Jajak Pendapat "Kompas" - Hasil Pemilu Diterima Kedua Pendukung Capres

KOMPAS, 27 Sep 2004
Jajak Pendapat Kompas
HASIL PEMILU DITERIMA KEDUA PENDUKUNG CAPRES


Kepuasan publik terhadap jalannya pemilihan umum presiden putaran kedua meningkat dibandingkan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden putaran pertama. Mereka pun dapat menerima hasil sementara pemilu yang menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai pemenang untuk menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kesimpulan ini muncul sebagai rangkuman dari jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan khusus untuk menilai pelaksanaan dan penerimaan terhadap hasil pemilu presiden putaran pertama 20 September 2004. Penilaian kepuasan terhadap pelaksanaan pemilu presiden tahap kedua dan penerimaan publik terhadap hasil pemilu tercermin dari respons positif yang merata di setiap daerah.
Penerimaan terhadap hasil pemilu presiden tahap kedua yang menempatkan pasangan Yudhoyono-Kalla lebih unggul daripada pasangan Mega-Hasyim juga tercermin dari jawaban konstituen pemilih kedua pasangan ini. Pemilih kedua pasangan sama-sama menerima kenyataan kemenangan sementara pasangan yang disokong Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Keadilan Sejahtera ini.
Di antara responden yang kemarin memilih pasangan Yudhoyono-Kalla, hampir seluruhnya (98 persen) dapat menerima hasil yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan pasangan itu sebagai pemenang. Sementara itu, 89 persen pemilih pasangan Mega-Hasyim juga menyatakan penerimaannya atas kemenangan sementara pasangan Yudhoyono-Kalla.
Sikap legowo yang ditunjukkan publik terhadap penghitungan suara yang dilakukan lembaga-lembaga di luar KPU pun begitu besar. Model penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan lembaga-lembaga riset melalui mekanisme pengambilan sampel TPS-TPS tertentu dianggap representatif dengan penghitungan yang dilakukan KPU. Bahkan, empat dari lima responden memercayai kesahihan hasil penghitungan cepat tersebut.
Selain menerima hasil pemilu, hampir seluruh responden (94 persen) juga menyatakan kepuasannya atas pelaksanaan pemilu presiden tahap kedua. Sikap positif yang ditunjukkan publik ini tak lepas dari kinerja KPU yang dinilai sudah lebih profesional.
Berbagai kekurangan yang terjadi pada pemilu presiden putaran pertama tampaknya telah memicu KPU untuk lebih baik lagi dalam pemilu presiden putaran kedua pada minggu lalu. Sosialisasi dan informasi, persiapan, hingga mekanisme penghitungan suara pada pemilu presiden putaran pertama yang banyak menuai kritik tidak lagi berulang.
Dalam hal tata cara pencoblosan calon presiden, misalnya, publik menilai informasi dan penjelasan petugas TPS mengenai mekanismenya semakin baik. Terbukti dalam jajak pendapat yang diselenggarakan 7-8 Juli 2004 atau dua hari setelah pelaksanaan pemilu presiden putaran pertama, 77 persen responden menganggap cukup memadainya penjelasan dari petugas TPS.
Adapun pada jajak pendapat kali ini, yang diselenggarakan dua hari setelah pelaksanaan pemilu, 93 persen responden mengakui memadainya penjelasan dari petugas TPS. Bahkan, hampir 100 persen responden menyatakan mudahnya tata cara pencoblosan ketika berada di bilik suara.
Begitu pula dengan logistik yang dipersiapkan KPU. Sekitar 95 persen responden menyatakan rasa puasnya baik terhadap kualitas kertas suara maupun kualitas gambar calon presiden-wakil presiden.
Dibandingkan dengan pemilu presiden putaran pertama, kepuasan responden terhadap kedua hal itu juga kian meningkat. Hal yang sama dirasakan pula dalam mengkaji kualitas tinta yang digunakan sebagai tanda bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya. Pada pemilu presiden putaran pertama sempat muncul polemik terhadap kualitas tinta yang dinilai relatif lebih mudah hilang dibandingkan dengan tinta yang dipakai pada pemilu legislatif.
Bahkan, hampir 60 persen responden jajak pendapat Kompas yang diadakan dua hari setelah pelaksanaan pemilu presiden putaran pertama mengakui betapa buruknya kualitas tinta yang digunakan saat itu. Namun, hal itu tidak terjadi lagi pada pemilu presiden putaran kedua kali ini, bahkan 76 persen menilai membaiknya kualitas tinta yang digunakan para pemilih.

