MENGGUNTING DALAM LIPATAN KESENGSARAAN

Jajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 17 September 2005


Meskipun kepercayaan masyarakat pada kemampuan pemerintahan dalam menanggulangi penyelundupan bahan bakar minyak masih cukup tinggi, kinerja aparat di lembaga-lembaga birokrasi dan keamanan diragukan mampu mendukung upaya tersebut.

Ketidaktegasan yang diperlihatkan selama ini menjadi indikasi bahwa persoalan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) telah melibatkan banyak pemain penting. Kemelut dan beragam persoalan yang terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan mempertahankan subsidi BBM memang demikian pelik.
Mencabut subsidi berujung kesengsaraan bagi masyarakat. Namun, pemberian subsidi membuka peluang terjadinya praktik-praktik kotor yang dilakukan oknum-oknum di semua lini.
Berdasarkan data Tim Terpadu Pemantau, Pengawas, dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga serta Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pelayanan BBM, tercatat selama periode Juli hingga September 2005 telah ditemukan BBM ilegal yang nilainya mencapai Rp 27,9 miliar.
Selain itu, kurang berhasilnya upaya pemerintah dengan memberikan insentif kepada masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM melalui program dana kompensasi BBM tampaknya juga menjadi kendala yang justru kian menambah beban pemerintah. Kekurangan ini terbukti dari adanya indikasi penyimpangan yang sudah terjadi sejak bergulirnya program dana kompensasi BBM di tahun 2000.
Oleh karena itu, penyelundupan dan penimbunan BBM akibat subsidi, baik yang disalurkan kepada kalangan industrimaupun ke luar negeri, merupakan keniscayaan yang pasti terjadi di tengah disparitas harga yang begitu menggoda.
Hal yang sama dilontarkan oleh publik terhadap perbedaan harga BBM yang begitu menggiurkan. Tidak mengherankan jika kemudian banyak kalangan yang terlibat dalam penyelundupan BBM guna mendapatkan kenikmatan.
Tidak hanya oknum-oknum di internal Pertamina yang pasti tergoda, oknum-oknum di luar pun akan selalu mengincar lahan basah yang yang menjanjikan keuntungan hingga miliaran rupiah. Sebanyak 85,2 persen responden memercayai bahwa kelangkaan BBM yang kemudian terjadi, salah satunya disebabkan oleh penyelundupan bahan bakar ini ke luar negeri.
Berkaitan dengan penyelundupan BBM, tiga dari empat responden meyakini kemungkinan terlibatnya berbagai oknum dari berbagai lembaga pemerintah dalam kasus-kasus penyelundupan maupun kelangkaan BBM yang terjadi selama ini.
Sebanyak 84,8 persen responden meyakini bahwa sebagian oknum pengusaha yang menjadi rekanan Pertamina terlibat secara langsung dalam penyelundupan BBM. Oknum aparat di Pertamina pun dipercayai 90,3 persen responden ikut berperan dalam kasus-kasus penyelundupan BBM.
Begitu pula dengan aparat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun lokal, hampir 80 persen responden memercayai keterlibatan sebagian oknum aparat pemerintah. Hal yang juga diyakinioleh publik dalam memandang keterlibatan aparat kepolisian ataupun TNI. Oknum-oknum dari beberapa instansi tersebut di atas turut berperan dalam memperburuk krisis BBM.
Terbongkarnya penyelundupan yang melibatkan oknum dari berbagai lembaga menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan masing-masing lembaga selama ini. Pertamina, misalnya, dua dari tiga responden menilai badan usaha milik negara ini tidak tegas dalam menangani kasus-kasus penyeludupan yang telah merugikan masyarakat dan negara selama ini.
Hal yang sama ditegaskan pula oleh publik dalam menyikapi peran kepolisian dan TNI. Hampir 60 responden menilai kedua lembaga yang seharusnya menjaga dan mengamankan kebutuhan vital masyarakat ini tidak tegas dalam menangani penyelundupan.
Adapun Bea dan Cukai sebagai lembaga yang terkait langsung dengan persoalan perizinan seharusnya dapat berperan penting dalam mencegah maraknya penyelundupan. Namun, sayangnya, penilaian 59,5 persen responden menunjukkan lemahnya lembaga ini dalam mengontrol BBM.
Sebenarnya, kelemahan lembaga-lembaga pemerintah tidak hanya terjadi dalam mengawasi distribusi BBM. Berbagai kasus penyelundupan barang yang lain pun marak terjadi, baik yang masuk ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
Terhadap penyelundupan kayu, misalnya, 62,8 persen responden menilai tidak seriusnya pemerintah dalam menindak para pelaku penebangan liar sekaligus penyelundupan kayu yang terjadi selama ini. Terkait dengan upaya teknis guna mengikis penyelundupan BBM, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Akan tetapi, upaya ini tentu tak semudah membalik telapak tangan. Budaya korupsi yang sudah mengakar di semua tubuh birokrasi lembaga negara akan menjadi tantangan yang berat.
Tidak heran jika 41 persen responden meragukan kemampuan pemerintah menghentikan penyelundupan BBM meskipun tetap lebih banyak yang bernada yakin (56,6 persen).

Menolak kenaikan
Niat baik pemerintah untuk secara serius mencegah penyelundupan BBM memang diharapkan oleh publik. Dengan menghentikan upaya penyelundupan, diharapkan pasokan BBM di dalam negeri bisa tetap lancar.
Tersendatnya pasokan BBM memang membuat masalah yang serius di masyarakat Indonesia yang masih sangat menggantungkan hidupnya pada BBM. Akibat kelangkaan yang terjadi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat. Sebanyak 65,5 persen responden jajak pendapat ini menyatakan ketidakpuasannya terhadap upaya pemerintah menyediakan kebutuhan BBM.
Demikian juga dalam soal harga. Akibat kelangkaan BBM, harga minyak di beberapa daerah mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Akibatnya, ketidakpuasan juga disuarakan 76,1 persen responden.
Di tengah penilaian yang buruk terhadap kemampuan pemerintah dalam menstabilkan harga dan pasokan, rencana kenaikan harga BBM pada awal Oktober terasa semakin menekan kehidupan masyarakat. Meskipun rencana ini dimaksudkan untuk mengurangi beban negara atas subsidi yang demikian besar, namun menghilangkan subsidi BBM di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat juga bukan langkah yang tepat. Ini karena masyarakat akan menanggung beban semakin menjulangnya berbagai harga kebutuhan.
Menanggapi rencana pengurangan subsidi dengan cara menaikkan harga BBM, sebanyak 70,7 persen responden menyatakan penolakannya. Ketidaksetujuan publik terhadap pencabutan subsidi BBM juga tampak dalam beberapa jajak pendapat sebelumnya.
Jajak pendapat yang dilakukan pada awal Juli 2005, misalnya, 69,9 persen responden tidak setuju jika subsidi dihapus. Begitu pula dengan jajak pendapat yang diadakan pada pertengahan Agustus 2005, 71,2 persen responden tidak menyetujui langkah pemerintah menaikkan harga BBM.
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)