MELAMBUNGKAN IMPOR, MENGGULUNG NASIB PETANI

Jajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 24 September 2005


Sekalipun dalam setiap wacana pembangunan ekonomi sektor pertanian dan nasib para petani kerap ditempatkan sebagai fokus perhatian negara, dalam praktik nasib petani tidak juga berubah. Tetap saja terpinggirkan.

Pandangan semacam inilah yang terekspresikan publik sebagaimana terangkum dari hasil pengumpulan pendapat kali ini. Tidak mengherankan pula jika dalam jajak pendapat kali ini terungkap ketidakpuasan sebesar 60 persen responden terhadap berbagai langkah pemerintah selama ini dalam menyejahterakan petani.
Dalam benak mereka, kebijakan pembangunan yang selama ini kurang berkiblat pada pertanian memang bukan sekali ini saja terlontarkan. Jika dirunut ke belakang, persepsi yang sama pun telah dilontarkan oleh responden dalam jajak pendapat pada 13-14 Juli 2005.
Saat itu sekitar dua pertiga bagian responden juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Pembangunan yang cenderung meminggirkan sektor pertanian selama ini memang telah berdampak sangat luas. Sensus Pertanian tahun 2003, misalnya, menunjukkan terjadinya fluktuasi ekspor-impor, pertumbuhan negatif, dan penurunan produktivitas.
Masalah serius yang kian menumpuk, di antaranya kepemilikan lahan yang kian mengecil, biaya yang terus melambung, dan kelembagaan ekonomi yang tidak memihak petani.
Situasi yang dihadapi para petani padi saat ini, misalnya, kian menguatkan kesan tersebut. Setelah sebelum-sebelumnya mereka bergumul dengan persoalan musim, hama penyakit, kelangkaan pupuk, pengurangan subsidi, kali ini kembali petani padi dihadapkan pada persoalan pelik terkait dengan rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 250.000 ton.
Padahal, saat ini produksi gabah kering giling diperkirakan mencapai 53 juta ton dan surplus produksi mencapai 1,62 juta ton beras. Rencana impor ini jelas akan berakibat kontraproduktif bagi pertanian di dalam negeri.
Menteri Perdagangan Mari E Pangestu memang telah mengungkapkan bahwa impor melalui Perum Bulog itu lebih ditujukan untuk stok beras bagi kaum miskin (raskin). Namun, sebagian kalangan mencemaskan terjadinya kebocoran. Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin, misalnya, merasa pesimistis dengan kemampuan pemerintah dalam menjamin pasar tidak dibanjiri oleh beras impor. Apalagi kondisi pengawasan pemerintah terhadap berbagai penyelundupan saat ini terbilang kritis.
Hal ini pun diungkapkan oleh 54,3 persen responden yang menilai tidak efektifnya pemerintah dalam memberantas penyelundupan beras yang terjadi selama ini. Selain itu, bagi mereka, pembelian beras dari luar negeri hanya akan memberi berkah bagi petani di luar negeri, tetapi berdampak buruk bagi petani di dalam negeri.
Hal yang sama diungkapkan pula oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi yang menyayangkan pembelian beras impor yang justru telah memberi subsidi bagi para petani di luar negeri.
Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, naik turunnya sektor pertanian rupanya sangat bergantung pada kebijakan makro pemerintah dalam melindungi bidang pertanian.
Diakui, pembangunan pertanian di era rezim Orde Baru memang sempat membawa sektor pangan ke puncaknya dengan keberhasilannya dalam mewujudkan swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, secara struktural, keberhasilan semacam ini tidak terjadi secara permanen dan murni lepas dari subsidi negara.
Oleh karena itu, tatkala kekuatan ekonomi pemerintah untuk menyokong subsidi pertanian tidak dapat dipertahankan, ancaman terjadinya problem dalam perberasan pun tidak terhindarkan.
Problem semacam inilah yang kerap mengiringi perjalanan dunia pertanian di negeri ini. Tidak mengherankan semenjak negeri ini berdiri hingga saat ini, persoalan pangan dan beras tidak pernah lepas dari permasalahan yang menyita kolom-kolom pemberitaan media massa. Sepanjang usia negara ini pula nasib petanitidak juga beralih menjadi subyek di negeri ini.

