MENANTI NASIB ACEH

Jajak Pendapat KOMPAS
26 Agustus 2002


DIALOG bisa saja mengalami kebuntuan, namun hanya mengandalkan penanganan militer bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi persoalan. Karena, penanganan persoalan Aceh bukan hanya memerlukan militer, tetapi juga semua bentuk kebijakan yang secara riil bisa menyentuh masyarakat Aceh.

DEMIKIAN kesimpulan yang dihimpun dari hampir separuh responden dalam jajak pendapat Kompas. Mereka merasa keberatan apabila kekuatan militer menjadi satu-satunya keputusan akhir guna menangani Aceh sekaligus mengatasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Munculnya ketidaksetujuan publik terhadap upaya ataupun rencana untuk melibatkan militer secara langsung untuk menyelesaikan persoalan Aceh dan GAM memang sangat beralasan. Salah satu alasannya adalah kenangan masa lalu, yakni bakal makin banyaknya warga yang menjadi korban.
Pada kenyataannya, secara faktual kondisi di Aceh memang rawan konflik. Segala upaya yang dilakukan pemerintah guna meredam konflik tak kunjung berhasil. Mulai dari jeda kemanusiaan yang sudah dilakukan berkali-kali hingga pemberlakuan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi ternyata tidak membuahkan hasil baik.
Keberadaan dan kegiatan GAM yang mempunyai misi berbeda dengan pemerintah dan militer menjadi salah satu pemicu kondisi tersebut. Keinginan merdeka yang dilontarkan GAM juga sempat menjadi pertanyaan oleh sejumlah pakar. Apakah kemerdekaan itu dikehendaki oleh seluruh masyarakat Aceh atau apakah seluruh rakyat Aceh mendukung GAM? Ditambah lagi dengan beragamnya kelompok di Aceh yang mengklaim sebagai representasi suara rakyat Aceh.
Di sisi lain, keberadaan militer juga menjadi satu momok yang mengkhawatirkan sebagian masyarakat Aceh. Sikap dan tindakan TNI yang dianggap lebih mengedepankan "bahasa militer" ketimbang pendekatan kemanusiaan seringkali menjadi faktor penghambat dalam memanusiakan masyarakat Aceh. Guna mengantisipasi kemungkinan yang demikian, pemerintah pun sebenarnya sudah berupaya maksimal. Tidak hanya dengan pemberlakuan otonomi khusus, tetapi juga dengan meningkatkan anggaran pembangunan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 6,6 trilyun pada 2002 sebagai wujud realisasi UU Nomor 18 Tahun 2001.

DISADARI, usaha untuk secepatnya memulihkan proses perekonomian di Aceh akan sangat bergantung pada aspek keamanan. Berbicara mengenai keamanan, selain akan bergantung pada sikap GAM juga pada sikap militer. Kesepakatan-kesepakatan dan dialog-dialog antara GAM dengan pemerintah seringkali mandul.
Situasi ini bukan saja semakin mengombang-ambingkan masyarakat dalam berbagai ketidakpastian, juga menjadi satu bentuk ketakutan masyarakat Aceh untuk menjalani proses kehidupannya. Hal yang sama dinilai pula oleh dua dari tiga responden yang merasa tidak puas dengan upaya pemerintah dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat Aceh.
Guna mengatasi persoalan yang kian berlarut-larut ini, pemerintah melalui TNI telah memberi ultimatum kepada GAM untuk mencapai kata sepakat dalam dialog. Batas waktu yang diberikan pemerintah ke pihak GAM untuk menentukan sikap menerima atau tidak konsep otonomi khusus bagi Aceh hingga akhir Ramadan tahun ini, sebenarnya menggambarkan sikap pemerintah yang sudah melewati batas kesabaran yang selama ini ditunjukkan.
Publik juga menerima sikap pemerintah untuk memberi batas waktu bagi GAM untuk menentukan sikap. Hal ini terungkap dari pernyataan 65 persen responden yang setuju dengan tindakan pemerintah yang memberi tenggat bagi GAM. Namun, hampir separuh responden dengan tegas menyatakan penolakannya bila pemerintah menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada militer bila dialog tidak terwujud. Selain memungkinkan akan berakibat kontraproduktif, menurut 65 persen responden, langkah seperti itu juga menunjukkan tidak efektifnya upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini.
Sikap responden yang demikian merupakan cerminan dari persoalan antara militer dengan masyarakat sipil, dan militer dengan GAM yang selalu berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Aceh. Mulai dari penunjukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di masa Orde Baru hingga Jeda Kemanusiaan saat ini tampaknya tidak memberi manfaat yang positif bagi masyarakat Aceh.