MEMANG, sebagian kalangan sempat mengkhawatirkan kelancaran pemilu presiden putaran kedua. Peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004 atau sebelas hari sebelum pemilu, misalnya, menjadi salah satu indikator rawannya keamanan pemilu 20 September. Bahkan, peristiwa peledakan bom tersebut sempat menggoyang nilai rupiah hampir mendekati Rp 9.300 per dollar AS dan indeks saham pun sempat turun hingga 31 poin lebih atau 4,1 persen.
Namun, ketakutan dan kekhawatiran itu pupus sudah. Kelancaran dan kesuksesan pemilu presiden 20 September telah merontokkan perkiraan sebagian kalangan. Di DKI Jakarta, misalnya, pengamanan pemilu, yang melibatkan 15.000 aparat kepolisian yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan disebarnya 37 satuan setingkat peleton di 37 wilayah komando rayon militer yang dianggap rawan, membuat pemilu berjalan kondusif.
Dari sisi ekonomi, kesuksesan pemilu juga berdampak pada kian membaiknya sentimen para pelaku pasar. Satu hari seusai pemilu, perdagangan saham langsung menembus level resisten. Beberapa kalangan praktisi menilai membaiknya indeks harga saham bahkan bisa mencapai level 840 hingga 850. Reaksi pasar yang positif ini diprediksi Menteri Keuangan Boediono akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 4,8 persen.
Kesuksesan pemilu ini diakui pula oleh salah satu pemantau pemilu. Forum Rektor Indonesia, misalnya, menilai pemilu presiden putaran kedua berlangsung lancar, jujur, adil, aman, dan damai. Sekitar 5.000 mahasiswa yang turun sebagai pemantau pemilu di 3.884 TPS di seluruh Indonesia, kecuali Lampung, Gorontalo, dan Maluku Utara, menghasilkan kesimpulan baiknya proses pemilu. Hampir 100 persen pun menyatakan pengamanan dan kondusifnya proses pemilu sebagai faktor suksesnya pemilu.
Sayangnya, kesuksesan pemilu masih tercederai oleh beberapa tekanan dari masing-masing pendukung calon presiden-wakil presiden tertentu. Meskipun relatif kecil, membesarnya pengakuan publik atas intervensi yang dilakukan oleh masing-masing pendukung calon presiden membuktikan belum dewasanya sikap politik masing-masing kubu.
Terbukti, pada pemilu presiden putaran kedua kali ini tekanan untuk memilih pasangan tertentu masih dirasakan oleh enam persen responden, dan bujukan dengan imbalan uang atau barang masih dialami oleh lebih dari tujuh persen responden.
Hal yang sama ditemukan pula dalam proses pencoblosan maupun penghitungan suara. Jika pada pemilu presiden putaran pertama responden yang mengetahui adanya kecurangan hanya tiga persen, pada pemilu presiden putaran kedua sekitar delapan persen mengemukakan terjadinya kecurangan.
Demikian pula dalam penghitungan suara. Pada pemilu presiden putaran pertama hanya tiga persen responden saja yang mengetahui terjadinya kecurangan, sedangkan pada pemilu presiden putaran kedua meningkat menjadi tujuh persen responden.
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Kecemasan Di Ujung Jarum Suntik

KOMPAS, 28 Aug 2004
Jajak Pendapat KOMPAS
KECEMASAN DI UJUNG JARUM SUNTIK


MEREBAKNYA kasus malapraktik akhir-akhir ini telah melahirkan sikap pro-kontra akan pentingnya sanksi yang lebih konkret terhadap paramedis atau dokter yang terlibat. Namun, di balik semua perdebatan tersebut, publik menilai sejauh ini masih tampak kekurangseriusan pemerintah dalam mengawasi praktik pengobatan medis dan pemberian perlindungan kepada masyarakat dalam layanan kesehatan.

