Jajak Pendapat "Kompas" - Susunan Kabinet Calon Presiden Dinantikan

KOMPAS, 02 Aug 2004
Jajak Pendapat KOMPAS
SUSUNAN KABINET CALON PRESIDEN DINANTIKAN


HARAPAN agar para kandidat presiden mengumumkan susunan calon anggota kabinetnya sebelum pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004, dikemukakan oleh sebagian besar publik. Mereka menganggap pengungkapan rancangan kabinet sebelum pemilihan umum merupakan nilai plus yang membantu memperjelas pilihan masyarakat.

PANDANGAN demikian diungkapkan setidaknya oleh tiga perempat responden yang dihubungi dalam jajak pendapat kali ini. Ada berbagai alasan yang dilontarkan publik mengapa para calon presiden harus mengumumkan susunan kabinetnya.
Dari 74 persen responden yang memandang perlu, hampir seluruhnya beralasan bahwa pengumuman kabinet penting sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk memilih pada pemilu nanti. Dalam pemilu putaran kedua nanti, sekaligus pemilu penentu siapa yang berhak menjadi presiden, tampaknya responden tidak ingin seperti "membeli kucing
dalam karung". Sisanya merupakan kalangan yang lebih melihat bahwa upaya mengumumkan rancangan kabinet itu memang diperlukan sebagai langkah awal transparansi dari calon pemegang pemerintahan baru.
Sayangnya, "barang dagangan" yang ditunggu para pemilih sejauh ini tidak secepatnya dikeluarkan oleh kedua calon pasangan. Baik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla maupun Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi belum banyak memberikan sinyal dalam menjawab harapan masyarakat semacam ini. Karena itu, bukan mustahil jika indikasi menurunnya minat publik untuk memilih salah satu dari kedua calon presiden itu dilandasi oleh persoalan ini.
Sebenarnya, melihat perjalanan pemilu presiden putaran pertama 5 Juli 2004, beberapa pasangan calon presiden sempat menggulirkan isu rancangan kabinet. Saat itu salah satu pasangan calon presiden bahkan menyatakan telah menyiapkan posisi-posisi kunci dalam kabinet, dan sudah diisi sebelum pemilu 5 Juli 2004. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, misalnya, mengungkapkan bahwa calon anggota kabinetnya akan diisi oleh orang yang mendapat legitimasi masyarakat dan bersih dari dosa-dosa masa lalu.
Hal yang sama juga dilakukan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Bahkan, khusus pasangan Wiranto-Salahuddin, tim sukses pasangan ini diberitakan juga menyiapkan kabinet bayangan yang sebagian besar berasal dari kader Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Begitu pula dengan Hamzah Haz-Agum Gumelar, yang sebelumnya menginginkan akan mengumumkan kabinet bayangan sebelum pemungutan suara 5 Juli 2004. Meski demikian, hingga saat ini tak satu calon presiden pun yang benar-benar mengungkapkan susunan calon kabinetnya.