MENCERMATI perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dalam memandang persoalan Aceh, ada banyak usulan yang dilontarkan oleh berbagai kalangan dalam menuntaskan persoalan. Tokoh masyarakat Aceh, misalnya, mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Komite Nasional dalam rangka menyelesaikan masalah Aceh. Beberapa pakar juga menilai buruknya negosiasi dan dialog antara pemerintah dengan GAM. Ditambah lagi dengan tidak adanya koordinasi yang jelas antarlembaga terkait.
Kelambanan pemerintah dalam mengimplementasikan Inpres No 4/2001 tampaknya telah mengaburkan konsep penanganan Aceh secara holistik. Tidaklah mengherankan bila hampir separuh responden tidak puas terhadap pelaksanaan UU Otonomi Khusus. Hal ini diperkuat pula dengan ketidaktegasan pemerintah dalam mengadili para militer ataupun sipil yang melanggar HAM. Tidak adanya hasil yang nyata dan melegakan masyarakat Aceh menjadi indikator masih ragu-ragunya pemerintah dalam bersikap. Pernyataan yang sama dilontarkan pula oleh 73 persen responden yang merasa tidak puas dengan penyelesaian kasus HAM di Aceh.
Akan tetapi, kesalahan tidak bisa ditimpakan begitu saja kepada pemerintah dan militer. Pihak GAM yang maju mundur dalam bersikap terhadap upaya dialog ternyata turut memberi buah ketidakjelasan di masyarakat. Ancaman teror dan kekerasan di masyarakat saat ini sudah tidak didominasi lagi oleh militer ataupun GAM, namun juga oleh kelompok-kelompok liar yang mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi.
Kondisi seperti ini mengakibatkan semua langkah pemberdayaan masyarakat menjadi terganggu. Apalagi yang muncul saat ini adalah sikap saling tuduh antara pihak militer dengan GAM mengenai siapa yang menjadi pelakunya.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......

PENTAS DUNIA, SEBATAS ANGAN-ANGAN

Jajak Pendapat KOMPAS
07 Juli 2002


PUBLIK menilai, serasa mimpi kejatuhan bulan bila berharap tim sepak bola kita bisa melaju, bersaing dengan tim dari negara lain dalam kejuaraan piala dunia di masa yang akan datang. Masih kacau-balaunya kondisi di seputar persepakbolaan nasional menjadi hambatan untuk mengharumkan nama bangsa, bahkan di tingkat Asia sekalipun.

Kesimpulan ini terungkap dari pernyataan hampir tiga perempat responden yang merasa tidak yakin tim Indonesia akan mampu menuju Piala Dunia di Jerman tahun 2006 mendatang. Penilaian tersebut logis, mengingat beberapa waktu lalu saat melawan Cina harus tunduk dengan skor telak, 5-1, di kualifikasi Piala Dunia 2002 Grup 9 Zona Asia. Melihat kenyataan seperti ini, rasanya mustahil untuk mengalahkan Jepang atau Korea Selatan. Bahkan pada skala yang lebih kecil lagi, di tingkat Asia Tenggara dalam kejuaraan Sea Games XXI, tim sepak bola kita menyerah saat bertemu Thailand di semifinal.
Melihat perjalanan sepak bola tanah air yang demikian, tidaklah dimungkiri bila selama ini tidak ada yang patut dibanggakan. Adanya anggapan, labilnya kondisi politik dan ekonomi turut berpengaruh terhadap menurunnya prestasi olahraga, khususnya sepak bola, bukanlah satu alasan yang tepat, karena banyak negara yang masih dirundung persoalan politik maupun ekonomi, namun dunia sepak bolanya tetap melangkah tegap. Senegal misalnya, adalah salah satu negara di Afrika yang belum lama dihantam kemelut politik.
Perebutan kekuasaan yang mewarnai negara itu selama 26 tahun baru saja berakhir Januari 2000 lalu. Namun, keberadaan sepak bola tidak terpengaruh oleh persoalan itu. Tim Senegal yang baru pertama masuk putaran final Piala Dunia 2002 sempat menghancurkan Perancis, juara Piala Dunia 1998, bahkan lolos ke babak perempat final.
Adapun persoalan ekonomi negara yang sedang menurun saat ini juga dianggap menghambat perkembangan sepak bola di tanah air. Semakin berkurangnya dana bagi olahraga, tampaknya kian menciutkan upaya para pembina dan pengurus sepak bola. Padahal, bila melihat dari sisi bisnis, perkembangan sepak bola yang demikian pesat telah membuka celah bisnis. Sepak bola sudah menjadi satu hiburan alternatif dalam
tayangan televisi maupun media cetak.