Kesimpulan demikian merupakan bagian dari pengumpulan pendapat masyarakat yang dilakukan minggu ini. Dalam jajak pendapat ini, setidaknya 56 persen responden menilai tidak seriusnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Bagi mereka, upaya pemerintah saat ini cenderung pasif dan terkesan melupakan segenap persoalan yang terkait dengan malapraktik pengobatan medis.
Lebih jauh, Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Kedokteran yang disodorkan pemerintah dan telah disetujui oleh sembilan fraksi di Komisi VII DPR, misalnya, juga masih melemahkan posisi masyarakat sebagai konsumen. Majelis kehormatan yang berwenang menangani kasus malapraktik akan bertindak sebatas jika ada laporan. Tidak diaturnya sanksi yang tegas bagi dokter maupun dokter gigi yang diduga lalai dalam menangani pasien menyiratkan ancaman bagi publik.
Selain terhadap pemerintah, publik pun menyatakan hal yang sama mencermati keberadaan organisasi profesi para dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai lembaga yang membawahkan para dokter dianggap oleh 45 persen responden tidak lebih sebagai lembaga formal yang cenderung memberikan perlindungan terhadap anggotanya ketimbang memberikan sanksi bagi para dokter yang melanggar prosedur dan praktik kedokteran.
Sementara itu, 32 persen responden lainnya menganggap organisasi ini dinilai sudah cukup serius membina para anggotanya. Begitu pula dengan fungsi rumah sakit atau klinik yang membawahkan para dokter yang berpraktik. Bahkan, 44 persen responden memandang tidak hanya minimnya pengawasan, tetapi juga adanya kecenderungan rumah sakit untuk melindungi tenaga mediknya jika melakukan kesalahan.

PENILAIAN ömiringö masyarakat terhadap pemerintah, organisasi profesi, dan rumah sakit seperti yang terpaparkan di atas sebenarnya tidak lepas dari berbagai pengalaman yang mereka hadapi saat berhubungan dengan tenaga medis maupun dari berbagai kasus-kasus dugaan malapraktik yang terjadi selama ini. Terkait dengan persoalan demikian, pandangan yang melekat dalam benak masyarakat adalah proses hukum yang cenderung berbelit dan sering kali memenangkan pihak medis sudah tampak di depan mata.
Untuk membuktikan ada tidaknya malapraktik, misalnya, persoalan mesti dibawa ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang beranggotakan pada dokter. Jika dari proses penyidikan ditemukan adanya malapraktik, pasien baru bisa meneruskan untuk mengajukan tuntutan perdata. Tidak berlakunya hukum pidana dalam sebuah kasus malapraktik mengindikasikan diterabasnya hak-hak pasien sebagai konsumen yang dirugikan.
Di sisi lain, sekalipun persoalan malapraktik ini mampu diperkarakan di tingkat pengadilan, sebagian besar publik juga meragukan kualitas peradilan yang ada dapat berpihak pada tuntutan mereka. Dalam kondisi seperti ini, posisi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan dari para profesional medis jelas berada posisi yang lemah. Oleh karena itu, dalam jajak pendapat ini, harapan bahwa masyarakat mendapatkan peradilan yang tegas tampaknya masih jauh dari angan-angan. Terbukti, bagian dari isi RUU Praktik Kedokteran yang tinggal menunggu waktu untuk disahkan sebagai UU pun masih ditanggapi mereka dengan sebelah mata. Sejauh ini, mereka hanya bisa berharap-harap cemas di ujung jarum suntik.
(TWEKI TRIATDIANTO/LITBANG KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Susunan Kabinet Calon Presiden Dinantikan

KOMPAS, 02 Aug 2004
Jajak Pendapat KOMPAS
SUSUNAN KABINET CALON PRESIDEN DINANTIKAN


HARAPAN agar para kandidat presiden mengumumkan susunan calon anggota kabinetnya sebelum pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004, dikemukakan oleh sebagian besar publik. Mereka menganggap pengungkapan rancangan kabinet sebelum pemilihan umum merupakan nilai plus yang membantu memperjelas pilihan masyarakat.