HARAPAN membesarnya peluang terjadinya pengumuman susunan kabinet sebelum pemilu putaran terakhir ini memang semakin menipis. Kedua kandidat presiden yang dinyatakan berhak maju ke putaran pemilu presiden selanjutnya pun sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengumumkan susunan calon anggota kabinetnya. Memang, bagi para kandidat, mengumumkan susunan kabinet sebelum pemilu dipandang serba dilematis.
Di satu sisi, upaya tersebut bisa saja semakin memperkuat dukungan terhadap salah satu calon presiden jika calon yang diajukan sesuai dengan kehendak publik. Namun, di sisi lain, tindakan itu justru bisa menjadi sasaran tembak dari lawan politiknya jika ternyata calon yang diajukan memiliki kelemahan.
Dalam jajak pendapat kali ini, harapan agar diumumkannya susunan kabinet tidak hanya meliputi sosok yang dianggap pantas saja, tetapi meliputi pula bidang-bidang yang selama ini menjadi persoalan keseharian kehidupan mereka. Di antaranya, sebanyak 39 persen responden memandang pejabat di bidang ekonomi sebagai calon yang paling penting untuk diumumkan oleh para calon presiden. Bisa jadi, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang relatif masih tertatih-tatih menjadi latar belakang terlontarnya pejabat bidang ekonomi sebagai bidang yang paling penting untuk diketahui publik.
Masalah keamanan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, yang masih rentan merupakan persoalan kedua terpenting yang calon pejabatnya ingin segera diketahui oleh 16,4 persen responden. Kondisi keamanan masyarakat Aceh yang belum sempurna atau kerusuhan Maluku dan Poso merupakan kasus-kasus pertahanan keamanan yang bersifat vertikal.
Adapun tindakan kriminal seperti penodongan, perampasan, dan perampokan adalah persoalan horizontal yang telah banyak meresahkan masyarakat dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika publik menilai pejabat yang menangani bidang pertahanan keamanan mesti diketahui mereka.
Selain itu, dampak langsung kondisi ekonomi yang telah mengakibatkan makin menjulangnya biaya pendidikan telah menanamkan harapan di benak publik akan perlunya calon presiden untuk segera mengumumkan pejabat yang menangani bidang pendidikan (11 persen).
Kepentingan ini juga didorong oleh besarnya harapan publik agar pejabat di bidang pendidikan merupakan figur yang bisa memadukan tercapainya peningkatan kualitas sekaligus mampu menekan laju biaya pendidikan yang kian menjerat ekonomi keluarga.
Adapun pejabat di bidang penegakan hukum, yang dipandang publik sebagai suatu faktor yang menentukan lambannya perbaikan kondisi bangsa secara keseluruhan, dinilai penting untuk segera diumumkan oleh 10 persen responden. Dilihat dari sisi masyarakat, minimnya perhatian mereka terhadap aspek hukum tak lepas dari adanya kepentingan yang lebih besar yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, yaitu ekonomi dan keamanan.
Meskipun demikian, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan para pengusaha pun patut dituntaskan. Tidak heran jika mereka memandang perlunya pejabat di bidang hukum yang mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat. Terbukti dalam memandang seorang jaksa agung, misalnya, mereka tidak terlalu memandang apakah calon pejabatnya harus dari luar atau diambil dari dalam lembaga.
Yang terpenting, siapa pun yang menduduki posisi kunci tersebut harus mempunyai kompetensi dan integritas yang teruji.

BELUM gencarnya upaya masing-masing kandidat untuk memaparkan rancangan-rancangan program kebijakan, termasuk susunan kabinet misalnya, bisa jadi turut pula memengaruhi penilaian publik terhadap kiprah para kandidat selepas pemilu presiden putaran pertama usai.
Kondisi semacam itu pula yang tergambar dalam jajak pendapat kali ini. Sebagaimana yang dipaparkan dalam berbagai jajak pendapat sebelumnya, di samping melontarkan penilaian dan harapan, terhadap masing-masing kandidat, responden jajak pendapat kali ini pun mengungkapkan preferensi politik mereka terhadap kiprah kedua pasangan kandidat yang akan bertarung dalam pemilu mendatang.
Yang menarik, dibandingkan dengan jajak pendapat sebelumnya, terdapat penurunan popularitas dari kedua kandidat. Sebaliknya, tingkat keragu-raguan publik untuk memilih di antara kedua pasangan calon presiden justru meningkat.
Pada jajak pendapat yang diadakan 14-15 Juli 2004, umpamanya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mendapat simpati terbesar, dipilih oleh sekitar 60 persen responden perkotaan.
Sedangkan pasangan Megawati-Hasyim hanya diminati 19,6 persen responden. Sementara 16 persen lainnya mengakui belum memutuskan pilihannya pada salah satu dari kedua calon tersebut atau apakah akan menggunakan haknya atau tidak pada pemilu nanti. Namun, pada jajak pendapat kali ini, responden yang akan memilih pasangan Yudhoyono-
Jusuf menurun hingga delapan persen. Kini tercatat sebanyak 52 persen responden menganggap pasangan Yudhoyono-Jusuf sebagai pasangan yang paling layak menjadi presiden dalam pemilu 20 September 2004.
Sementara itu, pilihan responden terhadap pasangan Megawati-Hasyim juga mengalami penurunan sekitar dua persen, kini menjadi 17,9 persen. Di sisi lain, responden yang belum memutuskan pilihannya meningkat lebih dari 13 persen, kini menjadi 29,1 persen. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


