MENGGUGAT KIPRAH PARTAI POLITIK

Jajak Pendapat KOMPAS
Senin, 02 Juli 2001


TIGA tahun sudah berlalu, dan pemilihan umum Juni 1999 silam yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis masih terasa imbasnya sampai detik ini. Bukan imbas yang memberi kesegaran bagi bangsa ini, tapi imbas yang berakibat kian carut-marutnya kehidupan negeri ini. Betapa tidak. Tidak hanya kehidupan politik yang makin tidak menentu, tetapi semua sendi kehidupan pun ikut terkena dampak yang merugikan masyarakat.

NAMUN, bukan berarti pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik itu keliru. Disadari, ada banyak aspek juga yang ikut memberi sumbangan atas tersendatnya jalan demokrasi. Rentannya situasi politik nasional sebenarnya pernah dialami pula bangsa ini di masa Demokrasi Liberal. Hingga sampai pada saat yang sangat menentukan yaitu Pemilu 1955 dengan harapan akan menyelesaikan kekacauan politik pada masa itu, yaitu berulang kalinya pergantian kabinet dan makin kritisnya kehidupan politik. Dalam hal ini, agaknya sejarah berulang. Atau, memang kebetulan belaka jika Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 memiliki kesamaan di mata masyarakat. Keduanya sama-sama mencari jalan untuk keluar dari situasi sosial politik yang sulit dan cenderung fluktuatif.
Ada banyak studi dan analisis yang menyangkut perubahan politik suatu negara. Dari begitu beragamnya kajian, Huntington, pakar politik Amerika mengkaji hubungan antara partisipasi politik dan pelembagaan politik sebagai fokus dalam perubahan politik karena keduanyalah yang akan berurusan dengan stabilitas sistem negara itu
sendiri. Lebih dari itu, urusan stabilitas sistem suatu negara juga akan berefek pada kelanggengan perjalanan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya. Sehingga lurus ataupun carut-marutnya suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh stabilitas sistem itu sendiri.
Tampaknya, hal yang sama juga sedang berproses dengan negeri ini. Secara faktual, sistem dalam politik nasional juga masih begitu rentan. Memang ada banyak persoalannya yang berkaitan dengan sistem, mulai dari kultur, kelompok, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan strukturnya. Lebih spesifik lagi, dalam struktur itu sendiri selain eksekutif dan birokrasi, partai politik juga menjadi salah satu kunci yang akan berpengaruh terhadap sistem politik formalnya. Bisa dikatakan demikian karena partai politik juga menjadi institusi yang merepresentasikan suara dan aspirasi rakyat. Dalam pemahaman seperti ini, partai politik ikut berperan dan menentukan maju mundurnya pembangunan demokrasi.

PERTANYAANNYA kemudian, bagaimana dengan partai politik yang baru saja mendapatkan kursinya di DPR. Apakah mereka benar-benar telah menjalankan salah satu tugas idealnya, yaitu menyuarakan aspirasi rakyat?
Berkaitan dengan persoalan ini, tampaknya ada beragam sikap yang ditunjukkan responden jajak pendapat kali ini. Satu hal yang patut dikhawatirkan, semakin menggumpalnya sikap penyesalan yang mendalam di benak responden berkaitan tingkah polah partai politik khususnya di tingkat pusat belakangan ini. Beragamnya persoalan riil masyarakat yang seharusnya diselesaikan agaknya telah terlupakan, tertutup oleh
upaya para wakilnya di legislatif yang terlalu berlebihan dalam mengurusi persoalan kekuasaan kepresidenan.
Memang harus diakui, partisipasi rakyat yang begitu besar dalam pesta Pemilu 1999 telah berbuah para wakil partai yang demikian keras sekaligus kritis. Segenap persoalan masyarakat yang dianggap keliru dan perlu dibenahi cukup banyak sudah yang coba dibenahi. Hanya saja respons yang muncul dari anggota dewan masih belum optimal. Kesan seperti ini dirasakan pula oleh 87 persen responden, mereka mengatakan bahwa partai politik saat ini sudah terlalu menyimpang dari harapan masyarakat. Mereka kecewa lantaran segenap perilaku partai politik yang dipraktikan para tokohnya lebih berdasarkan pada kepentingan partai sendiri.
Kenyataan ini patut disadari oleh semua pihak. Apa yang terjadi saat ini memang buah dari masa lalu. Karena hasil Pemilu 1999 yang tidak menunjukkan satu partai pun yang dominan dalam perolehan suara, maka tidak heran jika memungkinkan munculnya pembagian kekuasaan yang rapuh. Kondisi demikian sudah barang tentu tidak mencerminkan hubungan kekuasaan yang efektif.
Ironis memang. Masih belum hilang dalam ingatan ketika dalam kampanye pemilu lalu, hampir semua partai politik mengembar-gemborkan program-programnya yang begitu ideal guna menarik simpatisan. Beragam janji telah dilontarkan oleh partai politik dalam kampanyenya, misalnya, upaya penegakan hukum dengan membersihkan para koruptor di negeri ini, menurunkan biaya pendidikan, memperjuangkan nasib petani, dan masih banyak lagi. Semuanya hanya omong kosong belaka, tanpa ada bukti yang berarti.