PANDANGAN demikian diungkapkan setidaknya oleh tiga perempat responden yang dihubungi dalam jajak pendapat kali ini. Ada berbagai alasan yang dilontarkan publik mengapa para calon presiden harus mengumumkan susunan kabinetnya.
Dari 74 persen responden yang memandang perlu, hampir seluruhnya beralasan bahwa pengumuman kabinet penting sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk memilih pada pemilu nanti. Dalam pemilu putaran kedua nanti, sekaligus pemilu penentu siapa yang berhak menjadi presiden, tampaknya responden tidak ingin seperti "membeli kucing
dalam karung". Sisanya merupakan kalangan yang lebih melihat bahwa upaya mengumumkan rancangan kabinet itu memang diperlukan sebagai langkah awal transparansi dari calon pemegang pemerintahan baru.
Sayangnya, "barang dagangan" yang ditunggu para pemilih sejauh ini tidak secepatnya dikeluarkan oleh kedua calon pasangan. Baik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla maupun Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi belum banyak memberikan sinyal dalam menjawab harapan masyarakat semacam ini. Karena itu, bukan mustahil jika indikasi menurunnya minat publik untuk memilih salah satu dari kedua calon presiden itu dilandasi oleh persoalan ini.
Sebenarnya, melihat perjalanan pemilu presiden putaran pertama 5 Juli 2004, beberapa pasangan calon presiden sempat menggulirkan isu rancangan kabinet. Saat itu salah satu pasangan calon presiden bahkan menyatakan telah menyiapkan posisi-posisi kunci dalam kabinet, dan sudah diisi sebelum pemilu 5 Juli 2004. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, misalnya, mengungkapkan bahwa calon anggota kabinetnya akan diisi oleh orang yang mendapat legitimasi masyarakat dan bersih dari dosa-dosa masa lalu.
Hal yang sama juga dilakukan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Bahkan, khusus pasangan Wiranto-Salahuddin, tim sukses pasangan ini diberitakan juga menyiapkan kabinet bayangan yang sebagian besar berasal dari kader Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Begitu pula dengan Hamzah Haz-Agum Gumelar, yang sebelumnya menginginkan akan mengumumkan kabinet bayangan sebelum pemungutan suara 5 Juli 2004. Meski demikian, hingga saat ini tak satu calon presiden pun yang benar-benar mengungkapkan susunan calon kabinetnya.