METODE JAJAK PENDAPAT

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 28-29 Juli 2004. Sebanyak 1.027 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Responden berdomisili di 32 ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan penelitian +/- 3,1 persen. Meskipun demikian, kesalahan nirpencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan mencerminkan pendapat seluruh masyarakat Indonesia.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Yudhoyono Menurun, Wiranto Menguat

KOMPAS, 07 Jun 2004
Jajak Pendapat Kompas
YUDHOYONO MENURUN, DUKUNGAN TERHADAP
WIRANTO DI PERKOTAAN MULAI MENGUAT


DUKUNGAN terhadap pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid di wilayah perkotaan mulai menunjukkan tanda menguat setelah selama tiga minggu sebelumnya nyaris tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, menguatnya dukungan kepada calon dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa ini juga diikuti menurunnya dukungan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang diajukan Partai Demokrat. Sekalipun demikian, pasangan ini tetap menjadi yang paling populer di antara pasangan calon presiden lainnya.

KENYATAAN ini tercermin dari penilaian responden dalam jajak pendapat periodik yang diselenggarakan di 32 ibu kota provinsi. Kali ini peningkatan apresiasi publik terhadap pasangan capres dan cawapres dari Partai Golkar-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampaknya lebih kontras dibandingkan dengan empat pasangan lainnya.
Padahal, sejak jajak pendapat ini dilakukan hingga memasuki minggu ketiga, penilaian publik terhadap kelayakan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid untuk menjadi presiden dan wakil presiden (wapres) RI mendatang cenderung stagnan. Pada jajak pendapat minggu pertama, 12-13 Mei 2004, misalnya, responden yang menilai bahwa pasangan Wiranto-Salahuddin ini paling layak hanya 4,8 persen. Pada minggu berikutnya, jumlah ini masih sama persis dengan minggu pertama.
Baru pada minggu ketiga tampak ada sedikit pergerakan, meski tidak cukup signifikan, menjadi 6,7 persen. Namun, pada jajak pendapat kali ini, penilaian responden terhadap kelayakan Wiranto-Salahuddin Wahid mengalami peningkatan cukup tajam. Terbukti dengan pernyataan 10,7 persen responden yang kini menilai pasangan berlatar belakang militer dan Nahdlatul Ulama (NU) ini paling layak untuk meraih kursi presiden dan wapres.
Dibandingkan dengan pasangan lainnya, Wiranto-Salahuddin Wahid mencatat persentase kenaikan tertinggi dalam mendapatkan respons positif publik.
Melonjaknya suara publik tampaknya tak bisa dilepaskan dari pergerakan politik yang dilakukan Wiranto-Salahuddin Wahid dan peran partai politik (parpol) yang berada di belakang pasangan ini.
Pertemuan yang berkesan manis antara Wiranto dan Presiden Timor Timur Xanana Gusmao, bisa jadi, turut mempengaruhi penilaian publik yang selama ini dianggap paling bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pascajajak pendapat 1999. Selain itu, peran petinggi Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan dari PKB telah sampai pada tingkat formal.
Harapan ini terpenuhi dengan munculnya dukungan resmi dari PKB yang memutuskan untuk mendukung Salahuddin Wahid sebagai calon wapres yang mendampingi Wiranto. Kehadiran Abdurrahman Wahid dalam rapat PKB guna memutuskan dukungan merupakan simbol politik untuk merestui koalisi Partai Golkar dan PKB dalam menggalang suara.
Dengan resminya dukungan PKB terhadap Salahuddin Wahid, beban kaum Nahdliyin pendukung PKB yang semula ragu untuk menentukan pilihannya seolah-olah telah dilepaskan. Seperti diketahui, pencalonan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi tak urung telah membuat bingung warga NU dalam memutuskan pilihan. Sikap Hasyim Muzadi yang menerima pinangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon wapres telah mengombang-ambingkan sikap politik kaum Nahdliyin.
Dengan munculnya keputusan resmi dari internal PKB, setidaknya kebimbangan sebagian warga NU menjadi berkurang. Bahkan, sikap sejumlah kiai NU yang mengharamkan untuk memilih calon presiden perempuan jelas merupakan upaya pembatasan bagi kaum Nahdliyin untuk memilih pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.

