MELAMBUNGKAN IMPOR, MENGGULUNG NASIB PETANI

Jajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 24 September 2005


Sekalipun dalam setiap wacana pembangunan ekonomi sektor pertanian dan nasib para petani kerap ditempatkan sebagai fokus perhatian negara, dalam praktik nasib petani tidak juga berubah. Tetap saja terpinggirkan.

Pandangan semacam inilah yang terekspresikan publik sebagaimana terangkum dari hasil pengumpulan pendapat kali ini. Tidak mengherankan pula jika dalam jajak pendapat kali ini terungkap ketidakpuasan sebesar 60 persen responden terhadap berbagai langkah pemerintah selama ini dalam menyejahterakan petani.
Dalam benak mereka, kebijakan pembangunan yang selama ini kurang berkiblat pada pertanian memang bukan sekali ini saja terlontarkan. Jika dirunut ke belakang, persepsi yang sama pun telah dilontarkan oleh responden dalam jajak pendapat pada 13-14 Juli 2005.
Saat itu sekitar dua pertiga bagian responden juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Pembangunan yang cenderung meminggirkan sektor pertanian selama ini memang telah berdampak sangat luas. Sensus Pertanian tahun 2003, misalnya, menunjukkan terjadinya fluktuasi ekspor-impor, pertumbuhan negatif, dan penurunan produktivitas.
Masalah serius yang kian menumpuk, di antaranya kepemilikan lahan yang kian mengecil, biaya yang terus melambung, dan kelembagaan ekonomi yang tidak memihak petani.
Situasi yang dihadapi para petani padi saat ini, misalnya, kian menguatkan kesan tersebut. Setelah sebelum-sebelumnya mereka bergumul dengan persoalan musim, hama penyakit, kelangkaan pupuk, pengurangan subsidi, kali ini kembali petani padi dihadapkan pada persoalan pelik terkait dengan rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 250.000 ton.
Padahal, saat ini produksi gabah kering giling diperkirakan mencapai 53 juta ton dan surplus produksi mencapai 1,62 juta ton beras. Rencana impor ini jelas akan berakibat kontraproduktif bagi pertanian di dalam negeri.
Menteri Perdagangan Mari E Pangestu memang telah mengungkapkan bahwa impor melalui Perum Bulog itu lebih ditujukan untuk stok beras bagi kaum miskin (raskin). Namun, sebagian kalangan mencemaskan terjadinya kebocoran. Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin, misalnya, merasa pesimistis dengan kemampuan pemerintah dalam menjamin pasar tidak dibanjiri oleh beras impor. Apalagi kondisi pengawasan pemerintah terhadap berbagai penyelundupan saat ini terbilang kritis.
Hal ini pun diungkapkan oleh 54,3 persen responden yang menilai tidak efektifnya pemerintah dalam memberantas penyelundupan beras yang terjadi selama ini. Selain itu, bagi mereka, pembelian beras dari luar negeri hanya akan memberi berkah bagi petani di luar negeri, tetapi berdampak buruk bagi petani di dalam negeri.
Hal yang sama diungkapkan pula oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi yang menyayangkan pembelian beras impor yang justru telah memberi subsidi bagi para petani di luar negeri.
Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, naik turunnya sektor pertanian rupanya sangat bergantung pada kebijakan makro pemerintah dalam melindungi bidang pertanian.
Diakui, pembangunan pertanian di era rezim Orde Baru memang sempat membawa sektor pangan ke puncaknya dengan keberhasilannya dalam mewujudkan swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, secara struktural, keberhasilan semacam ini tidak terjadi secara permanen dan murni lepas dari subsidi negara.
Oleh karena itu, tatkala kekuatan ekonomi pemerintah untuk menyokong subsidi pertanian tidak dapat dipertahankan, ancaman terjadinya problem dalam perberasan pun tidak terhindarkan.
Problem semacam inilah yang kerap mengiringi perjalanan dunia pertanian di negeri ini. Tidak mengherankan semenjak negeri ini berdiri hingga saat ini, persoalan pangan dan beras tidak pernah lepas dari permasalahan yang menyita kolom-kolom pemberitaan media massa. Sepanjang usia negara ini pula nasib petanitidak juga beralih menjadi subyek di negeri ini.

Tidak puas
Dalam jajak pendapat ini, ekspresi ketidakpuasan yang dilontarkan publik terkait peran pemerintah terhadap dunia pertanian tampak dalam beragam persoalan, baik dari aspek praproduksi, produksi, maupun pascaproduksi.
Terkait dengan urusan praproduksi dan produksi, misalnya, keluhan terhadap peran pemerintah dalam ketersediaan pupuk, dan bibit, dinilai belum banyak memuaskan.
Sejauh ini hanya sepertiga bagian responden saja yang memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya pemerintah selama ini. Tampaknya, masih terlalu banyak responden yang mendengar beragam keluhan para petani dalam persoalan ketersediaan pupuk beberapa waktu lalu hingga membuatnya bersikap kurang apresiatif terhadap segenap upaya pemerintah selama ini.
Di sisi lain, problem pascaproduksi pun tak kurang mendapat perhatian publik. Dalam jajak pendapat ini, bagian terbesar responden menganggap posisi ekonomi petani yang sejauh ini tidak terlalu menggembirakan semakin tersudut lantaran kurangnya dukungan dalam perlindungan hasil produksi mereka.
Persoalan impor beras yang mencuat belakangan ini tampaknya menjadi dasar penilaian mereka betapa kurang mendukungnya kebijakan yang dilakukan dalam pengamanan hasil produksi para petani padi di negeri ini.
Tidak mengherankan jika 55,5 persen responden menganggap upaya pemerintah dalam melindungi produk beras dalam negeri selama ini dinilai kurang memadai. Sebaliknya, sebesar 33 persen responden lain menilai sebaliknya, percaya bahwa pemerintah sangat melindungi segenap produk beras produksi petani dalam negeri.
Demikian juga mereka percaya, kebijakan impor semata-mata lebih mengamankan segenap kondisi perberasan di negeri ini secara lebih luas, termasuk konsumen beras di negeri yang memang sudah sedemikian bergantung pada beras sebagai sumberutama pangan.
Dalam pembahasan lain, perhatian terhadap nasib petani yang dirasakan kurang tidak selamanya melekat. Dari sisi konsumsi, toh sebagian besar responden dalam jajak pendapat ini masih memiliki perhatian yang tinggi terhadap keberadaan petani padi di negeri ini.
Sekalipun mereka tidak memiliki peran langsung dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada petani, dalam perilaku konsumsi beras sikap ini sudah mereka praktikkan. Terbukti, saat ini konsumsi beras lokal menjadi pilihan mayoritas responden dalam jajak pendapat ini.
Demikian pula, jikalau harus memilih antara mengonsumsi beras impor dan beras produk lokal dalam kualitas yang sama, bagi sebagian besar responden pilihan pada beras produk lokal masih tetap menjadi yang terutama. Terlebih jika dari aspek harga kedua jenis beras tersebut tidak berbeda.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)