HARAPAN membesarnya peluang terjadinya pengumuman susunan kabinet sebelum pemilu putaran terakhir ini memang semakin menipis. Kedua kandidat presiden yang dinyatakan berhak maju ke putaran pemilu presiden selanjutnya pun sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengumumkan susunan calon anggota kabinetnya. Memang, bagi para kandidat, mengumumkan susunan kabinet sebelum pemilu dipandang serba dilematis.
Di satu sisi, upaya tersebut bisa saja semakin memperkuat dukungan terhadap salah satu calon presiden jika calon yang diajukan sesuai dengan kehendak publik. Namun, di sisi lain, tindakan itu justru bisa menjadi sasaran tembak dari lawan politiknya jika ternyata calon yang diajukan memiliki kelemahan.
Dalam jajak pendapat kali ini, harapan agar diumumkannya susunan kabinet tidak hanya meliputi sosok yang dianggap pantas saja, tetapi meliputi pula bidang-bidang yang selama ini menjadi persoalan keseharian kehidupan mereka. Di antaranya, sebanyak 39 persen responden memandang pejabat di bidang ekonomi sebagai calon yang paling penting untuk diumumkan oleh para calon presiden. Bisa jadi, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang relatif masih tertatih-tatih menjadi latar belakang terlontarnya pejabat bidang ekonomi sebagai bidang yang paling penting untuk diketahui publik.
Masalah keamanan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, yang masih rentan merupakan persoalan kedua terpenting yang calon pejabatnya ingin segera diketahui oleh 16,4 persen responden. Kondisi keamanan masyarakat Aceh yang belum sempurna atau kerusuhan Maluku dan Poso merupakan kasus-kasus pertahanan keamanan yang bersifat vertikal.
Adapun tindakan kriminal seperti penodongan, perampasan, dan perampokan adalah persoalan horizontal yang telah banyak meresahkan masyarakat dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika publik menilai pejabat yang menangani bidang pertahanan keamanan mesti diketahui mereka.
Selain itu, dampak langsung kondisi ekonomi yang telah mengakibatkan makin menjulangnya biaya pendidikan telah menanamkan harapan di benak publik akan perlunya calon presiden untuk segera mengumumkan pejabat yang menangani bidang pendidikan (11 persen).
Kepentingan ini juga didorong oleh besarnya harapan publik agar pejabat di bidang pendidikan merupakan figur yang bisa memadukan tercapainya peningkatan kualitas sekaligus mampu menekan laju biaya pendidikan yang kian menjerat ekonomi keluarga.
Adapun pejabat di bidang penegakan hukum, yang dipandang publik sebagai suatu faktor yang menentukan lambannya perbaikan kondisi bangsa secara keseluruhan, dinilai penting untuk segera diumumkan oleh 10 persen responden. Dilihat dari sisi masyarakat, minimnya perhatian mereka terhadap aspek hukum tak lepas dari adanya kepentingan yang lebih besar yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, yaitu ekonomi dan keamanan.
Meskipun demikian, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan para pengusaha pun patut dituntaskan. Tidak heran jika mereka memandang perlunya pejabat di bidang hukum yang mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat. Terbukti dalam memandang seorang jaksa agung, misalnya, mereka tidak terlalu memandang apakah calon pejabatnya harus dari luar atau diambil dari dalam lembaga.
Yang terpenting, siapa pun yang menduduki posisi kunci tersebut harus mempunyai kompetensi dan integritas yang teruji.

BELUM gencarnya upaya masing-masing kandidat untuk memaparkan rancangan-rancangan program kebijakan, termasuk susunan kabinet misalnya, bisa jadi turut pula memengaruhi penilaian publik terhadap kiprah para kandidat selepas pemilu presiden putaran pertama usai.
Kondisi semacam itu pula yang tergambar dalam jajak pendapat kali ini. Sebagaimana yang dipaparkan dalam berbagai jajak pendapat sebelumnya, di samping melontarkan penilaian dan harapan, terhadap masing-masing kandidat, responden jajak pendapat kali ini pun mengungkapkan preferensi politik mereka terhadap kiprah kedua pasangan kandidat yang akan bertarung dalam pemilu mendatang.
Yang menarik, dibandingkan dengan jajak pendapat sebelumnya, terdapat penurunan popularitas dari kedua kandidat. Sebaliknya, tingkat keragu-raguan publik untuk memilih di antara kedua pasangan calon presiden justru meningkat.
Pada jajak pendapat yang diadakan 14-15 Juli 2004, umpamanya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mendapat simpati terbesar, dipilih oleh sekitar 60 persen responden perkotaan.
Sedangkan pasangan Megawati-Hasyim hanya diminati 19,6 persen responden. Sementara 16 persen lainnya mengakui belum memutuskan pilihannya pada salah satu dari kedua calon tersebut atau apakah akan menggunakan haknya atau tidak pada pemilu nanti. Namun, pada jajak pendapat kali ini, responden yang akan memilih pasangan Yudhoyono-
Jusuf menurun hingga delapan persen. Kini tercatat sebanyak 52 persen responden menganggap pasangan Yudhoyono-Jusuf sebagai pasangan yang paling layak menjadi presiden dalam pemilu 20 September 2004.
Sementara itu, pilihan responden terhadap pasangan Megawati-Hasyim juga mengalami penurunan sekitar dua persen, kini menjadi 17,9 persen. Di sisi lain, responden yang belum memutuskan pilihannya meningkat lebih dari 13 persen, kini menjadi 29,1 persen. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 28-29 Juli 2004. Sebanyak 1.027 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di 32 ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan penelitian +/- 3,1 persen. Meskipun demikian, kesalahan nirpencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan mencerminkan pendapat seluruh masyarakat Indonesia.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Yudhoyono Menurun, Wiranto Menguat