TERLEPAS dari kontrak-kontrak politik dan gerakan- gerakan politik yang dilakukan pasangan capres dan cawapres dan parpol, terdongkraknya tingkat kelayakan mereka di mata publik merupakan buah yang dipetik dari kondisi di masyarakat yang relatif aman.
Kampanye di hari pertama seusai penandatanganan prasasti "Siap Menang, Siap Kalah" oleh lima pasangan capres dan cawapres diiringi dengan pawai bersama memperlihatkan citra pemilu yang tidak menakutkan.
Meskipun demikian, perubahan proporsi sikap publik terhadap kelayakan kelima pasangan memberi arti bahwa pertarungan dalam menanam image di masyarakat masih terus berlangsung. Terbukti dengan strategi masing-masing capres dan cawapres di awal-awal kampanye yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah. Kunjungan Megawati Soekarnoputri ke tempat-tempat publik atau langkah Amien Rais-Siswono dengan mendatangi pasar di hari pertama kampanye, misalnya, merupakan strategi yang langsung diterapkan.
Sebenarnya, penilaian responden yang cenderung positif juga ditujukan pada pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Namun, peningkatan yang diraih tidak sebesar yang diperoleh pasangan ini pada minggu sebelumnya. Apabila dalam jajak pendapat sebelumnya pasangan ini meraih 10,4 persen, kini 10,8 persen responden perkotaan merespons positif.
Yang agak mengejutkan, apresiasi publik terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla. Sekalipun kedua sosok ini tetap berada di tempat teratas, proporsi publik yang menganggap pasangan ini sebagai yang terbaik minggu ini cenderung menurun. Mereka yang menilai pasangan Yudhoyono-Kalla sebagai paling layak menjabat sebagai presiden dan wapres kini dinyatakan oleh 51,8 persen responden lebih rendah dibandingkan dengan pekan lalu yang berada di kisaran 55,2 persen. Bahkan, pada minggu kedua pasangan ini sempat dianggap paling layak oleh 62,6 persen responden (Tabel/Grafik)
Meskipun mengalami penurunan, pasangan Yudhoyono-Kalla tetap mendominasi, baik dilihat dari parpol pilihan, agama, maupun kota responden. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemilu presiden kali ini tidak akan berjalan linier dengan pemilu legislatif yang telah menempatkan Partai Golkar, PDI-P dan PKB di level atas.
Bahkan, aspek agama tampaknya bukan merupakan faktor yang menentukan sekaligus menjadi pertimbangan publik dalam menentukan calon presidennya. Tetap lemahnya dukungan responden terhadap Hamzah Haz-Agum Gumelar, misalnya, menyiratkan lepasnya agama sebagai variabel yang menentukan pilihan publik.
Di sisi lain, menurunnya penilaian terhadap pasangan Yudhoyono-Kalla sebenarnya juga dialami pula oleh pasangan lain. Namun, penurunan yang terjadi tidak sebesar yang dialami kedua sosok tersebut. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, misalnya, jika tiga kali penyelenggaraan jajak pendapat sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan, kali ini justru mengalami penurunan yang relatif kecil. Demikian pula pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar yang hingga minggu keempat penyelenggaraan jajak pendapat ini belum juga menunjukkan peningkatan dukungan yang memadai. (Tweki Triardianto/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 2-3 Juni 2004. Sebanyak 1.052 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode systematic sampling dari buku telepon terbaru. Responden diambil dari 32 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, sampling error penelitian +/- 3,0 persen. Meskipun demikian, nonsampling error dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Pengangguran, Tantangan Terbesar

KOMPAS, 29 Mei 2004
Jajak Pendapat "Kompas"
PENGANGGURAN, TANTANGAN TERBESAR


PELIKNYA persoalan pengangguran tidak membuat pemerintah serius menanggulanginya. Publik merasakan bahwa konsentrasi pemerintah saat ini yang lebih terfokus pada hasil dan persiapan pemilu telah mengabaikan pengangguran yang kian akut. Sekalipun persoalan ini kerap menjadi pembicaraan, penyelesaiannya tidak juga tampak. Mereka mengkhawatirkan pengangguran menjadi persoalan terbesar negeri ini.

