Jajak Pendapat "Kompas" - Masih Adakah Kepahlawanan Di Negeri Ini?

KOMPAS, 10 Nov 2003
MASIH ADAKAH KEPAHLAWANAN DI NEGERI INI?
Jajak Pendapat "Kompas"


BERBAGAI momen penting dalam sejarah bangsa ini tampaknya hanya sebatas cerita. Peristiwa heroik dan kisah-kisah kepahlawanan tidak memberi teladan bagi para pemimpin bangsa saat ini. Publik meyakini, sejak bangsa ini dilanda krisis ekonomi, hingga upaya reformasi berjalan lima tahun, tidak ada yang patut dibanggakan dari kiprah para pemimpin bangsa dalam menyelesaikan berbagai persoalan negeri ini.

KESIMPULAN ini dirangkum dari jajak pendapat Kompas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Lebih dari 72 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap para pemimpin dan elite negara yang dianggap kurang tepat menata sendi-sendi kehidupan masyarakat. Cuma 24 persen responden yang menilai masih ada pemimpin yang punya niat baik membawa bangsa ini ke jalan yang benar.
Secara riil, selama masa reformasi masyarakat sebenarnya merindukan sikap kepahlawanan pemimpin bangsa. Berbagai harapan telah dilontarkan publik, namun tak pernah dipenuhi dengan cukup memuaskan. Meskipun masa reformasi telah memunculkan cukup banyak tokoh yang mencoba tampil di garda depan persoalan bangsa, namun komitmen mereka terhadap perbaikan nasib rakyat kurang memadai.
Apa yang tampak pada diri para pelopor reformasi ternyata lebih mencerminkan kehausan akan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan diri dan golongannya saja.
Masyarakat masih melihat komitmen mereka setengah hati dalam memperjuangkan derajat kemakmuran rakyat dan kehidupan sosial yang lebih baik. 28 persen responden menilai, aroma kepentingan pribadi begitu kuat terpancar dari sepak terjang mereka. Bahkan, separuh responden meyakini, kepentingan kelompok telah menutup mata mereka. Hanya 16 persen yang percaya bahwa para pemimpin bangsa saat ini benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat.
Benturan kepentingan yang kerap terjadi antara pemerintah dan parlemen, misalnya, merupakan tontonan yang tampak lebih mengedepankan aspek kekuasaan dan kepentingan golongan daripada itikad penyelesaian menyeluruh dan adil bagi semua golongan.
Menjelang Pemilu 2004, perilaku semacam ini pun semakin menguat. Lambannya pengesahan UU Politik hingga proses pendaftaran partai politik peserta pemilu yang banyak menimbulkan persoalan, merupakan cerminan rendahnya komitmen kebangsaan.
Dalam bidang ekonomi, komitmen para pemimpin bangsa, tidak ditunjukkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat banyak. Upaya perbaikan ekonomi sejak kejatuhan rezim Soeharto hingga kini berjalan lamban. Sekalipun berjalan, kebijakan yang ditempuh cenderung melupakan kalangan marjinal.
Kenaikan harga barang dan tingginya tingkat pengangguran, misalnya, masih menghantui masyarakat. Meskipun pemerintah mampu menekan laju inflasi, sebagian besar masyarakat masih berdaya beli rendah. Bahkan berdasarkan survei BPS di 43 kota, ternyata 39 kota mengalami inflasi, dan hanya empat kota yang deflasi.
Namun, di tengah rendahnya komitmen para pemimpin bangsa, masyarakat masih mempunyai keyakinan yang cukup kuat akan adanya tokoh-tokoh yang memiliki daya juang tinggi dalam mengedepankan kepentingan rakyat. Pernyataan 58 persen responden yang masih meyakini adanya pemimpin yang mampu mengatasi krisis ekonomi yang terus berkepanjangan, cukup memberi harapan, meski tidak menepis sepertiga responden yang skeptis.
Hampir separuh responden (48 persen) juga meyakini masih ada pemimpin yang mampu mengatasi tingkat kemiskinan. Namun, merebaknya persoalan TKI dan penggusuran menjadi sinyalemen negatif terhadap upaya para pemimpin untuk memecahkan persoalan. Tampaknya usaha masyarakat bawah mengatasi kemiskinan secara swadaya tidak ditanggapi positif. Tidak mengherankan jika hampir separuh responden menyatakan tidak ada tokoh yang bisa berbuat banyak dalam menekan kemiskinan.
Sedangkan 61 persen responden mempercayai di bidang pendidikan masih ada tokoh pemimpin yang mampu meningkatkan mutu pendidikan. Amburadulnya sistem dan tingginya biaya pendidikan memang disadari masyarakat. Namun, makin tingginya tingkat pendidikan penduduk memberi arti kian banyaknya pula tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi mengembangkan pendidikan. Sehingga proporsi responden yang percaya adanya pemimpin yang bisa mengembangkan ilmu dan teknologi cukup besar.
Untuk bidang hukum, 39 persen responden tidak percaya ada tokoh yang mampu menegakkan supremasi hukum. Namun, hampir separuh responden yakin, kelak ada tokoh yang mampu meletakkan hukum di atas segalanya.
Hal yang sama juga dilontarkan publik dalam mencermati ada tidaknya tokoh pemersatu bangsa. Hampir 60 persen responden yakin, masih ada tokoh yang bisa diandalkan untuk merajut benang persatuan. Lebih spesifik lagi dalam mencermati konflik SARA yang merebak di awal reformasi, 56 persen responden menilai masih terdapat pemimpin yang dipercaya mampu mengatasi persoalan perpecahan ini. Berakhirnya konflik etnis di Kalimantan Barat atau terhentinya konflik antarpemeluk agama di Maluku tak lepas dari partisipasi para tokoh untuk mempersatukan bangsa. Akan tetapi, ada 33 persen responden yang menilai, tidak ada tokoh yang mampu meredam konflik SARA. Bisa jadi ini dipicu oleh bergolaknya kembali konflik agama di Poso.
Sayangnya, keyakinan publik terhadap keberadaan tokoh pemimpin bangsa yang mampu membawa negeri ini tidak didukung oleh semangat dari diri masing-masing tokoh. Konflik antartokoh tak lepas dari sikap ego untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaan. Sehingga sengketa politik yang terjadi justru menyebabkan terhambatnya pemerintahan dan terlupakannya aspirasi masyarakat di parlemen.
Berlarut-larutnya situasi ini pun tampaknya tidak hanya berlangsung di tingkat pusat. Era otonomi daerah yang memberi kebebasan bagi daerah untuk memajukan wilayahnya juga tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh tokoh pemimpin lokal.
Mengingat pemimpin di tingkat nasional maupun lokal yang cenderung tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, maka tidak mengherankan jika jiwa kepahlawanan pun masih nol besar. Harapan lepasnya belenggu persoalan hanyalah mimpi yang entah kapan terwujud. Kenyataan ini dipahami 55 persen responden.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)