GENERASI MUDA, PATUTKAH DIBANGGAKAN?

Jajak Pendapat KOMPAS
29 Oktober 2001


MESKIPUN diakui gairah kalangan muda dalam merespons berbagai persoalan bangsa belakangan ini tergolong tinggi, namun masyarakat menilai kiprah generasi muda di negeri ini masih kurang memuaskan. Dalam berbagai persoalan bangsa, baik politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan kiprah mereka belum banyak berarti. Pandangan demikian terangkum dari hasil jajak pendapat kali ini. Jajak pendapat yang merangkum 802 responden di delapan kota besar Indonesia ini dilakukan untuk menyambut hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2001.

Dalam penelitian ini, berbagai penilaian terhadap keberadaan kalangan muda paling tidak terungkap dari tiga macam persoalan. Pertama, berkaitan dengan kiprah kalangan muda dalam persoalan perpolitikan bangsa. Diakui, meningkatnya suhu perpolitikan bangsa secara langsung meningkatkan gairah bagi kalangan muda untuk terjun di dalamnya. Bahkan, hampir seluruh responden sepakat, berbagai peristiwa politik yang dialami negeri ini tidak luput dari peran kalangan muda.
Di sisi lain, dalam soal bersikap kritis terhadap kehidupan politik, responden pun sepakat kiprah kalangan muda sekarang tidak meragukan. Turunnya Soeharto dari singgasana kepresidenan misalnya, merupakan salah satu tonggak bersejarah yang berawal dari kekuatan kaum muda yang telah memberi warna baru di awal reformasi. Dalam perjalanannya, sikap kritis dan eksistensi generasi muda pun tetap ada, baik di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun pemerintahan Megawati sekarang ini. Demikian juga terhadap lembaga kenegaraan lainnya.
Dalam kaitan ini, responden menilai kekritisan dalam memandang berbagai kebijakan pemerintah, pihak legislatif, dan peran yudikatif dapat dibanggakan. Berkaitan dengan jalannya pemerintahan, misalnya, lebih dari dua pertiga bagian responden (69 persen) mengakui kekritisan mereka. Demikian pula, terhadap berbagai kebijakan dan perilaku para wakil rakyat, hanya sepertiga (33 persen) responden yang menilai sikap kalangan muda saat ini tidak kritis.
Dalam penilaian responden, begitu besarnya sikap kritis yang diekspresikan para pemuda dalam berbagai persoalan politik bangsa tidak menjamin semakin tingginya simpati masyarakat terhadap keberadaan mereka. Toh, dalam jajak pendapat ini, dua pertiga (67 persen) responden menganggap kiprah pemuda dalam persoalan politik bangsa masih kurang memuaskan. Alasannya, kekritisan yang mereka bangun, bagi sebagian besar responden, tampaknya sudah melangkah terlalu jauh, yang justru terjebak dalam tindakan yang tidak lagi produktif.

Pengalaman maraknya aksi unjuk rasa dapat dijadikan contoh. Ketika gerakan reformasi bergulir, simpati masyarakat terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa dan ormas pemuda disambut hangat masyarakat. Namun, sayangnya lama-kelamaan aksi unjuk rasa lebih dikesankan sebagai tindakan yang tidak produktif, bahkan justru kadangkala meresahkan sebagian masyarakat.
Kedua, penilaian yang berkaitan dengan kiprah kalangan muda dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Hasil jajak pendapat mengungkap, masih terlalu jauh mengharapkan kalangan muda mampu berkontribusi positif dalam persoalan ini. Tidak kurang dari 63 persen responden yang menyatakan sikap demikian. Sementara, hanya 28 persen yang menyatakan sebaliknya.
Ada berbagai alasan yang dilontarkan responden dalam menilai masih minimnya kiprah pemuda. Berkaitan dengan persoalan konflik di masyarakat, misalnya, tergolong minim partisipasi kalangan muda saat ini. Terlebih menyangkut berbagai persoalan sosial yang justru ada di sekeliling mereka seperti, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), kecenderungan meningkatnya kehidupan seks bebas, hingga berbagai persoalan yang dianggap melanggar kesusilaan masyarakat, masih jauh dari harapan yang diinginkan masyarakat.
Masih berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, sebagian besar responden justru merasa pesimis kalangan muda saat ini memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam membenahi persoalan ini. Pasalnya, responden justru menganggap generasi muda saat ini identik dengan persoalan sosial. Berkaitan dengan anggapan bahwa generasi muda saat ini lekat dengan pemakaian narkoba, misalnya, tidak kurang dari 61 persen responden yang menyetujuinya. Demikian pula dengan anggapan kelekatan generasi muda dengan seks bebas, tidak kurang dari 55 persen responden menyatakan kesetujuan mereka. Bisa jadi, kasus merebaknya VCD porno beberapa waktu lalu yang diperankan dan direkam sendiri oleh sepasang mahasiswa perguruan tinggi di Bandung semakin memperkuat kesan negatif dalam diri responden.

