KUNJUNGAN KE TIMTIM, MENGAPA TIDAK?

Jajak Pendapat KOMPAS
13 Mei 2002


UNDANGAN menghadiri suatu perayaan adalah sebuah penghormatan besar. Apalagi menyangkut perayaan kemerdekaan sebuah negara yang sebelumnya memiliki ikatan kuat. Walaupun muncul beragam ketidaksetujuan, sebagian besar publik menyatakan kedatangan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam perayaan kemerdekaan Timor Timur (Timtim) 20 Mei mendatang bukanlah tindakan yang mesti ditabukan.

Pernyataan tersebut terangkum dari 60 persen responden jajak pendapat kali ini yang setuju dengan rencana kunjungan Presiden. Sementara itu, tidak lebih dari 29 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya. Pandangan pro dan kontra dalam menyikapi rencana kunjungan ini juga masih mengemuka di dalam dinamika kerja lembaga legislatif.
Sangatlah beralasan munculnya sikap kontra di kalangan anggota DPR/MPR. Betapa tidak, perjuangan bangsa dalam proses integrasi Timtim ke dalam wilayah negara kesatuan selama ini telah banyak meminta korban, baik nyawa maupun materi. Tidaklah mengherankan bila ada fraksi di DPR yang sejak awal sudah menyesalkan rencana kehadiran Presiden Megawati. Bahkan, pimpinan DPR pun secara resmi telah melayangkan surat kepada Presiden supaya tidak hadir dalam perayaan tersebut, dan meminta agar hal ini cukup diwakilkan kepada pembantunya yang setingkat menteri saja.
Secara riil, terlepasnya Timtim sejak referendum 30 Agustus 1999-yang menghasilkan 78,5 persen rakyat Timtim menolak otonomi-memang menyakitkan, khususnya bagi kalangan yang merasakan secara langsung memperjuangkan keberadaan Timtim sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Sejarah pendeklarasian Timtim sebagai provinsi ke-27 sejak 17 Juli 1976 memang melalui perjuangan yang berdarah-darah. Beberapa data menyebutkan, sudah ribuan nyawa bangsa Indonesia tewas dalam pertempuran. Sayangnya, sejauh itu belum ada pengakuan PBB secara bulat mengenai keberadaan Timtim sebagai provinsi. Malah yang muncul adalah pengakuan sebagai negara merdeka.
Oleh karena itu, kehadiran Presiden di kemerdekaan Timtim 20 Mei mendatang dianggap sebagian kalangan akan mengecewakan bangsa Indonesia. Alasan demikian juga diungkapkan oleh 47 persen yang tidak setuju dengan rencana Presiden. Pasalnya, kunjungan tersebut justru akan menyinggung perasaan bangsa Indonesia. Ditambahkan pula, menurut hampir seperempat bagian responden yang tidak setuju, bangsa ini sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun Timtim.

DILIHAT dari sudut geopolitik, kehadiran Presiden Megawati sebenarnya mempunyai aspek strategis terhadap eksistensi Indonesia sekaligus Timtim. Karena, kehadiran Presiden menunjukkan tekad pemerintah untuk mewujudkan kerja sama antarwilayah, khususnya terkait dengan kawasan Asia Tenggara, juga dengan Australia dan wilayah Pasifik Barat. Selain itu, kehadiran Presiden juga dianggap memperlihatkan komitmen dan konsistensi Indonesia dalam menyikapi Tap MPR Nomor V Tahun 1999 tentang pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
Menyikapi Timtim sebagai satu negara yang berdaulat, responden yang setuju dengan kehadiran Presiden di perayaan kemerdekaan Timtim memandangnya sebagai bentuk rekonsiliasi di antara dua negara. Pernyataan ini terangkum dari hampir dua per tiga responden yang menilai bahwa keberadaan Presiden akan membawa hubungan yang lebih baik.
Selain itu, adanya ikatan sejarah dan kedudukan Timtim sebagai sebuah negara yang sejajar bangsa lain juga menjadi pertimbangan responden. Terlebih lagi, dengan keberadaan Presiden di perayaan kemerdekaan Timtim justru akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia. Sehingga akan memulihkan citra positif di negara-negara yang telah telanjur buruk dalam menilai Indonesia.
Dari sisi kondisi internal Indonesia sendiri, responden menganggap kehadiran Presiden akan memperbaiki penyelesaian dan penanganan semua persoalan yang terkait dengan Timtim. Dalam hal ini, ada dua persoalan yang bisa dikategorikan sebagai masalah sosial dan masalah hukum. Pertama berkaitan dengan pengungsi eks Timtim. Lebih dari 70 persen responden menilai, pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan persoalan pengungsi.
Hampir sekitar 150.000 pengungsi Timtim yang masih di kamp penampungan Nusa Tenggara Timur merupakan beban yang sangat berat bagi perekonomian Indonesia yang masih terseok-seok. Potensi konflik yang muncul antara penduduk setempat dengan pengungsi yang besar perlu menjadi perhatian serius. Apalagi dengan keluarnya kebijakan pemerintah yang menghentikan bantuan akan kian menambah besar potensi konflik yang timbul. Untuk itu, hampir 40 persen responden mengharapkan supaya pemerintah secepatnya memulangkan para pengungsi Timtim sebagai alternatif terbaik.
Kedua, berkaitan dengan status kewarganegaraan. Seperti diketahui, masih banyaknya rakyat timtim yang berada di Indonesia, dan juga kemungkinan sebagian rakyat Timtim yang ingin bergabung dengan Indonesia akan menimbulkan persoalan status kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, dua per tiga responden menilai selama ini pemerintah kurang serius dalam menangani persoalan itu.
Selain itu, persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang masih tertinggal di Timtim juga belum ditangani dengan serius. Hal ini terungkap dari 70 persen responden beranggapan bahwa pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyat Indonesia yang masih berada di wilayah Timtim.

ADAPUN melihat Timtim sebagai satu negara di kawasan Asia Tenggara yang bertetangga langsung dengan Indonesia, sebagian responden menilai sebagai satu peluang untuk saling bekerja sama di berbagai bidang. Pada bidang ekonomi, misalnya, tiga dari empat responden mendukung bila pemerintah bekerja sama dengan Timtim. Sebagai sebuah negara baru, Timtim masih banyak bergantung kepada negara lain dalam meningkatkan perekonomian. Apalagi Indonesia sebagai eks negara induk, tentu saja sebagian besar rakyat Timtim sudah mengenal dan bergantung kepada produk-produk dari Indonesia.
Kerja sama di bidang pendidikan juga disetujui oleh tiga per empat responden. Mengingat sekitar 1.100 mahasiswa Timtim masih belajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, maka kerja sama memang diperlukan guna membantu pembangunan sumber daya manusia. Meskipun pemerintah sudah memutuskan subsidi bagi mahasiswa Timtim, kelanjutan studi mereka di Indonesia akan memberi peran penting bagi keberlangsungan hubungan kedua negara.
Selain itu, masih besarnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Timtim menunjukkan masih besarnya peluang untuk membentuk opini tentang Indonesia secara benar.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)