KEKHAWATIRAN publik tidaklah berlebihan mengingat secara faktual jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun memang semakin membubung tinggi. Bahkan, tiga dari empat responden jajak pendapat Kompas kali ini meyakini semakin banyaknya jumlah penganggur di kotanya. Senada dengan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyatakan, pengangguran terbuka di tahun 2004 diperkirakan mencapai 10,8 juta, sedangkan 31,9 juta orang lainnya merupakan setengah pengangguran.
Adapun di tahun 2003 angka pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta orang. Menurut data statistik, pada tahun 2002 total jumlah pengangguran-terbuka maupun setengah pengangguran-mencapai 42 juta orang. Dari jumlah itu tercatat 8,1 juta merupakan pengangguran terbuka dengan 567.000 orang di antaranya termasuk kategori berpendidikan tinggi.
Pesatnya jumlah pengangguran terbuka dari kalangan berpendidikan tinggi memang tidak bisa ditampik. Selain faktor kualitas pendidikan pada sebagian besar lembaga pendidikan yang sekadar meluluskan para siswanya, kondisi makro-ekonomi juga turut menentukan ada tidaknya kesempatan kerja. Dengan demikian, harapan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sangat bergantung pada iklan-iklan lowongan.
Publik menyadari kondisi ini sebagai akibat melubernya para lulusan menengah dan perguruan tinggi. Bahkan, sekitar 43 persen responden tidak membantah bahwa di antara anggota keluarganya ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang memprihatinkan, persoalan pengangguran tak hanya menimpa mereka yang berpendidikan rendah, tetapi juga menengah dan tinggi.
Seperti yang diutarakan oleh 20 persen responden bahwa anggota keluarganya yang menganggur adalah berpendidikan menengah, dan 19 persen responden yang lain merasakan keprihatinannya terhadap anggota keluarganya yang lulusan perguruan tinggi, namun sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan.

SAYANGNYA, sikap para pencari kerja yang tergolong berpendidikan tinggi cenderung pasif. Berdasarkan pengakuan 45 responden, anggota keluarganya yang sedang mencari kerja tidak mempunyai kegiatan produktif selain hanya menunggu panggilan kerja. Sekitar 36 persen responden lainnya menyatakan bahwa anggota keluarganya itu berusaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan, mulai dari berdagang, menjadi makelar, hingga membuka usaha kecil-kecilan.
Namun, upaya para pencari kerja yang cenderung tidak berusaha memaksimalkan kemampuan dirinya menjadi persoalan serius bagi mereka sendiri dalam menghadapi persaingan kerja. Karena, hanya tujuh persen responden yang menyatakan anggota keluarganya yang sedang mencari kerja mengikuti kursus untuk mempersiapkan diri jika mendapatkan panggilan kerja nanti.
Sikap pasif yang dilakukan, bisa jadi, merupakan tindakan logis yang mesti diambil oleh para pencari kerja. Sebab, tidak seriusnya penanganan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengatasi persoalan pengangguran menjadi pangkal munculnya sikap pasif tersebut. Kenyataan ini diakui oleh dua dari tiga responden terhadap ketidakseriusan upaya pemerintah daerah mereka selama ini.
Di DKI Jakarta, misalnya, dari tahun ke tahun angka pengangguran terus meningkat. Menurut data Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, pada tahun 2002, dari jumlah penganggur yang sudah mencapai 605.924 orang, yang terserap ke lapangan kerja hanya 155.700 orang atau hanya sekitar 25,6 persen. Tahun 2004 ini diperkirakan satu juta pengangguran terbuka, baik di Jakarta ataupun dari luar Jakarta, menunggu dan berburu lapangan kerja di Jakarta.
Ketidakseriusan pemerintah daerah ini muncul berdasarkan penilaian publik terhadap kondisi riil dalam mendapatkan kerja di daerahnya. Secara merata, dilihat dari kota domisili, sekitar 72 persen responden menilai saat ini kian sulit mendapatkan pekerjaan di kantor-swasta. Bahkan, di kantor-kantor pemerintah kondisinya lebih sulit lagi karena 86 persen responden menganggap sulit untuk masuk di lembaga-lembaga pemerintah selama proses seleksi masih dibumbui sistem koneksi.
Menariknya, ada perbedaan pandangan antara responden di Jawa dan di luar Jawa dalam mencermati mudah atau sulitnya memperoleh pekerjaan di perusahaan swasta. Dibandingkan dengan di Jawa, responden di luar Jawa menilai lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun perbedaannya tidak begitu besar, ada kecenderungan bahwa kesempatan kerja lebih terbuka di luar Jawa.
Bahkan, di wilayah-wilayah yang mempunyai sumber-sumber alam memadai, kecenderungan ini lebih tinggi lagi. Publik di Manado, Gorontalo, Mataram, dan Jayapura, misalnya, sekitar separuh responden di kota tersebut merasakan mudahnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan dan kantor swasta.

