Jajak Pendapat "Kompas" - Mengharap Air, Beras yang Didapat

KOMPAS, 24 Aug 2003
Jajak Pendapat "Kompas"
MENGHARAP AIR, BERAS YANG DIDAPAT


EKSPLOITASI air tanah yang berlebihan dan cenderung tidak mengindahkan kaidah lingkungan menjadi salah satu pemicu kian menipisnya air bersih di sebagian besar wilayah Indonesia. Cara pandang masyarakat yang keliru dalam memahami sumber kehidupan ini menjadi buah simalakama yang mesti dipetik di musim kemarau saat ini.

Kesimpulan ini terangkum dari pernyataan 72 persen responden yang meyakini faktor manusialah sebagai penyebab utama terjadinya kekurangan air di masyarakat saat ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang tandus, tetapi juga menambah persoalan baru bagi sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekurangan air demikian parah.
Krisis air yang terjadi bahkan telah memicu konflik perebutan air bersih untuk perumahan dan pertanian. Di Indramayu, Majalengka, dan Subang, Jawa Barat, misalnya, sikap saling mengutamakan kepentingan sendiri antara kebutuhan sawah petani dan kebutuhan air bersih penduduk telah mencuatkan konflik kepentingan. Di saat warga meminta air satu meter kubik per detik untuk air bersih perumahan, petani tetap melarang. Bahkan di beberapa bendungan, pintu air sudah dikuasai para preman yang akan memberikan air bagi yang mau membayar.
Bukanlah hal yang mustahil jika muncul konflik semacam ini. Akibat kekeringan, menurut data Dinas Pertanian Jawa Barat hingga 15 Agustus lalu, luas sawah yang mengalami puso telah mencapai 61.093 hektar. Kerugian yang diderita petani diperkirakan lebih dari Rp 500 miliar. Jika kemarau masih berlanjut, kondisi sawah puso ini diperkirakan akan terus bertambah. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di daerah lain.
Mengingat dampaknya yang begitu hebat, antisipasi pun sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Tiga program yang diluncurkan, yaitu pendistribusian air minum ke daerah-daerah kekurangan air, pemberian beras gratis untuk daerah yang terkena puso, dan program padat karya bagi petani yang kehilangan pekerjaan mulai diberlakukan. Namun, program-program yang bersifat jangka pendek tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan persoalan yang mendasar, yaitu manajemen air dan penataan lingkungan.
Setidaknya, penilaian responden di kota Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar dalam jajak pendapat ini telah mengisyaratkan bahwa kemarau dan kekurangan air yang kali ini sudah pada tahap mengkhawatirkan merupakan dampak eksploitasi lingkungan yang tidak terkontrol. Bahkan, pernyataan sepertiga responden di kota-kota itu menunjukkan bahwa kondisi kekurangan di daerahnya merupakan cermin kegagalan pemerintah dalam manajemen pemanfaatan air.

JAJAK pendapat ini mengungkap sikap dan pola masyarakat-khususnya di kalangan menengah ke atas-dalam mendapatkan kebutuhan air. Pernyataan 54 persen responden yang mengakui menggunakan air PAM menunjukkan adanya gejala pergeseran di masyarakat dalam mencari sumber utama air bersih. Kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah di daerah perkotaan tampaknya menjadi faktor utama adanya pergeseran tersebut.
Secara rinci, kenyataan ini tergambar dari pernyataan publik yang tersebar di sepuluh kota. Hampir separuh responden yang berada di empat kota, yaitu Jakarta, Padang, Pontianak, dan Makassar, ternyata lebih mengandalkan PAM sebagai sumber utama air bersih. Bahkan tiga dari empat responden yang berada di empat kota lainnya, yaitu Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Jayapura, menyadari buruknya kualitas air tanah telah membuat mereka sangat bergantung pada PDAM di daerah masing-masing.
Hanya responden di Yogyakarta yang sampai sekarang masih lebih banyak menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terbukti dari pernyataan 60 persen responden yang menyatakan lebih memilih air tanah sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Masih besarnya tingkat kepercayaan publik Yogyakarta untuk memakai air tanah menunjukkan masih layaknya air tanah sebagai kebutuhan dasar mereka.
Namun, PAM sebagai sandaran utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Hampir berimbangnya pernyataan responden Manado yang menggunakan air tanah (32 persen) maupun air PAM (36 persen) memunculkan kemungkinan masih baiknya kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu, sikap sepertiga responden lainnya yang memakai air tanah dan air PAM di kota ini sebagai sumber kebutuhan mereka juga menimbulkan kesan adanya kekhawatiran terhadap pasokan air PAM maupun air tanah.
Keberuntungan publik Manado tampaknya tidak akan pernah dialami oleh masyarakat Jakarta. Selain kian buruknya kualitas maupun kuantitas air tanah, pasokan air bersih dari PD PAM Jaya acap kali tersendat. Apalagi di musim kemarau saat ini, pasokan air dari Sungai Ciliwung yang mulai berkurang telah menimbulkan beragam kekhawatiran.
Semakin merosotnya air baku merupakan sinyal penting bahwa distribusi air bisa saja terhenti.Tidak hanya pasokan air baku yang terhenti, jika ketinggian air di Waduk Jatiluhur kurang dari 75 meter, dipastikan turbin pembangkit listrik pun tidak akan berfungsi.