Tidak puas
Dalam jajak pendapat ini, ekspresi ketidakpuasan yang dilontarkan publik terkait peran pemerintah terhadap dunia pertanian tampak dalam beragam persoalan, baik dari aspek praproduksi, produksi, maupun pascaproduksi.
Terkait dengan urusan praproduksi dan produksi, misalnya, keluhan terhadap peran pemerintah dalam ketersediaan pupuk, dan bibit, dinilai belum banyak memuaskan.
Sejauh ini hanya sepertiga bagian responden saja yang memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya pemerintah selama ini. Tampaknya, masih terlalu banyak responden yang mendengar beragam keluhan para petani dalam persoalan ketersediaan pupuk beberapa waktu lalu hingga membuatnya bersikap kurang apresiatif terhadap segenap upaya pemerintah selama ini.
Di sisi lain, problem pascaproduksi pun tak kurang mendapat perhatian publik. Dalam jajak pendapat ini, bagian terbesar responden menganggap posisi ekonomi petani yang sejauh ini tidak terlalu menggembirakan semakin tersudut lantaran kurangnya dukungan dalam perlindungan hasil produksi mereka.
Persoalan impor beras yang mencuat belakangan ini tampaknya menjadi dasar penilaian mereka betapa kurang mendukungnya kebijakan yang dilakukan dalam pengamanan hasil produksi para petani padi di negeri ini.
Tidak mengherankan jika 55,5 persen responden menganggap upaya pemerintah dalam melindungi produk beras dalam negeri selama ini dinilai kurang memadai. Sebaliknya, sebesar 33 persen responden lain menilai sebaliknya, percaya bahwa pemerintah sangat melindungi segenap produk beras produksi petani dalam negeri.
Demikian juga mereka percaya, kebijakan impor semata-mata lebih mengamankan segenap kondisi perberasan di negeri ini secara lebih luas, termasuk konsumen beras di negeri yang memang sudah sedemikian bergantung pada beras sebagai sumberutama pangan.
Dalam pembahasan lain, perhatian terhadap nasib petani yang dirasakan kurang tidak selamanya melekat. Dari sisi konsumsi, toh sebagian besar responden dalam jajak pendapat ini masih memiliki perhatian yang tinggi terhadap keberadaan petani padi di negeri ini.
Sekalipun mereka tidak memiliki peran langsung dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada petani, dalam perilaku konsumsi beras sikap ini sudah mereka praktikkan. Terbukti, saat ini konsumsi beras lokal menjadi pilihan mayoritas responden dalam jajak pendapat ini.
Demikian pula, jikalau harus memilih antara mengonsumsi beras impor dan beras produk lokal dalam kualitas yang sama, bagi sebagian besar responden pilihan pada beras produk lokal masih tetap menjadi yang terutama. Terlebih jika dari aspek harga kedua jenis beras tersebut tidak berbeda.
(TWEKI TRIARDIANTO/ Litbang Kompas)

Read More......

MENGGUNTING DALAM LIPATAN KESENGSARAAN

Jajak Pendapat KOMPAS
Sabtu, 17 September 2005


Meskipun kepercayaan masyarakat pada kemampuan pemerintahan dalam menanggulangi penyelundupan bahan bakar minyak masih cukup tinggi, kinerja aparat di lembaga-lembaga birokrasi dan keamanan diragukan mampu mendukung upaya tersebut.

