MENDAMBAKAN JAKARTA YANG NYAMAN

Jajak Pendapat KOMPAS
22 Juni 2002


SABTU, 22 Juni, ini usia Jakarta genap 475 tahun. Namun, bertambahnya usia, bagi warga tidak berarti semakin bertambah nyaman hidup di kota ini. Menurut penilaian publik, selama ini aspek penataan kota, kondisi sarana umum, maupun kualitas layanan aparat pemerintahan tidak kunjung membaik. Semakin diperparah lagi oleh prestasi kepemimpinan kepala daerah yang dianggap tidak memberikan kemajuan berarti bagi kota ini.

Kesimpulan demikian muncul dari hasil pengumpulan pendapat warga Jakarta melalui telepon yang diselenggarakan oleh Kompas, 19 Juni 2002. Berdasarkan hasil jajak pendapat ini, sebagian besar responden (42 persen) menyatakan tidak ada hal istimewa yang mereka rasakan selama bermukim di Jakarta. Sekalipun ada, sebenarnya lebih tertuju pada aspek fisik kota.
Lengkap dan kompletnya fasilitas yang tersedia di Jakarta, misalnya, disadari oleh 21 persen responden sebagai kelebihan yang berbeda dengan kota-kota lainnya. Selain itu, 22 persen responden juga mengakui, bercecernya tempat-tempat hiburan di setiap penjuru kota menjadi satu keistimewaan yang juga tidak banyak dimiliki kota lain. Surga dunia yang siap dinikmati inilah yang mungkin menjadi madu dan menarik para pendatang untuk mengadu nasib.
Parahnya, hasil jajak pendapat juga mencatat berbagai persoalan yang muncul dan dialami warga justru dirasakan semakin banyak dan kian mengimpit. Bahkan, begitu banyaknya dan saking seringnya persoalan yang dijalani, sampai-sampai suatu persoalan bukan lagi dianggap persoalan lagi karena sudah menjadi hal yang biasa tanpa pernah ada penyelesaian yang berarti.
Memang, persoalan yang melanda masyarakat Jakarta hampir dipastikan tak pernah henti. Mulai dari persoalan kriminalitas hingga kesemrawutan lalu lintas dan pedagang kaki lima menjadi persoalan yang sudah menjenuhkan. Seperti yang diungkapkan oleh separuh bagian responden, beragamnya aksi kejahatan semakin membuat wajah kota ini menjadi tidak ramah.
Selain itu, 28 persen responden juga menilai kemacetan lalu lintas beserta ketidakteraturan pedagang kaki lima turut menambah buruknya kondisi Jakarta. Kedua persoalan itu memang tidak bisa dipisahkan. di satu sisi, semakin banyaknya jumlah mobil pada kenyataannya tidak didukung oleh bertambahnya sarana jalan.
Di sisi lain, kondisi demikian diperparah oleh semakin meluapnya para pedagang kaki lima yang tidak terurus oleh pemerintah kota, yang menyebabkan beralihnya fungsi trotoar dan jalan raya. Semua menyatu, menjadi persoalan klasik yang tidak juga terpecahkan.
Persoalan lain yang juga menjadi sorotan warga menyangkut kondisi fasilitas umum yang disediakan pemerintah kota. Taman kota sebagai ruang publik, misalnya, lebih dari sepertiga responden menilai buruknya penanganan pemerintah kota. Jangankan berharap tersedianya berbagai ruang publik, beberapa waktu lalu justru pemerintah memutuskan melakukan pemagaran kawasan Taman Silang Monas yang menelan biaya Rp 9 milyar. Padahal, selain itu sudah begitu banyak terjadi pengalihan fasilitas-fasilitas milik masyarakat menjadi sarana yang berfungsi ekonomis dengan kepemilikan pribadi.