TIDAK dapat dimungkiri, selain pemahaman dan cara pandang masyarakat yang keliru, berbagai faktor lain turut memicu kekurangan air di setiap musim kemarau. Kondisi hutan di kawasan hulu sungai yang makin kritis mengakibatkan sumber air terus berkurang. Di Pulau Jawa, umpamanya, dari kawasan hutan seluas 3.289.131 hektar, hingga 2003 tercatat 1,714 juta hektar atau 56,7 persen dari total luas hutan itu memerlukan rehabilitasi.
Situasi demikian tak lepas dari kebijakan pembangunan yang selama ini kurang menyinergikan kelestarian lingkungan. Banjir yang menghadang ketika musim hujan dan kekeringan tatkala kemarau melanda tampaknya tidak ditanggapi dengan serius. Keberadaan lingkungan, tanah, dan air yang selalu membawa persoalan di masyarakat tidak diiringi dengan niat baik pemerintah untuk menuntaskan masalah itu. Padahal, tiga dari empat responden sangat berharap perlunya kontrol pemerintah secara langsung terhadap komponen masyarakat yang menggunakan air, khususnya air tanah.
Sayangnya, harapan tinggal harapan. Tidak adanya jaminan dari negara untuk menyediakan air bersih bagi warga negaranya mulai tercium dari usulan pemerintah dalam pengelolaan air. RUU Sumber Daya Air yang berisikan penyerahan pengelolaan air kepada swasta merupakan wujud lepas tangannya pemerintah dalam memecahkan persoalan kekurangan air yang menghantui masyarakat ketika kemarau menjelang. Betapa mengkhawatirkan, di kala air menipis, kantong masyarakat pun bakalan ikut tersedot.
(Tweki Triardianto/Litbang KOMPAS)

Read More......

Jajak Pendapat "Kompas" - Rasa Aman Masih Menjadi Impian

KOMPAS, 10 Aug 2003
Jajak Pendapat KOMPAS
RASA AMAN MASIH MENJADI IMPIAN


SELASA kelabu di Hotel JW Marriott tidak hanya meninggalkan kesedihan dan kegetiran, tetapi juga menyisakan kekhawatiran dan keresahan pada masyarakat. Bom yang telah menyebabkan 10 orang tewas dan melukai lebih dari 150 orang itu memberi arti penting bagi publik bahwa hingga saat ini negara belum mampu menjamin keselamatan warga negaranya.

Kesimpulan ini dirangkum berdasarkan pernyataan separuh responden jajak pendapat Kompas yang menilai keselamatan mereka belum terjamin. Setidaknya musuh bagi rasa aman masyarakat tidak hanya berbagai jenis tindak kriminalitas yang siap menerkam. Sekarang, teror bom pun telah menjadi hantu yang ditakuti oleh sebagian masyarakat akan menjadi petaka saat berada di luar rumah.
Gambaran tersebut muncul dari pernyataan lebih dari separuh responden yang merasa sudah tidak aman lagi untuk menjalankan kegiatan rutinnya. Lebih spesifik lagi, berdasarkan domisilinya, dua dari tiga responden yang berasal dari Jakarta menilai situasi kotanya sudah tidak aman lagi untuk sekadar jalan-jalan ke luar rumah. Lebih parah lagi, responden yang sa-ma tidak hanya khawatir bepergian ke tempat-tempat umum, untuk bepergian ke luar kota sekalipun, separuh responden Jakarta mesti berpikir dua kali guna merencanakan kepergian mereka.
Sangat berbeda dengan pernyataan responden dari luar Jakarta. Hampir 60 persen responden menilai masih merasa aman untuk bepergian ke luar rumah. Setidaknya, ancaman akan terjadinya peledakan bom bukanlah sebuah momen yang patut dikhawatirkan. Bahkan, lebih dari separuh responden luar Jakarta menyatakan masih merasa aman-aman saja untuk bepergian ke luar kota.
Masih besarnya rasa aman responden dari luar Jakarta merupakan cerminan dari tindakan antisipatif dan preventif pemerintah dan aparat keamanan di daerah dalam menyikapi kemungkinan teror-teror pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, Kepala Polda DIY memerintahkan aparatnya untuk memasuki Siaga Satu sebagai upaya meningkatkan keamanan. Bahkan, di Surabaya dan Medan, pengamanan terhadap obyek-obyek vital diperketat dengan dilakukan penambahan personel aparat. Hal yang sama juga dilakukan Polda Kalimantan Barat. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tidak tertutup kemungkinan wilayah tersebut menjadi salah satu daerah transit pelaku.