Ketidaktegasan yang diperlihatkan selama ini menjadi indikasi bahwa persoalan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) telah melibatkan banyak pemain penting. Kemelut dan beragam persoalan yang terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan mempertahankan subsidi BBM memang demikian pelik.
Mencabut subsidi berujung kesengsaraan bagi masyarakat. Namun, pemberian subsidi membuka peluang terjadinya praktik-praktik kotor yang dilakukan oknum-oknum di semua lini.
Berdasarkan data Tim Terpadu Pemantau, Pengawas, dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga serta Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pelayanan BBM, tercatat selama periode Juli hingga September 2005 telah ditemukan BBM ilegal yang nilainya mencapai Rp 27,9 miliar.
Selain itu, kurang berhasilnya upaya pemerintah dengan memberikan insentif kepada masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM melalui program dana kompensasi BBM tampaknya juga menjadi kendala yang justru kian menambah beban pemerintah. Kekurangan ini terbukti dari adanya indikasi penyimpangan yang sudah terjadi sejak bergulirnya program dana kompensasi BBM di tahun 2000.
Oleh karena itu, penyelundupan dan penimbunan BBM akibat subsidi, baik yang disalurkan kepada kalangan industrimaupun ke luar negeri, merupakan keniscayaan yang pasti terjadi di tengah disparitas harga yang begitu menggoda.
Hal yang sama dilontarkan oleh publik terhadap perbedaan harga BBM yang begitu menggiurkan. Tidak mengherankan jika kemudian banyak kalangan yang terlibat dalam penyelundupan BBM guna mendapatkan kenikmatan.
Tidak hanya oknum-oknum di internal Pertamina yang pasti tergoda, oknum-oknum di luar pun akan selalu mengincar lahan basah yang yang menjanjikan keuntungan hingga miliaran rupiah. Sebanyak 85,2 persen responden memercayai bahwa kelangkaan BBM yang kemudian terjadi, salah satunya disebabkan oleh penyelundupan bahan bakar ini ke luar negeri.
Berkaitan dengan penyelundupan BBM, tiga dari empat responden meyakini kemungkinan terlibatnya berbagai oknum dari berbagai lembaga pemerintah dalam kasus-kasus penyelundupan maupun kelangkaan BBM yang terjadi selama ini.
Sebanyak 84,8 persen responden meyakini bahwa sebagian oknum pengusaha yang menjadi rekanan Pertamina terlibat secara langsung dalam penyelundupan BBM. Oknum aparat di Pertamina pun dipercayai 90,3 persen responden ikut berperan dalam kasus-kasus penyelundupan BBM.
Begitu pula dengan aparat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun lokal, hampir 80 persen responden memercayai keterlibatan sebagian oknum aparat pemerintah. Hal yang juga diyakinioleh publik dalam memandang keterlibatan aparat kepolisian ataupun TNI. Oknum-oknum dari beberapa instansi tersebut di atas turut berperan dalam memperburuk krisis BBM.
Terbongkarnya penyelundupan yang melibatkan oknum dari berbagai lembaga menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan masing-masing lembaga selama ini. Pertamina, misalnya, dua dari tiga responden menilai badan usaha milik negara ini tidak tegas dalam menangani kasus-kasus penyeludupan yang telah merugikan masyarakat dan negara selama ini.
Hal yang sama ditegaskan pula oleh publik dalam menyikapi peran kepolisian dan TNI. Hampir 60 responden menilai kedua lembaga yang seharusnya menjaga dan mengamankan kebutuhan vital masyarakat ini tidak tegas dalam menangani penyelundupan.
Adapun Bea dan Cukai sebagai lembaga yang terkait langsung dengan persoalan perizinan seharusnya dapat berperan penting dalam mencegah maraknya penyelundupan. Namun, sayangnya, penilaian 59,5 persen responden menunjukkan lemahnya lembaga ini dalam mengontrol BBM.
Sebenarnya, kelemahan lembaga-lembaga pemerintah tidak hanya terjadi dalam mengawasi distribusi BBM. Berbagai kasus penyelundupan barang yang lain pun marak terjadi, baik yang masuk ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
Terhadap penyelundupan kayu, misalnya, 62,8 persen responden menilai tidak seriusnya pemerintah dalam menindak para pelaku penebangan liar sekaligus penyelundupan kayu yang terjadi selama ini. Terkait dengan upaya teknis guna mengikis penyelundupan BBM, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Akan tetapi, upaya ini tentu tak semudah membalik telapak tangan. Budaya korupsi yang sudah mengakar di semua tubuh birokrasi lembaga negara akan menjadi tantangan yang berat.
Tidak heran jika 41 persen responden meragukan kemampuan pemerintah menghentikan penyelundupan BBM meskipun tetap lebih banyak yang bernada yakin (56,6 persen).

Menolak kenaikan
Niat baik pemerintah untuk secara serius mencegah penyelundupan BBM memang diharapkan oleh publik. Dengan menghentikan upaya penyelundupan, diharapkan pasokan BBM di dalam negeri bisa tetap lancar.
Tersendatnya pasokan BBM memang membuat masalah yang serius di masyarakat Indonesia yang masih sangat menggantungkan hidupnya pada BBM. Akibat kelangkaan yang terjadi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat. Sebanyak 65,5 persen responden jajak pendapat ini menyatakan ketidakpuasannya terhadap upaya pemerintah menyediakan kebutuhan BBM.
Demikian juga dalam soal harga. Akibat kelangkaan BBM, harga minyak di beberapa daerah mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Akibatnya, ketidakpuasan juga disuarakan 76,1 persen responden.
Di tengah penilaian yang buruk terhadap kemampuan pemerintah dalam menstabilkan harga dan pasokan, rencana kenaikan harga BBM pada awal Oktober terasa semakin menekan kehidupan masyarakat. Meskipun rencana ini dimaksudkan untuk mengurangi beban negara atas subsidi yang demikian besar, namun menghilangkan subsidi BBM di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat juga bukan langkah yang tepat. Ini karena masyarakat akan menanggung beban semakin menjulangnya berbagai harga kebutuhan.
Menanggapi rencana pengurangan subsidi dengan cara menaikkan harga BBM, sebanyak 70,7 persen responden menyatakan penolakannya. Ketidaksetujuan publik terhadap pencabutan subsidi BBM juga tampak dalam beberapa jajak pendapat sebelumnya.
Jajak pendapat yang dilakukan pada awal Juli 2005, misalnya, 69,9 persen responden tidak setuju jika subsidi dihapus. Begitu pula dengan jajak pendapat yang diadakan pada pertengahan Agustus 2005, 71,2 persen responden tidak menyetujui langkah pemerintah menaikkan harga BBM.
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......