BAGI publik, ketidakpuasan yang mereka rasakan selama ini terhadap kotanya tidak lepas dari kualitas pelayanan dan kepemimpinan aparat kota. Berkaitan dengan hal ini sebagian besar responden (60 persen) menganggap kualitas layanan aparat masih tergolong buruk. Buruknya kualitas layanan ini tercermin dalam berbagai persoalan, baik pada level aparat pemerintahan terendah hingga tertinggi.
Pada level terendah, berkaitan dengan pengurusan surat-surat kependudukan di tingkat kelurahan, misalnya, sebagian besar responden merasakan kualitas layanan yang kurang memadai. Yang mereka hadapi tidak lagi para abdi masyarakat yang seharusnya berorientasi pada kualitas layanan namun justru berorientasi pada besar-kecilnya imbalan yang akan diberikan.
Penilaian miring seperti ini dirasakan responden di seluruh wilayah kota, baik oleh mereka yang bermukim di Jakarta Utara, Selatan, maupun ujung Barat dan Timur. Tampaknya, warga Jakarta merasa sepakat, belum banyak yang dapat diharapkan dari aparat pemerintahan di kota tempat mereka bermukim.
Parahnya, penilaian seperti ini ditujukan pula pada kualitas kepemimpinan gubernur. Menurut hasil jajak pendapat, tidak kurang dari separuh bagian responden (50 persen) yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja kepemimpinan gubernur. Sementara, hanya 37 persen responden yang menyatakan rasa puas mereka.
Ungkapan ketidakpuasan publik dirasakan cukup beralasan. Dalam pandangan mereka, sepanjang tahun yang mereka lalui belum banyak perubahan yang mereka rasakan. Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan berkurangnya masalah sosial perkotaan yang mereka hadapi selama ini. Selain itu, membandingkan dengan penilaian publik yang terangkum dalam beberapa jajak pendapat sebelumnya pun semakin memperkuat penilaian mereka.
Terhadap kinerja gubernur, misalnya, jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Juni 2000 mengungkapkan ketidakpuasan sebanyak 51 persen responden terhadap kinerja gubernur. Dengan demikian, dua tahun berjalan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja gubernur saat ini tidak juga berkurang.
Ekspresi ketidakpuasan publik ini secara langsung mempengaruhi penyikapan mereka terhadap kepemimpinan kota ini di masa mendatang. Sebagaimana diketahui di bulan Oktober mendatang, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso akan menuntaskan masa jabatannya. Berkaitan dengan kepemimpinan kota, tidak kurang dari separuh bagian responden kurang menyetujui gubernur saat ini kembali memimpin Kota Jakarta. Sementara, 37 persen responden lainnya masih menginginkan kepemimpinannya.
Masih berkaitan dengan kepemimpinan kota, bagi publik sosok yang mereka inginkan kali ini tergolong cukup beragam. Namun, bagi hampir separuh bagian responden (48 persen) menginginkan sosok pimpinan yang bukan berasal dari kalangan pemerintah baik itu aparat birokrat, politisi partai, ataupun berlatarbelakang militer.
Di sisi lain, sebanyak 19 persen responden menginginkan mereka yang memiliki latar belakang militer, dan 11 persen responden menginginkan gubernur yang berasal dari kalangan birokrat pemerintahan. Tentu saja, selain pertimbangan latar belakang calon, hampir seluruh responden sepakat, bahwa profesionalisme dan integritas yang tinggi menjadi syarat pokok pemimpin kota ini.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......

BURUK, CITRA PETINGGI POLITIK

Jajak Pendapat KOMPAS
03 Juni 2002


ADA pandangan sinis terhadap praktik komunikasi politik yang dilakukan para elite politik di negeri ini. Dalam setiap kiprah politik mereka, publik menilai belum tampak komitmen yang tertanam terhadap upaya perbaikan kondisi bangsa ini. Yang terkesan menonjol justru menggunakan setiap kesempatan yang mereka miliki untuk memuaskan kepentingan kelompok dan pribadi mereka.