Ketiga, berkaitan dengan persoalan ekonomi bangsa. Mirip dengan persoalan sosial kemasyarakatan, bagi sebagian besar responden masih terlalu jauh berharap pada kemampuan kalangan muda. Jangankan berharap pada kiprah mereka untuk ikut mengentaskan kemiskinan, bersikap kristis terhadap semakin meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran maupun semakin memburuknya perekonomian bangsa jarang terdengar. Yang terbangun dalam benak 60 persen responden, justru citra kalangan muda saat ini identik dengan gaya hidup yang konsumtif.
Ada kesan, sikap kritis yang ada dalam diri pemuda saat ini hanya tertuju pada aspek politik belaka. Parahnya, justru dalam persoalan sosial kemasyarakatan, yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, tampak tidak terlihat. Kesan demikian terbangun dari hasil penilaian responden yang menganggap kekritisan generasi muda tidak tampak pada persoalan kemiskinan masyarakat, merebaknya narkoba, maupun kecenderungan semakin menurunnya kualitas pendidikan. Padahal, ironisnya berbagai persoalan tersebut sebenarnya lekat dan identik dengan diri mereka.
Menariknya, segenap penilaian terhadap kurang memadainya kiprah kalangan muda ini muncul dari berbagai kalangan dan di berbagai wilayah penelitian. Dari aspek wilayah, misalnya, mereka yang berasal dari Jakarta, Surabaya, hingga Medan dan Makassar sama-sama meragukan kiprah kalangan muda.
(Tweki Triardianto/ Tim Litbang Kompas)

Read More......

KEADILAN MASIH MENJADI IMPIAN

Jajak Pendapat KOMPAS
08 Oktober 2001


MEWUJUDKAN keadilan bukanlah pekerjaan mudah. Adil bagi seseorang atau kelompok tertentu bukan berarti akan adil pula bagi orang atau kelompok yang lain. Ibarat menurunkan surga ke bumi, upaya mewujudkan keadilan hanyalah sebatas tindakan yang selalu melahirkan perdebatan tanpa akhir.

Di masa transisi ini, upaya memberi keadilan bagi masyarakat sebenarnya sudah mulai disadari oleh banyak pihak. Tidak dipungkiri, masa transisi merupakan sisi gelap yang harus dilewati oleh bangsa ini demi mencapai keadilan. Memang, membangun keruntuhan sisa kekuatan represif Orde Baru tidak serta merta seperti membalik tangan. Hampir semua lini harus ditata kembali. Selama ini, perdebatan pun berlangsung terus, mulai dari persoalan politik, sosial hingga persoalan hukum. Tidak heran, hasilnya pun masih jauh dari yang dibayangkan. Masyarakat hanya bisa menonton tarik-menarik antarkepentingan tanpa pernah merasa adanya keadilan.
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri pula masih kuatnya cengkeraman kekuatan lama merupakan bukti dari berbagai tarik-ulur yang terjadi. Setiap kali munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan baru, baik di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ataupun pemerintahan Megawati Soekarnoputri tidak luput dari problema ini. Tidak mengherankan jika dalam rekonsiliasi nasional masih kentara nuansa pendekatan politisnya. Tersendatnya penyelesaian kasus Soeharto, misalnya, merupakan satu bukti berperannya unsur politis ketimbang upaya untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya.
Tersendatnya berbagai kasus hukum merupakan bukti nyata. Bila dikaji, berbagai kasus yang melibatkan para penguasa, pengusaha besar, nyaris tidak tersentuh. Bahkan uniknya, Tommy Soeharto yang menghilang, melarikan diri dari tuntutan dan akhirnya dibebaskan. Berbagai peristiwa ini merupakan titik nadir kian ditinggalnya rasa keadilan bagi masyarakat. Melihat berbagai persoalan ini, jangan heran jika bentuk-bentuk kekerasan di masyarakat, seperti amuk massa, tindakan main hakim sendiri, ataupun tawuran menjadi keseharian negeri ini.