MINIMNYA lapangan kerja formal sebenarnya telah disiasati oleh sebagian para pencari kerja dengan memasuki sektor informal. Di Jakarta, misalnya, sektor informal berpotensi dalam mendominasi lapangan pekerjaan. Meskipun sulit mencari data jumlah pekerja di sektor tersebut, dapat dipastikan bahwa jumlahnya melebihi angka pengangguran terbuka. Sayangnya, bergeliatnya sektor informal ini tidak serta-merta mendapatkan dukungan positif dari pemerintah setempat.
Hal ini diyakini oleh beberapa organisasi nonpemerintah yang menganggap pemerintah cenderung memiliki paradigma antimasyarakat miskin. Kondisi ini merupakan tantangan berat bagi para pekerja di sektor informal. Ancaman penggusuran terus didengungkan, sementara lapangan pekerjaan, baik di kota maupun di desa, semakin menyempit. Tidak mengherankan jika separuh responden menilai tidak seriusnya pemerintah daerah dalam menggerakkan usaha di bidang informal.
Tampaknya ketidakseriusan pemerintah dalam menggerakkan sektor informal juga dibarengi dengan lemahnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan, tingkat perekonomian masyarakat saat ini cenderung menurun. Seperti yang dituturkan oleh 47 persen responden yang menilai semakin buruknya perekonomian nasional. Wajar jika mereka menilai bukannya lapangan kerja semakin terbuka lebar, tetapi justru banyak terjadi PHK yang melanda di sebagian industri.
Tidak mampu dihindarinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sebagian industri kehutanan dan produk tekstil (TPT) di tahun 2004, misalnya, merupakan cermin ketidakmampuan pemerintah dan industri domestik dalam mempertahankan pasar lokal. Karena itu, PHK terhadap sekitar 750.000 pekerja yang akan dilakukan berakibat pada kemunduran ekonomi masyarakat.
Kondisi ini semakin diperkuat oleh pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea bahwa selama tahun 2003 jumlah tenaga kerja yang diberhentikan atau menjadi korban PHK sebanyak 154.450 orang. Jumlah ini meningkat 24 persen dari 124.834 pekerja yang diberhentikan pada tahun 2002. Untuk tahun 2004, pekerja yang mengalami PHK diperkirakan akan meningkat karena banyak perusahaan tutup dengan alasan relokasi ke negara lain.
Ditambah lagi dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 4,5 persen pada tahun 2004 hanya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi 1,4 juta orang, lebih rendah dibandingkan dengan tambahan angkatan kerja yang mencapai dua juta orang. Upaya lain untuk mengatasi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, yang ditargetkan 350.000 orang di tahun ini pun tampaknya bukan pemecahan yang efektif. Bertambahnya 600.000 angkatan kerja di tahun ini dan jumlah pengangguran di tahun sebelumnya adalah tanggung jawab pemerintah.
Oleh karena itu, keyakinan 56 persen responden terhadap kemampuan presiden terpilih periode tahun 2004-2009 mendatang untuk mengatasi persoalan pengangguran merupakan harapan sekaligus tantangan bagi lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. (TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)


Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas, 26-27 Mei 2004. Sebanyak 1.064 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode "systematic sampling". Responden berdomisili di 32 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, "sampling error" penelitian +/- 3,0 persen. Meskipun demikian, "nonsampling error" dimungkinkan terjadi.