Pada satu sisi sikap seperti ini menunjukkan wajah sesungguhnya dari para elite negeri ini dalam berpolitik. Namun, di sisi lain, kondisi seperti ini justru dianggap memperparah segenap permasalahan yang dihadapi negeri ini. Tidak heran jika di mata publik, seperti yang terekam dalam jajak pendapat ini, citra para petinggi politik negeri ini tergolong buruk. Tiga dari empat responden yang beranggapan demikian.
Minornya pandangan publik sangatlah beralasan. Sikap para petinggi partai politik-sekaligus para anggota DPR-yang dianggap angin-anginan, tidak konsisten, dan dianggap menjadi salah satu sebab utama masih labilnya kondisi politik. Sebagai gambaran, dalam pandangan publik, di masa reformasi ini tampak bahwa jatuh bangunnya pemerintahan sangat bergantung pada parlemen. Selama masih ada penilaian positif, jalannya pemerintahan akan stabil. Namun sebaliknya, ketika sikap kontra mulai tumbuh, jangan heran bila pemerintah menjadi pontang-panting.
Contoh konkret sudah terjadi dalam beberapa pemerintahan sebelumnya. Seperti yang terjadi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, misalnya. Lengsernya Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden tidak terlepas dari "permainan" para petinggi parpol di DPR. Bermula dari temuan Pansus Buloggate dan Bruneigate, yang menimbulkan dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid saat itu dalam skandal tersebut.
Kemudian, muncullah memorandum kesatu, memorandum kedua, dan disusul penyelenggaraan Sidang Istimewa sebagai jurus terakhir untuk menurunkan Abdurrahman Wahid.
Ada yang menarik dikaji dalam melihat persoalan itu. Di awal pemerintahan Abdurrahman Wahid sebenarnya sudah ada jaminan dari petinggi parpol untuk tetap mendukung presiden. Bahkan, naiknya presiden tidak lepas dari peran para petinggi politik yang memaksakan kepentingan mereka untuk menghambat lawan politiknya. Namun, ketika dukungan mulai mengendur, serangan gencar justru mulai dilakukan. Perilaku demikian terus-menerus dilakukan yang kian mengukuhkan kebenaran anggapan minor masyarakat.
Dari sudut komunikasi politik, sikap keterbukaan dalam berpolitik di negeri ini sebenarnya masih belum transparan. Mudah berubahnya sikap dan dukungan menunjukkan masih adanya ketertutupan dalam proses politik. Menilai semua perilaku tersebut, tidaklah mengherankan bila para petinggi partai, wakil rakyat, selama ini dianggap masih jauh dari rakyat.
Melemahnya fungsi dan tugas mereka tampaknya disadari pula oleh publik. Bahkan, lebih dari tiga perempat responden menilai citra buruk petinggi partai politik merupakan representasi dari citra kelembagaan DPR yang buruk pula.

ADANYA kesadaran publik bahwa eksistensi petinggi politik yang dianggap sudah menyimpang dari jalurnya, sebenarnya tak lepas dari peran para aktornya yang notabene orang-orang dari kalangan partai. Penilaian semacam ini dilandasi dari penilaian dua pertiga responden terhadap kinerja yang dianggap tidak memperbaiki kondisi bangsa, tetapi justru memperkeruh persoalan yang sedang dibenahi pemerintah.
Bukanlah mustahil bila muncul argumentasi itu, mengingat selama ini di dalam lembaga DPR, misalnya, para anggotanya lebih condong mengedepankan kepentingan partainya. Munculnya dorongan dari anggota DPR untuk mengutamakan kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat sebenarnya lebih mengacu pada pandangan intern partai.
Ditambah lagi dengan bergesernya fungsi partai politik karena dominannya tujuan partai untuk menggalang kekuatan di semua aspek. Faktor inilah yang dinilai publik menjadi penyebab tidak berfungsinya partai politik di masyarakat.
Penilaian ini bukanlah isapan jempol, mengingat fungsi mendasar partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat saja dianggap oleh tiga perempat responden belum sepenuhnya dipenuhi. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya pertarungan kepentingan yang dipertontonkan oleh anggota DPR di panggung parlemen.
Melihat dari fungsi lain, dalam pendidikan politik misalnya, hampir 70 persen responden pun menilai partai politik belum memberikan pendidikan politik secara benar. Apalagi dengan diperlihatkan sikap egois di antara anggota Dewan dalam mempertahankan kepentingannya yang bila perlu dilakukan dengan cara melalui adu jotos sekalipun.

SEBAGAI perpanjangan dari partai politik, sikap para elite politik yang lebih mengutamakan kepentingan partai sebenarnya masih dapat dimaklumi. Namun, yang menjadi sumber kekhawatiran adalah apabila segenap kepentingan harus diwujudkan, sekalipun pada akhirnya harus mengorbankan stabilitas negeri ini. Pemandangan seperti itu tampaknya sudah menjadi bagian dari perjalanan reformasi di negeri ini, terutama berkaitan dengan pertaruhan posisi nomor satu di negeri ini.
Sayangnya, hingga detik ini sikap di kalangan petinggi partai politik belum berubah. Kian intensifnya pertemuan-pertemuan politik akhir-akhir ini merupakan sebuah bukti bahwa tidak ada komitmen yang melekat di antara petinggi politik terhadap keselamatan negeri ini.
Di mata publik, beragam pertemuan, pembentukan aliansi, entah apa pun namanya, hanya menghasilkan sebuah kekhawatiran bahwa kondisi politik, keamanan, dan ekonomi negeri ini akan memburuk.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......