SEBENARNYA banyak faktor yang mengakibatkan partai politik menjadi demikian. Namun, yang lebih dominan adalah faktor internal partai yang berpengaruh terhadap eksistensi wakil-wakilnya di gedung dewan. Agaknya, urusan domestik partai yang cenderung dikedepankan telah menyurutkan semangat kalangan anggota dewan yang masih
mempunyai komitmen dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Hanya saja upaya itu selalu kandas tatkala harus berhadapan dengan kepentingan partai itu sendiri.
Kendala seperti ini tampak pula dalam jalannya pemerintahan. Tidak mengherankan jika perjalanan pemerintahan kali ini dipenuhi pula oleh upaya tambal sulam kabinet. Apabila dirunut, selain corak kepemimpinan presiden, ketidakstabilan pemerintahan ini tidak lepas dari ajang pertaruhan kepentingan partai politik dalam kabinet.
Bagaimanapun, bias yang muncul akhirnya menjadi counter attack bagi partai politik juga bagi negara ini. Konflik di tingkat elite yang muncul seiring dengan jalannya Orde Reformasi lebih mengartikan adanya kubu-kubu yang saling menunjukkan kekuatannya. Saling jegal yang terjadi di lembaga dewan maupun di lembaga pemerintahan adalah bentuk-bentuk anarki yang justru dipertontonkan kepada publik. Rasanya, betapa mustahil mengharapkan kondisi negara yang stabil. Karena yang muncul kemudian justru kekhawatiran terjadi perpecahan antarelite sendiri.
Kesan yang sama dirasakan pula oleh 85 persen responden yang tidak puas dengan kinerja partai dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Retaknya komponen negara ini bukanlah hal yang mustahil jika partai politik tidak menyadari hal tersebut. Apalagi sekarang ini konflik-konflik tingkat horizontal di beberapa daerah kerap bermunculan. Kenyataan itu menjadi alasan bagi 47 persen responden untuk mengungkapkan rasa kecewa terhadap partai yang dipilihnya.
Terlebih lagi sikap partai politik menjelang Sidang Istimewa Agustus mendatang. Cara-cara yang dilakukan dalam menentukan wakil presiden, tuntutan jatah kursi di kabinet, ataupun berbagai upaya dalam menurunkan presiden mereka anggap terlalu berlebihan. Menjadi berlebihan lantaran ambisi kekuasaan lebih dominan tampak
dibandingkan upaya menyelamatkan bangsa ini.
Jika memang demikian, tampaknya seperti mimpi di siang bolong untuk mengharap adanya stabilitas politik. Di sisi lain, melepaskan kontrol partai yang begitu kuat terhadap lembaga presiden pun bukanlah jalan yang tepat. Bagi responden, tampaknya tidak ada jalan selain menggugat komitmen keberpihakan parpol beserta tokoh-tokohnya. Apa yang telah dijanjikan, sudahkah ditepati?
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)