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Bulu Tangkis Tidak Menarik Lagi

KOMPAS, 14 May 2004
Jajak Pendapat Kompas
BULU TANGKIS TIDAK MENARIK LAGI
Piala Thomas & Uber


BULU tangkis merupakan satu olahraga yang terbilang sukses dan membanggakan bagi Indonesia. Popularitas dan prestasi atlet-atlet yang berkecimpung di bulu tangkis cukup dikenal. Tidak hanya di masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga di mata internasional. Meskipun demikian, tidak berarti ada semangat di benak publik untuk mengikuti jejak para maestro bulu tangkis yang telah membawa kemenangan.

Terbukti dari pernyataan yang terangkum dari jajak pendapat ini. Kesan agung dan mengharukan ketika atlet bulu tangkis mampu meraih kemenangan bukanlah momen yang memberi makna mendalam. Publik lebih melihat fenomena itu sebagai peristiwa sejarah yang patut diketahui pada saat itu saja.
Seperti yang dilontarkan oleh 84 persen responden yang mengakui tidak merasa tertarik untuk aktif menekuni bulu tangkis. Menurut publiik, keberhasilan seorang atlet bulu tangkis dalam meraih prestasi tidak mesti membuat mereka merasa tertantang untuk mengikuti jejaknya. Begitu pula dengan keluarganya, publik meyakini tidak perlu untuk memaksakan kehendak terhadap keluarganya supaya seperti atlet
bulu tangkis.
Dilihat dari sisi keseharian, publik juga memahami bulu tangkis seperti halnya olahraga lainnya. Lebih dari separuh responden memandang bulu tangkis sebagai salah satu wujud eksistensi olahraga yang dikenal masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, publik lebih memandang bulu tangkis sebagai olahraga sekadar untuk mengeluarkan keringat, tanpa perlu memikirkan keinginan untuk berprestasi.
Yang menarik, dilihat sisi usia, ada kecenderungan semakin muda usia semakin tinggi tingkat keacuhan publik terhadap keberadaan bulu tangkis. Terbukti dari pernyataan 38 persen responden berusia di bawah 25 tahun yang mengakui bisa atau biasa saja dalam melakukan olahraga bulu tangkis. Apalagi ditambah dengan besarnya tingkat ketidaksukaan responden berusia muda dengan bulu tangkis.
Hal yang berbeda justru ditemukan di responden yang berusia di atas 50 tahun. Karena responden pada kategori ini tingkat perlakuan mereka terhadap olahraga bulu tangkis relatif baik. Terbukti dengan pernyataan lebih dari separuh responden usia lanjut yang mengakui melakukan olahraga bulu tangkis meskipun hanya pada tahap biasa saja.
Fakta ini, bisa jadi, mencerminkan faktor kemampuan seorang atlet untuk meraih prestasi akan berpengaruh terhadap perlakuan bulu tangkis di masyarakat. Terbukti dari besarnya jumlah responden di atas 50 tahun yang melakukan olahraga bulu tangkis menunjukkan kemampuan atlet di masanya dalam meraih prestasi telah menggugah mereka untuk ikut mengenal olahraga bulu tangkis.
Kenyataan ini semakin diperkuat oleh pernyataan responden berusia di atas 50 tahun yang juga sempat beranganangan menjadi atlet yang berprestasi. Jika yang terjadi demikian, kesimpulan yang bisa ditarik adalah atlet bulu tangkis di masa lalu lebih mampu dalam meraih prestasi ketimbang atlet sekarang. (Tweki/Litbang KOMPAS)

Read More......