menjadi indikator bagi menurunnya jumlah pemilih pada Pemilu 2004. Berbeda dengan pendapat sebagian pengamat politik yang mengingatkan bakal menurunnya jumlah pemilih, keinginan masyarakat untuk mengikuti pemilu mendatang tetap besar.

KESIMPULAN itu mengemuka dalam jajak pendapat Kompas yang dilakukan 17-19 September 2003 dan 24-26 September 2003. Sebagian besar publik memang mengaku tidak puas atas berbagai kinerja partai menjalankan berbagai fungsinya selama ini. Kinerja partai dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam mempromosikan program-programnya dan dalam menangkap aspirasi rakyat, rata-rata dinilai tidak memuaskan oleh 70 persen responden. Demikian halnya dengan penempatan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga DPR/MPR atau dalam menyikapi kebijakan pemerintah, dinilai menyedihkan.
Partai politik (parpol) yang ada selama ini juga dinilai tidak bersikap transparan dalam pengelolaan dana partai. Tidak aneh karena selama ini memang nyaris tidak ada partai yang berani secara terbuka memublikasikan pengelolaan keuangannya.
Demokrasi nyaris menjadi kata usang apabila kepentingan kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tidak diuntungkan. Ketertutupan partai dalam pemilihan bupati atau gubernur sangat tidak memuaskan publik. Maka, tidak heran jika lebih dari setengah (51 persen) responden kecewa dengan parpol. Pernyataan 31 persen responden yang menilai bahwa parpol tidak serius dalam mempersiapkan pesta demokrasi mendatang merupakan cerminan dari sepak terjang partai yang kian jauh dari aspirasi rakyat. Disparitas yang cenderung kian jauh ini tampaknya perlu disadari parpol, khususnya parpol yang mendapatkan wakilnya di parlemen.
Perseteruan internal partai yang juga mewabah ke beberapa partai besar pun patut diwaspadai oleh para pengurus partai. Berbagai kelemahan yang dipertontonkan partai- partai politik selama ini bisa jadi terekam cukup kuat di benak publik.
Kenyataan ini sebenarnya mulai terbukti. Seperti yang terekam dalam jajak pendapat yang diadakan pada 17-19 September 2003. Meskipun 25 persen responden akan tetap mencoblos parpol pilihannya di Pemilu 1999 lalu, namun jawaban 31 persen responden yang akan mengganti pilihan cukup mengagetkan. Bahkan, dalam jajak pendapat tersebut juga terungkap besarnya sikap ragu responden (29 persen) dalam menentukan pilihannya jika pemilu diadakan saat itu.
Pandangan miring juga dialamatkan pada kinerja pemerintah dalam mempersiapkan Pemilu 2004. Hal ini tercermin dari pernyataan lebih dari sepertiga jumlah responden (34 persen) yang menilai ketidakseriusan pemerintah. Hal yang sama juga diungkapkan mereka dalam memandang kinerja Komisi Pemilihan Umum (34 persen). Secara khusus, ketidakseriusan dan kekhawatiran akan persiapan pemilu ini juga terdeteksi oleh sebagian kalangan.

DI balik kegusaran publik terhadap kinerja partai, antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2004 ternyata masih tergolong cukup tinggi. Berdasarkan hasil jajak pendapat, 56 persen responden merasa antusias menyambut datangnya pemilu mendatang. Sementara itu, sebanyak 40 persen lainnya kurang antusias dalam menyambut pemilu
mendatang.
Bahkan, apabila dikaitkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum ini, kekecewaan masyarakat terhadap partai sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya seolah menjadi tidak tercermin. Sebanyak 80 persen responden, sekalipun terdapat kalangan yang mengaku kurang antusias, namun menyatakan dirinya akan ikut memilih dalam pemilu mendatang. Hanya 10 persen saja yang sudah menetapkan untuk tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali ini. Sisanya adalah mereka yang masih ragu-ragu.
Jika dibandingkan dengan jajak pendapat di awal Februari 2003-84 persen responden akan menggunakan hak pilihnya-memang telah terjadi penurunan atas pernyataan positif publik dalam jajak pendapat kali ini. Akan tetapi, persentase dari responden yang tidak memilih yang berada di seputar 10 persen ini tak jauh berbeda dengan fakta yang terjadi di setiap pemilihan umum yang terjadi selama ini.
Sejak pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955 hingga enam kali pemilu di masa rezim Orde Baru, dan Pemilu 1999, jumlah mereka yang enggan menggunakan hak pilihnya bersifat konstan pada kisaran 10 persen. Jika dibandingkan dengan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya, proporsi tersebut masih tergolong rendah.
Jajak pendapat ini juga mengungkap latar belakang para pemilih disertai alasan mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Jika dipaparkan, sekitar 30 persen responden tidak memilih karena faktor usia sebagai hambatan prosedural. Akan tetapi, jika faktor usia dihilangkan, ada dua kriteria yang menjadi pertimbangan sekaligus mengklasifikasikan tipe responden yang tidak memilih.
Pertama adalah yang tidak memilih disebabkan oleh adanya kepentingan lain yang lebih mendesak. Alasan ini bisa jadi merupakan golongan responden yang masuk dalam kategori sengaja untuk tidak menggunakan haknya bukan karena alasan politis. Dalam jajak pendapat ini, 48 persen responden menilai dirinya masuk kategori demikian.
Adapun yang kedua merupakan responden yang dengan sengaja tidak memilih. Alasan politis ini dijelaskan oleh 39 persen responden yang tidak memilih dalam Pemilu 1999. Ketidakikutsertaan mereka karena tidak setuju dengan sistemnya atau suaranya tidak terwakili oleh parpol selama ini.
Begitu pula dengan pernyataan publik yang tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004. Alasan ketidakpercayaan terhadap sistem, dan bahwa parpol ternyata tidak sesuai dengan harapannya, menjadi faktor terbesar bagi mereka untuk jauh-jauh hari tidak memilih di pemilu mendatang. Walaupun sikap tersebut diyakini tidak akan berpengaruh terhadap kondisi politik nasional (36 persen), mereka tetap tidak akan memilih di Pemilu 2004. (Tweki Triardianto/ Litbang Kompas)