KEADILAN memang masih langka. Paling tidak, anggapan tersebut diungkapkan oleh lebih dari dua per tiga responden jajak pendapat kali ini. Tidak lebih dari seperempat bagian responden yang masih merasakan keadilan di negeri ini.
Parahnya, hampir segenap aspek kehidupan yang mereka alami merasakan ketidakadilan ini. Hal demikian tercermin dalam penyikapan mereka terhadap berbagai upaya di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi misalnya, kesan ketidakadilan mereka ungkapkan tatkala menilai perlakuan yang diterima masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Kesan yang sama juga mereka tunjukkan tatkala menilai perlakuan dalam memperoleh pekerjaan. Dalam pandangan mereka, latar belakang seseorang, baik suku, agama, terlebih perbedaan ekonomi seseorang akan menentukan perlakuan yang ia terima.
Di dalam kehidupan politik, tidak jauh berbeda. Tampaknya, perlakuan diskriminatif masih menghantui pola pemikiran responden. Pemandangan seperti ini tampak saat menyikapi perlakuan dan kesempatan yang diterima setiap warga negara saat mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Apalagi, tindakan diskriminatif ini oleh
sebagian besar responden akan lebih banyak dirasakan terhadap kalangan berlatar belakang sosial tertentu.
Yang paling mencolok, anggapan bahwa keadilan itu milik kalangan yang berkuasa begitu dominan terlihat. Dalam menilai kesempatan maupun perlakuan warga negara saat mendapatkan perlindungan hukum, misalnya, lebih dari tiga perempat bagian responden (78 persen) memandang stasus ekonomi seseorang sangat mempengaruhi keadilan yang akan diterima. Maksudnya, kalangan berpunya, akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar ketimbang masyarakat biasa. Sebaliknya, kalangan yang tidak berpunya, acap dikesampingkan dalam perlindungan hukum.

DILIHAT dari sisi negara, bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat dengan persoalan merumuskan dan memberikan prinsip-prisip yang harus dipenuhi oleh negara terhadap struktur dasar masyarakat yang adil. Berpijak dari sini, prinsip keadilan harus memberi penilaian mengenai adil atau tidak adilnya praktik-praktik institusi. Sayangnya, usaha institusi negara untuk memberikan keadilan bagi masyarakat masih jauh dari ideal.
Hasil jajak pendapat membuktikan hal ini. Di mata responden, tidak satu pun institusi keadilan di negeri ini yang sudah mempraktikkan keadilan bagi masyarakat. Institusi kehakiman, misalnya, dinilai sebagian besar responden (71 persen) belum mencerminkan keadilan. Proporsi yang hampir sama juga diberikan kepada institusi kejaksaan dan kepolisian. Bahkan parahnya, MA yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir keadilan, dinilai oleh hampir dua pertiga responden belum mencerminkan keadilan.
Ekspresi penyikapan responden terhadap institusi penegakan hukum ini beralasan. Penyikapan mereka didasarkan pengalaman keseharian dalam memandang berbagai penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Dalam benak responden, ketidakadilan tercermin dalam penuntasan berbagai kasus, baik kasus menyangkut politik, ekonomi, kasus KKN, pelanggaran HAM, maupun pelanggaran militer.
Penuntasan kasus bernuansa KKN, misalnya, ketidakadilan dirasakan oleh sembilan dari 10 orang responden. Demikian pula halnya kasus yang berkaitan dengan politik, lebih dari tiga perempat bagian responden belum melihat adanya keadilan. Berkaitan dengan persoalan ini, kasus mantan Presiden Soeharto dan kasus putranya, Tommy Soeharto, oleh sebagian besar responden menjadi rujukan, betapa ketidakadilan mereka rasakan. Dalam pandangan mereka, kasus bapak dan anak yang bernuansa KKN ini sarat dengan kepentingan politik.
Hilangnya kewibawaan pelaku penegak hukum dalam menerapkan rasa keadilan masyarakat tampaknya menjadi menjadi batu sandungan kian terpuruknya lembaga peradilan di mata publik. Dalam jajak pendapat ini, lebih dari tiga perempat responden menyatakan lembaga peradilan lebih condong menggunakan kepentingan politik dan kepentingan uang dalam mengambil keputusan hukum. Sementara, hanya 15 persen responden saja yang masih meyakini bahwa kebenaran hukum menjadi pegangan para penegak hukum di negeri ini. Mengerikan memang.
(Tweki Triardianto/Litbang Kompas)

Read More......