KOMPAS, 07 Jun 2004
Jajak Pendapat Kompas
YUDHOYONO MENURUN, DUKUNGAN TERHADAP
WIRANTO DI PERKOTAAN MULAI MENGUAT


DUKUNGAN terhadap pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid di wilayah perkotaan mulai menunjukkan tanda menguat setelah selama tiga minggu sebelumnya nyaris tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, menguatnya dukungan kepada calon dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa ini juga diikuti menurunnya dukungan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang diajukan Partai Demokrat. Sekalipun demikian, pasangan ini tetap menjadi yang paling populer di antara pasangan calon presiden lainnya.

KENYATAAN ini tercermin dari penilaian responden dalam jajak pendapat periodik yang diselenggarakan di 32 ibu kota provinsi. Kali ini peningkatan apresiasi publik terhadap pasangan capres dan cawapres dari Partai Golkar-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampaknya lebih kontras dibandingkan dengan empat pasangan lainnya.
Padahal, sejak jajak pendapat ini dilakukan hingga memasuki minggu ketiga, penilaian publik terhadap kelayakan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid untuk menjadi presiden dan wakil presiden (wapres) RI mendatang cenderung stagnan. Pada jajak pendapat minggu pertama, 12-13 Mei 2004, misalnya, responden yang menilai bahwa pasangan Wiranto-Salahuddin ini paling layak hanya 4,8 persen. Pada minggu berikutnya, jumlah ini masih sama persis dengan minggu pertama.
Baru pada minggu ketiga tampak ada sedikit pergerakan, meski tidak cukup signifikan, menjadi 6,7 persen. Namun, pada jajak pendapat kali ini, penilaian responden terhadap kelayakan Wiranto-Salahuddin Wahid mengalami peningkatan cukup tajam. Terbukti dengan pernyataan 10,7 persen responden yang kini menilai pasangan berlatar belakang militer dan Nahdlatul Ulama (NU) ini paling layak untuk meraih kursi presiden dan wapres.
Dibandingkan dengan pasangan lainnya, Wiranto-Salahuddin Wahid mencatat persentase kenaikan tertinggi dalam mendapatkan respons positif publik.
Melonjaknya suara publik tampaknya tak bisa dilepaskan dari pergerakan politik yang dilakukan Wiranto-Salahuddin Wahid dan peran partai politik (parpol) yang berada di belakang pasangan ini.
Pertemuan yang berkesan manis antara Wiranto dan Presiden Timor Timur Xanana Gusmao, bisa jadi, turut mempengaruhi penilaian publik yang selama ini dianggap paling bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pascajajak pendapat 1999. Selain itu, peran petinggi Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan dari PKB telah sampai pada tingkat formal.
Harapan ini terpenuhi dengan munculnya dukungan resmi dari PKB yang memutuskan untuk mendukung Salahuddin Wahid sebagai calon wapres yang mendampingi Wiranto. Kehadiran Abdurrahman Wahid dalam rapat PKB guna memutuskan dukungan merupakan simbol politik untuk merestui koalisi Partai Golkar dan PKB dalam menggalang suara.
Dengan resminya dukungan PKB terhadap Salahuddin Wahid, beban kaum Nahdliyin pendukung PKB yang semula ragu untuk menentukan pilihannya seolah-olah telah dilepaskan. Seperti diketahui, pencalonan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi tak urung telah membuat bingung warga NU dalam memutuskan pilihan. Sikap Hasyim Muzadi yang menerima pinangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon wapres telah mengombang-ambingkan sikap politik kaum Nahdliyin.
Dengan munculnya keputusan resmi dari internal PKB, setidaknya kebimbangan sebagian warga NU menjadi berkurang. Bahkan, sikap sejumlah kiai NU yang mengharamkan untuk memilih calon presiden perempuan jelas merupakan upaya pembatasan bagi kaum Nahdliyin untuk memilih pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.