UPAYA para petinggi di tubuh PSSI tampaknya belum optimal dalam mengangkat eksistensi sepak bola. Hal ini dirasakan oleh hampir separuh responden yang menilai para pengurus PSSI tidak serius dalam memajukan sepak bola. Pertandingan galatama ataupun kompetisi antarklub yang sedang berjalan saat ini pun masih sebatas program nasional yang memang mesti dilakukan.
Liga Bank Mandiri, misalnya, adalah satu-satunya kompetisi yang bisa dipertahankan saat ini. Namun, kualitas dari pertandingan itu pun banyak dipertanyakan, mengingat para pemain yang dianggap berkualitas, dan membawa nama bangsa dalam pertandingan internasional banyak terpilih dari event semacam ini. Meskipun hampir dua pertiga responden meyakini bahwa kompetisi semacam ini akan memunculkan bibit yang berkualitas, sayangnya hampir separuh responden meragukan munculnya pemain berkualitas yang mampu bersaing di pertandingan internasional.
Sebenarnya, ada banyak persoalan yang melingkari eksistensi dunia sepak bola kita. Bukan hanya persoalan di dalam tubuh PSSI tetapi juga di luar PSSI. Dari perspektif pemain sendiri, ada banyak aspek yang mempengaruhi perbedaan dengan pemain asing. Dari segi fisik, misalnya, 81 persen responden beranggapan faktor fisik tubuh pemain Indonesia yang rata-rata kalah dibanding pemain asing membuat kita tidak mampu bersaing dengan pemain asing. Faktor fisik ini juga berpengaruh pada stamina dan kekuatan yang memang sangat dibutuhkan dalam olah raga sepak bola.
Ditambah lagi dengan kualitas dan kemampuan para pemain yang masih minim juga memberi sumbangan yang besar. Tidak heran bila pemain domestik tidak mampu bersaing dengan pemain asing. Hal ini diperkuat oleh pernyataan empat dari lima responden yang menilai dari sisi keahlian, pemain Indonesia tidak akan mampu mengalahkan pemain negara lain dalam mengikuti kejuaraan Piala Dunia 2006 mendatang.
Seandainya fisik pemain menjadi alasan lemahnya para pemain Indonesia, tampaknya Maradona, pemain sepak bola legendaris dari Argentina ini, bisa menjadi contoh yang baik. Walaupun postur tubuhnya di bawah rata-rata, namun dukungan fisik yang prima dan skill yang tinggi telah membawa dirinya menjadi pemain yang disegani di masanya.

BAGAIMANAPUN untuk memajukan dunia sepak bola di tanah air memerlukan perhatian lebih khusus. Merosotnya dukungan dari pemerintah dalam memperbaiki mutu sepak bola sebenarnya tercermin dari minimnya sarana dan prasarana pendukungnya. Secara riil, minimnya sarana utama lapangan bola juga dirasakan oleh 71 persen responden yang berada di delapan kota besar.
Pengaruh pembangunan dan pertumbuhan kota yang cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat terhadap kotanya mengakibatkan hilangnya fasilitas-fasilitas umum. Seperti lapangan olahraga sebagai sarana untuk mewujudkan eksistensi masyarakat kota.
Apabila dana menjadi masalah utama, hampir dua pertiga responden tidak keberatan jika sumbangan sosial diambil dari masyarakat, selama dana itu benar-benar digunakan untuk memajukan olahraga. Munculnya kasus porkas, SDSB, ataupun stikergate yang mengguncang dunia olahraga kita bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih transparan dalam menggalang dan menggunakan dana dari masyarakat.
(TWEKI TRIARDIANTO/Litbang Kompas)

Read More......