BURUK, CITRA PETINGGI POLITIK

Jajak Pendapat KOMPAS
03 Juni 2002


ADA pandangan sinis terhadap praktik komunikasi politik yang dilakukan para elite politik di negeri ini. Dalam setiap kiprah politik mereka, publik menilai belum tampak komitmen yang tertanam terhadap upaya perbaikan kondisi bangsa ini. Yang terkesan menonjol justru menggunakan setiap kesempatan yang mereka miliki untuk memuaskan kepentingan kelompok dan pribadi mereka.

Pada satu sisi sikap seperti ini menunjukkan wajah sesungguhnya dari para elite negeri ini dalam berpolitik. Namun, di sisi lain, kondisi seperti ini justru dianggap memperparah segenap permasalahan yang dihadapi negeri ini. Tidak heran jika di mata publik, seperti yang terekam dalam jajak pendapat ini, citra para petinggi politik negeri ini tergolong buruk. Tiga dari empat responden yang beranggapan demikian.
Minornya pandangan publik sangatlah beralasan. Sikap para petinggi partai politik-sekaligus para anggota DPR-yang dianggap angin-anginan, tidak konsisten, dan dianggap menjadi salah satu sebab utama masih labilnya kondisi politik. Sebagai gambaran, dalam pandangan publik, di masa reformasi ini tampak bahwa jatuh bangunnya pemerintahan sangat bergantung pada parlemen. Selama masih ada penilaian positif, jalannya pemerintahan akan stabil. Namun sebaliknya, ketika sikap kontra mulai tumbuh, jangan heran bila pemerintah menjadi pontang-panting.
Contoh konkret sudah terjadi dalam beberapa pemerintahan sebelumnya. Seperti yang terjadi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, misalnya. Lengsernya Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden tidak terlepas dari "permainan" para petinggi parpol di DPR. Bermula dari temuan Pansus Buloggate dan Bruneigate, yang menimbulkan dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid saat itu dalam skandal tersebut.
Kemudian, muncullah memorandum kesatu, memorandum kedua, dan disusul penyelenggaraan Sidang Istimewa sebagai jurus terakhir untuk menurunkan Abdurrahman Wahid.
Ada yang menarik dikaji dalam melihat persoalan itu. Di awal pemerintahan Abdurrahman Wahid sebenarnya sudah ada jaminan dari petinggi parpol untuk tetap mendukung presiden. Bahkan, naiknya presiden tidak lepas dari peran para petinggi politik yang memaksakan kepentingan mereka untuk menghambat lawan politiknya. Namun, ketika dukungan mulai mengendur, serangan gencar justru mulai dilakukan. Perilaku demikian terus-menerus dilakukan yang kian mengukuhkan kebenaran anggapan minor masyarakat.
Dari sudut komunikasi politik, sikap keterbukaan dalam berpolitik di negeri ini sebenarnya masih belum transparan. Mudah berubahnya sikap dan dukungan menunjukkan masih adanya ketertutupan dalam proses politik. Menilai semua perilaku tersebut, tidaklah mengherankan bila para petinggi partai, wakil rakyat, selama ini dianggap masih jauh dari rakyat.
Melemahnya fungsi dan tugas mereka tampaknya disadari pula oleh publik. Bahkan, lebih dari tiga perempat responden menilai citra buruk petinggi partai politik merupakan representasi dari citra kelembagaan DPR yang buruk pula.

ADANYA kesadaran publik bahwa eksistensi petinggi politik yang dianggap sudah menyimpang dari jalurnya, sebenarnya tak lepas dari peran para aktornya yang notabene orang-orang dari kalangan partai. Penilaian semacam ini dilandasi dari penilaian dua pertiga responden terhadap kinerja yang dianggap tidak memperbaiki kondisi bangsa, tetapi justru memperkeruh persoalan yang sedang dibenahi pemerintah.
Bukanlah mustahil bila muncul argumentasi itu, mengingat selama ini di dalam lembaga DPR, misalnya, para anggotanya lebih condong mengedepankan kepentingan partainya. Munculnya dorongan dari anggota DPR untuk mengutamakan kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat sebenarnya lebih mengacu pada pandangan intern partai.
Ditambah lagi dengan bergesernya fungsi partai politik karena dominannya tujuan partai untuk menggalang kekuatan di semua aspek. Faktor inilah yang dinilai publik menjadi penyebab tidak berfungsinya partai politik di masyarakat.
Penilaian ini bukanlah isapan jempol, mengingat fungsi mendasar partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat saja dianggap oleh tiga perempat responden belum sepenuhnya dipenuhi. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya pertarungan kepentingan yang dipertontonkan oleh anggota DPR di panggung parlemen.
Melihat dari fungsi lain, dalam pendidikan politik misalnya, hampir 70 persen responden pun menilai partai politik belum memberikan pendidikan politik secara benar. Apalagi dengan diperlihatkan sikap egois di antara anggota Dewan dalam mempertahankan kepentingannya yang bila perlu dilakukan dengan cara melalui adu jotos sekalipun.

SEBAGAI perpanjangan dari partai politik, sikap para elite politik yang lebih mengutamakan kepentingan partai sebenarnya masih dapat dimaklumi. Namun, yang menjadi sumber kekhawatiran adalah apabila segenap kepentingan harus diwujudkan, sekalipun pada akhirnya harus mengorbankan stabilitas negeri ini. Pemandangan seperti itu tampaknya sudah menjadi bagian dari perjalanan reformasi di negeri ini, terutama berkaitan dengan pertaruhan posisi nomor satu di negeri ini.
Sayangnya, hingga detik ini sikap di kalangan petinggi partai politik belum berubah. Kian intensifnya pertemuan-pertemuan politik akhir-akhir ini merupakan sebuah bukti bahwa tidak ada komitmen yang melekat di antara petinggi politik terhadap keselamatan negeri ini.
Di mata publik, beragam pertemuan, pembentukan aliansi, entah apa pun namanya, hanya menghasilkan sebuah kekhawatiran bahwa kondisi politik, keamanan, dan ekonomi negeri ini akan memburuk.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)