MELIHAT akibat yang ditimbulkan, ada berbagai dampak yang terlihat pascapeledakan bom di Hotel Marriott. Yang pertama dari aspek ekonomi. Dalam pandangan dua dari tiga responden, teror yang terjadi akan berdampak buruk terhadap pemulihan ekonomi. Melemahnya rupiah dan saham di pasar modal menunjukkan masih rapuhnya kestabilan ekonomi makro. Lebih parah lagi, menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, jerih payah yang dilakukan pemerintah, dan keberanian untuk mempertahankan kebijakan dari intervensi pihak luar, dengan mudah akan hancur setelah peledakan bom terjadi.
Kedua, dari perspektif perpolitikan nasional. Dari sisi negara, baik secara vertikal maupun horizontal, peristiwa peledakan bom ini memungkinkan munculnya konflik antarlembaga maupun antarmasyarakat. Pandangan ini juga diperkuat oleh penilaian 65 persen responden yang mengakui adanya dampak buruk terhadap kondisi politik. Tampaknya, upaya pemerintahan Megawati Soekarnoputri saat ini dalam berdemokrasi sedang melewati berbagai rintangan.
Pelembagaan nilai-nilai demokrasi acap kali terbentur oleh kepentingan individu maupun kelompok. Mengutip peneliti CSIS yang mendapatkan laporan dari Pusat Pembangunan Internasional dan Manajemen Konflik (CIDCM) di Universitas Maryland, AS, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori anocracy yang rentan dengan munculnya konflik-konflik bersenjata dan cenderung menuju otoritarianisme.
Demikian pula dengan aspek keamanan nasional. Setidaknya dua dari tiga responden juga meyakini bahwa peledakan bom berpengaruh terhadap memburuknya kondisi keamanan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus menjadi barometer keamanan dan politik nasional tampaknya telah menjadi alat strategis bagi kelompok tertentu.
Dilihat dari sisi waktu, peledakan bom di Hotel JW Marriott merupakan peledakan kelima yang terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2003. Semua tempat yang mengalami peledakan adalah tempat-tempat yang strategis, baik dari sisi politik internasional maupun politik lokal.
Menanggapi hal ini, terbentuk persepsi publik dalam menilai siapa saja yang dianggap bertanggung jawab terhadap peledakan bom di Hotel JW Marriott. Berkembangnya dugaan bahwa teror bom dilakukan oleh beberapa kelompok tidak ditelan mentah-mentah oleh responden.
Keraguan publik terhadap siapa yang mesti bertanggung jawab tidak lepas dari perubahan obyek peledakan bom dari waktu ke waktu. Di masa rezim Orde Baru, teror bom banyak mengarah pada obyek-obyek yang dimiliki warga keturunan, seperti bank atau aset-aset milik kalangan Tionghoa. Sikap rasial yang muncul lambat laun berubah pola menjadi sentimen agama yang terjadi di masa reformasi ini dengan merebaknya peledakan bom di gereja-gereja. Namun, sekarang, fokus para pelaku peledakan bom lebih mengarah pada obyek-obyek milik asing atau fasilitas-fasilitas umum yang banyak melibatkan asing. Teror bom di Bali, Bandara Soekarno-Hatta, dan di Hotel JW Marriott adalah dua peristiwa yang perlu dimaknai oleh semua pihak bahwa saat ini memang riil adanya pergeseran obyek.
Meskipun demikian, ada keyakinan yang kuat dari publik, seperti halnya kasus peledakan bom di Bali, bahwa aparat keamanan akan mampu mengungkap kasus ini. Ungkapan optimistis ini dilontarkan oleh lebih dari separuh responden bahwa aparat keamanan cepat atau lambat bisa menangkap pelakunya. Apalagi dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak asing. Paling tidak, harapan publik kepada Polri tidak hanya sekadar pada tingkat pengungkapan siapa bermain di balik layar, tetapi juga bagaimana tindakan pemerintah untuk menjamin rasa aman masyarakat dari berbagai ancaman.
(Tweki Triardianto/Litbang KOMPAS)

Read More......