TERLEPAS dari kontrak-kontrak politik dan gerakan- gerakan politik yang dilakukan pasangan capres dan cawapres dan parpol, terdongkraknya tingkat kelayakan mereka di mata publik merupakan buah yang dipetik dari kondisi di masyarakat yang relatif aman.
Kampanye di hari pertama seusai penandatanganan prasasti "Siap Menang, Siap Kalah" oleh lima pasangan capres dan cawapres diiringi dengan pawai bersama memperlihatkan citra pemilu yang tidak menakutkan.
Meskipun demikian, perubahan proporsi sikap publik terhadap kelayakan kelima pasangan memberi arti bahwa pertarungan dalam menanam image di masyarakat masih terus berlangsung. Terbukti dengan strategi masing-masing capres dan cawapres di awal-awal kampanye yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah. Kunjungan Megawati Soekarnoputri ke tempat-tempat publik atau langkah Amien Rais-Siswono dengan mendatangi pasar di hari pertama kampanye, misalnya, merupakan strategi yang langsung diterapkan.
Sebenarnya, penilaian responden yang cenderung positif juga ditujukan pada pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Namun, peningkatan yang diraih tidak sebesar yang diperoleh pasangan ini pada minggu sebelumnya. Apabila dalam jajak pendapat sebelumnya pasangan ini meraih 10,4 persen, kini 10,8 persen responden perkotaan merespons positif.
Yang agak mengejutkan, apresiasi publik terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla. Sekalipun kedua sosok ini tetap berada di tempat teratas, proporsi publik yang menganggap pasangan ini sebagai yang terbaik minggu ini cenderung menurun. Mereka yang menilai pasangan Yudhoyono-Kalla sebagai paling layak menjabat sebagai presiden dan wapres kini dinyatakan oleh 51,8 persen responden lebih rendah dibandingkan dengan pekan lalu yang berada di kisaran 55,2 persen. Bahkan, pada minggu kedua pasangan ini sempat dianggap paling layak oleh 62,6 persen responden (Tabel/Grafik)
Meskipun mengalami penurunan, pasangan Yudhoyono-Kalla tetap mendominasi, baik dilihat dari parpol pilihan, agama, maupun kota responden. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemilu presiden kali ini tidak akan berjalan linier dengan pemilu legislatif yang telah menempatkan Partai Golkar, PDI-P dan PKB di level atas.
Bahkan, aspek agama tampaknya bukan merupakan faktor yang menentukan sekaligus menjadi pertimbangan publik dalam menentukan calon presidennya. Tetap lemahnya dukungan responden terhadap Hamzah Haz-Agum Gumelar, misalnya, menyiratkan lepasnya agama sebagai variabel yang menentukan pilihan publik.
Di sisi lain, menurunnya penilaian terhadap pasangan Yudhoyono-Kalla sebenarnya juga dialami pula oleh pasangan lain. Namun, penurunan yang terjadi tidak sebesar yang dialami kedua sosok tersebut. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, misalnya, jika tiga kali penyelenggaraan jajak pendapat sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan, kali ini justru mengalami penurunan yang relatif kecil. Demikian pula pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar yang hingga minggu keempat penyelenggaraan jajak pendapat ini belum juga menunjukkan peningkatan dukungan yang memadai. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 2-3 Juni 2004. Sebanyak 1.052 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode systematic sampling dari buku telepon terbaru. Responden diambil dari 32 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, sampling error penelitian +/- 3,0 persen. Meskipun demikian, nonsampling error dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

Read More......